Buramnya Aksesibilitas Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak yang setara di bidang kesehatan layaknya warga negara lainnya. Kendati hak kesehatan telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 2016. KEMENDAGRI

Kota sebagai tempat hidup adalah impian untuk semua orang. Kota ada dan terbentuk dari interaksi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Mereka hidup dan membutuhkan kota sebagai ruang yang dapat menaungi kehidupannya.

Mungkin impian semua orang adalah dapat hidup dan bahagia di dalam kota itu sendiri. Tak ada impian satupun untuk menjadi buruk, semua menginginkan sesuatu yang berarti dalam kehidupannya.

Mungkin akan menjadi suatu problem dalam berpikir ‘hidup bahagia di tempat sendiri’ bagi kelompok orang difabel, bukan karena mereka tidak berpikir demikian, namun karena memang tidak diizinkan berpikir demikian.

Perdebatan mungkin akan muncul ketika saya berbicara seperti di atas, namun apakah ucapan tersebut dibuat-buat? Jawabannya adalah tidak, karena kenyataan yang terjadi adalah mereka yang difabel sulit untuk mengakses tempat hidup mereka sendiri.

Aksesibilitas mereka dipersulit oleh regulasi yang dibuat atau bahkan regulasi tersebut tidak mengatur dan diberikan untuk mereka. Hal yang paling nyata ada di dalam kehidupan sosial kita saat ini adalah yang membedakan mereka dengan kelompok sosial yang lainnya.

Akses mereka terhadap berbagai jenis layanan publik sangat jauh dari kata ramah difabel. Mereka adalah kelompok yang kesulitan untuk mendapatkan yang mereka butuhkan di tempat tinggal mereka sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa layanan publik yang masih belum ramah difabel, seperti layanan kesehatan masyarakat, di mana kelompok difabel sangat kesulitan mengaksesnya.

Penyedian Infrastruktur Kesehatan

Berbicara layanan kesehatan untuk kelompok masyarakat difabel, mungkin bahasa yang paling tepat adalah fasilitas tersebut belum memadai adanya. Seperti yang disebutkan oleh WHO dan World Bank (2011) yang mengatakan bahwa hasil survei di 51 negara akses kesehatan mereka memiliki akses yang rendah terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit mereka.

Penelitian juga sudah banyak dilakukan guna melihat bagaimana kelompok difabel terhadap akses kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut mengarah pada hasil yang sama seperti survey WHO dan World Bank.

Fasilitas kesehatan bagi kelompok disabilitas mengenai promosi kesehatan reproduksi perempuan kelompok difabel belum menjadi prioritas program bagi lembaga kesehatan (Haryono, dkk, 2013).

Hal ini bukan hanya pada prioritas program saja, namun masuk pada proses komunikasi interpersonal yang ada. Penyampaian yang dilakukan tenaga kesehatan sering kali masih kesulitan ketika berbicara kesehatan kelompok difabel. Penguasaan mereka terhadap komunikasi yang ada kesulitan dipahami oleh penyandang difabel (Haryono, dkk, 2013).

Permasalahan yang lainnya adalah masalah ketersediaan layanan kesehatan di daerah. Seperti, ketersediaan bangunan rumah sakit rujukan bagi kelompok difabel masihlah terbatas. Hal ini berdampak bagi kelompok difabel dan keluarganya yang harus jauh dari fasilitas kesehatan, pun harus juga menanggung ongkos transportasi yang lebih besar untuk mengakses rumah sakit tersebut (Haryono, dkk, 2013).

Berbicara fasilitas besar seperti rumah sakit mungkin menjadi suatu permasalahan daerah yang lumayan besar. Permasalahan fasilitas yang lebih kecil seperti puskesmas atau tenaga kesehatan yang menyediakan rehabilitasi medis pun sangat sedikit. Kita harus membuka mata untuk coba terbuka terhadap permasalahan fasilitas ini.

Sebaran fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi medis sangatlah tidak merata (ICA, 2015). Data dari ICA (International Cooperation Agency) menyebutkan bahwa sebaran pelayanan rehabilitasi medis dasar hanya 652 dari jumlah puskesmas yang mencapai 9655 pada tahun 2013 (ICA, 2015).

