Perkaderan Muhammadiyah Pasca-Muktamar ke-48

APRESIASI – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat menutup Muktamar Muhammadiyah ke-48. Menurutnya, visi Muhammadiyah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. PP MUHAMMADIYAH

Dalam sebuah tulisannya yang berjudul ‘Mengikuti Jejak Kyai Dahlan’, Mr. Mohamad Roem mengisahkan perkenalannya dengan Muhammadiyah di Pekalongan, tempat tinggalnya yang kedua setelah hijrah dari Parakan, tanah kelahirannya di Jawa Tengah.

Sekitar tahun 1923, Mohamad Roem yang ketika itu berusia 12 tahun dan duduk di kelas lima HIS, mengikuti rapat umum di gedung bioskop yang diisi dengan pidato politik yang heroik oleh H.O.S. Cokroaminoto, Ketua Syarikat Islam, dan dilanjutkan dengan tabligh oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Berkat tabligh K.H. Ahmad Dahlan tersebut, Ranuwiharjo, kakak Mohammad Roem yang diikutinya, bersama para pioner Muhammadiyah di Pekalongan, seperti Buya A.R. Sutan Mansur, Citrosuwarno, Abdul Hadi, dan Soewondo kemudian mendirikan Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Sebagai amal usahanya, mereka mendirikan HIS Muhammadiyah dan kegiatan tabligh serta pengajian sore hari untuk anak-anak. Kegiatan Muhammadiyah ini menimbulkan reaksi negatif di kalangan umat Islam di Pekalongan karena dianggap merusak agama yang sudah mapan sehingga keluarga Ranuwiharjo dan Mohamad Roem terpaksa harus pindah dari kampungnya di Derpowangsan.

Dibesarkan dalam sekolah formal HIS Pemerintah Belanda, ditambah dengan pengajian Muhammadiyah sore hari serta suasana keislaman yang dibentuk oleh tokoh sekelas Buya A.R. Sutan Mansur dan para pioner Muhammadiyah di Pekalongan, Mohamad Roem bertumbuh menjadi kader Muhammadiyah yang tangguh.

Setelah lulus HIS tahun 1924, Mohamad Roem melanjutkan pendidikannya di STOVIA Batavia serta mengikuti kegiatan Jong Islamieten Bond dan kursus agama Islam yang dipimpin H. Agus Salim di Batavia. Di sela-sela liburan sekolahnya, Mohamad Roem bersama Kasman Singodimedjo ‘kursus’ ke Kauman Yogyakarta, mengikuti pengajian Muhammadiyah dari para penganjur Muhammadiyah, seperti K.H. Hajid, K.H. Fachrodin, H.M. Sudja’, dan lain-lain.

Di penggal usia berikutnya, Mohamad Roem mencatatkan sejarah dirinya menjadi tokoh partai politik Islam Masyumi bersama Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Natsir, Yusuf Wibisono, dan lain-lain. Menurut kacamata Buya Syafii Maarif, mereka adalah intelektual nasional kelas wahid dan dalam ranah moral politik, mereka tak pernah tertandingi. Hampir tanpa kecuali, tokoh-tokoh Masyumi tak seorangpun terlibat dalam permainan kumuh untuk mengakali APBN/APBD/BUMN/BUMD demi kepentingan pragmatisme politik tunamoral.

Penulis tidak tahu apakah Mr. Mohamad Roem, yang pernah menjabat sebagai Menteri dalam Negeri Kabinet Syahrir (1946–1947) dan Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir (1950–1951), menjadi perunding dalam perjanjian Roem–Royen (1949), serta Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamijoyo (1956–1957) tersebut, pernah mengikuti perkaderan nonformal Muhammadiyah, seperti Hizbul Wathon. Namun, ketika menjadi ‘anak panah’ Muhammadiyah di bidang politik, integritasnya sebagai seorang kader Muhammadiyah tak pernah diragukan.

