Ketimpangan Transportasi dan Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel

Pembangunan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai bagi kebutuhan kaum difabel. SHUTTERSTOCK/Riopatuca

Difabel atau penyandang disabilitas di negara kita Indonesia masih kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas publik yang ada. Desain fasilitas publik yang ada di sekitar kita masih bisa kita sebut dengan desain yang belum ramah terhadap difabel.

Hal ini masih terjadi walaupun pemerintah sendiri sudah membuat dan memberlakukan UU penyandang disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.

Penyediaan administrasi dan pembangunan fasilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bersifat baik untuk semua elemen masyarakat. Pembangunan fasilitas publik yang ramah akan difabel sudah seharusnya menjadi cita-cita kita semua.

Bukan hanya karena ada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan pelayanan publik haruslah bertolak ukur untuk menyelenggarakan pelayanan dan acuan kualitas pelayanan yang baik untuk semua elemen masyarakat yang ada.

Cita-cita tersebut sudah seharusnya ada dan menjadi cita-cita bersama karena kita selaku manusia yang seharusnya dapat peduli dengan yang lainnya.

Kita selaku masyarakat, seharusnya peduli dan dapat membantu penyelenggaraan pelayanan, menciptakan fasilitas yang berkualitas, cepat, mudah, teratur, terjangkau, dan dapat dirasakan oleh semua elemen termasuk penyandang disabilitas.

Masyarakat memiliki fungsi mengawasi pada pelayanan publik yang semestinya melekat secara alamiah. Hal ini dimaksudkan karena apa saja yang dibuat dan dibangun oleh pemerintah dananya berasal dari kantong kita selaku masyarakat dengan pajak yang terus ditarik pemerintah kita. Secara otomatis kitalah yang menjadi pengawas pembangunan yang ada.

Harapan yang ada pada penyandang disabilitas adalah pemenuhan kebutuhan mereka dalam keseluruhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Mereka bagian dari masyarakat yang menginginkan juga merasakan dampak dari pembangunan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyatnya.

Kondisi Akses Jalan Umum bagi Penyandang Disabilitas

Fasilitas publik seperti jalan umum trotoar yang dipergunakan untuk akses mobilitas darat para pejalan kaki sebenernya masih banyak sekali mengalami permasalahan.

Selain banyak masyarakat yang belum sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, sampai desain trotoar yang tidak ramah terhadap disabilitas.

Trotoar yang dipergunakan untuk berjalan, sering kali dipakai oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan menggelar dagangannya. Mereka berjualan di atas trotoar dan menyebabkan permasalahan.

Permasalahan ini tentu saja ada di daerah perkotaan, konflik horizontal antara pengguna trotoar sering terjadi ataupun konflik vertikal antara negara dan masyarakat terjadi di atas trotoar ini.

Pembahasan trotoar sebagai akses jalan bukan hanya sulit dinikmati pengguna jalan yang nondifabel, namun pengguna difabel juga sering mengalami masalah saat menggunakan fasilitas publik tersebut.

Penyandang disabilitas bukan hanya memiliki masalah dengan adanya orang yang berdagang di atas trotoar sehingga mereka tidak dapat mempergunakan trotoar dengan selayaknya.

Mereka juga memiliki masalah yang serius dengan adanya trotoar. Hal ini terjadi karena desain trotoar yang dibangun oleh pemerintah untuk rakyatnya tidak ramah terhadap mereka yang difabel.

Desain yang ada sering kali tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Mereka kesulitan untuk mempergunakan trotoar dengan maksimal.

Seperti desain trotoar untuk para penyandang disabilitas daksa yang mempergunakan alat bantu tongkat atau kursi roda, sulit mengakses trotoar karena tingginya trotoar dengan level jalan. Desain mereka menyulitkan pengguna difabel daksa dalam mempergunakan trotoar.

