Wujudkan Rencana Penurunan Emisi Gas dengan Reinvestasi Lingkungan

Sumber daya alam sangat penting untuk fungsi non-produksi, yang manfaat seperti menjaga daya asimilatif, keanekaragaman hayati, iklim mikro yang nyaman, dan mencegah pemanasan global. JATENGPROV

Sejak Indonesia menemukan cara untuk keluar dari krisis 1998-99, perkembangan industri di Jawa Tengah terus tumbuh setiap tahunnya. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2021 tumbuh 5,42%. Angka ini bahkan melampaui perekonomian Nasional yang tumbuh 5,02 persen.

Sementara itu, semua kegiatan sekunder berkontribusi sekitar 40% terhadap perekonomian Jawa Tengah, yang jauh di atas kontribusi sektor primer, yang menyiratkan bahwa perekonomian telah dibangun di atas industri manufaktur. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan dapat mengambil bagian penting dalam penerapan Low Emission Development Strategy (LEDS), yang mencari cara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Namun, studi terbaru menyimpulkan bahwa sektor industri paling tidak siap untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Jawa Tengah 2010-20. Kesiapan sektor ini adalah 1,75 (dalam skala 5) sedangkan Jawa Tengah adalah 3,47, yang berarti sedikit lebih dari setengah siap. Lantas bagaimana seharusnya pembangunan rendah emisi di sektor industri Jawa Tengah dikelola secara adil?

Selaras dengan definisi World Commissions on Environment and Development WCED, pembangunan daerah berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu menjamin pemerataan di dalam dan antar-generasi tanpa mengurangi kemampuan daerah lain yang terkait untuk melakukan hal yang sama. Konsep pembangunan berbasis pemerataan (regional) dapat menjawab tantangan tersebut.

Dalam pembangunan, peran sumber daya alam sangat penting, terutama mengingat kebutuhan untuk menjamin kelestarian lingkungan. Beberapa aspek peran dapat digantikan oleh modal fisik, tetapi terbatas pada fungsi produksi saja.

Sumber daya alam juga dimanfaatkan sebagai input materi dan energi. Hasilnya adalah manfaat yang dicatat, misalnya, Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sumber daya alam sangat penting untuk fungsi non-produksi, yang manfaat seperti menjaga daya asimilatif, keanekaragaman hayati, iklim mikro yang nyaman, dan mencegah pemanasan global sangat penting meskipun hampir tidak tercatat dalam data atau parameter ekonomi.

Namun, fungsi non-produksi harus didukung oleh fungsi keempat, yaitu reinvestasi untuk keberlanjutan. Jika berjalan dengan baik, otoritas suatu kota, daerah atau negara akan memiliki dana yang cukup untuk membiayai upaya keberlanjutan seperti memulihkan daya dukung. Ide pasar karbon, misalnya, konsisten dan bisa dilakukan dalam kerangka fungsi keempat ini.

Sebagian besar emisi gas rumah kaca berasal dari fungsi produksi, hal ini menjadikannya penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, aspek ini sering diremehkan karena kegagalan pasar. Banyak item biaya tidak termasuk dalam mekanisme pasar yang ada.

Industri tersebut dapat menghasilkan bahan pencemar yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dibutuhkan uang untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, struktur biaya produksi industri tidak mengakomodasi masalah tersebut.

Dampak Kegagalan Pemerataan: Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca yang Tinggi

Ekuitas (hak pemilik aset atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban) dalam fungsi produksi termasuk jenis keadilan prosedural dan distributif. Fungsinya melibatkan ekstraksi sumber daya alam, manufaktur, dan layanan terkait. Kebijakan publik harus dapat menjamin keadilan dalam mengelola fungsi ini karena jika tidak, akan terjadi kegagalan pemerataan mengenai ketimpangan ekonomi yang dalam dan ancaman ketidakberlanjutan.

Indikasi ketidakberlanjutan termasuk dampak perubahan iklim. Eksploitasi sumber daya alam biasanya pada tingkat yang sangat tinggi yang berakhir dengan kegagalan pemerataan. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa reinvestasi keberlanjutan yang tepat adalah kegagalan ekuitas yang juga dapat mengakibatkan ketidakberlanjutan. Sayangnya, eksternalitas negatif yang parah terlihat dalam bentuk polusi udara, air, dan tanah, yang diperburuk oleh emisi gas yang tinggi.

Kegagalan ekuitas dapat dijelaskan melalui degradasi lingkungan diwakili oleh tingkat polusi, limbah, atau emisi gas jika dikaitkan dengan perubahan iklim. Seperti diketahui, semakin intens kegiatan ekonomi, semakin buruk polusinya. Ada dua sisi dalam sistem produksi, yaitu polusi, dan eksternalitas. Sisi pencemaran yaitu pendapatan dikurangi biaya tambahan unit output. Sedangkan eksternalitas yang ditanggung masyarakat.