Dalam kasus Mohamad Roem ini, kita dapat membaca bahwa proses jadinya sebagai seorang kader, Mohamad Roem berposisi sebagai ‘subjek’ yang mendidik dirinya sendiri dengan mencari dan mengeksplorasi tata nilai Muhammadiyah, menata pola pikir dan sikapnya, serta meningkatkan kompetensi dan integritasnya secara mandiri sebagai kader Muhammadiyah melalui pengajian-pengajian yang diikutinya secara intensif.

Mungkin, Mohamad Roem lebih tepat dikatakan sebagai aktivis yang mendidik dirinya sendiri sebagai kader Muhammadiyah secara mandiri. Kader di sini dimaknai sebagai insan cita Muhammadiyah yang merupakan individu terdidik atau terlatih yang merupakan tulang punggung organisasi. Dalam bahasa Pedoman Majelis Pendidikan Kader (2010), kader adalah ‘anggota inti yang terlatih serta memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan’.

Perkaderan Muhammadiyah bertujuan untuk ‘terbentuknya kader Muhammadiyah yang berjiwa Islam berkemajuan serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan dalam Persyarikatan, kehidupan umat, dinamika bangsa, dan konteks global’ (SPM, 2015: 48).

Rumusan tujuan ini menunjukkan bahwa aktivitas perkaderan jika dipandang dari sudut organisasi merupakan wahana pembinaan personal bagi anggota, kader, dan pimpinan secara programatis. Kegiatan itu diharapkan dapat membuahkan kader paripurna Muhammadiyah yang berideologi Islam berkemajuan, memiliki integritas diri yang unggul, serta memiliki kompetensi kader yang meliputi keberagamaan, akademis dan intelektual, sosial kemasyarakatan dan kepeloporan, serta kepemimpinan dan keorganisasian.

Di samping itu, perkaderan diharapkan dapat meningkatkan, menata, dan mengembangkan potensi kader untuk bisa bertransformasi dalam peran barunya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, kepemimpinan umat, dan peran kebangsaan, bahkan berharap bisa berperan di kancah internasional.

Antara Ideologisasi dan Transformasi Kader

Dalam usianya yang ke-110 tahun, Muhammadiyah tidak pernah melupakan betapa strategisnya peran kader bagi masa depan Persyarikatan. Untuk itu, dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan kader yang keluarannya diharapkan menjadi kader yang dapat berperan bagi masa depan Muhammadiyah, umat Islam, bangsa, dan kemanusiaan global.

Lembaga utama perkaderan Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang sejak awal kelahirannya memang didesain sebagai lembaga pendidikan kader yang mengusung semboyan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna Persyarikatan.

Organisasi otonom tersebut adalah Aisyiyah (1917), Hizbul Wathon (1918), Nasyiatul Aisyiyah (1931), Pemuda Muhammadiyah (1932), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1961), Tapak Suci (1963), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1964). Lembaga perkaderan lainnya adalah perkaderan yang menyatu dengan pendidikan formal dan dikenal sebagai sekolah kader Muhammadiyah, yaitu Muallimin dan Muallimat Yogyakarta, Pesantren Darul Arqam Garut, Pesantren Darul Arqam Gombara Sulawesi Selatan, Pondok Shobron Surakarta, dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta.

Dinilai dari kualitasnya, ternyata dua sumber perkaderan ini telah membuktikan diri sebagai sumber rekrutmen pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, maupun berbagai amal usaha.

Di lain pihak, tidak bisa diabaikan peran ribuan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah (TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Pesantren, Boarding School) dan ratusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah keagamaan maupun umum, serta berbagai Amal Usaha Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial yang telah dideklarasikan sebagai instrumen dakwah dan perkaderan Muhammadiyah. Di dalamnya terdapat sumber daya pimpinan lembaga, guru, ustaz, dosen, staf karyawan, mahasiswa, santri, dan siswa yang mendapatkan sentuhan perkaderan yang spesifik sesuai dengan ciri khas AUM.