Hal yang lain juga untuk para difabel daksa yang menggunakan kursi roda, banyak trotoar yang tidak menyediakan akses jalan untuk kursi roda, trotoar dibuat tidak rata dan berlevel sehingga mereka tidak dapat naik atau turun untuk mempergunakan fasilitas yang lainnya.

Mereka yang mempergunakan kursi roda membutuhkan trotoar yang tidak berlevel seperti tangga, namun mereka membutuhkan jalan yang agak miring untuk dapat mempergunakan trotoar.

Trotoar yang dibangun sering kali menyulitkan mereka dan membuat mereka tidak dapat mempergunakan trotoar dengan mandiri.

Hal yang lain juga dirasakan oleh penyandang disabilitas netra yang memerlukan desain khusus trotoar. Mereka harus mempergunakan guiding block untuk dapat berjalan. Akses guiding block yang ada sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan para tunanetra.

Banyak sekali guiding block yang ujungnya menabrak tembok, menabrak pohon, atau langsung ke arah jalan tanpa ada tanda pemberhentian yang mengarah ke jalanan.

Apakah ketika penyandang tunanetra itu mempergunakan trotoar akan aman? Jawabannya mereka akan kesulitan mengaksesnya dan tidak aman digunakan.

Jaminan keamanan untuk dapat mempergunakan fasilitas publik di Indonesia ini sulit didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Desain yang dibangun hanya menyesuaikan keinginan para developer dan tidak mengikutsertakan banyak elemen yang ada sehingga keluaran dari pembangunan itu menyebabkan permasalahan yang baru.

Jalur pedestrian seharusnya dimaksimalkan adanya sehingga penyandang disabilitas daksa dapat secara mandiri, aman, nyaman, mudah, dan tanpa ada hambatan.

Semua ini dapat dan mudah dilakukan ketika pembangunan akses jalan dan trotoar dilakukan secara bersama-sama dengan penyandang disabilitas atau dalam kata lain melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan fasilitas jalan umum.

Akses trotoar yang ada di dalam kota saat ini masih menjadi problematika yang harus diselesaikan juga oleh semua elemen, mulai dari pemerintah yang membangun hingga masyarakat luas yang mempergunakannya sesuai dengan fungsinya.

Aksesibilitas Transportasi Umum bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas transportasi umum dan terhadap pelayanan publik yang lainnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 1 Ayat 1 No 42 Tahun 2020. Pemerintah wajib untuk menciptakan ruang yang memudahkan untuk penyandang disabilitas dan memudahkan mereka dalam mengaksesnya.

Dalam menciptakan aksesibilitas publik yang mengutamakan kemudahan untuk semua masyarakat akan menciptakan kesetaraan di dalam masyarakat. Mereka yang hidup dengan disabilitas akan merasakan sesuatu hal yang mereka inginkan, tanpa kesulitan dan kesusahan.

Kelompok disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang nondisabilitas. Mereka membutuhkan alat bantu untuk dapat menjalankan kehidupannya dengan lancar (Ardiansyah, 2015). Fasilitas publik yang ramah terhadap difabel menjadi sebuah impian mereka.

Fasilitas transportasi seperti bus kota, sudah seharusnya memudahkan mereka untuk dapat merasakan juga. Tidak sedikit halte bus kota yang belum ramah akan difabel. Desain tempat menunggu bus saja sudah sulit untuk diakses, mereka belum mempergunakan busnya, namun mereka sudah kesusahan.

Ditambah lagi permasalahan angkutan umum bus yang desainnya masih belum banyak yang sesuai dengan kelompok disabilitas. Desain tempat duduk, desain pintu masuk bus, desain jalan menuju bus tersebut harus disesuaikan dengan seluruh pengguna tanpa terkecuali.

Selain desain angkutan umum bus, masih banyak yang harus diperbaiki dari desain angkutan lain seperti kereta, pesawat terbang, atau kapal laut. Semua angkutan tersebut harus ramah terkait difabel. Kebutuhan mereka untuk dapat mengakses fasilitas publik tersebut harus terpenuhi.