Sementara itu, daya asimilatif lingkungan dapat menyerap jumlah maksimum unit pencemaran tanpa menimbulkan biaya apapun. Tanpa mempertimbangkan eksternalitas, perekonomian akan tumbuh meningkat untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Situasi ini mungkin tidak berkelanjutan karena kegiatan ekonomi dapat melebihi batas lingkungan.

Lingkungan tidak dapat mewujudkan lebih dari unit polusi karena kerusakannya tidak dapat diubah. Disadari pula bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat melebihi daya dukung lingkungan.

Menurut Kozlowski dalam studi A Planning Tool for Sustainable Development, in Towards Planning for Sustainable Development, ambang untuk pembangunan ditemui jika tidak dapat memperluas ke daerah baru, menghasilkan output tambahan, mencapai kualitas yang lebih tinggi, atau mempercepat produksi, tanpa melibatkan peningkatan investasi, biaya sosial atau ekologi. Akibatnya, melewati ambang batas akan membuat Marginal External Cost (nilai dari biaya yang harus ditanggung pihak ketiga karena adanya tambahan satu unit barang yang diproduksi atau dikonsumsi) jauh lebih mahal.

Kegiatan ekonomi berkelanjutan akan mencapai manfaat maksimal jika tingkat polusi atau kerusakan lingkungan dapat ditekan. Kegiatan ekonomi yang berada pada tingkat antara ambang batas dapat menjadi kegagalan ekuitas karena biaya eksternal yang jauh lebih tinggi.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan akan sulit untuk dipulihkan. Jika prinsip pencemar membayar berlaku, keseimbangan dapat tercapai, dan tingkat kegiatan ekonomi akan berada pada tingkat yang berkelanjutan.

Untuk memfasilitasi Pembangunan Rendah Emisi yang lebih baik di sektor industri Jawa Tengah, prinsip berbasis pasar yang sesuai dengan model Pembangunan Berbasis Ekuitas (Regional) yaitu internalisasi eksternalitas dan pencemar membayar. Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pemeringkatan Polusi (PROPER) yang ada harus disempurnakan secara konseptual dan ditegakkan secara lebih luas untuk mengakomodasi prinsip-prinsip ini dengan lebih baik.

Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan pencapaian PROPER dengan mekanisme pembangunan. Hal tersebut telah diupayakan dalam sistem peminjaman atau perkreditan pada bank-bank tertentu. Perusahaan industri dengan peringkat Hijau atau Emas, misalnya, akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank daripada yang peringkat Biru atau di bawahnya.

Ada baiknya jika diperluas, misalnya dengan mekanisme PROPER yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk tahap pertama bisa di instansi pemerintah, misalnya dengan mewajibkan peserta lelang diberi peringkat minimal Blue, atau peringkat PROPER yang lebih baik akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi.

Penyempurnaan dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep PROPER. Salah satunya, misalnya, dengan mewajibkan perusahaan yang ingin meningkatkan peringkat dari Hitam atau Merah menjadi Biru atau lebih baik lagi untuk melakukan studi estimasi biaya lingkungan dari eksternalitas perusahaan, termasuk gas rumah kaca, ketika masih dinilai Hitam atau Merah dan dalam situasi saat ini.

Kajian tersebut harus melibatkan keahlian yang memadai, sehingga harus berkolaborasi dengan lembaga penelitian atau universitas yang kredibel dalam ilmu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Prospek dan Hambatan

Studi tentang biaya lingkungan dari eksternalitas negatif dapat dianggap sangat signifikan untuk integrasi tersebut untuk masa depan jangka menengah dan jangka panjang. Tidak tertutup kemungkinan integrasi ini akan menjadi model unik dari pemerataan pemerintahan Jawa Tengah yang akan diapresiasi dan dicontoh oleh dunia internasional nantinya.

Dalam tata kelola Low Emission Development yang berkeadilan, harus dilakukan berdasarkan hal-hal berikut: (1) Prinsip internalisasi eksternalitas dan pembayaran pencemar harus diintegrasikan ke dalam sistem komando dan kendali yang ada. Akibatnya, akan terjadi perubahan konstelasi menuju pemerintahan yang lebih berkeadilan. (2) Dalam konteks integrasi inilah semua pemangku kepentingan harus memahami perannya masing-masing dalam konstelasi baru dan dapat menjalankannya dengan baik.

Ketiga orang kunci tersebut sama-sama berpendapat bahwa PROPER merupakan cara yang paling tepat untuk mendukung Low Emission Development di sektor industri. Industri di Jawa Tengah, baik skala besar maupun menengah dan yang berpolusi telah ikut serta dalam program ini. Namun, untuk menyukseskan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Jawa Tengah dengan pengurangan emisi gas masih menjadi tindakan sukarela dari industri.