Akses terhadap Alat Bantu Kesehatan

Hal yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam membantu kehidupan sehari-hari adalah alat bantu. Mereka tidak dapat melakukan kegiatan dengan lancar ketika mereka tidak memiliki alat bantu atau sulit mengakses alat bantu. Akses mereka untuk mendapatkan alat tersebut sangatlah rendah.

Pada tahun 2012 saja untuk kelompok difabel yang memiliki kesulitan dalam mendengar hanya sedikit yang memakai alat bantu dengar. Mereka yang kesulitan mendengar parah hanya 11% yang menggunakan alat bantu dengar, selebihnya tidak menggunakan alat bantu tersebut (SNSAPPWD, 2012).

Tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki kesulitan dalam mendengar saja yang kesulitan untuk mengakses alat bantu, orang dengan kesulitan melihat juga memiliki suatu permasalahan yang sama. Mereka sulit mengakses alat bantu yang mereka butuhkan.

Hanya ada 8,7% saja yang dapat mengakses alat bantu tongkat putih untuk membantu mereka berjalan. Sedangkan 11,3% adalah orang-orang yang menggunakan kacamata (SNSAPPWD, 2012). Mereka sisanya kesulitan dan tidak menggunakan alat bantu tersebut.

Sampai saat ini memang penyediaan alat bantu dari pemerintahan masih relatif terbatas. Mereka yang menggunakan alat bantu tersebut sebagian besar memperolehnya dari pendanaan pribadi. Mereka membeli alat bantu karena benar-benar membutuhkan alat tersebut. Mereka sangat membutuhkan untuk dapat membantu kehidupan sehari-hari mereka.

Alat bantu tersebut diperoleh mereka juga tidak murah harganya. Alat bantu yang memang sangat berarti tersebut susah payah mereka dapatkan. Ketika alat bantu itu rusak mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk memperbaiki atau membeli alat bantu baru. Hal ini yang menjadi permasalahan kembali, mahalnya biaya perbaikan atau alat yang mereka harus ganti membuat kesulitan baru dalam hidup mereka (Adioetomo, dkk, 2014).

Mahalnya alat bantu memang benar-benar berdampak pada kelompok difabel. Mereka yang ada dalam kelompok sosial menengah ke bawah pastilah kesulitan untuk dapat mengakses alat bantu. Begitupun penyandang difabel memiliki tingkat ekonomi yang tinggi juga harus mengeluarkan uang yang tak sedikit.

Penyandang difabel untuk hidup saja harus membayar mahal alat bantu mereka. Bisa kita bayangkan sulitnya kehidupan ini bagi orang difabel, untuk dipandang sama seperti mayoritas orang saja mereka harus membayar mahal terlebih dahulu.

Fasilitas Fisik dan Perlakuan Tidak Ramah Difabel.

Seperti sudah dijelaskan di atas, fasilitas fisik untuk difabel sangatlah memprihatinkan. Mereka selalu kesulitan dalam memperoleh akses pada fasilitas fisik tersebut. Untuk mencapai kebutuhan mereka selalu saja menemukan kesulitan.

Dalam akses kesehatan berupa akses ruang publik yang berkaitan dengan kesehatan, mereka tidak dapat mengaksesnya karena banyak sekali fasilitas fisik dan pelayanan yang tidak ramah difabel. Mereka tidak dapat mengakses fasilitas dan layanan kesehatan secara mandiri (Haryono, dkk, 2013).

Gedung-gedung pelayanan kesehatan masih sedikit yang mengikuti kebutuhan penyandang difabel. Bentuk gedung fasilitas publik sering kali tidak ramah difabel dan menyulitkan para penyandang difabel. Hasil dari bentuk gedung yang tidak ramah difabel menyangkut banyak sekali hal, dari penyandang difabel tidak dapat mengakses gerdung tersebut secara mandiri bahkan tidak dapat mengakses gedung tersebut.

Mereka bukan enggan untuk dapat mempergunakan fasilitas publik dengan mandiri, namun mereka memang tidak dapat melakukannya sendiri karena struktur bangunan yang tidak ramah difabel. Bukan berarti mereka tidak ada kemauan untuk dapat melakukan segala macam sendiri, tetapi sistemlah yang menciptakan hal itu.

