Perikanan Tangkap Terukur, Nelayan Sejahtera atau Sebaliknya?

Proses Pemindahan Ikan Tuna. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam mulai dari sektor pertanian, tambang, hingga perikanan. Pada sektor perikanan, begitu melimpah potensi perikanan yang ada ditunjang dengan luasnya laut yang dimiliki. Hal ini selaras dengan kebutuhan permintaan pasar ikan laut domestik maupun internasional yang semakin naik.

Konsumsi ikan laut di Indonesia tiap tahun semakin naik, sebagai sumber protein alternatif pilihan selain daging ayam, telur, maupun daging sapi. Harga yang terjangkau, rasa daging yang khas, serta tingginya nutrisi yang terkandung membuat masyarakat indonesia semakin gemar mengonsumsinya.

Produk olahan ikan yang dihasilkan juga semakin beraneka ragam dari mulai fillet, bakso, otak-otak, sampai sushi. Sehingga, pemanfaatan perikanan laut perlu dilakukan secara optimal demi terpenuhinya gizi masyarakat.

Pada tanggal 16 april 2022, diselenggarakan diskusi dan webinar mengenai ‘Pengelolaan Perikanan Tangkap Terukur’ yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) wilayah Jawa Tengah bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Perikanan (ISPIKANI) cabang Jawa Tengah. Acara tersebut mengundang beberapa stakeholder seperti Dewan Pakar DPP ICMI, Komisi Nasional KAJISKAN, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Akademisi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain sebagainya. Kontribusi dari para stakeholder dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan perikanan yang keberlanjutan, memajukan perikanan Indonesia, dan menyejahterakan nelayan.

Pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara bijak, tidak hanya mengacu pada produksi saja tetapi juga keberlangsungan ekosistem serta keberlanjutannya. Menurut Nimmi Zulbainarni, pengelolaan yang dimaksud dengan cara menerapkan blue economy dalam pemenuhannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dengan berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara kaidah sosial dan ekonomi, hal tersebut memungkinkan sehingga kesejahteraan meningkat dengan merata.

Kebijakan dalam bidang perikanan sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai perikanan tangkap, jika tidak diatur kebijakannya maka penangkapan ikan yang berlebih akan menjadi masalah kedepannya.

Komoditas ikan tuna yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka semakin tinggi penangkapan yang terjadi. Jadi perlu suatu regulasi yang tepat untuk mengerem hal tersebut. Penangkapan ikan yang berlebih (overfishing) tidak bisa dilihat sebagai suatu sifat rakus dari nelayan tetapi karena regulasi yang kurang tepat. Sehingga, pembuatan peraturan harus dilihat dari berbagai aspek sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pembuatan peraturan maupun kebijakan menurut Tridoyo Kusumastanto, mengacu pada beberapa falsafah yang harus dilakukan. Pertama, harus memenuhi scientific, evidence base policy, dan praktek yang dilakukan selama ini. Kedua, adanya continuous improvement guidances yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan dari seluruh komponen tersebut maka peraturan berjalan sesuai dengan harapan seluruh komponen sehingga aktivitas ekonomi dan sumberdaya laut dapat terjaga sekaligus berkembang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya laut di dalamnya. Pengelolaan yang bijak perlu dilakukan agar tetap lestari dan berkelanjutan demi generasi masa depan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menjelaskan penggunaan sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam turunannya, ada 3 prinsip utama dalam pengelolaannya yakni pemanfaatan SDI, manfaat ekonomi, dan lingkungan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemerintah sedang membuat formulasi kebijakan perikanan yang tepat untuk pengelolaannya. Hal ini didasarkan pada tidak ada keadilan dan keterkendalian pada sistem pra produksinya sehingga Menteri Kelautan dan perikanan mengganti input kontrol (pendekatan konvensional menjadi output kontrol (penangkapan ikan terukur).

Menurut Muhammad Zaini, sistem tersebut sudah banyak diterapkan sebagian besar negara di dunia guna mengendalikan pengelolaan sumberdaya ikan dengan pendekatan output kontrol yakni kuota yang bisa diambil. Sehingga, pengendalian akan menjadi mudah dengan menggunakan output kontrol tersebut.

Estimasi potensi perikanan harus dilakukan akurat dan presisi guna pemanfaatan yang lebih baik. Menurut Indra Jaya, transformasi teknologi dan digitalisasi akan sangat membantu dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Pedoman tepat dalam penerapan kebijakan tersebut yaitu proses pendataan dan pelaporan. Kemajuan teknologi masa kini yakni penggunaan Artificial Intelligence (AI) dapat mempercepat proses tersebut secara adaptif dan mudah.

Kebijakan penangkapan ikan terukur memiliki dasar yakni mendapatkan keadilan yang lebih baik untuk nelayan kecil maupun pemerintah daerah. Sehingga, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur akan menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sampai pemberdayaan masyarakat nelayan kecil atau lokal sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Purwito Martosubroto, pengelolaan perikanan akan berhasil bila mampu mencegah penangkapan yang berlebihan agar nilai ekonomi perikanan tangkap menjadi optimal. Bila hal tersebut tercapai maka pendapatan negara bukan pajak akan menjadi optimal sehingga dapat kelangsungannya dapat dijamin sampai waktu yang akan datang.

Kebijakan penangkapan ikan terukur dalam kaitannya dengan PNBP bisa dikatakan pajak terhadap pengelolaan hasil perikanan. Perbedaan pasti akan terjadi dalam penerapannya sehingga diharapkan dapat diminimalisasi dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara cermat dan akuntabel dengan memasukkan indikator kesejahteraan, keberlangsungan terukur, dan proses evaluasi secara kontinu dalam peraturan tersebut. Hasil yang diharapkan dalam perikanan tangkap terukur akan memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Selain itu, hak nelayan kecil atau lokal terlindungi dalam mengantarkan kemandirian nasional sehingga tidak terjadi suatu ketimpangan dalam pemanfaatannya.

Semua stakeholder perlu saling mendukung dalam penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur demi kemajuan perikanan Indonesia. Sehingga, nelayan kecil maupun lokal akan mendapatkan manfaat secara langsung baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Narasumber:

  1. Prof. Tridoyo Kusumastanto (Dewan Pakan DPP ICMI)
  2. Dr. Muhammad Zaini (Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan)
  3. Prof. Indra Jaya (Komnas KAJISKAN)
  4. Dr. Nimmi Zulbainarni (Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara)
  5. Dr. Purwito Martosubroto (Pakar Kebijakan Perikanan)
  6. Prof. Abdul Ghofar (Akademisi)

Add Comment