Menjaga Desa dengan Moderasi Beragama

Agenda Apel Santri Seluruh Desa di Klaten. PEMKAB KLATEN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk. Sebuah bangsa yang memiliki banyak keunikan serta keanekaragaman agama, suku, ras, golongan, kesenian, budaya dan adat istiadat. Hal itu, merupakan kekuatan dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mandiri.

Kita harus bisa menjaga dan mempertahankan kebhinekaan dan keanekaragaman bangsa ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sekuat tenaga.

Adapun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia di era demokrasi dan serba digital yang semakin canggih. Keanekaragaman bangsa Indonesia bisa menjadi integrating force kekuatan yang menyatukan masyarakat Indonesia. Ataupun sebaliknya, bisa menyebabkan adanya benturan atau friksi perbedaan di masyarakat baik suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Hal ini, bisa membahayakan keutuhan NKRI.

Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki Indonesia. Dinamika ekspresi keberagamaan di era demokrasi dalam implementasinya terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama atau bahkan internal umat beragama. Oleh karena itu, perlu diadakan moderasi untuk menghindari ketegangan dan konflik tersebut.

Salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai ‘a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town’. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita berbicara ‘Moderasi Beragama’, bukan ‘Moderasi Agama’. Moderasi beragama tidak berarti memoderasi agama, karena pada hakikatnya ajaran moderasi sudah ada di dalam semua agama. Bukan juga dikatakan ‘agama’, jika agama tersebut mengajarkan perusakan, kezaliman, dan angkara murka di muka bumi. Maka, agama tidak perlu dilakukan moderasi lagi karena ajaran moderasi sudah tercantum di dalamnya. Moderasi beragama yang dimaksud adalah moderasi dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama.

Ataupun moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktekkan oleh umat beragama. Dalam tata cara beragama, seseorang harus selalu didorong ke jalan tengah, atau harus senantiasa dimoderasi. Karena, ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebihan. Dengan demikian, salah satu kunci daripada moderasi adalah sikap tidak berlebihan. Moderasi beragama bertujuan untuk menjadi penengah serta mengajak kedua kutub ekstrem dan berlebihan dalam beragama untuk bergerak ketengah.

Moderasi beragama itu kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Orang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan. Mereka menjalankan agama hanya untuk membela keagungan-Nya saja, namun mengesampingkan aspek kemanusiaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum.

Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008). Persaingan antar suku tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi demi mencapai tujuan dan ego pribadi.

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, kentalnya prasangka antara kelompok dan rendahnya rasa pengertian antar kelompok.

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga wilayah, yaitu affiliation (kerja sama), cooperation and resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik), kindness, care and affection/ emphatic skill (keramahan, perhatian, dan kasih sayang). (Curtis,1988).

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia sering kali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa.

Berdasarkan masalah tersebut, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak kekerasan yang terjadi selama ini, seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan (Sutanto, 2005).

Bahwa moderasi dapat diukur dalam empat indikator diantaranya toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, serta pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Untuk itu, keempat indikator tersebut harus selalu dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai upaya menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan. Tugas penguatan kerukunan umat beragama disamping dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh para tokoh agama, masyarakat, adat, partai dan masyarakat yang peduli dengan kerukunan.

Para tokoh agama ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Di Indonesia pernah terjadi beberapa ketegangan antar umat beragama yang pernah terjadi di Indonesia, seperti perdebatan atas pendirian rumah ibadah, penodaan agama, penyiaran agama, dan kontestasi politik yang dihubungkan dengan agama. Namun ketegangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya dialog kerukunan dan keragaman bangsa di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah tentu tetap hadir untuk menjadi jembatan dialog kebangsaan demi menjaga keragaman dan kerukunan, serta demi persatuan kesatuan bangsa.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima Indonesia. Karena marwah Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.

Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia, sehingga dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan. Oleh karena itu, antarwarga bisa saling memahami satu sama lain.

Meski begitu, gesekan akibat kekeliruan mengelola pengelolaan keragaman, tak urung kadang terjadi. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Tuhan memang Maha Menghendaki agar umat manusia menjadi beragam-ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini.

Para tokoh agama memiliki peran strategis bagi umat dalam menggerakkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, tugas penguatan kerukunan umat beragama disamping dilakukan oleh pemerintah, juga harus dilakukan oleh para tokoh agama.

Para tokoh agama disini diharapkan mampu menjadi jembatan strategis bagi umat dalam pergerakan moderasi beragama, baik dalam keyakinan, pemahaman maupun tindakan konkret keagamaan dalam rangka pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antarumat beragama. Lebih jauh, bahwa para tokoh agama merupakan modal sosial yang berharga dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, sehingga peran strategisnya perlu dituang dalam suatu kelembagaan yang bisa berperan dan eksis di tengah masyarakat. Para tokoh agama bisa menjaga kerukunan dan keberagaman bangsa.

Desa sebagai salah satu wilayah administratif sekaligus sebagai pusat ekonomi. Desa diharapkan bisa menjadi wilayah yang mampu menjaga dan mewujudkan kerukunan beragama di masyarakat serta bisa menyelesaikan dan menjadi wadah mediasi permasalahan yang ada baik masalah agama, adat, budaya atau kemasyarakatan lainnya secara kekeluargaan atau kemasyarakatan sesuai norma yang berlaku di masyarakat tanpa harus berlanjut ke ranah hukum positif Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta. Keragaman bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima. Karena marwah Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.

Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Alhasil, berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan. Antarwarga bisa saling memahami satu sama lain. Semoga Negara Indonesia selalu diberi perlindungan, persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.

Bahan Bacaan

R.Bintarto. 2010. Desa Kota. Bandung: Alumni.
N.Daldjoeni. 2011. Interaksi Desa – Kota. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugraha. 2008. Wawasan Multikultural. Bandung: BDK Bandung.
Fahrudin. 2019. Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. Jakarta: Republika.
Kementerian Agama RI. 2015. Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Jakarta: Kementerian Agama.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Muhammad Adlin Sila (Ed.).2020. Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.

Penulis: Muhammad Iqbal Yusuf

Pengajar Sekolah Dasar

4 thoughts on “Menjaga Desa dengan Moderasi Beragama

  1. Alhamdulillah…tulisan yg bagus..dan biaa menginspirasi..saling menjaga kerukunan dengan moderasi beragama….smg semua dimudahkan..sukses..aamiin3x

Comments are closed.