Penegakan Hukum Berkeadilan, Wujud Demokrasi Indonesia

Alih-alih mendapat perlindungan, rasa aman, dan dukungan, kerap kali korban kekerasan seksual justru mendapat ancaman dan intimidasi. FK UI

Tagar #percumalaporpolisi menjadi tren di media sosial Twitter, dan bentuk ketidakpercayaan pada institusi penegak hukum itu sebenarnya berlangsung berkepanjangan, bukan kali ini saja. Kegeraman netizen tak terbendung memenuhi kolom-kolom ruang publik digital itu. Bahkan, akan sangat mudah melintas di halaman depan atau beranda akun kita sebagai pengguna media sosial.

Kita dibuat merasakan tangis oleh kabar kematian seorang mahasiswi, ia mengakhiri hidup di samping makam sang ayah. Diketahui, perempuan 23 tahun itu terus ditekan dan diintimidasi untuk menggugurkan kandungannya. Kandungan itu ulah dari polisi bejat, si pelaku.

Mahasiswi pendidikan itu barangkali tak memiliki dukungan apapun, ia telah berusaha melaporkan kasus yang menimpanya. Namun, laporannya tidak digubris, justru ia mendapat ancaman. Padahal, ia seharusnya mendapat perlindungan dan rasa aman. Setelah kabar kepergiannya ramai di media, kepolisian baru bergerak memenuhi tuntutan publik.

Kasus itu seolah menjadi pertunjukkan relasi kuasa dan gambaran betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Hukum hadir bukan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, tetapi dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan dan menutupi keburukan.

Kita seakan hanya bisa mengandalkan kekuatan media, ruang publik, untuk mengerti satu sama lain dalam mencari dukungan. Sebelum itu, mahasiswi berjuang sendiri mencari keadilan tanpa dukungan apa pun. Tak heran jika kepercayaan pada penegakan hukum hilang.

Kondisi itulah yang menegaskan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, sebagai perwujudan demokrasi. Lebih lagi, hal itu merupakan amanah dari konstitusi yang mengatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Bagi negara demokrasi, pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum.

Pertama, disebutkannya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Kedua, negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.

Menurut A. Muhammad Asrun dalam studi Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum menyatakan bahwa dalam dua konsep yakni negara hukum dan demokrasi diintrodusir adanya perlindungan hak warga negara, karena perlindungan hak asasi adalah salah satu elemen dalam cita negara hukum dan perlindungan hak warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang merupakan unsur penting dalam konsep demokrasi.

Konsep negara hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya.

Dengan diberlakukannya hukum yang adil, diharapkan semua orang dalam negara tersebut tunduk pada hukum, sehingga setiap orang mempunyai kedudukan sama di mata hukum yang tidak memihak hanya pada kelompok dan membatasi kewenangan pemerintah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Namun, masalahnya sekarang adalah dalam praktik di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hukum yang semula diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib, ternyata dilanda krisis yang tak kalah hebatnya.

Konflik dan tindakan kekerasan kini marak terjadi di Indonesia. Setelah memasuki masa reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agendanya, malah terjebak ke dalam ironi.

Pertama, banyak laporan-laporan kasus kekerasan tetapi sangat minim sekali untuk ditindaklanjuti, bahkan harus menunggu sesuatu ramai di ruang publik terlebih dahulu. Kedua, secara konstitusional Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik.

Itu semua memberi kesimpulan bahwa peran hukum dalam reformasi masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang efektif.

Di antara pelanggaran hukum yang banyak terjadi, ada kalanya orang harus ditahan, tetapi kenyataanya tidak ditahan sebaliknya orang yang menurut kewajaran tidak perlu ditahan, tetapi kenyataannya ditahan.

Tidak jarang juga masyarakat tertahan lamanya nasib suatu perkara, apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, bahkan sering ditengarai adanya permainan untuk meneruskan atau menghentikan proses suatu perkara pidana dengan pembayaranan tertentu.

Bagi mereka yang memiliki kuasa dan akses, suatu kasus bisa disetir agar tidak diteruskan ke pengadilan dengan kesimpulan tidak cukup bukti dan karenanya dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

Akibatnya, hukum kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di masyarakat.

Bahkan orang yang mengadukan atau menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana, tidak jarang malah dijadikan tersangka dan diperas dengan sejumlah uang agar diproses lebih lanjut. Semua ini jelas merupakan pelanggaran atas UU yang mengatur tentang proses hukum dalam memperlakukan kasus-kasus pidana.

Akan tetapi mengapa penegakan hukum dirasakan tidak menunjukkan hasil? Memang tepat untuk memperbaiki kinerja hukum harus didahului dengan perombakan struktur politik agar ia menjadi demokratis, hal yang menjadi masalah sebenarnya adalah pelaksanaan dari perubahan tidak berjalan dengan tuntas.

Bahkan, terlihat sekali tidak ada usaha untuk membenahi penegakan hukum. Hal ini dibuktikan kerap kali kasus-kasus yang sama bermunculan.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sangat tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan pentingnya hukum juga terhadap para penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai peran yang dimiliki.

Bahan Bacaan

Desi, 2018. Penegakan Hukum Berkeadilan sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia’. Buletin Hukum & Keadilan Adalah Volume 2 (6d)

Muhammad Asrun, 2016. ‘Hak Asasi Dalam Kerangka Cita Negara Hukum’. Jurnal Cita Hukum Volume 4 (1)

Add Comment