Industri harus berkomitmen dan menerapkan aspek ini melalui penggantian peralatan industri dan perkantoran dengan yang lebih rendah emisi seperti sistem pemanas dan pendingin, AC, dan penerangan yang lebih hemat energi. Jika aspek ini juga menjadi kewajiban dan masuk dalam penilaian peringkat PROPER, tentu situasinya akan lebih baik.

Namun, membutuhkan aspek tambahan pengurangan emisi gas untuk semua industri akan menghadapi kendala yang cukup besar, mulai dari aspek hukum hingga kesulitan pemantauan dan evaluasi karena keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia dari instansi terkait, hingga kepatuhan industri itu sendiri.

Adapun dua prinsip Low Emission Development berkeadilan di atas, para aktor kunci belum menemukan rumusan yang bisa dijadikan acuan bagaimana suatu industri berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi emisi gas tetapi juga membiayai perbaikan lingkungan akibat polusi dan emisinya. Sementara itu, industri juga masih mempertanyakan apakah instansi pusat terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, telah melakukan kajian mengenai hal ini.

Sejauh ini kedua prinsip tersebut sedikit banyak telah diakomodasi dalam PROPER. Prinsip internalisasi eksternalitas antara lain melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi tanggung jawab industri yang bersangkutan, juga melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berbagai jenis kebutuhan di masyarakat, termasuk perbaikan lingkungan melalui penghijauan, bantuan bibit tanaman, dan lain-lain, yang juga merupakan penerapan prinsip pencemar membayar.

Namun, semua itu dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip seperti metode ekonomi lingkungan dan pembangunan berbasis pemerataan, melainkan atas dasar kebutuhan teknis (untuk IPAL dan sejenisnya) dan kesadaran sosial (untuk CSR).

Pendanaan PROPER sampai saat ini menggunakan anggaran nasional (APBN) dan provinsi (APBD). APBN digunakan untuk PROPER industri besar, sedangkan APBD untuk industri menengah di tingkat daerah. Baru-baru ini, ada pemotongan biaya untuk mendanai observasi lapangan. Pemotongan biaya ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan efisiensi keuangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, untuk prinsip internalisasi eksternalitas dan pembayaran pencemar dapat dipastikan sejauh ini cukup prospektif, tetapi konsekuensi atas integrasi semua pemangku kepentingan harus memahami perannya masing-masing, akan menjadi kendala utama.

Keterbatasan ini diperparah oleh anggaran untuk PROPER yang telah sangat berkurang. Terlepas dari argumen efisiensi pemerintah, hal itu jelas menunjukkan penurunan dalam memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim akibat dampak industri.

Industri wajib melaporkan secara online dengan mengirimkan data ke instansi yang berwenang, baik berupa foto maupun dokumen bersertifikat dari laboratorium terakreditasi. Dengan demikian metode ini cukup efisien.

Namun, kekurangannya adalah karena keabsahan data yang dipermasalahkan. Sehingga peran observasi lapangan tetap penting. Kementerian Lingkungan Hidup perlu menekankan bahwa tinjauan langsung diperlukan untuk memahami situasi nyata di lapangan untuk menghindari penipuan dan ambiguitas data.

Sanksi bagi industri yang dinilai tidak patuh juga diterapkan dalam pelaksanaan PROPER. Industri tersebut akan menerima peringatan untuk memperbaiki sistem manajemen lingkungan mereka.

Namun, jika kasusnya masih sering terjadi, industri terkait akan diserahkan ke penegak hukum. Sayangnya, dengan mengandalkan self-assessment, bagaimana sebuah industri bisa menilai dirinya sendiri dengan buruk?

Harapannya, upaya dari semua pihak dapat menjadi peluang untuk mendukung terwujudnya pembangunan rendah emisi di sektor industri Jawa Tengah.

Bahan Bacaan

Sugiri. Preparedness in implementing action plan for reducing GHGs: The case of central Java. Am. J. Environ. Sci., 11 (1) (2015) 13-27.

Sugiri, N. Nuraini. Towards equity-based regional development: Addressing spatial inequality in the Blitar region. Int. J. Civ. Political Commun. Stud., 10 (3) (2013) 91-109.

Sugiri. Redressing Equity Issues in Natural Resource-Rich Regions: A Theoretical Framework for Sustaining Development in East Kalimantan, Indonesia, in Environmental Ethics: Sustainability and Education, Edited E. Weber, Inter-Disciplinary Press, Oxford, (2009) pp. 107-135.

Sugiri, N. Yuliastuti, J. Setyono, R. Setiadi. Prospects of Low Emission Development in Industrial Sector of Central Java. Journal of Physics. (2019). Diponegoro University.

McDermott, S. Mahanty, K. Schreckenberg. Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity in payments for ecosystem services. Environ. Sci. Policy, 33 (2013) 416-427.