Kota Inklusi, Masa Depan bagi Kaum Difabel

Kota inklusi sebagai solusi dalam mengayomi kaum disabilitas. JATENGPROV

Membangun masa depan adalah sebuah strategi yang futuristik untuk dapat melihat dan merencanakan sesuatu hal di kemudian hari.

Pembangunan ini mungkin sedikit berlawanan dengan konsep pembangunan modernis yang berorientasi membangun masa kini ketimbang membangun masa depan yang ada.

Konsep pembangunan seperti ini mengharuskan kita berpikir ke depan membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih segalanya dari sekarang.

Membangun kehidupan masa depan yang penuh keinginan yang baik adalah impian dari semua orang di muka bumi ini.

Hal yang ditakutkan dalam pembangunan masa depan adalah ditinggalkannya tradisi atau melupakan tradisi yang memiliki kandungan pengetahuan yang otentik dan kearifan lokal yang baik.

Namun, apakah strategi pembangunan yang futuristik ini akan mengabaikan tradisi dan kepentingan dari kelompok difabel saat ini?

Jawabannya adalah membangun masa depan juga harus mempertimbangkan tradisi yang ada, pengetahuan, dan kearifan lokal yang ada dengan mencoba menghilangkan hambatan dan konsep yang buruk di dalam masyarakat.

Membangun masa depan bukan berarti meninggalkan keseluruhan, karena sangat banyak pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang baik yang dapat membantu kehidupan masyarakat difabel.

Namun, ada banyak juga yang melahirkan ketimpangan sosial yang ada di dalam kehidupan sosial kita.

Paradigma budaya banyak menghasilkan stigmatisasi di dalam masyarakat difabel. Hal seperti itu yang sudah semestinya ditinggalkan oleh kita untuk dapat membangun masa depan yang setara, adil, dan tanpa diskriminasi.

Berbicara terkait membangun masa depan tentunya kita diharuskan dapat memenuhi kepentingan dari setiap elemen masyarakat agar dapat hidup secara sejahtera sesuai dengan tujuan dibuatnya UUD 1945.

Semua hal yang dibangun sudah semestinya mencerminkan amanat dari setiap pasal dan ayat yang terkandung dalam UUD 1945 yang ada.

Selanjutnya, membangun masa depan berarti pembangunan harus memiliki sifat yang mandiri bersandar pada semua modal yang dimiliki dan dapat dikembangkan dari seluruh potensi domestik yang ada tanpa mengabaikan peluang dari sumber daya yang ada dengan melihat keseimbangan dan pemerataan yang ada. Sehingga semua hal yang dibangun akan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakatnya.

Berbicara tentang memperoleh kehidupan, kita selalu menginginkan yang terbaik untuk dapat menjalani hidup di dunia ini.

Hak dasar sebagai manusia adalah dapat hidup nyaman, tenteram, tanpa penindasan, dan dapat terjamin hidupnya di atas muka bumi ini.

Keinginan manusia untuk dapat setara satu dengan yang lainnya adalah keinginan bersama. Keinginan yang mulia tanpa pembedaan satu dengan yang lainnya.

Setara di sini bukan berarti secara arti ketiadaan kelas sosial yang berjalan saat ini namun, kesetaraan yang didapat setiap manusia tanpa ada membedakan apa pun.

Keinginan manusia untuk dapat setara satu dengan yang lainnya adalah keinginan bersama. Keinginan yang mulia tanpa pembedaan satu dengan yang lainnya.

Setara di sini bukan berarti secara arti ketiadaan kelas sosial yang berjalan saat ini namun, kesetaraan yang didapat setiap manusia tanpa ada pembedaan hak sebagai seorang manusia.

Hak sebagai seorang manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hak warga negara. Seluruh elemen termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama yang diatur dalam dasar negara kita.

Dasar-dasar hak manusia yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi sebuah pedoman yang secara konstitusi harus dilaksanakan sekaligus menjadi payung hukum yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat agar tercapainya keadilan sosial di seluruh bangsa Indonesia.

Hal yang mungkin sedikit dilupakan adalah kita memiliki konstitusi yang kuat untuk saling menjaga, namun kita tidak secara serius membangunnya.