Di dalam wadah tersebut, terdapat dinamika dan variasi kualitas yang bergantung pada intensitas pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kualitas input, guru, dosen, iklim pendidikan, fasilitas pendidikan, serta kualitas pimpinan lembaga. Mereka berproses di dalam Amal Usaha Muhammadiyah dalam kerangka pendidikan, pelayanan sosial, dan perkaderan sebagai bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar Persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan demikian, meskipun setiap tahun amal usaha pendidikan Muhammadiyah di tingkat SLTA maupun Perguruan Tinggi melakukan wisuda, harus diakui bahwa hanya sebagian kecil—terutama yang merangkap sebagai aktivis Ortom—yang dapat dikualifikasikan sebagai kader Muhammadiyah yang baik. Selebihnya, mereka keluar dari sekolah atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah sekadar mendapatkan ijazah dan gelar kesarjanaan.

Lalu ke manakah perginya para kader Muhammadiyah itu? Muhammadiyah belum memiliki lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah dan keberadaan kader dan ke mana mendistribusikannya. Setiap AUM yang membutuhkan sumber daya manusia maka mereka mengumumkan secara terbuka kebutuhan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga menarik sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang dibutuhkan terkadang tanpa memperhitungkan ideologinya.

Transformasi kader adalah proses perubahan fungsi dan peran kader ke tahap lanjut untuk menempati posisi tertentu dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Transformasi di kalangan pimpinan Persyarikatan memang telah diatur secara rinci mekanisme lima tahunan dalam Muktamar, Musywil, Musyda, dan Muscab atau Musran untuk proses regenerasi kepemimpinan. Dalam pemilihan dan penempatan posisi kader selalu memperhatikan standar kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan, sesuai dengan jargon bahwa kader adalah pelopor, pelangsung, dan penyempurna Muhammadiyah.

Transformasi kader juga bisa bisa dilakukan pada sesama angkatan muda Muhammadiyah, seperti dari IPM ke IMM atau transformasi IMM ke Pemuda Muhammadiyah atau Nasyiatul Aisyiyah. Di samping itu, transformasi kader juga bisa dilakukan dari angkatan muda Muhammadiyah pada pos-pos tertentu atau pada struktur di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai bagian dari proses regenerasi.

Persoalan yang krusial adalah transformasi kader ke Amal Usaha Muhammadiyah. Perkembangan amal usaha yang pesat menyebabkan kebutuhan tenaga profesional juga meningkat dan dalam penataannya tak jarang mengabaikan aspek ideologi. Di samping itu, karena adanya keuntungan finansial yang dihasilkannya, amal usaha telah menarik minat banyak pencari kerja yang bermotifkan mencari nafkah semata dan terkadang malah membawa beragam jenis ideologi non-Muhammadiyah.

Ditakutkan ketika ideologi non-Muhammadiyah menguasai manajemen, mereka akan menolak kehadiran para kader Muhammadiyah anak kandungnya sendiri. Padahal, kader yang dengan susah payah disiapkan itu seharusnya memiliki peran dalam hal menjaga kemurnian gagasan menghindarkan diri dari distorsi ideologi dan jebakan pragmatisme. Bagaimanapun kalau terjadi kasus seperti itu maka menjadi kewajiban Muhammadiyah untuk dapat ‘merebut’ kembali amal usaha tersebut agar betul-betul menjadi instrumen dakwah dan perkaderan. Maka tersedianya pasokan kader yang cukup di amal usaha merupakan hal yang niscaya.

Dalam acara Seminar dan Rakernas MPK PP Muhammadiyah yang diselenggarakan di UMM Malang tanggal 18 Oktober 2022, Prof. Dr. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menawarkan pengubahan kriteria kader yang tidak hanya difokuskan untuk kader alumni Ortom dan sekolah kader, tapi juga mencakup seluruh alumni perguruan Muhammadiyah walaupun dengan kualitas yang berbeda. Semua adalah kader karena pernah mengecap pendidikan AIK walaupun dalam porsi yang minimal. Hal ini, menurutnya, akan dapat memperluas wilayah transformasi kader di seluruh bidang kehidupan. Mereka akan bisa bertransformasi ke bidang politik, BUMN, TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara.

