Penyelesaian Sengketa dan Upaya Meminimalisir Sengketa Pemilu

Rabu, 15 Juni 2022 Kegiatan Posisi secara daring menghadirkan narasumber Kepala Divisi Sengketa Dwi Budhi Prasetya. sragen.bawaslu.go.id

Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni Tahun 2022 dimuat dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan acara Posisi (Podcast Literasi Demokrasi) melalui divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, dengan membawakan topik “Potensi Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024”, dilaksanakan pada Rabu, 15 Juni 2022, dimulai pukul 10.00 WIB, dan ditayangkan langsung di kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Sragen.

Kegiatan yang dilakukan secara daring ini menghadirkan narasumber Kadiv Sengketa, Dwi Budhi Prasetya. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia dilakukan pada tanggal 27 November 2024.

Bagian dari mekanisme untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur dan adil dengan penyediaan mekanisme pemulihan hak pilih yang diduga telah terlanggar dilakukanlah penyelesaian sengketa.

Budhi mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Perundang-undangan di atas yang melandasi Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Penanganan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Budhi menambahkan bahwa tahap yang sering terjadi sengketa antara peserta dan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yaitu mulai tahapan Penetapan Partai Politik (Peserta Pemilu), Pencalonan Capres dan Cawapres, Laporan awal Dana Kampanye.

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dapat dengan cara langsung maupun tidak langsung (online). Pengajuan ini dapat dilakukan dengan mengunjungi Bawaslu Kabupaten/ Kota terkait, atau dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Pemohon dapat mengaksesnya pada laman resmi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

Dengan dibentuk SIPS bertujuan supaya memudahkan pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pengawas Pemilu lebih dapat mengamati Penyelesaian Sengketa Pemilu secara langsung. Jangka waktu dalam Permohonan Sengketa Pemilu dapat diajukan paling telat tiga hari kerja mulai tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa pada Pemilu

Tugas pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dengan menaikkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurut Suparman Marzuki tugas dan kewenangan Bawaslu yaitu membuat langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran Pemilu dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat.

Pendekatan pencegahan yang dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan dan memperkuat peranan masyarakat sewaktu pengawasan Pemilu. Program ini telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan perwujudannya dilakukan Bawaslu dengan membentuk wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

Perwujudan Pusat Keikutsertaan Masyarakat tersebut meliputi (Bawaslu RI, Laporan Kinerja 2019): Pertama, pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu) artinya tempat bersama yang menghubungkan antara pengawas melalui cara yang mudah dan cepat diraih oleh pemantau dan masyarakat pemilih.

Dengan Gowaslu, pengawas mempermudah pelapor dengan adanya fasilitas untuk menyampaikan tiap-tiap informasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang sudah terjadi. Dengan begitu para pengawas dapat lebih mudah dalam berkomunikasi terhadap masyarakat untuk mengambil langkah-langkah informasi dengan penjemputan data pelanggaran yang sudah disampaikan.

Kedua, pengelolaan media sosial artinya pengelolaan media sebagai alat sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu terhadap masyarakat agar mendorong andil masyarakat sewaktu pengawasan Pemilu harus melewatinya. Melibatkan masyarakat langsung dalam proses demokrasi yaitu manifestasi kedaulatan rakyat, dalam hal ini Pemilu.

Sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan jabatan politik keikutsertaan masyarakat adalah medium aktualisasi Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu masyarakat pemegang kedaulatan tidak hanya objek yang pasif tetapi juga mendapatkan pemanfaatan dukungan dan suaranya.

Ketiga, forum warga pengawasan Pemilu meliputi memberdayakan forum atau organisasi sosial masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung demi pengawasan partisipatif. Salah satu cara baru yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, forum ini ada sebagai upaya pelaksanaan perundang-undangan. Sebagai pengawas Pemilu diharapkan mempunyai karakter dengan mengadakan pendidikan pengawasan Pemilu.

Keempat, gerakan pengawas partisipatif pemilu (GEMPAR Pemilu) merupakan gerakan pengawalan Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini adalah inovasi dan interpretasi keikutsertaan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu.

Adanya gerakan ini diharapkan dapat mengalihkan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam menjaga Pemilu. Penjagaan Pemilu tentu kewajiban semua pihak, tetapi pada pelaksanaannya kekuatan masyarakat yang tidak terkoordinir tentu akan menghadapi kesulitan untuk mengawali hal tersebut.

Kelima, satuan karya pramuka (Saka) ini singkatan dari Karya Pramuka Adhyasta Pemilu atau Saka Adhyasta Pemilu yaitu tempat berlangsungnya kegiatan Keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan kepandaian dan kecakapan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu untuk memunculkan kesadaran berperan di dalam pengawasan Pemilu.

Keenam, pengabdian masyarakat yang menjadi kurikulum mahasiswa program pendidikan sarjana. Sifat program ini wajib dilakukan mahasiswa, berdasarkan pada prinsip-prinsip, kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan, dan profesional, dan akhirnya mampu menghasilkan program pengabdian terhadap masyarakat yang bermutu, relevan, serta sinergis dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Ketujuh, pojok pengawasan yaitu tempat sarana informasi dan bermacam informasi mengenai pengawasan pemilu dimana ini berbentuk sebuah ruang di Gedung Bawaslu. Sesuai dengan namanya posisinya tepat berada di bagian sudut lobi Bawaslu. Letak yang strategis dan mudah terlihat membuat Pojok Pengawasan ini dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bawaslu.

Bahan Bacaan

Suwari Akhmaddhian. ‘Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas’. Prosiding Conference On Law and Social Studies. 2021. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624. Diakses 25 Juli 2022.

Sumber web Bawaslu Sragen. https://sragen.bawaslu.go.id/potensi-sengketa-proses-pemilu-tahun-2024/. Diakses 25 Juli 2022.