Sistem Kemitraan di Tengah Dinamika Industri Gula

Perkebunan Tebu di Jawa Tengah. DOKUMEN PRIBADI

Basis industri gula Indonesia adalah pulau Jawa, dimana terdapat puluhan pabrik gula yang memiliki karakter khusus bidang on farm. Berbeda dengan kondisi pabrik gula di luar jawa maupun negara lain, rata-rata pabrik gula di pulau Jawa tidak memiliki areal yang cukup sebagai basis pemenuhan bahan baku tebu.

Delapan puluh persen lebih pemenuhan bahan baku bergantung pada petani. Untuk menjaga kelangsungan pemenuhan bahan baku, pabrik gula dan petani tebu menjalin hubungan berdasar asas saling menguntungkan yang lazim disebut dengan kemitraan. Sistem kemitraan diatur oleh pemerintah melalui regulasi dan melibatkan pihak terkait sebagai pendukung.

Implementasi kemitraan pabrik gula dan petani tebu adalah saling berbagi peran dalam mewujudkan kelancaran proses produksi maupun perolehan pendapatan. Dalam kemitraan dikenal dua sistem, yaitu sistem sewa dan sistem bagi hasil. Masa-masa sesudah reformasi juga dikenal adanya sistem pembelian tebu. Sistem ini bukan merupakan hubungan kemitraan karena bersifat spontan dan transaksional.

Sejarah kemitraan bermula sejak zaman kolonial, ketika pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal tahun 1870-1900. Pada waktu itu industri gula didominasi oleh kalangan swasta, para investor berlomba membangun pabrik gula baru hampir di seluruh tanah jawa.

Di bidang on farm, sistem tanam paksa diubah menjadi sistem sewa lahan, terdiri dari tanah bengkok maupun tanah milik petani. Sistem sewa lahan di zaman kolonial tersebut masih diterapkan hingga Indonesia merdeka.

Rentang waktu selama pemerintahan Orde Lama, industri gula sedang mengalami masa suram. Sistem sewa lahan menjadi polemik karena menyebabkan kerugian bagi pabrik gula. Dari tahun ke tahun harga sewa lahan semakin meningkat, sementara produktivitas kebun cenderung menurun.

Pada awal pemerintahan Orde Baru industri gula mengalami krisis, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan gula nasional. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan gula nasional bertambah.

Disisi lain produksi gula berkurang karena sebagian besar pabrik gula peninggalan Belanda sudah tidak beroperasi lagi. Puncak krisis terjadi tahun 1967 dan mendorong pemerintah menerapkan kebijakan impor gula.

Upaya untuk mengatasi krisis dilakukan melalui program revitalisasi. Selain mengoperasikan kembali pabrik gula peninggalan Belanda, pemerintah juga membangun sembilan pabrik gula baru yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Program revitalisasi dimulai tahun 1971 dan secara bertahap terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Revitalisasi bidang on farm diawali dengan mengubah sistem sewa lahan menjadi sistem bagi hasil. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan peran petani dalam proses produksi gula. Petani bukan lagi sekadar menyewakan lahan atau menjadi pekerja, tetapi berperan sebagai pilar pemenuhan bahan baku tebu bagi pabrik gula setempat.

Sistem bagi hasil diwujudkan melalui pola pembinaan dari pabrik gula kepada petani tebu setempat. Selaku pembina, pabrik gula bertugas mengakomodasi kebutuhan petani tebu, baik kebutuhan fisik maupun pendampingan teknis budidaya tanaman.

Pemenuhan kebutuhan petani tebu diberikan berupa paket kredit dari bank, dimana pabrik gula bertindak sebagai avalist. Pengembalian kredit diperhitungkan saat panen dari hasil produksi berupa gula dan tetes. Persentase pembagian hasil produksi diatur melalui ketetapan pemerintah.

Upaya mewujudkan kemandirian pangan di tahun 1970-an, mendorong pemerintah concern terhadap bidang pertanian. Regulasi yang ada saat itu sangat mendukung revitalisasi industri gula yang sedang dilakukan. Program kemitraan dikukuhkan dengan Inpres No.9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Pertanian sampai ke tingkat Kabupaten berupa SK Bupati. Salah satunya mengatur tentang ketersediaan areal tanaman tebu bagi pabrik gula setempat, yang diperbaharui setiap tahun.

Sejak tahun 1986, program TRI juga melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkedudukan di tingkat kecamatan. KUD berperan sebagai distributor kebutuhan petani tebu, namun secara teknis pelaksanaanya sesuai rekomendasi pabrik gula.

Penyaluran kebutuhan petani tebu dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani di tingkat desa. Masing-masing kelompok tani memiliki kepengurusan yang bertugas mengoordinasi kebutuhan petani anggota.

Berdasar mekanisme kerjanya, ada dua kategori kelompok tani yaitu kelompok kooperatif dan kelompok kolektif. Pada kelompok kooperatif, petani anggota terlibat langsung bersama pengurus dalam pengelolaan kebun. Sedangkan kelompok kolektif, petani anggota menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kebun kepada pengurus.

Revitalisasi yang dilakukan pemerintah saat itu, membawa perubahan signifikan dalam mengatasi krisis sehingga kondisi industri gula nasional berangsur membaik. Pada akhir tahun 1980-an, Indonesia mampu mewujudkan kemandirian gula konsumsi.

