Forum Komunikasi Desa, Mitra Pembangunan Partisipatif

Forum Pimpinan Kecamatan dan Masyarakat menandatangani Deklarasi Desa Pengawasan sebagai bentuk dukungan program. BAWASLU SUKOHARJO

Sebagai entitas pemerintahan, desa memiliki peran strategis dalam pelbagai bidang pembangunan negara dan bangsa.

Posisinya sebagai kepanjangan tangan atau penghubung pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat akar rumput, menjadikan desa memiliki peran strategi itu. Dapat dikatakan pula desa sebagai ujung tombak terhadap implementasi berbagai program pemerintah baik pembangunan fisik maupun nonfisik.

Secara historis, harapan pembangunan itu juga memiliki peran yang melekat pada eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan itu, desa memiliki hak otonomi yang berasal dari masyarakat adat. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang sudah ada, tumbuh mengakar dalam adat-istiadat desa, dan bukan sebuah pemberian atau desentralisasi.

Kesatuan masyarakat adat itu memiliki makna sebagai bentuk pengakuan negara kepada desa. Sebab, desa merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang tetap eksis hingga saat ini.

Kesatuan masyarakat yang diejawantahkan dalam lembaga pemerintahan desa ialah bentuk peninggalan sejarah sistem pemerintahan yang masih hidup sampai sekarang. Bahkan peninggalan itu dapat dirasakan oleh generasi kini.

Dinamika desa sebagai lembaga pemerintah sekaligus lembaga adat, perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Sampai ia mengalami perubahan menuju bentuk desa yang ideal. Label terbelakang, kemiskinan, dan label negatif lain yang melekat pada desa, kini secara perlahan mulai harus ditepis.

Perubahan itu kita lihat di mana wajah desa dari tahun ke tahun, semakin menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki image atau brand negatif yang disandangnya.

Masyarakat juga telah merasakan kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat berupa Dana Desa maupun dana transfer daerah berupa alokasi dana Desa. Dana yang begitu besar, tidak kurang dari satu miliar itu, dapat dikelola dan digunakan untuk pembangunan fisik dan nonfisik.

Tetapi besarnya anggaran desa itu harus diiringi kondisi lapangan dengan kemampuan sumber daya manusia memadai dan berintegritas untuk mengelolanya. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan anggaran desa.

Sejak diimplementasikannya kebijakan pemerintah menganggarkan dana di APBN untuk desa itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat banyak penyalahgunaan anggaran desa.

Kondisi itu cukup memprihatinkan, sebab tujuan penganggaran ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan desa, tetapi di sisi lain ada ketidaksiapan perangkat desa baik dari segi mental maupun kemampuan pengelolaan secara administrasi.

Dinamika pemerintahan desa juga dapat dilihat juga dari proses demokratisasi yang ikut mewarnai bagaimana wajah desa itu sendiri. Kehidupan demokrasi di desa telah melewati sejarah panjang dalam pelaksanaannya.

Jauh sebelum NKRI terbentuk, masyarakat sudah melaksanakan proses demokrasi terutama dalam menentukan siapa pemimpin di desanya, baik melalui musyawarah maupun melalui pemilihan langsung.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia bukannya datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah lama dipraktikkan dan bahkan menjadikannya demokrasi sebagai salah satu filsafat dasar dalam Pancasila.

Demokratisasi desa dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya mendefinisikan ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Melalui demokrasi, di desa juga berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat.

Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (desa), bukan elite atau penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa sekadar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa.

Sementara latar belakang kedua, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan penetapan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri dengan kedudukan itu.

Penataan Desa

Demokrasi juga tidak hanya digunakan sebagai ideologi politik kekuasaan tetapi juga sudah menjadi pandangan hidup. Ia digambarkan bahwa dimensi-dimensi kehidupan pada segala lini dihadirkan oleh praktik demokrasi untuk mendapat kepercayaan terhadap berbagai output dari proses pengambilan kebijakan.

Ketiadaan prinsip demokrasi dalam semua bentuk keputusan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi deviasi atau penyimpangan atau bahkan yang tidak bisa ditoleransi dan layak untuk tidak diterima atau diimplementasikan dalam program nyata.

Hirsch (1989) demokrasi dalam perspektif relasi negara dengan rakyat, kebijakan penataan desa dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berjalan serentak, tetapi bersifat kontradiktif.