Konsep membangun masa depan lebih dari konsep pembangunan yang berkelanjutan karena segala hal yang terjadi berorientasi pada masyarakat atau masyarakat menjadi subjek utama dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan seperti ini mencakup seluruh peluang yang ada di dalam masyarakatnya, sehingga dapat diarahkan pada suatu pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi.

Hal ini adalah impian setiap masyarakat agar dapat hidup dengan jaminan yang adil dan tanpa diskriminasi yang ada.

Seperti masyarakat kecil–minoritas, yang termasuk dalam masyarakat marginal memiliki keinginan untuk dapat hidup damai sejahtera. Pembangunan yang seharusnya adalah pembangunan yang dapat menjamin kehidupan mereka.

Membangun Masyarakat yang Inklusi, Adil, dan Tanpa Diskriminasi

Membangun Masyarakat yang inklusi adalah tujuan dari pemerintah pada saat ini. Membangun masyarakat yang inklusi berarti membangun suatu masyarakat yang setara dari bidang apa pun.

Namun, siapakah masyarakat yang inklusi tersebut? Masyarakat inklusi bertumpu pada kata ‘inklusi’ yang dalam bahasa Inggris, inclusion yang artinya mengajak atau mengikutsertakan seluruh elemen yang ada. Inklusi adalah lawan kata dari eksklusi yang berarti memisahkan.

Masyarakat inklusi berarti masyarakat yang mampu menerima keragaman bentuk yang ada di dalam masyarakat kita. Inklusi juga diharuskan dapat mengakomodasikan seluruh kegiatan yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh tatanan yang ada dan infrastruktur yang ada.

Yang dimaksud dengan keragaman dan perbedaan yang ada adalah keragaman budaya, gender, bahasa, suku, ras, strata ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kemampuan fisik atau mental yang sering kita sebut dengan disabilitas.

Intinya adalah kita ada dalam lingkungan yang inklusif haruslah memiliki sikap yang inklusif juga. Karena lingkungan yang inklusif berarti lingkungan sosial di dalam masyarakat yang memiliki keterbukaan, keramahan yang terjaga, dan meminimalisir kesalahan yang ada di dalam masyarakat kita karena masyarakat diharuskan untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, menghargai satu dengan yang lainnya, dan harus saling merangkul satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Inklusif berarti masyarakat yang terdiri dari banyak perbedaan yang meliputi ras, suku, budaya, agama, dan perbedaan yang lainnya, namun saling menjaga satu dengan yang lainnya sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada.

Dampak dari Inklusifitas yang benar-benar terbangun adalah masyarakat dapat saling berdampingan satu dengan yang lainnya.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu sistem sosial adalah mencoba merepresentasikan kesetaraan yang dapat merangkul seluruhnya termasuk masyarakat difabel.

Penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang inklusif memiliki perbedaan di bagian fisik atau kemampuan berpikir mereka karena mereka memiliki kekurangan di bagian tersebut (Hasbullah, 2006).

Bagaimana kita dapat menyikapi fenomena tersebut adalah pembahasan yang selalu harus dibahas. Karena secara empirik di dalam masyarakat masihlah ada berbagai hak yang seharusnya mereka terima belum tersampaikan dan didapatkan secara maksimal. Perlindungan sosial belumlah bersifat maksimal dan optimal bagi mereka penyandang disabilitas.

Dengan gambaran yang sudah dijelaskan di atas akan tercermin bahwa masyarakat inklusif sebetulnya sangatlah erat dengan pola komunikasi dan interaksi kita di dalam masyarakat. Mengingat pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu harus berhubungan dengan orang lain, dan tidak dapat hidup sendiri.

Masyarakat inklusi adalah kita semua yang hidup di dalam wilayah tertentu yang saling memiliki tanggung jawab untuk dapat mengupayakan kemudahan yang berupa bantuan layanan, sarana, prasarana agar masing-masing di antara kita semua dapat terpenuhi haknya secara keseluruhan (Budiono, 2000).

Secara umum dapat diupayakan ketersediaan layanan, prasarana, dan sarana namun memang tidaklah dapat di sama ratakan seluruhnya karena setiap individu dan masyarakat memiliki kebutuhannya masing-masing.

Setiap masyarakat memiliki keunikan masing-masing yang berbeda, namun harus terpenuhi kebutuhannya sebagai seorang masyarakat. Tidak boleh untuk membedakan satu dengan yang lainya dan haruslah dibantu terpenuhinya hak mereka selaku masyarakat.

