Kota dan Jaminan Sosial bagi Kaum Disabilitas

Kebijakan pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan jaminan perlindungan dan hak bagi kelompok difabel. PEMKOT SURAKARTA

Jaminan kesejahteraan dan jaminan hidup bagi seluruh rakyat adalah amanat konstitusi yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Amanat konstitusi tersebut ditujukan pada masyarakat dengan tidak memilih atau memilah siapa yang akan mendapat jaminan tersebut. Jaminan tersebut harus merata didapatkan seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat difabel.

Masyarakat penyandang disabilitas memerlukan banyak sekali perhatian, baik dari pemerintah dan negara maupun sesama warga negara Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang menimpa ketimpangan jaminan sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas. Padahal konstitusi menjamin hak-hak untuk mereka terutama dengan hak asasi manusia yang tercantum pada banyak pasal di Indonesia.

Jaminan untuk masyarakat difabel ditulis pada beberapa pasal di antaranya pasal 27, pasal 28, pasal 28 A hingga 28 J, pada pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31, pasal 32, dan pasal 34 dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum yang kita anut. Bukan hanya itu, jaminan pemenuhan hak bagi penyandangan disabilitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Human Right (HAM) dan di dalamnya terkandung aturan yang menjamin hak mereka pada pasal 41, pasal 42, dan pasal 54.

Selain itu kelompok difabel juga memiliki jaminan yang ditulis pada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang mengatur terkait penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Mereka adalah seorang manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk dapat hidup dengan tenang di dalam masyarakat.

Payung hukum yang memayungi hak mereka untuk mendapatkan jaminan ketenangan di dalam masyarakat kita. Kerentanan mereka untuk mendapatkan ketimpangan di dalam kehidupan sosial dewasa ini bukan hanya menjadi masalah yang membuktikan bahwa payung hukum yang menaungi mereka tidaklah kuat, namun lebih bagaimana suatu konstitusi dapat berjalan dan menjamin keberadaan mereka.

Jaminan yang diberikan konstitusi pada kenyataanya masih belum dapat menjamin ketenangan mereka dalam menjalani hidup. Kedudukan yang sama dari mereka sebagai warga negara Indonesia sama dengan masyarakat yang lainnya sudah sepantasnya kelompok disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya, mereka harus mendapatkan perlakukan khusus yang mencerminkan pemaksimalan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi yang universal (El Muhtaj, 2008).

Kehidupan yang sering mereka dapatkan yang penuh diskriminatif seharusnya tidak terjadi di dalam masyarakat kita karena hal tersebut diatur sedemikian rupa dalam ketentuan UUD 1945 pasal 28I ayat 2 yang mengharuskan setiap orang dapat bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif di dalam masyarakatnya.

Pengaturan Internasional tentang Jaminan dan Hak Penyandang Disabilitas

Permasalahan disabilitas yang terjadi bukan hanya menjadi permasalahan satu negara saja, namun menjadi polemik di dunia. Kelompok difabel sering menjadi second mass dan subordinat di dalam masyarakat kita semua.

Permasalahan yang terus berlanjut ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba untuk mengatur dengan mengeluarkan resolusi nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konferensi ini mengatur tentang hak dari penyandang disabilitas, mereka juga menekankan dan akan mengambil langkah untuk dapat tegas menjamin hak dari kaum difabel.

Konferensi yang diadakan pada tanggal 13 Desember 2006 ini menjadi langkah tegas yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat permasalahan yang kian memburuk di seluruh negara di dunia.

Dalam konferensi ini pemerintah Indonesia ikut menandatangani konferensi tersebut dan ikut bergabung dalam semua kegiatan dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia.

Penandatanganan yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2007 di New York ini diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan yang akan didapatkan oleh penyandang disabilitas (Buletin Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Sebenarnya pada tahun 2011 Indonesia akhirnya meratifikasi konferensi tersebut dengan disahkannya Undang-undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Akhirnya CRPD menjadi instrumen nasional dan internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki tujuan untuk dapat memajukan, menjamin, dan melindungi kesamaan hak dan kebebasan dasar bagi semua kelompok difabel serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalam masyarakat kita.

Setelah ratifikasi tersebut kondisi umum dari kelompok difabel di Indonesia masih saja memprihatinkan adanya. Kelompok difabel mengalami banyak sekali pelanggaran HAM, hal ini berupa pelecehan, diskriminasi, dinomorduakan, pengusiran, bullying, stigmatisasi, pemerkosaan, dan kekerasan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan dan penomorduaan penyandang disabilitas sebagai seorang manusia yang utuh.

Pelanggaran HAM itu bukan hanya berasal dari masyarakat umum yang tidak mengerti mereka, namun kebanyakan juga berasal dari keluarganya sendiri yang mendiskriminasi mereka seperti menganggap mereka sebagai beban keluarga, membuat mereka menderita dengan pemasungan, pengurungan, atau hal yang lainnya. Mereka dianggap sebagai seorang yang hina.

Pelanggaran HAM yang terjadi ini bukti tidak dapat terjaminnya kehidupan mereka di muka bumi ini dan hak mereka untuk hidup tidak dapat terpenuhi adanya (Nainggolan, dkk, 2016).

Kondisi Umum Penyandang Disabilitas yang Masih Membutuhkan Jaminan HAM

Di dalam Kehidupan ini kelompok difabel sering sekali mendapatkan perlakuan yang kurang enak dan tidak adil dari berbagai elemen masyarakat termasuk elemen pemerintahan.

Kelompok difabel pada kebijakan yang baru ini yakni dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas, sering diartikan sebagai seseorang yang sakit dan butuh pertolongan, mereka dianggap sebagai seorang tidak produktif dan banyak hal. Seharusnya mereka dianggap sebagai orang yang utuh tanpa ada istilah buruk yang melekat pada dirinya.

