Upaya Membangun Demokrasi untuk Penegakan HAM

Membatasi ruang kebebasan media, dapat mencederai pelaksanaan demokrasi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. KOMNASHAM

Di tengah arus transisi Indonesia menuju demokrasi berkeadaban, kita memerlukan upaya menebarkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Proses sosialisasi demokrasi yang otentik itu menjadi sangat penting, ketika bangsa Indonesia berkeinginan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan demokrasi konstitusional.

Demokrasi bukanlah sebuah mesin yang dapat secara langsung bekerja sendiri, melainkan dibutuhkan sebuah upaya reproduksi yang dilakukan secara sadar dan sistematis guna menghasilkan bangsa yang mempunyai wawasan dan sikap untuk mengembangkan budaya demokratis serta konsisten untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

Transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih otentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang, bahkan harus didukung oleh situasi politik dan ekonomi yang baik.

Artinya, pengembangan budaya politik yang lebih demokratis perlu terus dilakukan kepada semua segmen masyarakat dari elit politik hingga rakyat awam, termasuk adanya perangkat legal sistem politik serta reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaannya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Demokrasi bukan barang jadi yang dapat hadir dan berwujud melalui pewarisan begitu saja, tetapi ia mesti dipelajari dan dipraktikkan secara berkelanjutan. Hal itu dikarenakan cara paling strategis untuk mendalami dan memberdayakan demokrasi adalah melalui apa yang disebut dengan pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi secara substantif dapat meliputi kegiatan sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi konsep, sistem, nilai, dan praktik demokrasi. Hanya dengan hubungan yang kritis antara negara dan masyarakat, maka pengembangan dan pemapanan demokrasi yang dijunjung nilai-nilai hak asasi manusia dapat diaktualisasikan.

Membangun demokrasi berarti, meletakkan dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia seperti terjamin dalam rumusan-rumusan, perjanjian, dan kesepakatan internasional dan lokal.

Penguatan keterampilan partisipatif juga penting untuk memberdayakan masyarakat dalam merespons dan memecahkan masalah-masalahnya secara demokratis, serta pengembangan budaya demokratis dan perdamaian pada semua aspek kehidupan masyarakat.

Membangun demokrasi merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa alasan, misalnya meningkatkan gejala dan kecenderungan ketidakpahaman politik, tidak mengetahui persis cara kerja demokrasi, dan lembaga-lembaganya, serta meningkatkan apatisme politik , baik pada waktu pemberian suara dalam pemilu dan pilkada, atau terlibat dalam proses-proses politik lainnya.

Makna demokrasi sendiri, sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti, rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari aspek organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri, atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sedangkan secara hakikat, demokrasi mengandung pengertian yaitu, suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Sebagai pandangan hidup, demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yakni budaya kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat.

Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah, dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Demikian pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintah.

Kaum cendekiawan, kalangan civitas akademika kampus, kalangan pers merupakan kelompok penekan yang sangat berpengaruh untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Aktivitas kelompok gerakan merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh negara.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Diskursus tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sampai kini masih belum berkesudahan. Dalam kaitannya dengan hal ini, setidaknya ada dua pandangan.

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa yang bertanggung memajukan hak asasi manusia adalah negara, karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas, sadar, mampu menghargai dan menghormati hak asasi manusia perlu diberikan pendidikan terutama, masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Setiap warga negara atau individu, mempunyai hak asasi, baik ketika keadaan darurat maupun dalam keadaan normal. Hak-hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh negara.

Bila negara tidak mampu melindungi hak asasi manusia warga negaranya, dengan sendirinya negara akan kehilangan legitimasi rakyatnya. Dengan demikian, analisis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pun selalu berada di wilayah pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya disebut istilah pelanggaran hak asasi manusia secara vertikal, yakni tidak hanya secara langsung dilakukan, tetapi juga secara tidak langsung, di mana negara membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pemenuhannya.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara.

Negara dan individu secara bersama memiliki tanggung jawab, karena itu pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat, yang kemudian dikenal dengan istilah pelanggaran hak asasi manusia secara horizontal.

Pelanggaran yang tidak terselesaikan secara adil oleh sistem yang ada, dapat saja menjadi bom waktu atau menjadi duri yang menghalangi perbaikan menuju tatanan yang lebih demokratis. Padahal, sudah tersedia banyak instrumen yang dapat dirujuk dan difungsikan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah.

Kelembagaan yang ada, misalnya badan-badan pengadilan, komisi-komisi nasional, badan-badan pemerintahan maupun organisasi nonpemerintah, merupakan mekanisme-mekanisme yang dapat diaktifkan untuk bekerja memajukan dan melindungi ham. Dengan demikian, upaya pengintegrasian perlu dikaji secara mendalam dan utuh, sehingga menghasilkan pola penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia secara baik.

Bahan Bacaan

Syafuri, 2018. ‘Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM’. al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Volume 9 (2)

Add Comment