Sumbangsih YB Sarjono dalam Memimpin Desa Sumberejo

Potret YB Sarjono ketika saya mengunjungi rumahnya. YB Sarjono adalah Kepala Desa Sumberejo 1985-1993. DOKUMENTASI PRIBADI/Tri Rahardjo

Pada tahun 1979, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Pemdes). Undang-undang ini mengarah pada keanekaragaman bentuk dan susunan Pemdes dengan corak nasional. Pemdes lalu ditetapkan sebagai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Pemdes berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai ikatan negara.

Hal itu menjadi upaya pemerintah dalam menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata. Pemilihan kepala desa diadakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk warga setempat.

Berdasarkan peraturan itu juga, desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Namun, dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul.

Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam, sedangkan hak otonominya seperti hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekadar satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Secara struktural dengan ditempatkannya desa sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat, menunjukkan bahwa hubungan antar-desa bersifat hierarkis sampai ke tingkat pusat. Hal ini dikarenakan posisi Camat sebagai kepala wilayah, menjalankan asas dekonsentrasi atau merupakan unsur Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

Karena pola hubungan yang bersifat hierarkis maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dibuat oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan sama secara nasional.

Undang-Undang Desa secara tegas telah membedakan antara pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dan pembangunan pedesaan yang menjadi domain pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Desa perlu penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.

Usaha menggalakkan pembangunan desa dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, sebab melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa.

Pembangunan desa menjadi pusat perhatian negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini. Ini merupakan upaya dalam proses modernisasi dan memacu laju pembangunan secara menyeluruh dan berencana,

Namun dalam praktiknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Kepemimpinan pemerintah desa yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin memiliki peran yaitu memengaruhi, memotivasi, menghimpun, dan memfasilitasi. Peran kepemimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.

Dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan, paling sedikit ada tiga aspek pokok yang penting diperhatikan.

Pertama, intensitas dan kualitas aspek fungsional kepemimpinan, yaitu memberi dorongan, pengarahan, bimbingan, interaksi komunikasi dua arah dan pelibatan warga dalam pembuatan keputusan. Kedua, perilaku pemimpin atau gaya kepemimpinan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dan peranan kepemimpinan.

Keempat, agar aktivitas fungsi dan peranan kepemimpinan efektif untuk memengaruhi atau meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu diperhatikan aspek nilai sosial dan budaya.

Khususnya, tuntutan nilai-nilai budaya tradisional tentang pola perilaku interaksi hubungan kemasyarakatan dalam sistem hubungan kekerabatan di mana kepemimpinan itu berlangsung yang secara langsung maupun tidak langsung.

Sebab hal ini memengaruhi pola perilaku interaksi pemimpin-pengikut atau kepala desa dan warganya.

YB Sarjono periode 1985-1993, Setiti Menghidupkan Seni

Karya YB Sarjono yang sempat saya potret. Ada banyak lukisan karya YB Sarjono lainnya. DOKUMENTASI PRIBADI/Tri Rahardjo

Desa Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten pada era Orde Baru sempat dipimpin oleh salah satu kepala desa yang telah banyak berjasa bagi kemajuan desanya. Bahkan, kepala desa tersebut kerap menggelontorkan dana pribadi demi kelangsungan beberapa program yang ia inisiasi bersama warganya.

Adalah YB Sarjono, yang mengomando Desa Sumberejo dari tahun 1985 hingga 1993. Saya turut menjadi bagian saksi sejarah ketika Desa Sumberejo yang dipimpin YB Sarjono memiliki kualitas sumber daya manusia berdaya saing, produktif, dan berjiwa seni tinggi.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tamu-tamu baik dalam maupun luar daerah yang berkunjung ke Sumberejo untuk mengadakan pelbagai program dan kegiatan. YB Sarjono tidak tanggung-tanggung, ia banyak memberikan sumbangsih, meskipun kadang dengan cara meminjam dana. Tentu banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk pendelegasian peserta untuk mengikuti lomba kesenian, seperti tari, karawitan, seni lukis, dll.

Sebab pada masa itu, keuangan pemerintahan desa sedang mengalami masa-masa sulit. Yang diinginkan YB Sarjono cukup program-program dan kegiatan di Sumberejo terus berjalan. Bersama warga, kepemudaan, YB Sarjono juga memimpin program penghijauan dengan menanam banyak pohon di ruas ruas jalan di Desa Sumberejo.