Akses di lingkungan mereka yang sangat tidak ramah untuk penyandang difabel juga menyebabkan aktivitas dan mobilitas dari kelompok difabel menjadi sangatlah terbatas adanya. Di dalam lingkungan keluarga saja mereka masih dianggap sebagai seorang yang membebankan keluarga, orang tua mereka sering merasa malu memiliki anak yang difabel, mereka menganggap penyandang disabilitas sebagai sebuah ain yang ada di dalam keluarga tertentu.

Dari sana mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti tidak diberikan akses sekolah, tidak diizinkan berkomunikasi dengan khalayak, dikurung, atau di pasung. Bahkan sampai ada yang tega membuang anaknya sendiri.

Lingkungan yang ada di sekitar penyandang difabel masih ada dan bahkan banyak sekali yang tidak menerima keberadaan mereka sebagai seorang manusia yang sama dengan mereka. Mereka cenderung mengucilkan dan memberikan stigma yang kurang mengenakkan hati. Stigma negatif sering bermunculan untuk penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminatif tersebut menghasilkan individu difabel yang sendiri dan tidak memiliki lingkungan sosial.

Perlakuan diskriminatif juga sering terjadi pada pihak swasta dan pemerintahan yang sering mempergunakan istilah difabel sebagai seorang yang memiliki keterbatasan dan tidak cocok untuk dapat bekerja di dalam perusahaan.

Mereka yang seharusnya memberikan layanan untuk masyarakatnya dalam praktiknya sering kali melayani kelompok difabel dengan perlakuan yang tidak wajar dan malahan membuat mereka lebih sulit untuk melakukan sesuatu. Mereka sering dianggap cacat dan tidak becus dalam melakukan pekerjaan, anggapan mereka penyandang disabilitas dinilai lebih merepotkan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya.

Banyak lagi perlakuan diskriminatif lainnya yang dialami oleh kelompok difabel. Di antaranya adalah penolakan anak penyandang disabilitas untuk dapat mengakses institusi pendidikan seperti telah dibahas pada beberapa artikel lalu. Penolakan untuk dapat masuk dan dipekerjakan di dalam lapangan pekerjaan yang ada. Sulitnya mengakses fasilitas publik dan lainnya (Rotinsulu, dkk, 2012).

Berdasarkan realita kondisi umum yang dirasakan oleh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini, sudah selayaknya kelompok disabilitas mendapatkan kebebasan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, terbebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan yang semena-mena dari banyak orang, serta berhak mendapatkan penghormatan selaku manusia.

Mereka seharusnya masuk dalam perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam kondisi darurat (UU No. 8 Tahun 2016).

Penjelasan di atas mengharuskan pemerintah untuk dapat merealisasikan hak yang termasuk dalam konferensi CPRD tersebut. Hal tersebut harus disesuaikan peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak kelompok difabel dalam segala aspek kehidupan yang ada, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, informasi, teknologi, dan komunikasi (UU No. 8 Tahun 2016).

Undang-undang Penyandang Disabilitas nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Jaminan Kehidupan Kelompok Difabel

Upaya Terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk berbenah terkait kesejahteraan dari kelompok difabel. Hal yang harus dibenahi adalah bagaimana pemerintah dapat memenuhi perlindungan, kemajuan, penghormatan, kemandirian, dan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas.

Perundangan yang menjadi salah satu payung hukum penyandang disabilitas adalah UU nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU ini sangat esensial terhadap pemenuhan hak kelompok difabel.

Undang-undang ini menggantikan UU nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Isi materi dari UU tersebut berisi tentang belas kasihan dan pemenuhan hak kelompok difabel masih dinilai sebagai sebuah masalah sosial yang dasarnya mengasihani mereka.

Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama seperti masyarakat yang lainnya dalam upaya mengembangkan dirinya sendiri melalui kemandirian sebagai seorang manusia. Lahirnya Undang-undang Penyandang Disabilitas ini adalah penyempurnaan dari payung hukum yang sebelumnya.

Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 ini terdiri dari 13 Bab dan 153 Pasal dengan jangkauan peraturan meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala lini, aspek, dan hal lainnya yang menjamin mereka hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang baik dan tanpa diskriminasi atau ketimpangan sosial yang lainnya. Selain itu juga pelaksanaan untuk memenuhi hak dan melindungi mereka dari segala hal yang merugikan mereka semua.

Kebijakan ini sangat penting dalam upaya pemenuhan jaminan perlindungan dan hak penyandang disabilitas. Adanya undang-undang ini sudah semestinya memberi jaminan yang maksimal untuk penyandang disabilitas. Mereka butuh hidup di dunia ini dengan rasa aman dan tenteram.

Sinkronisasi dan pembenahan dari segala bidang dan segala elemen sudah seharusnya dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Negara menjadi poin penting dalam menyelesaikan permasalahan jaminan hidup kelompok difabel.

Peran masyarakat secara luas juga sangat penting untuk mendukung dan merealisasikan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Campur tangan dari semua pihak sangat penting agar tercipta kondisi masyarakat yang adil makmur dan sejahtera tanpa membedakan mereka difabel atau tidak.

 

Bahan Bacaan

El Muhtaj, Majda. 2008. Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nainggolan, Yossa AP. 2016. Kertas Posisi Mendorong Pengesahan “Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas. Jakarta: Komnas HAM.

RI, Kementerian Kesehatan. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan.

RI, Kementerian Kesehatan. 2014. Penyandang Disabilitas pada Anak. Jakarta: Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Rotinsulu, Maulani, et al. 2012. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Add Comment