Desain informasi yang ada di dalam fasilitas publik juga harus diperbaharui agar semua dapat mengakses informasi dengan baik.

Pada disabilitas tunanetra dapat mengakses informasi dengan baik, difabel tunarungu dapat mengakses informasi dengan baik juga. Mereka berhak mendapatkan fasilitas dengan maksimal di dalam sistem masyarakat ini.

Desain Universal Fasilitas Stasiun dan Terminal yang Ramah Disabilitas

Menurut National Disability Authority (NDA) Desain universal adalah sebuah kondisi dan komposisi dari lingkungan ruang yang diciptakan termasuk bangunan ruang, produk, dan layanan untuk memenuhi semua orang yang ingin menggunakan fasilitas tersebut (NDA, 2014).

Desain bangunan yang seharusnya dapat menggambarkan atau memperlihatkan dengan jelas kepada pengguna ketika memasuki bangunan tersebut.

Bangunan itu juga perlu meminimalisir jarak yang diberikan kepada pengunjung di dalam bangunan terminal atau stasiun.

Jalur yang dipergunakan menuju tempat tersebut harus bebas hambatan yang ada sehingga tidak mengganggu pengguna yang menggunakan kursi roda (NDA, 2014). Memberikan ramp yang landai sehingga pengguna kursi roda tidak kesusahan untuk dapat berlalu lalang.

Desain koridor juga perlu memberikan keleluasaan lebar setidaknya 90 cm untuk dapat mengakses fasilitas dan memberikan area yang lenggang yang dipergunakan untuk dapat memutar kursi roda yang ada dengan jarak minimal 1,5 m (NDA, 2014).

Desain untuk mengakses informasi di dalam bangunan juga perlu disesuaikan untuk berbagai jenis manusia. Dari ketinggian yang dibuat harus dapat diakses semua orang termasuk orang yang menggunakan kursi roda, seluruh display yang disediakan juga harus dapat dilihat.

Display harus berada dalam jangkauan mata seluruh pengguna termasuk kelompok difabel yang duduk di kursi roda. akses untuk menggunakannya juga perlu disesuaikan agar dapat dipergunakan dengan mudah (Liguori, dkk, 2020).

Desain ruangan dan display seharusnya dapat dioperasikan oleh satu tangan sehingga orang-orang seperti tunadaksa tangan dapat mengoperasikan dengan mudah.

Semua tombol dan kontrol juga seharusnya dapat dioperasikan dengan menggunakan alat apa pun tidak harus dengan anggota tubuh saja. Hal ini memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya.

Pengguna dengan keterbatasan melihat dapat mengakses semua hal dengan mudah tanpa terbebani dengan apa pun.

Akses informasi suara harus disesuaikan dengan penyandang disabilitas tunanetra sehingga mereka dapat mengakses fasilitas dengan mudah.

Desain yang seperti ini sebenarnya menjadi patokan agar setiap orang menjadi mudah untuk mengaksesnya. Namun, kenyataannya di Indonesia masih saja banyak angkutan publik sampai desain tempat stasiun dan terminal yang belum ramah disabilitas.

Pembangunan yang sebenarnya yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat haruslah terus diciptakan sehingga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan yang adil akan terwujud jikalau pembangunan itu sendiri dapat mengikutsertakan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat. Niscaya apa yang akan di bangun oleh pemerintahan, akan dapat dirasakan oleh seluruh elemen yang ada.

 

Bahan Bacaan

A.W.K, Alfonsus Liguori, dkk. 2020. ‘Kajian Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas pada Stasiun MRT Jakarta.’ Jurnal Seni & Reka Rancang. h. 207-230.

Ardiansyah. 2015. Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Authority, National Disability. 2014. Guidelines for Public Access Terminals Accessibility. Dublin: NDA.