Demikian pula dengan bidang on farm, kemitraan melalui program TRI berhasil memulihkan jumlah populasi tanaman tebu sebagai basis pemenuhan bahan baku pabrik gula. Di akhir pemerintahan Orde Baru, semangat mewujudkan kemandirian gula mulai kendur, seiring dinamika politik dan pemerintahan yang berkembang.

Memasuki era reformasi, tata kelola industri gula mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh sistem global. Salah satu perubahan ditandai dengan peningkatan peran swasta di bidang produksi maupun tata niaga gula. Pabrik gula baru milik swasta mulai bermunculan.

Di bidang tata niaga, peran BULOG sebagai distributor gula digantikan oleh pedagang yang berorientasi pada mekanisme pasar. Sayangnya, perubahan yang terjadi kurang diimbangi dengan pembinaan bidang on farm.

Perubahan bidang on farm maupun sistem kemitraan diwarnai oleh lahirnya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pada tahun 2000. Momen tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Koperasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (KPTRI) yang menggantikan peran KUD dalam program TRI di zaman Orde Baru.

Pembangunan pabrik gula baru di era reformasi yang rata-rata berkapasitas besar, seharusnya dibarengi dengan ketersediaan bahan baku tebu, namun hal itu tidak dilakukan. Sementara, animo petani untuk menanam tebu relatif rendah karena iklim usaha industri gula yang tidak kondusif.

Akibatnya, jumlah bahan baku tebu yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pabrik gula yang ada. Kondisi tersebut menciptakan iklim persaingan tidak sehat antar pabrik gula. Sistem pembelian (putus) tebu semakin marak berkembang dan semakin mempersempit ruang kemitraan.

Dari tahun ke tahun implementasi sistem kemitraan cenderung semakin rentan. Karut-marut industri gula pasca reformasi mendorong petani tebu untuk berpola pikir provit. Meskipun pabrik gula masih berperan sebagai avalist bagi petani tebu, hal tersebut tidak menjamin konsistensi terhadap berlakunya pola binaan. Tidak ada ketentuan yang mengikat petani tebu untuk tetap loyal berperan sebagai penyangga pasok bahan baku bagi pabrik gula setempat.

Kesiapan operasional maupun sistem tata kelola yang relatif kurang dalam menghadapi situasi global, berujung terjadinya krisis. Industri gula Indonesia kembali mengalami keterpurukan, terindikasi dari penurunan produksi gula nasional yang cukup signifikan. Kecukupan kebutuhan gula nasional, disikapi dengan kebijakan impor yang cenderung semakin meningkat.

Indikasi krisis juga terlihat di bidang produksi maupun tata niaga yang semakin sarat persaingan. Sistem kompetisi tersebut berdampak keterpurukan bagi kebanyakan pabrik gula BUMN, yang rata-rata memiliki kompetensi dibawah pabrik gula swasta. Dengan berakhirnya sistem kemitraan, pabrik gula BUMN semakin kehilangan peluang dalam persaingan bahan baku tebu.

Sejak tahun 2016, pabrik gula (BUMN) tidak lagi berperan sebagai avalist dalam pemenuhan kebutuhan petani tebu. Seratus persen pemenuhan kebutuhan petani tebu diwujudkan secara mandiri.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap konsistensi hubungan antara petani tebu dan pabrik gula setempat. Konsekuensinya, pemenuhan kebutuhan bahan baku tebu bagi pabrik gula mutlak ditentukan oleh daya saing yang dimiliki.

Akhir-akhir ini, Kementrian BUMN sedang merencanakan program revitalisasi pabrik gula ‘plat merah’, untuk mengatasi krisis industri gula yang terjadi. Program tersebut akan melibatkan investor swasta di bidang off farm.

Dominasi peran swasta dalam industri gula saat ini, identik dengan saat diterapkannya sistem ekonomi liberal di zaman kolonial. Perbedaanya terletak di bidang on farm. Di zaman kolonial, jaminan ketersediaan bahan baku tebu bagi seluruh pabrik gula yang ada, diwujudkan melalui sistem kemitraan dengan pola sewa lahan.

Permasalahan mendasar industri gula di pulau Jawa adalah ketimpangan jumlah bahan baku dibanding jumlah pabrik gula. Sistem kemitraan yang sebenarnya merupakan alternatif pembinaan bidang on farm, diubah menjadi sistem kompetisi sesuai mekanisme pasar.

Penerapan sistem tersebut justru menciptakan ketidakpastian, dan menghambat upaya pembinaan bidang on farm, dalam rangka memulihkan jumlah bahan baku tebu. Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam pembinaan bidang on farm untuk mewujudkan kecukupan bahan baku tebu secara berkelanjutan.

Krisis industri gula saat ini berdampak terjadinya penurunan produktivitas, sehingga kebutuhan gula nasional tidak dapat terpenuhi. Penurunan produktivitas disebabkan oleh jumlah bahan baku tebu yang semakin berkurang.

Pembinaan bidang on farm dengan melibatkan intervensi pemerintah sangat diperlukan, dalam rangka pemulihan jumlah bahan baku tebu sesuai kebutuhan. Salah satu alternatif pembinaan bidang on farm adalah penerapan kembali sistem kemitraan, diselaraskan dengan beragam dinamika yang berkembang.