Konektivitas Antar-Desa, Percepat Gerak Perekonomian

Keberhasilan percepatan kemajuan ekonomi desa juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa itu sendiri dalam memberdayakan masyarakatnya. PEMKAB KLATEN

Desa memang menjadi sasaran pengembangan semua kebijakan baik di pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa itu sendiri. Namun, pembangunan desa seperti yang kita pahami bukanlah sekadar merupakan konsekuensi dari pencairan Dana Desa.

Penyediaan dana desa yang telah mencapai lebih dari Rp 257 triliun, menggunakan alokasi dasar yang didistribusikan secara merata. Melihat pembangunan hanya dari Dana Desa saja menjadi suatu usaha yang relatif jika hanya mengacu pada penyaluran dan pengalokasiannya.

Sejak percepatan pembangunan desa di Indonesia pada tahun 2015, banyak desa yang mengalami pertumbuhan pembangunan. Salah satu indikator pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya kegiatan ekonomi di desa—misalnya, beberapa desa berhasil memperoleh pendapatan asli desa lebih banyak dari pada dari Dana Desa.

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi berperan penting sebagai penggerak ekonomi suatu wilayah (Birdsall et al. 2001). Penduduk desa, keluarga, atau rumah tangga yang menjadi pelaku atau agen ekonomi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ini. Pergerakan ini dapat berdampak pada perekonomian rumah tangga (Foster dan Rosenzweig 2002), tetapi pergerakan ekonomi tersebut harus didukung oleh infrastruktur wilayah.

Paradigma pembangunan desa kini telah berubah dan infrastruktur dapat dikembangkan mulai dari wilayah administrasi terendah. Melalui lembaga pemerintah desa, pemberdayaan warga dalam program padat karya diperkuat (Antlöv et al. 2016). Peningkatan anggaran pembangunan desa melalui Dana Desa memberikan harapan baru bagi pembangunan desa sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian desa.

Sebagai stimulus, Dana Desa diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Implementasi stimulus tersebut berupa pembangunan infrastruktur untuk mendukung akses ekonomi, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program kerja padat karya untuk stimulasi fiskal, dan kegiatan lain yang mendukung percepatan ekonomi.

Keberhasilan percepatan kemajuan ekonomi desa juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa itu sendiri dalam memberdayakan masyarakatnya. Kepala desa merupakan figur kunci dalam menggerakkan perekonomian desa. Untuk membangun desanya, pemerintah desa memiliki kewenangan tersendiri yang tidak melibatkan pemerintah kabupaten ketika menyusun dan merumuskan peraturan desa (Antlöv 2003).

Sirkulasi ekonomi di suatu desa dan sekitarnya didukung oleh pembangunan infrastruktur ekonomi di tingkat lokal. Kita bisa melihat keberadaan pasar, ruko, toko-toko sembako sebagai gambaran sirkulasi ekonomi lokal di tingkat desa. Infrastruktur dapat meningkatkan kinerja dengan model interaksi ekonomi infrastruktur dalam memprediksi distribusi peluang ekonomi di tingkat desa di suatu wilayah (Wismadi et al. 2012).

Dengan mengamati pertumbuhan ekonomi di tingkat desa serta konektivitasnya, infrastruktur ekonomi memiliki potensi yang signifikan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan bahkan mempengaruhi PDB (Chakraborty dan Guha 2009). Keberadaan sarana prasarana ekonomi, seperti pasar, memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi pedesaan.

Diperkenalkannya hibah desa lump-sum (uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu) pada tahun 2014 telah memberikan sedikit insentif bagi upaya fiskal dan pendanaan untuk meningkatkan produktivitas oleh pemerintah daerah (Dick 2019). Melalui Dana Desa, pemerintah secara umum membagi belanja desa menjadi empat kategori, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sosial (Permenkeu 2017).

Pengeluaran tersebut diatur secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa melalui peran kepala desa di wilayah administrasi terendah berfungsi sebagai representasi aspirasi masyarakat (Deggs dan Miller 2013).

Selain empat alokasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; pengembangan masyarakat; perkembangan; dan pemberdayaan masyarakat; Dana Desa juga dapat digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Permenkeu 2017).

Pengelolaan anggaran di tingkat desa turut berperan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi pedesaan (Alam et al. 2018) Alokasi anggaran dan investasi yang tepat oleh pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai ruang mesin perekonomian desa saat ini, tetapi sebaliknya, itu juga dapat memiliki efek limpahan pada desa-desa sekitarnya.

Perkembangan suatu desa dapat berdampak pada desa-desa sekitarnya. Pasar berisi segala macam produk yang diproduksi di desa dan di luar desa. Di Indonesia, pemerintah telah memfasilitasi pertumbuhan dan akses fasilitas pasar di tingkat desa sejak tahun 2015.

Tetapi, pembangunan desa tersebut sangat bergantung pada peran masyarakat melalui musyawarah desa dan kemampuan aparat desa dalam mengalokasikan anggaran di desa.

Motor Penggerak Ekonomi Desa

Hingga tahun 2018, kapasitas SDM pengelola pembangunan desa masih terbatas. Publikasi Potensi Desa (Podes) 2018 mengidentifikasi 1.017 kepala desa yang tidak pernah sekolah, 907 kepala desa yang tidak tamat SD, 1.656 kepala desa berpendidikan SD atau sederajat, dan 7.545 kepala desa berpendidikan tingkat SMP atau sederajat.