Dengan demikian setiap orang di dalam masyarakat yang inklusi memerlukan cara yang sangat berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Masyarakat memerlukan layanan, sarana, prasarana, dan sesuatu yang sesuai dengan keunikan dari masyarakatnya.

Sarana dan prasarana diharuskan untuk dapat mewadahi setiap bentuk perbedaan yang ada di dalam masyarakat baik masyarakat yang difabel atau nondifabel.

Bagaimanakah cara menunjukan suatu keadilan dalam penciptaan sarana dan prasarana yang ada di dalam masyarakat secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan hak bagi kelompok difabel dalam segala ranah.

Ranah kebijakan secara eksplisit sudah mengakomodir karena kita memiliki UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang mengaturnya. Kita memiliki juga UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengakomodir semua keperluan penyandang disabilitas di Indonesia dari pelayanan, pemenuhan kebutuhan, dan hak dari kelompok difabel.

Hak tersebut mencakup seluruh hak yang ada, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, pekerjaan, aksesibilitas, dan seluruh hak asasi manusia yang lainnya secara universal.

Undang-undang sebagai payung hukum seharusnya mengakomodir secara baik hak dari kelompok difabel secara keseluruhan. Penyandang disabilitas perempuan juga harus dipenuhi adanya karena undang-undang harus secara keseluruhan melindungi masyarakatnya.

Hak-hak perempuan seperti hak kesehatan reproduksi, penolakan untuk menggunakan alat kontrasepsi, hak untuk memiliki anak, dan hak kewanitaan yang lainnya juga harus dipenuhi adanya.

Terkait dengan kelompok difabel di dalam masyarakat inklusif diharapkan tidak saja mampu untuk melihat kekurangan yang ada namun, dapat melihat potensi dan kekuatan dari penyandang disabilitas. Mewujudkan masyarakat inklusi adalah upaya yang baik dalam pemberdayaan kesejahteraan kelompok difabel dalam kehidupan mereka.

Penyandang disabilitas yang sudah lama menjadi masyarakat subordinat, sudah seharusnya mereka disetarakan dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga mereka terbebas dari kesulitan yang ada, baik kesulitan untuk mengakses infrastruktur maupun terbebas dari anggapan buruk masyarakat yang sudah lama melekat pada diri kelompok difabel.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang haruslah meliputi pemenuhan kesamaan dan kesempatan mereka penyandang disabilitas dalam segala aspek yang ada di dalam negara dan masyarakat.

Pemenuhan, penghormatan, penyediaan aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan perlindungan hak penyandang disabilitas harus ditegakan supaya pembangunan masyarakat inklusi segera terwujud.

Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak dari kelompok disabilitas memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan taraf hidup mereka yang baik dan lebih berkualitas, adil, sejahtera fisik dan mental mereka, serta derajat yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak mereka juga bertujuan untuk dapat melindungi mereka dari penelantaran, eksploitasi yang tidak manusiawi, melindungi dari pelecehan dan segala bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan di dalam masyarakat, serta melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa mereka.

Membangun Masyarakat dan Kota yang Ramah Disabilitas

Masyarakat yang ramah disabilitas bisa diciptakan oleh kita semua ketika kita dapat membuka mata bahwa mereka adalah manusia yang sama seperti kita semua. Anggapan yang buruk yang menganggap mereka berbeda dengan kita semua adalah sebuah kesalahan yang patut kita selesaikan.

Masyarakat nondifabel juga memiliki kekurangan, harus disadari dan kita amini bahwa tidak ada individu yang sempurna.

Masyarakat nondifabel mungkin dapat mempergunakan tubuh mereka semua, namun kemampuan dari tubuh mereka juga belum tentu mencapai sesuatu yang maksimal. Ketika berbicara terkait difabel, mungkin hanya sebagian dari tubuh mereka yang memiliki kekurangan, tetapi mereka dapat mempergunakan indranya yang lain dengan maksimal.

Sebagai contoh, orang difabel netra yang tidak bisa melihat, mereka akhirnya dapat memaksimalkan indra yang lainnya, seperti pendengaran mereka yang lebih tajam atau indra peraba mereka yang lebih tajam dari nondifabel.