Pertama, kebijakan penataan desa merupakan proses memasukkan negara ke dalam desa (the state becomes part of the village). Ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga masuk ke dalam kehidupan masyarakat desa. Akibatnya, ketergantungan desa terhadap negara meningkat (process of extended domination).

Kedua, kebijakan penataan desa merupakan proses memasukkan desa ke dalam negara (the village becomes part of the state), yaitu melibatkan rakyat desa agar berperan serta dalam aktivitas masyarakat yang lebih luas sebagai warga negara (process of citizen participation).

Langkah ini dilakukan dengan cara pengenalan lembaga-lembaga baru dalam kehidupan desa dan penyebarluasan gagasan untuk pembaruan atau kemajuan desa.

Konsep memasukkan negara ke dalam desa pada poin pertama, secara institusi desa berada posisi second line dalam proses pembangunan, semuanya atas kuasa dan kendali negara. Akibatnya, kehidupan institusi desa dan masyarakat desa sangat tergantung.

Sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa dipaparkan bahwa desa diberikan anggaran dana dari pemerintah pusat berupa DD (dana desa) dan ADD dari Pemerintah kabupaten atau kota di satu sisi memberikan angin segar bagi masyarakat desa.

Namun, di satu sisi desa cukup terbebani dengan banyaknya administrasi yang harus diselesaikan dan tak jarang desa dengan ketidaktahuannya sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Konteks poin kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun desa adat yang pengaturannya berdasarkan nilai adat-istiadat yang hidup di masyarakatnya.

Ini menggambarkan suatu mekanisme pemerintahan yang demokratis dan mampu mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang proaktif dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pada tatanan pembangunan dan pemerintahan di pedesaan.

Keberadaan lembaga legislasi desa harus diperkuat kembali dengan mental sumber daya manusia. Hal ini penting dilakukan untuk menjalankan tugasnya sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat.

Posisi lembaga legislasi cukup kuat dengan wewenang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat desa. Kemudian meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika kewenangan ini berjalan sesuai dengan ketentuan, tentu akan berdampak positif terhadap keberadaannya sebagai lembaga kontrol terhadap kinerja kepala desa. Fakta di lapangan bahwa keberadaan forum komunikasi sebagai mitra kepala desa dalam merancang pembangunan di desa masih terkendala berkaitan dengan posisi dominan dari kepala desa dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Pada konteks kelembagaan atau institusi legislasi, perlu dilakukan penguatan sehingga peran kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan di desa semakin efektif. Untuk meningkat kualitas institusi lembaga legislasi perlu dilakukan melalui tiga strategi.

Pertama, strategi capacity building secara bertahap, dengan masuk pada penguatan kapasitas personal, penguatan kapasitas organisasi lokal serta penguatan kapasitas institusi. Kedua, capacity building dengan melakukan pendampingan secara aktif terhadap lembaga lembaga legislasi. Ketiga, membangun jaringan dan kemitraan antara pemangku kepentingan tata pemerintahan desa.

Membangun jaringan ini juga dalam rangka membangun kepercayaan publik yang pada gilirannya akan sangat membantu lembaga legislasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perbaikan kelembagaan dimaksud karena peran lembaga legislasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat sebagaimana dikutip oleh (Sutrisna, 2021).

Lembaga legislasi harus mampu mengarahkan manajemen pembangunan yang dilaksanakan di desa menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Selain itu lembaga legislasi harus mengawal agar proses pemerintahan di desa dapat dilakukan secara transparan melalui prinsip open government dan e-government sehingga masyarakat mampu memberikan pengawasan serta masukan demi kemajuan pembangunan di desa mereka.

Yamin (2019) mengungkapkan bahwa inovasi dan teknologi yang digunakan oleh pemerintahan menjadi pendorong pada pendekatan yang lebih holistik serta dapat menyelesaikan masalah dengan melibatkan peran banyak aktor di dalamnya lembaga legislasi sebagai lembaga legislatif desa harus mampu menyiapkan aturan yang mengarahkan pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Pelaksanaan fungsi lembaga legislasi hendaknya dimaksimalkan dalam mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif. Aspirasi masyarakat yang diserap agar disalurkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah untuk merancang pembangunan yang betul-betul merupakan kehendak masyarakat.

Pendekatan partisipatif akan memungkinkan masyarakat desa lebih berdaya sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mengarah kepada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Bahan Bacaan

Saleh, Muhammad. 2021. ‘Dinamika Lembaga Demokrasi di Indonesia’. Jurnal Ilmiah Rinjani Volume 9 (2). Universitas Gunung Rinjani

Add Comment