Selain itu, masih terdapat 327 sekdes yang belum pernah sekolah, 461 sekdes yang tidak tamat SD, 1.302 sekdes tamatan SD atau sederajat, dan 3.615 sekdes tamatan SLTP. atau setara. Sebagai motor penggerak perekonomian desa, kualitas SDM aparatur desa masih perlu ditingkatkan agar lebih mampu menjalankan tugasnya.

Gerakan ekonomi di tingkat desa yang digerakkan oleh pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk BUMDes. Untuk mewujudkan BUMDes, pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan peluang yang tersedia di tingkat desa. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa dapat digunakan untuk penyertaan modal (BUMDes) (Permenkeu 2017). BUMDes memainkan peran penting dalam otonomi desa dengan mendapatkan PADes.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan investasi dapat dikembangkan di unit-unit usaha BUMDes. Keberadaan BUMDes mempengaruhi usaha rakyat di desa dengan mendorong masyarakat untuk membuka usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di desa (Caya dan Rahayu 2019). Selain BUMDes, pengelolaan anggaran desa juga mempengaruhi pembangunan desa dan dapat dimanfaatkan oleh desa sekitarnya.

Dari sudut pandang warga, limpahan ini dirasakan melalui migrasi sirkuler. Sebuah rumah tangga memiliki setidaknya satu pelaku migran sirkuler, dan berdasarkan jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dari migrasi sirkuler jangka pendek mendukung banyak rumah tangga berpenghasilan menengah dan tinggi (Hetler 1989). Manfaat yang dihasilkan dari pembangunan desa dapat dirasakan oleh warga desa sekitar. Selain warga yang tinggal di desa, masyarakat dari luar desa juga berkepentingan untuk meningkatkan perekonomian desa yang masih berkembang.

Desa bukanlah objek pembangunan sepihak, sehingga pembangunannya tidak terlepas dari pembangunan daerah sekitarnya. Dampak limpahan pembangunan desa tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut, tetapi juga oleh warga desa di sekitarnya. Penelitian tentang pembangunan desa-kota erat kaitannya dengan jumlah penduduk serta keputusan kewirausahaan, yang keduanya merupakan kunci proses pertumbuhan secara lokal (Hart et al. 1968).

Di sisi lain, secara teoritis pengaruh otonomi anggaran desa terhadap pembangunan desa belum dapat dibuktikan. Hal ini karena pembangunan desa telah memberikan jaminan bahwa jika desa mampu mengelola anggarannya dengan baik, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Kondisi ini membuka wacana kajian, yakni apakah pembangunan desa disebabkan oleh pembangunan yang inklusif di tingkat desa atau oleh hal-hal lain di luar desa yang mempengaruhi kinerja pembangunan desa.

Hasil penelitian Sonny Harry dkk. (2020) dalam paper berjudul “Village Development: Spatial Effect vs The Performance of The Village Government?” menunjukkan bahwa pengembangan ruang atau wilayah desa dengan melibatkan desa tetangga memiliki keterkaitan yang saling terkait.

Perkembangan desa tetangga sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa digambarkan dengan pembangunan desa tetangga, belanja desa, pendidikan kepala desa dan sekretaris, serta unit-unit usaha BUMDes yang ada di desa.

Selain itu, pembangunan desa juga berpengaruh terhadap perkembangan desa tetangga. Dengan kata lain, pembangunan desa tidak semata-mata merupakan akibat dari pembangunan desa itu sendiri, melainkan juga limpahan dari pembangunan desa-desa tetangga.

Lokasi konsentrasi pembangunan desa dalam bentuk klaster spasial karena kinerja pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari desa-desa sekitarnya. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan desa juga sangat dipengaruhi oleh spillover effect (pusat pertumbuhan secara signifikan berdampak terhadap wilayah sekitarnya) pembangunan desa-desa sekitarnya.

Bahan Bacaan

Antlöv, H., A. Wetterberg, and L. Dharmawan. 2016. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies 52 (2)

Antlöv, H. 2003. “Village Government And Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 39 (2)

Birdsall, N., A.C. Kelley, and S. Sinding. (2001). “Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World.” United States: Oxford University Press.

Caya, M.FN., and E. Rahayu. 2019. “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 20: 1-12.

Chakraborty, D., and A. Guha. 2009. “Infrastructure and Economic Growth in India: Analyzing the Village-level Connectivity Scenario of the States.” Journal of Infrastructure Development 1 (1)

Deggs, D.M., and M.T. Miller. 2013. “Community College and Community Leader Expectations of the ‘‘Village’’.” Community College Journal of Research and Practice 37 (6)

Dick, H. 2019. “The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 55 (2)

Foster A.D. and M.R. Rosenzweig. 2002. “Household Division And Rural Economic Growth.” The Review of Economic Studies 69 (4)

Harry, S., U. Suchaini, and A. Adji. 2020. Village Development: Spatial Effect vs The Performance of the Village Government?. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Working Paper 52-e

Hart, J.F., N.E. Salisbury, and E.G. Smith. 1968. “The Dying Village and Some Notions about Urban Growth.” Journal of Economic Geography 44 (4)

Hetler, C.B. 1989. “The Impact of Circular Migration on a Village Economy.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 25 (1)

Wismadi, A., M. Brussel, M. Zuidgeest, H. Sutomo, L.E. Nugroho, and M. van Maarseveen. 2012. “Effect of neighboring village conditions and infrastructure interdependency on economic opportunity: A case study of the Yogyakarta region, Indonesia.” Elsevier – Computers, Environment and Urban Systems 36 (5)

Add Comment