Memaknai Perjuangan Guru

Guru sebagai pejuang yang sering dilupakan. KEMENDIKBUD

Jika ada murid yang nakal, guru sering dijadikan ‘kambing hitam’ seraya disebut sebagai guru yang tak becus mendidik anak. Sumpah serapah pun keluar tiada henti yang seakan tak tergambarkan sedikitpun kebaikan yang pernah diperbuat guru.

Masyarakat langsung menutup mata atas segala jerih payah hanya karena guru dianggap lalai terhadap anak didik. Di sinilah kesabaran guru diuji dan akan teruji. Perjuangan melawan beragam stigma harus terus dilakukan agar profesinya tak kian terpuruk.

Namun, sungguh naif dengan beragam anggapan masyarakat terhadap prestasi anak-anaknya. Para orang tua sering melupakan jasa baik guru manakala anak-anaknya berprestasi. Di mana pun berada, kebanyakan orang tua justru membangga-banggakan prestasi anak-anaknya itu karena mengikuti bimbingan tes atau les privat dengan biaya mahal.

Sedikit pun jasa guru tak digubris para orang tua itu. Jika diperhatikan kesenjangan waktu, mestinya para orang tua menyadari bahwa anak-anaknya lebih banyak berada di sekolah daripada di bimbel atau mengikuti les privat. Lagi-lagi, di sinilah guru harus bersikap arif seraya menahan diri agar tak emosional. Usaha itu tentu terasa sulit sekali.

Sesungguhnya perjuangan guru tak hanya dilakukan di sekolah. Sesungguhnya guru itu pejuang dan medan laga perjuangan guru tak hanya berada di sekolah. Medan laga guru teramat luas karena cakupan pengaruh guru memang maha luas. Hal ini disebabkan keterpengaruhan hasil pendidikan guru akan turun-temurun sehingga pengaruh itu sulit dikendalikan. Maka, di sinilah kita perlu memaknai perjuangan guru. Iya, guru adalah pejuang!

Petang lalu, pada Sabtu, 19 Oktober 2013 saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Stasiun Balapan Solo. Beliau bernama Muhammad Ihsan. Pertemuan itu sangat mendadak karena hanya didahului pesan melalui inbox di Facebook.

Lucunya, inisiatif pertemuan justru berasal dari Ihsan karena ia sempat membaca statusku untuk membentuk kepengurusan IGI di Soloraya. Sebagai Sekjen IGI, tentu ia merasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi keinginan itu. Maka, beliau pun langsung mengirimkan pesan untuk mengajak bertemu di Solo. Begitu mendengar kata Solo, saya sangat kaget. Tak disangka, ternyata ia sedang memiliki kepentingan di Solo.

Sekitar jam 17.00, saya telah tiba di Stasiun Balapan Solo. Sambil duduk lesehan di teras stasiun, saya membuka notebook dan membaca-baca beragam informasi. Sesekali saya terus berkomunikasi dengannya melalui pesan singkat.

Sekitar jam 17.15, beliau pun sudah datang. Dan pertemuan perdana ini benar-benar mengharukan, membahagiakan, dan sangat mengesankan. Jika selama ini kami hanya berbincang melalui pesan singkat dan Facebook, keakraban langsung terjalin tak ubahnya keakraban yang pernah terjadi di dunia maya.

Kami pun langsung berdiskusi tentang banyak hal, khususnya perjuangan guru. Kami sependapat bahwa guru memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis, khususnya di dunia pendidikan dan politik. Selama ini, guru hanya dianggap memiliki nilai strategis di dunia pendidikan.

Maka, guru pun terus ditekan agar menjadi guru yang baik, yaitu guru yang menurut segala perintah atasan tanpa boleh mengkritik isi perintah tersebut. Tentu nurani guru akan memberontak karena guru adalah masyarakat cerdas lagi terdidik.

Berpijak dari situlah, saya dan Ihsan sependapat bahwa mengkritisi kebijakan justru menjadi kewajiban bagi guru agar dunia pendidikan memiliki arah yang jelas. Kejelasan arah ini penting agar guru memiliki ketenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Guru akan mendapatkan ketenangan manakala kurikulum tak mudah diganti seraya meninggalkan suara-suara kritis yang mengkritisi kebijakan itu. Jika kurikulum begitu mudah diganti seraya meninggalkan situasi majemuk di tanah air, akan jadi apa dunia pendidikan di Indonesia?

Sebagai contoh, Kurikulum 2013 hanya cocok diterapkan di sekolah-sekolah perkotaan karena telah didukung sarana-prasarana yang memadai. Kurikulum baru ini memerlukan sarana-prasarana yang teramat banyak dan mahal. Selain itu, guru yang menerapkan kurikulum ini harus benar-benar menguasai beragam jenis penilaian karena setiap perilaku anak harus diperhatikan dan dinilai.

Jika sebuah kelas hanya memiliki 10-16 anak, mungkin guru masih mampu mengatasi kondisi tersebut. Cobalah dibayangkan, betapa repot dan kompleksnya penilaian yang dilakukan guru jika sebuah kelas memiliki 20-32 murid. Kacau…!!!

Berdasarkan persoalan itulah, guru harus berjuang menyuarakan nuraninya melalui beragam cara. Penyuaraan aspirasi itu bisa melalui tulisan di media, forum-forum pendidikan, dan media lainnya. Demi mendapatkan dukungan, guru harus berjuang secara sinergis dengan segala kekuatan dari semua elemen untuk mengegolkan satu tujuan: pendidikan karakter yang berkarakter. Bukan pendidikan karakter di atas kertas!

Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan organisasi profesi yang sinergis memiliki tanggung jawab untuk mengampanyekan aspirasi ini. Maka, IGI selalu melepaskan diri dari kepentingan politik praktis. IGI bukan organisasi politik dan tidak boleh dijadikan kendaraan politik. IGI adalah wadah perjuangan yang dilakukan oleh, untuk, dan dari guru.

Jika sebuah organisasi profesi guru dijadikan kendaraan politik, pastilah legitimasi organisasi itu akan menurun di mata anggotanya. Konon politik itu menggunakan slogan: tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi karena yang ada adalah ambisi.