Dari contoh di atas berarti kita selaku manusia memang memiliki kekurangan masing-masing. Kenormalan yang disebutkan KBBI sudah membuat kedudukan kelompok difabel menjadi rendah dan dibedakan.

Yang patut kita sadari bahwa penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan nondisabilitas juga memiliki kekurangan. Kita sama-sama manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Kita sebagai seorang manusia sudah seharusnya memanusiakan manusia lainnya sehingga kita dapat menjadi benar-benar manusia. Stigmatisasi yang berjalan sedari dulu sudah seharusnya disingkirkan dalam pola pikir kita semua bahwa penyandang disabilitas hanya terganggu di bagian tubuhnya saja tidak secara utuh terganggu.

Mereka memiliki kemampuan yang lainnya yang dapat mereka lakukan. Mereka dapat melakukan kegiatan yang sama dengan masyarakat yang lainnya walaupun mereka membutuhkan alat bantu untuk melakukannya.

Patut kita sadari juga masyarakat nondifabel juga memiliki peluang untuk menjadi difabel entah karena kecelakaan, atau penyakit yang dideritanya.

Oleh karena itu, kita semua sudah seharusnya terbuka pikirannya bahwa difabel bukan berarti tidak dapat melakukan segala hal, namun mereka memiliki keterbatasan di bidangnya, pun mereka memiliki kelebihan yang lainnya sama seperti nondisabilitas.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka yang difabel juga seharusnya mendapatkan posisi yang sama di dalam lingkungan sosial mereka.

Ruang tempat tinggal mereka sudah seharusnya menerima mereka selaku manusia yang sama dengan manusia yang lainnya. Ruang kota yang menjadi tempat tinggal mereka semua haruslah inklusif dan mudah aksesnya untuk semua orang.

Pengetahuan terkait ramah disabilitas yang masih kurang di dalam masyarakat harus segera dibereskan. Pemerintah daerah hingga pusat harus segera membangun sebuah regulasi yang baik untuk semua orang.

Semua orang harus dapat bersama-sama belajar untuk mencari akar permasalahan yang nantinya menjadi awalan untuk menyusun langkah-langkah yang sesuai untuk kota ramah disabilitas.

Pembahasannya akan mencakup keseluruhan tentang kota ramah disabilitas dari fasilitas bangunan, aksesibilitas, payung hukum hingga pembenahan pola pikir di dalam masyarakat terkait disabilitas.

Sehingga kelompok difabel mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan mereka.

Apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan kota yang ramah disabilitas? Pertama-tama yang harus dibangun di dalam mewujudkan kota ramah disabilitas adalah revolusi mental dari semua anggota masyarakat yang ada.

Dari mulai pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang harus sadar dan memiliki pikiran ramah disabilitas, sampai seluruh masyarakat yang memiliki pikiran yang ramah disabilitas.

Sebenarnya peraturan sudah cukup banyak dibuat, namun pelaksanaanya saja yang masih belum diterapkan dengan baik di dalam masyarakatnya.

Kedua adalah pembentukan sarana prasarana yang terpadu bagi disabilitas. Aksesibilitas transportasi, jalan umum harus sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat yang ada.

Aksesibilitas untuk mobilitas masyarakat ketika disesuaikan untuk seluruh masyarakat akan lebih inklusi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada.

Pemerintah kota harus melibatkan penyandang disabilitas untuk ikut serta merancang dan melaksanakan fasilitas publik, seperti pembuatan jalan, pembuatan bangunan publik, dan banyak hal lagi sehingga kita saling mengerti kebutuhan satu sama lainnya.

Membangun kota yang ramah disabilitas tanpa adanya diskriminasi, setara, adil, dan mendahulukan hak asasi manusia adalah impian kita semua yang harus dibangun adanya. Cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur adalah tanggung jawab kita semua.

Cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta ketika kita menciptakan saya, maka dari itu mari kita bersama-sama menciptakan cita-cita kita semua mulai dari dalam pikiran, renungkan dalam hati, dan salurkan dalam perbuatan, niscaya keinginan memanusiakan manusia akan terwujud mulai dari diri kita sendiri.

 

Bahan Bacaan

Budiono, Kusumohamidjojo. 2000. Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Hasbullah, J. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR.United Press Jakarta.