“Kita memiliki khittah, tapi buta peran,” katanya.

Sistem dan pendalaman kader harus dilakukan agar peranan kader bisa diperluas dalam multiperan dan multifungsi di masyarakat. Semua kader berada dalam suasana cair dan harus siap berkompetisi untuk menjadi anak panah Muhammadiyah di semua aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan akan dapat membawa kemaslahatan bangsa dan negara.

Apa pun bentuk sistem dan kondisi sosial politik dan budaya nasional, kader tidak boleh alergi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan yang semula berpendekatan serba-konfrontasi menjadi serba-menghadapi. Sebab, kader Muhammadiyah sudah diajari untuk memiliki integritas dan marwah sebagai kader Muhammadiyah. Kader tidak akan korupsi, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, dan tidak menyalahgunakan hak dan wewenang.

Dari statement tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa menurut Prof. Haedar Nashir, transformasi kader Muhammadiyah dilakukan dengan memakai pendekatan mobilitas sosial, yaitu mendudukkan kader secara kolektif dan individual agar dapat naik dalam tangga sosial secara jangka panjang. Metodenya adalah menyiapkan fasilitas pendidikan Muhammadiyah dengan niat awal menyiapkan infrastruktur mobilitas sosial para kader dengan membawa nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pilihan ini membawa konsekuensi perlunya perencanaan (planning) dan jaringan (networking) kader agar pendekatan itu berjalan baik.

Pendekatan mobilitas sosial tersebut bisa dilakukan dengan dua strategi, yaitu strategi kultural dan struktural. Strategi kultural berusaha menempatkan para kader pada lembaga yang dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat, seperti lembaga pendidikan, baik pendidikan informal di keluarga; pendidikan nonformal, seperti organisasi otonom dan kursus-kursus; serta pendidikan formal sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

Di samping itu, pendekatan ini juga bisa dilakukan lewat kegiatan penyadaran masyarakat, seperti seminar, penerbitan buku-buku, kegiatan dakwah, lobi-lobi, dan media massa. Pendekatan kultural berlangsung secara individual dan hasilnya baru bisa dilihat secara jangka panjang. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini.

Sementara strategi struktural disebut pula sebagai jalur politik karena mempergunakan sarana untuk memasuki struktur politik, baik eksekutif maupun legislatif. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan jalan mendudukkan kader di lembaga legislatif (DPR, DPRD, DPD, dan MPR) atau pada jajaran eksekutif, dalam hal ini pemerintahan dan jabatan-jabatan politik, seperti bupati, gubernur, atau presiden. Di samping itu, kader juga bisa duduk pada lembaga pengawasan pada birokrasi, TNI, Polri, dan lembaga penyelenggara maupun pengawas Pemilu. Bisa juga melalui LSM yang bersifat politis, seperti gerakan pekerja.

Kata kunci dalam pendekatan ini adalah mengubah struktur pemerintahan lewat legislasi. Metodenya adalah pemberdayaan dan aliansi dalam rangka reformasi, evolusi, dan gradualisme, bahkan revolusi. Tanpa pendekatan ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat undang-undang dan berbagai kebijakan terkait dengan kemaslahatan bangsa dan negara.

Dengan begitu, kita tidak perlu lagi melakukan jihad konstitusi seperti yang dilakukan Muhammadiyah selama ini, karena seluruh produk legislasi akan terkontrol oleh kader Muhammadiyah di eksekutif maupun legislatif. Apalagi bila kader Muhammadiyah dapat menguasai eksekutif sehingga mampu menelurkan kebijakan politis yang lebih dapat menyejahterakan bangsa dan negara.

Sayangnya, berdasarkan pengamatan, hal ini belum digarap dengan baik oleh Muhammadiyah. Kalaupun ada kader-kader Muhammadiyah yang tampil di pentas politik, hal itu merupakan upaya perorangan seperti dicontohkan oleh Mr. Mohamad Roem. Wallahu a’lam.

Add Comment