(Masih) Menuju Poros Maritim Dunia

Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia atau kekayaan dunia, dan akhirnya menguasai dunia. Oleh karena itu, harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya.
Sir W. Raleigh

Ketika itu, Selasa (22/7/2014) malam, Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional Pemilihan Presiden 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla muncul sebagai pemenang. Jokowi-JK kemudian bergegas menuju Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, untuk menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal layar mesin pinisi Hati Buana Setia.

Pada momentum tersebut, Jokowi menyeru, semangat gotong royong membuat bangsa Indonesia sanggup bertahan menghadapi tantangan. Semangat gotong royong, sambungnya, dapat membawa Indonesia menjadi ‘Poros Maritim Dunia’, lokus dari peradaban besar politik masa depan.

Sebuah tekad yang tidak sederhana, karena sejak itu, langkah-langkah strategis di sektor kemaritiman kemudian diulas, dibahas, didiskusikan, direncanakan, dan dikerjakan. Bangsa Indonesia tengah bergerak menuju jati dirinya sebagai bangsa dan Negara Maritim.

Sekian waktu berjalan, lantas apa kabar Poros Maritim Dunia kini?

Mari mengulang ulasan klasik seputar kemaritiman, bermula dari sejarah Nusantara sebagai bangsa maritim. Jamak dipahami, kerajaan maritim terbesar Nusantara bermula dari Kerajaan Sriwijaya (683-1030). Petualang Tiongkok, I Tsing, mencatat, Shih Li Fo Shih (Sriwijaya) adalah kerajaan besar yang mempunyai benteng di Kotaraja. Armada lautnya, amat kuat. Untuk memperkuat armada pengamanan lalu lintas perdagangan melalui laut, Sriwijaya memanfaatkan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya, di mana kini disebut sebagai ‘kekuatan pengganda’.

Runtuhnya Sriwijaya disusul naiknya Kerajaan Majapahit (1293-1478 M) yang semula agraris. Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim setelah Gajah Mada menjadi Mahapatih. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada bercita-cita menyatukan Nusantara dan diangkatlah Laksamana Nala sebagai Jaladimantri yang bertugas memimpin kekuatan laut Kerajaan Majapahit. Dengan armada laut yang kuat, kekuasaan Majapahit amat luas hingga keluar Nusantara.

Jadi tidak mengherankan bila lirik lagu berikut menjadi sangat kuat, karena merepresentasi jati diri keindonesiaan sebagai negeri maritim. Ada yang masih menghapalnya?

Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudera. Menerjang ombak tiada takut.
Menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup layar terkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai.

Moto nasional Indonesia ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dalam bahasa Jawa Kuno sansekerta, mencerminkan keanekaan varietas etnis, budaya, dan bahasa yang dapat ditemukan dalam batas-batas Negara Kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia.

Memang, kalau kita membayangkan seorang Papua yang menganut animisme bertemu dengan seorang Muslim dari Aceh, akan tampak lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Misal, dalam hal agama, pakaian, gaya hidup, tradisi, bahasa.

Persamaannya karena Indonesia sebagai Negara Kepulauan, suka tidak suka, seluruh rakyatnya dapat dikatakan sebagai masyarakat maritim. Masyarakat maritim terdiri dari dua buah kata yang memiliki makna tersendiri. Maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berhubungan dengan kelautan, atau disebut pelayaran niaga. Sementara masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Laut sebagai Orientasi Kebijakan Pembangunan Nasional

Setiap negara memiliki orientasinya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Pada beberapa teori disebutkan, dalam menentukan orientasi arah kebijakan pembangunan berdasarkan wilayah, bukan dengan sektoral. Dengan begitu, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di setiap wilayah negara tersebut.

Pada 13 Desember 1957, NKRI yang pada masa itu merupakan negara baru merdeka berani menyatakan sikap akan batas wilayah negaranya. Dalam Deklarasi Djuanda, Indonesia mengklaim batas laut teritorial yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air laut surut. Sebuah klaim tentang hak atas wilayah laut dan pernyataan Indonesia Negara Kepulauan (archipelagic state).

