Konservasi Kota Solo Melalui Revitalisasi Ruang Publik Bersejarah

Taman Balekambang dimultifungsikan sebagai taman seni & budaya, taman botani, taman edukasi, dan taman rekreasi. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SOLO

Penggunaan masa lalu secara kontemporer, interpretasi masa lalu dalam sejarah, bangunan peninggalan yang masih hidup, artefak, ingatan kolektif dan individu, semuanya dimanfaatkan dalam menanggapi kebutuhan saat ini.

Kebutuhan itu mencakup identifikasi individu dengan entitas sosial, etnis dan teritorial dan penyediaan sumber daya ekonomi untuk komodifikasi dalam industri warisan. Demikianlah Ashworth dan Tunbridge (1990) mendefinisikan warisan.

Pelbagai peninggalan digunakan untuk merepresentasikan sejenis warisan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya kepada generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut Timothy dan Boyd (2003) mayoritas pasokan warisan ada di perkotaan. Ia tidak hanya terdiri dari bangunan individu atau monumen bersejarah, tetapi juga atribut fisik bangunan, ruang publik dan morfologi perkotaan.

Istilah ‘warisan’ tidak hanya mengakui nilai non-ekonomis dari aset –berbeda dengan ‘sumber daya’ yang menyiratkan pertimbangan nilai ekonominya– tetapi juga warisannya yang selanjutnya menyiratkan kewajiban dan tanggung jawab tertentu.

Di banyak negara, konsep konservasi telah berkembang dengan cara yang sama. Pada awalnya, kebijakan pelestarian berkaitan dengan ‘masa lalu’, tetapi kemudian, kebijakan konservasi dan revitalisasi adalah tentang menciptakan dan mempertahankan “masa depan untuk masa lalu”.

Ini berkembang dari membuat inventarisasi bangunan bersejarah hingga memberlakukan kerangka hukum untuk konservasi kawasan perkotaan bersejarah.

Saat ini, konservasi tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang murni mempertahankan. Konsep konservasi lebih dinamis dibandingkan dengan pelestarian, karena pelestarian hanya dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangunan bersejarah, sedangkan konservasi bertujuan untuk memperkuat keunikan karakter bangunan serta menjaga keserasian antara lingkungan lama dan perkembangan baru. Konservasi harus dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Salah satu masalah yang sering terjadi pada cagar budaya perkotaan adalah keusangan. Dianggap usang karena sebagai utilitas ia telah berkurang, pengurangan manfaat sebagai barang modal.

Lantas, fenomena keusangan dalam skala kota menuntut penataan ruang guna meningkatkan hubungan antar-kawasan dan tata kota. Ini diperlukan untuk mengendalikan perubahan kota yang terjadi terus menerus.

Di tengah pesatnya proses pembangunan kota, regenerasi kawasan bersejarah perkotaan menjadi penting dalam membangun dan mempertahankan karakter dan identitas sebuah kota.

Hal ini dapat dilakukan dengan memulihkan kawasan perkotaan dari keusangan melalui pembaruan struktur fisik serta dengan merevitalisasi kehidupan ekonomi mereka melalui pemanfaatan bangunan bersejarah.

Revitalisasi kawasan perkotaan bersejarah juga melibatkan dua proses bertentangan yang tak terhindarkan, yakni rehabilitasi bangunan dan kawasan yang berupaya mengakomodasi konsekuensi perubahan ekonomi dan pelestarian yang berupaya membatasi perubahan untuk melindungi karakter bangunan dan kawasan bersejarah.

Oleh karena itu, diperlukan kompromi antara kedua masalah tersebut. Sebagai fitur terpenting dari kawasan perkotaan bersejarah, penyelesaian harus didasarkan pada spirit untuk perlindungan.

Pelestarian fisik properti bersejarah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Beberapa tindakan konservasi fisik dikenal sebagai: pemeliharaan, pelestarian, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan nilai keaslian benda bersejarah.

Oleh karena itu, perlu adanya tingkat dan besarnya perubahan yang diizinkan dan penerapan kontrol dalam kaitannya dengan karakter historis. Kontrol perubahan di bidang tersebut perlu menjadi proses negosiasi yang melibatkan pencapaian konsensus dari berbagai pemangku kepentingan.

