Arjosukarto, Memimpin Desa Sumberejo Era Kolonial hingga Kemerdekaan

Pecinan Kidul, Klaten, 1912. Twitter: Potretlawas

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sedang dan akan terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan itu merupakan suatu proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perlu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya manusia. Pembangunan nasional menjadi upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Titik berat pembangunan secara substansial diarahkan pada pencapaian daya guna dan hasil guna sebagai gerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan nasional dewasa ini dimaksudkan untuk menyejahterakan bangsa indonesia, sehingga hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik pusat maupun di daerah bahkan sampai ke pelosok desa.

Dalam menghadapi perkembangan zaman, peranan seorang pimpinan menjadi permasalahan yang rumit di mana masyarakat menuntut adanya peningkatan kesejahteraan hidup dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka kepala desa sebagai kepala wilayah (desa) bertanggung jawab dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan sehingga harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

Pada dasarnya beban tugas yang diemban kepala desa tidaklah ringan, pemerintah desa atau disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, khususnya dalam penataan desa sangat dibutuhkan suatu kebijakan seorang pimpinan yang tepat dan akurat sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Bidang pendidikan lantas yang menjadi fokus pembangunan oleh Arjosukarto di masa kepemimpinannya sebagai pemerintah Desa Sumberejo pada 1936-1948. Arjosukarto, kepala desa asal Dukuh Gatak itu, memimpin Sumberejo di masa kolonial Belanda hingga masa-masa revolusi kemerdekaan.

YB Rusmanto Haris Sudianto, sebagai narasumber, menceritakan bagaimana Arjosukarto dikenal sebagai Demang (kepala distrik; wedana pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda; 2 gelar kepala daerah) merupakan sosok pemimpin dengan kepribadian yang sederhana. YB Rusmanto, asal Dukuh Kunden, yang dari kecil memang menetap di Sumberejo menerangkan bahwa periode kepemimpinan Arjosukarto berada dalam masa sulit, yakni masa-masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan, di mana kerap terjadi agresi oleh sebab peralihan kekuasaan.

Langkah yang diambil Arjosukarto pada masa itu adalah menggalang kerukunan, persatuan, dan meningkatkan mutu pendidikan. Arjosukarto berupaya agar penduduk Sumberejo kembali, menetap, dan turut membangun desa, serta melakukan pemberantasan angka buta huruf.

Kedudukan Desa pada Masa Kolonial Belanda

Pada tahun-tahun terakhir zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mengeluarkan “Desa ordonantie” (Undang-undang tentang desa) Staatsblad 1941 No. 356. Menurut Soetardjo (1965) undang-undang desa baru ini isinya secara prinsip berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Prinsipnya ialah agar supaya kepala desa diberikan keleluasaan. Untuk mencapai maksud itu, maka desa tidak lagi dikekang dalam berbagai peraturan yang mengikat.

Berdasarkan prinsip ini, maka dalam undang-undang desa yang baru tersebut diadakan perbedaan antara desa yang sudah maju dan desa belum maju. Untuk desa yang sudah maju maka pemerintahan dilakukan oleh sebuah dewan desa, sedang untuk desa yang belum maju pemerintahan disusun tetap seperti sebelumnya yaitu pemerintahan dilakukan oleh rapat desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Selanjutnya dalam undang-undang desa tersebut pemerintah sedikit sekali mencampuri dalam rumah tangga desa dengan peraturan-peraturan yang mengikat, bahkan dalam pemerintahan desa itu diharuskan lebih banyak menggunakan hukum adat.

Kepala desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat desa dalam rapat desa, khususnya urusan yang menyangkut desa atau urusan yang sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan rakyat atau orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka.

Semua urusan desa hanya terbatas pada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. Kepala desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum, melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut.

Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga desa dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain Kepala desa membangun dan memelihara pekerjaan umum desa, seperti jembatan, dan jalan, saluran air, pasar, got, masjid, lapangan olahraga, pengangonan (penggembalaan), taman dan sebagainya, kepala desa wajib mengurusnya agar dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Lebih lanjut diungkapkan, meskipun tidak tercantum di dalam Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) sebenarnya kepala desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, antara lain meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan rohaniah dan batiniah.

Di samping kewajiban di atas, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan bagi desa, selain wewenang untuk memperoleh hukum, dan melaksanakan hukum, yakni: 1). meminjam uang; 2). mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah pihak; 3). mengadakan tuntutan hukum; 4). menerima tuntutan pihak lain terhadap desa.

Wewenang tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam IGO (undang-undang tentang desa pada masa penjajahan Belanda) sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya hanya sebagian kecil saja dari wewenang kepala desa menurut adat. IGO memberi dasar hukum bagi wewenang kepala desa tersebut sehingga tindakan kepala desa sah menurut hukum.

Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan akan tetapi dipilih oleh penduduk desa. Kepala desa tidak dapat merangkap jabatan lain, juga bukan pegawai negeri. Kepala desa adalah penyelenggara urusan rumah tangga, penyelenggara pemerintahan desa, dan mewakili desa sebagai badan hukum.

Di dalam melaksanakan tugasnya yang penting dan strategis dapat meminta pertimbangan pamong desa yang lain. Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dia dapat mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

Bahan Bacaan

Soetardjo, (1965). Desa. Bandung: Sumur Bandung