Tantangan Global Transformasi Pedesaan-Perkotaan

Pemerintah di Pedesaan-Perkotaan harus melakukan transformasi pertanian guna menjadikannya lebih modern, tahan iklim, dan inklusif. ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Selama dua dekade terakhir, isu sosial-ekologis masa depan perkotaan dan pertanian di wilayah pinggiran kota telah mendapat perhatian yang meningkat. Baik itu manfaat, risiko, eksternalitas negatif, maupun tantangannya.

Penyebab utama perhatian ini adalah tumbuhnya kesadaran akan proses transformasi cepat pedesaan-perkotaan yang mengubah aliran materi, alokasi sumber daya, dan fungsi ekosistem. Hal ini pula yang menjadi konsekuensi dari pergeseran kuat dalam distribusi atau mobilitas orang di sepanjang lanskap pedesaan-perkotaan.

Diperkirakan bahwa pada tahun 2050 pangsa populasi perkotaan global dapat mencapai 68% dibandingkan dengan 55% saat ini (PBB 2017). Mengingat pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut, fenomena ini, dalam jumlah absolut, memerlukan migrasi ratusan juta orang ke daerah perkotaan.

Sementara Indonesia, menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Transformasi pedesaan-perkotaan selalu disertai dengan cepatnya hilangnya lahan pertanian utama di kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, penyediaan, dukungan, dan pengelolaan ekosistem budaya, yang menjadi ciri sistem ekologi dan sosial dalam konteks pedesaan dan perkotaan, semakin ditantang.

Pertanian urban dapat memberikan keuntungan dari sistem produksi, seperti pasokan sayuran segar, buah-buahan dan produk susu kepada konsumen, dan dapat mendorong konservasi keanekaragaman hayati tanaman.

Pertanian urban juga mampu menyediakan lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi masyarakat. Tak hanya itu, pertanian urban dapat memanfaatkan daur ulang sampah organik, dan memberi ruang penghijauan kota.

Namun demikian, masalah utama pertanian urban adalah kurangnya kerangka hukum untuk cara produksi seperti ini, termasuk hak tenurial (hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusi, dan mengalihkan) bagi petani. Biasanya, sebagian besar petani secara ilegal menempati tanah dan mereka dapat dengan mudah diusir ketika pengembang datang mengambil alih.

Hal yang sama berlaku untuk sistem peternakan di kota karena hewan sering dianggap sebagai pengganggu karena bau dan produksi kotoran yang terkait. Juga produksi tanaman di sepanjang rel kereta api kerap diatur dengan ketat. Sebab, penyewa lahan yang memiliki hak atas tanah, wajib menjaga rel tersebut bersih dari perambahan bangunan.

Di banyak negara berpenghasilan rendah, pertanian perkotaan dan pinggiran kota sangat bergantung pada daur ulang yang efektif dari air limbah dan sumber daya perkotaan lainnya seperti lahan kosong, modal berlimpah, tenaga kerja murah, dan pasar konsumen yang dapat diandalkan.

Dengan demikian, pertanian urban juga menjawab berbagai permintaan konsumen perkotaan akan jasa ekosistem. Masalah daur ulang nutrisi menjadi jelas dalam ekstraksi dan penguapan, beban bakteri feses yang tinggi, dan residu pestisida dari produk pertanian.

Mengekang eksternalitas negatif pertanian urban ini memerlukan peraturan yang masuk akal dengan mempertimbangkan kebutuhan produsen dan konsumen dalam lingkungan sosial-ekologis yang sangat dinamis. Perlu peraturan yang didorong oleh kriteria kualitas baru di sepanjang rantai nilai (value chain) dan persaingan global untuk barang dan jasa.

Selain itu, pertanian urban tidak diragukan lagi dapat menyediakan jalur penting untuk mendaur ulang sampah organik di daerah perkotaan.

Swasembada Pangan, Interaksi Lingkungan dan Sosial-Ekonomi

Mengingat kepadatan penduduk yang tinggi dan permintaan konsumen yang terkait, kota merupakan sumber utama sumber daya, di antaranya makanan, serat, energi, tenaga kerja, dan air adalah yang paling penting.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak kajian telah dilakukan untuk mengukur ketergantungan kota dari wilayah luar daerah dalam hal ketersediaan pangan. Daerah tempat asal pangan atau makanan impor, memungkinkan untuk menghubungkan pola konsumsi lokal dengan pasokan regional dan bahkan global.

Dalam rantai pasokan pangan, sangat memungkinkan memprediksi dampak kenaikan harga untuk impor, pajak serta hambatan transportasi. Di tingkat regional dan global, kajian semacam itu dapat berkontribusi untuk membuat bantuan pangan, penggunaan air, dan perencanaan sumber daya menjadi lebih efektif.

Dengan populasi global yang mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 (UN DESA 2017), melanjutkan transformasi pedesaan-perkotaan dan meningkatnya permintaan akan ketersediaan makanan sehat, segar dan terjangkau. Para petani diminta untuk meningkatkan produksi dan efisiensi di tengah sumber daya lahan yang menyusut.

Standar yang semakin jelas untuk mode produksi pangan (misalnya makanan organik), hak-hak buruh, kualitas dan keamanan pangan, jejak karbon dan air, dan efisiensi penggunaan ruang perlu diterapkan.

Hal ini juga menunjukkan potensi yang sebagian besar belum dimanfaatkan dari integrasi tanaman-ternak di dalam dan sekitar kota yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pangan.

Oleh karena itu, meningkatkan efisiensi daur ulang unsur hara memerlukan penguatan hubungan tanaman-ternak dan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan. Namun, tidak ada kota yang mandiri dalam produksi pangan.

Jika peningkatan permintaan daging perkotaan dapat dipenuhi oleh produsen lokal, dengan demikian juga dapat menghasilkan peluang baru bagi pemelihara ternak pedesaan untuk secara teratur menjual produk mereka. Distribusi pangan yang demikian bergantung pada infrastruktur lokal, sistem pemrosesan dan distribusi makanan yang fleksibel.

Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan pokok dan sayuran, di mana pertanian urban hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan kota. Bagaimanapun, tuntutan konsumen (perkotaan) untuk berbagai layanan ekosistem kemungkinan akan meningkat lebih cepat daripada kesediaan masyarakat kota untuk membayar apa yang sudah lama mereka miliki secara gratis.

Di seluruh sistem produksi dan rantai nilai pedesaan ke perkotaan, hal ini akan memerlukan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, produktivitas faktor, dan penguatan ketahanan sistem terhadap guncangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Bahan Bacaan

Bürkert, A., Schlecht, E. Rural–urban transformation: a key challenge of the 21st century. Nutr Cycl Agroecosyst 115, 137–142 (2019). https://doi.org/10.1007/s10705-019-10008-1