Pelestarian bangunan individu ke revitalisasi dan peningkatan kawasan perkotaan juga memerlukan integrasi ke keseluruhan konteks perencanaan kota. Pengintergrasian itu dikarenankan berbagai aspek perencanaan seperti penggunaan lahan saat ini dan masa depan, sirkulasi lalu lintas, serta komposisi demografis dan sosial di daerah menjadi terlibat dalam masalah konservasi.

Menurut Orbaşli (2000), konservasi perkotaan memiliki tiga dimensi yang saling terkait dan tumpang tindih satu sama lain. Mereka adalah dimensi fisik, spasial dan sosial, yang tercakup dalam waktu sebagai dimensi keempat. Karakteristik sebuah konservasi perkotaan tidak bersifat soliter, melainkan proyek multifaset di mana banyak aspek dan berbagai pihak saling terkait.

Misalnya, dalam dimensi fisik berupa konservasi bangunan (mencakup proyek yang melibatkan bangunan lama, kelompok bangunan, struktur baru), struktur bangunan, pola perkotaan, jalan, ruang terbuka, area hijau dan pemandangan kota.

Dimensi keruangan, pandangan perencana kota tentang kota sebagai sebuah konektivitas, termasuk hubungan antara ruang dan penggunaannya, sirkulasi dan lalu lintas, dan hubungan ruang internal dan eksternal.

Sementara dalam dimensi sosial, kesinambungan konservasi hanya dapat dicapai melalui kelanjutan kehidupan perkotaan.

Upaya Konservasi di Tengah Perkembangan Kota Solo

Seperti di kota-kota lain di sebagian besar negara berkembang, masalah konservasi selalu dihadapkan pada pembangunan modern.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar seiring dengan derasnya arus urbanisasi terus menuntut pembangunan dan perbaikan yang mendesak, seperti penyediaan infrastruktur dasar, perumahan, pekerjaan, perbaikan lalu lintas dan transportasi, serta perbaikan kawasan kumuh sebagai prioritas. Tuntutan ini begitu mendesak sehingga konservasi perkotaan masih di awal.

Kota Solo telah menunjukkan upaya awal dalam konservasi kota melalui revitalisasi ruang publik bersejarah. Dalam kasus di Solo, masalah-masalah substansial yang teridentifikasi terkait dengan aspek konservasi dan sosial budaya perlu diselesaikan.

Proyek revitalisasi tempat atau bangunan bersejarah seperti Taman Bersejarah Monumen ‘45 Banjarsari dan Taman Bersejarah Balekambang telah berhasil mengembalikan fungsi semula sebagai ruang publik serta merehabilitasi bangunan-bangunan yang sudah lapuk di kawasan itu.

Kelangsungan ekonomi masyarakat setempat, termasuk para pedagang informal, tetap terjaga. Citra kedua taman tersebut kembali dihidupkan dan menjadi ruang terbuka hijau publik untuk aktivitas rekreasi warga.

Sebuah kompromi diperlukan dalam menghadapi proses revitalisasi kawasan perkotaan bersejarah karena melibatkan isu-isu yang saling bertentangan, seperti pelestarian versus rehabilitasi atau restorasi.

Pembentukan kelompok kerja khusus di setiap ruang publik bersejarah, yang terdiri dari pejabat lembaga publik, profesional yang direkrut, serta pemimpin masyarakat setempat sangat penting untuk mencapai pengelolaan warisan yang berkelanjutan.

Di atas segalanya, Kota Solo perlu mengembangkan kerangka hukum untuk pelestarian warisan kota yang terintegrasi dengan perencanaan kota secara keseluruhan.

Bahan Bacaan

Ashworth, G.J. and Turnbridge, J.E. (2000a). The tourist-historic city: retrospect and prospect of managing the heritage city. Amsterdam: Pergamon.

McKercher, B. and du Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and heritage management. New York: the Haworth Hospitality Press.

Orbaşli, A. (2000). Tourists in historic towns: urban conservation and heritage management. London: Spon.

Tiesdell, S., Oc, T. and Heath,T. (1996). Revitalizing historic urban quarters. Oxford: Architectural Press.

Timothy, D.J. and Boyd, S.W. (2003). Heritage Tourism. Harlow: Prentice Hall. (Orbaşli, 2000).