Selain dari persoalan tersebut juga penyandang difabel sering mendapat perlakuan yang buruk. Hal ini terjadi karena di dalam masyarakat sendiri mereka sudah dinomor duakan. Mereka menjadi subordinat yang disubordinasikan. Kondisi ini dilumpuhkan oleh kita karena sudah terjadi begitu lamanya. Warisan budaya melegitimasi adanya stigma pandangan buruk pada difabel (Faqih, 2006).

Anggapan buruk tersebut merambat pada seluruh praktik sosial yang berjalan. Salah satu dampak dari stigma tersebut adalah perlakuan buruk dari masyarakat termasuk ketika mereka sedang mengakses fasilitas kesehatan.

Hasil dari penelitian Human Right Watch (2016) adalah praktek dari perlakuan buruk seperti penyekapan, pemasungan, pengikatan, atau merantai penyandang disabilitas mental di daerah-daerah di Indonesia sangatlah banyak. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh keluarga saja, namun oleh institusi pelayanan sosial seperti panti dan banyak pelayanan pengobatan tradisional (HRW, 2016).

Praktik sosial yang buruk terhadap penyandang difabel tersebut menyebabkan mereka kesulitan untuk mengakses banyak hal seperti akses ke fasilitas sanitasi dasar dan akses air bersih. Hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan mereka. Banyak sekali mereka yang jatuh sakit, namun stigmalah yang menjadi peran utama mereka menjadi seseorang yang sakit.

Kelompok disabilitas mental juga sering kali dibawa ke fasilitas pengobatan tradisional atau keagamaan yang kebanyakan dari mereka akhirnya dimasukkan pada ruangan yang padat. Mereka juga sangat jauh dari sanitasi dasar. Karena dimasukan ke dalam ruangan yang kecil dan padat mereka akhirnya mudah tertular penyakit.

Banyak sekali praktik yang menempatkan penyandang disabilitas mental di dalam ruang-ruang yang kecil dan jauh dari kata bersih. Walaupun anggapan orang-orang yang terlibat praktik penyembuhan tradisional atau keagamaan itu adalah hal yang lumrah, kondisi seperti itu justru sangat menjauhi istilah memanusiakan manusia.

Tidak ada manusia yang mau ditempatkan seperti itu layaknya binatang. Bahkan binatang bisa jadi diperlakukan lebih mulia dibandingkan orang-orang dengan disabilitas mental. Hal ini sangatlah miris terjadi di dalam kehidupan sosial. Mereka yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak, akhirnya jauh sekali dari kata layak karena sistem menghendaki mereka diperlakukan seperti itu.

Fasilitas kesehatan yang menjadi hak mereka selaku bagian dari warga negara Indonesia tidak dimiliki oleh mereka. Kelompok difabel sama seperti kelompok manusia yang lainnya. Mereka juga tinggal di dalam kota, mereka juga bagian dari kota yang ada.

Mereka bukan orang asing yang tinggal bersebelahan dengan kita semua. Mereka adalah manusia yang sama dengan kita semua. Pertanyaannya bisakah mereka hidup sama seperti kita semua?

Jawabannya sangat bisa karena mereka adalah manusia yang sama seperti kita. Mereka akan sama menjadi manusia ketika kita menganggap mereka adalah seorang manusia, ketika sistem yang ada menganggap mereka juga sebagai manusia dan bagian dari sistem itu sendiri.

Bahan Bacaan

Adioetomo, dkk. 2014. Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies. Jakarta: TNP2K.

Agency, Japan International Cooperation. 2015. Data Collection Survey on Disability and Development in Indonesia. Jakarta: Japan International Cooperation Agency .

Bank, WHO and World. 2015. World Report on Disability. Malta: WHO.

Faqih, Mansour,. 2006. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryono, dkk. 2013. “Akses dan Informasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas.” Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 65–79.

Watch, Human Rights. 2016. Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia. 3. Accessed 1 1, 2022. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316bahasa_brochure_web.pdf.

Add Comment