Bagi YB Sarjono, cara terbaik untuk melestarikan warisan budaya kita, apa pun itu, adalah dengan membagikannya kepada orang lain. Saya juga dapat membayangkan imajinasi dan karya YB Sarjono melalui lukisan-lukisan yang terpampang di rumahnya.

Warisan budaya mungkin penting karena nilai ekonomi atau manfaat lain, tetapi juga karena ia menciptakan emosi tertentu dalam diri kita, atau karena ia membuat kita merasa seolah-olah memiliki sesuatu, seperti negara, tradisi, cara hidup.

Warisan budaya dan sejarah alam suatu daerah memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik. Ini adalah identitas yang dapat diperkenalkan kepada dunia.

Warisan budaya menegaskan identitas kita sebagai manusia karena menciptakan kerangka komprehensif untuk pelestarian warisan budaya termasuk situs budaya, bangunan tua, monumen, kuil, dan landmark yang memiliki makna budaya dan nilai sejarah.

Budaya dan warisannya mencerminkan dan membentuk nilai-nilai, kepercayaan, dan aspirasi, dengan demikian ia mendefinisikan identitas daerah suatu masyarakat. Penting untuk melestarikan warisan budaya, karena itu dapat menjaga integritas kita sebagai sebuah bangsa.

Kepemimpinan YB Sarjono menunjukkan bahwa pentingnya warisan budaya di Desa Sumberejo bukanlah manifestasi budaya itu sendiri, melainkan kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai sosial dan ekonomi dari transmisi pengetahuan ini relevan bagi kelompok sosial arus utama dalam suatu daerah.

Meskipun rapuh, warisan budaya merupakan faktor penting dalam menjaga keragaman budaya dalam menghadapi globalisasi yang berkembang. Pemahaman tentang warisan budaya dari komunitas yang berbeda membantu dialog antar-budaya, dan mendorong saling menghormati cara hidup lainnya.

Apresiasi warisan budaya harus dikomunikasikan melalui pendekatan pendidikan terpadu dalam masyarakat global ini. Keberlanjutan dalam pelestarian warisan budaya melalui pendidikan harus didorong. Ini adalah cara bagaimana warisan budaya berwujud dan tidak berwujud dapat dilindungi.

Penyimpanan digital telah memainkan peran besar dalam pelestarian warisan budaya. Ini telah memungkinkan berbagi warisan budaya dan sejarah di seluruh dunia. Penyimpanan digital bukan hanya metode pelestarian yang paling populer, tetapi juga tren di masa depan. Termasuk dengan cara merekam dan menuliskannya dengan tinta.

Sebab, orang selalu mengejar ekspresi artistik dan kreatif melalui berbagai outlet: pertunjukan teater formal, patung, lukisan, dan bangunan; serta festival seni, musik dan makanan yang kurang formal, perayaan dan pertemuan budaya informal, band pikap, dan kelompok kerajinan.

Bersama-sama, kegiatan seni dan budaya formal dan informal, berwujud dan tidak berwujud, profesional maupun amatir, merupakan aset budaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini – yang mencakup beragam lokasi, ruang, tingkat profesionalisme dan partisipasi, produk, acara, konsumen, pencipta, dan kritikus – sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, vitalitas ekonomi dan budaya, rasa identitas, dan warisan.

Agar tetap hidup, warisan budaya berwujud harus tetap relevan dengan budaya dan dipraktikkan dan dipelajari secara teratur dalam masyarakat dan antar-generasi. Langkah-langkah pengamanan untuk memastikan bahwa warisan budaya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya sangat berbeda dari yang diperlukan untuk melindungi warisan budaya (alam dan budaya).

Menjaga warisan budaya adalah tentang transfer pengetahuan, keterampilan dan makna. Dan seluruh warga Desa Sumberejo, kini tengah berupaya melakukannya.

Bahan Bacaan

Mimar Sinan University of Fine Arts Turkey. “Preserving Culture and Heritage Through Generations.” Diversity Matters: A forum on preserving culture and heritage, 14 May 2014, Istanbul, Turkey.

Zainal. (2016). “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 19-79-2015)”. Jurnal TAPIs Vol.12 No.1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.