PESISIR WONOGIRI – Perawatan lampu tenaga surya di Pantai Nampu. DISHUB WONOGIRI

Tidak berapa lama kemudian, diadakan Konvensi Hukum Laut (KHL) I pada tahun 1958. Perjuangan mengenai batas laut teritorial ini tidak dapat dikatakan sebentar. Hasil dari seluruh KHL disatukan dalam United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS) dan hingga tahun 1982 telah diratifikasi.

Selanjutnya, diperlukan sebuah Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan sebagai Negara Maritim yang sejahtera. Dalam menjabarkan Ocean Policy menjadi sebuah mainstream pembangunan ekonomi nasional maka pembangunan disusun dalam kerangka pemikiran Ilmu Ekonomi Kelautan serta didukung dengan Ilmu Tatakelola Kelautan yang dapat menggerakkan pembangunan kelautan guna mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang menyejahterakan rakyat.

Keberhasilan Ocean Governance tidak dapat dilepaskan dari aransemen kelembagaan, karena kelautan adalah multi-sektor dan multi-disiplin. Dalam ‘menunjang’ mekanisme kerja kebijakan kelautan dan tata kelola kelautan maka diperlukan aransemen kelembagaan yang ditunjang dengan disiplin keilmuan.

Dua pertiga wilayah yang terdiri dari laut dan sepertiga wilayahnya adalah darat, dengan ribuan pulau beserta gugus pulaunya, menandakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang juga berarti Negara Maritim. Ditambah dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa sebelum berdirinya NKRI, kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki kekuatan angkatan laut yang bahkan berlayar hingga ke Madagaska.

Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya dari dan setelah terbentuknya NKRI, Indonesia merupakan negara yang berorientasi pada laut. Berkesinambungan dengan teori geopolitik yang disebutkan oleh pakar Sea Power kenamaan, Alfred T. Mahan, dan dikonsepkan oleh Indonesia dengan sebutan Wawasan Nusantara, atau sebutlah itu merupakan geopolitiknya Indonesia.

Geopolitik berasal dari kata ‘geo’ dan ‘politik’. ‘Geo’ berarti bumi dan ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Ilmu geopolitik mempelajari potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya. Geopolitik berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan geografi. Sementara ilmu geografi politik adalah studi kebedaan dan kesamaan areal watak politik sebagai bagian yang paling berhubungan dari kompleks total perbedaan dan kesamaan areal.

Bonus Demografi

Mahan berpandangan bahwa masa depan manusia berada di laut. Sejak Mahan mengatakan hal tersebut, seluruh dunia berfokus pada klaim laut. Misalnya, banyak klaim oleh beberapa negara di Laut China Selatan. Apabila bangsa ini ingin mewujudkan wacana besarnya ‘Indonesia Emas’, kekuatan dalam aspek kemaritiman adalah sektor penting yang perlu diperhatikan.

Pada aspek yang menjadi evaluasi fundamental pada pembahasan geopolitik Indonesia adalah letak strategis sebagai Negara Kepulauan dan posisi di antara dua benua dan dua samudra yang sangat memungkinkan untuk dijadikan basis kekuatan. Meski demikian, terdapat risiko atau ancaman dari kepentingan negara adidaya, baik di barat dan di timur, terhadap Indonesia.

Mari merujuk pada Teori Kekuatan Maritim Raleigh (1554-1618) yang muncul bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda, ditandai kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di timur. Pada masa ini pula lahir tentang pemikiran Hukum Laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994, setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui Sidang Umum PBB.

Maka dari itu, momentum Bonus Demografi dan usia 100 tahun sebagai batu loncatan Indonesia menjadi Negara Lepas Landas dan mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di bumi belahan timur, selain China dan Jepang. Pada dekade mendatang, Indonesia semoga dapat menjadi negara adil-makmur yang diridhai Allah subhanahu wa ta’ala.

Bahan Bacaan

Ahmad Erani Yustika. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT.

Budiyarto. 1980. Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.Grasindo.

Ermaya Suradinata. 2005. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas.

Mahifal. 2011. ‘Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan’. Jurnal Pedagogia FKIP Universitas Pakuan.

Parakitri Simbolon. 1995. Menjadi Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Till, Geoffrey. 2004. Sea Power. London-Portland : Frank Cass Publishers.