Disabilitas dan Kemiskinan di Perkotaan

Ilustrasi disabilitas terbalut kemiskinan. PEXELS/Milan Rout

Dampak dari pembangunan pastilah kita ketahui akan meliputi banyak sekali elemen dalam suatu masyarakat tertentu. Hasil dari pembangunan dapat dinilai dari berbagai aspek dan tolak ukur. Tolak ukur sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Semua dampak akan dapat dianalisis oleh berbagai tolak ukur di atas.

Kesejahteraan masyarakat akibat dampak dari pembangunan adalah dampak sosial ekonomi yang jelas dirasakan oleh kita semua. Kesejahteraan masyarakat dianalisis oleh pengukuran dari pendekatan ekonomi yang menjelaskan hal ihwal pendapatan dari secara mikro keluarga hingga pendapatan suatu daerah.

Pendapatan tersebut berarti pendapatan perkapita yang didapatkan suatu daerah, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah (Todaro, 2003).

Kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu dialami suatu daerah tertentu. Permasalahan kemiskinan yang terjadi ini mengakar pada setiap tubuh kota yang ada. Akar yang tidak segera diselesaikan atau memang dibiarkan begitu saja. Mereka ada karena dampak pembangunan yang ada, yang selalu mendefinisikan diri ke arah yang katanya disebut ‘maju’.

Kebijakan pembangunan yang sudah jelas masuk dalam RPJP masih belum berjalan secara keseluruhan. Mereka yang berada pada garis ambang kemiskinan menderita karena pembangunan yang makin lama makin menekan kebawah. Pembangunan kota yang megah hanya berdiri untuk para kapitalis saja. Mereka yang miskin mati dengan sendirinya di dalam pembangunan kemegahan ini.

Dampak tersebut juga sangat dirasakan oleh kelompok difabel di dalam kota. Di tengah himpitan ekonomi yang terus bertambah setiap harinya dan peluang kerja yang memiliki logika terbalik dari pembangunan, yakni semakin banyak pembangunan yang dilakukan di dalam kehidupan sosial, masalah kesempatan kerja masihlah luas. Problem pembangunan yang sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri yang tidak kunjung diselesaikan.

Alih-alih mendapat pekerjaan banyak sekali individu dari kelompok disabilitas yang disingkirkan dari sistem yang ada. Kebijakan yang ada mengatur terkait disabilitas menjadi sebuah wacana belaka dari produk pembangunan.

Seperti kata pemerintah untuk menanggulangi permasalahan lapangan pekerjaan yang kecil kita harus aktif dan reaktif terhadap perubahan yang ada dengan memiliki jiwa kewirausahaan. Pemerintah meyakini bahwa kewirausahaan adalah salah satu cara untuk menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat.

Membangun kewirausahaan di kalangan masyarakat adalah sebuah solusi yang baik untuk dijalankan dan harus digalakan keberadaannya. Namun, semangat membangun kewirausahaan bukan suatu hal yang mudah bagi seorang difabel (Cooney, 2008).

Bukan hanya di dalam pemerintahan Indonesia saja permasalahan disabilitas menjadi isu yang utama, namun permasalahan ini menjadi tren global dengan posisi yang sama yakni penyandang disabilitas rentan mengalami eksklusi dalam pembangunan (Hastuti, dkk, 2020). Hal ini yang melatar belakangi berbagai permasalahan di dalam tubuh seorang difabel.

Pembangunan yang berjalan terus menerus ini apakah akan terus membiarkan banyak sekali manusia di dalamnya atau pembangunan seharusnya menjadi sebuah kunci kemajuan untuk semua manusia? Keinginan dari semua manusia tentang membangun adalah bagaimana dirinya berada diposisi yang tidak lagi terpuruk dan terus menempati posisi yang mereka harapkan.

Tingkat Kemiskinan Penyandang Difabel.

Kelompok difabel di Indonesia sendiri cenderung menempati posisi kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan posisi kesejahteraan dari kelompok sosial yang lainnya (Hastuti, dkk, 2020). Hal ini disebabkan oleh penghitungan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Penghitungan tersebut tidak meliputi pengeluaran yang harus dilakukan oleh penyandang difabel karena, penyandang difabel sendiri memiliki pengeluaran yang berbeda dengan kelompok non difabel. Dari penghitungan tersebut diterapkan pada kelompok difabel yang akhirnya menyebabkan posisi dari kelompok difabel terlalu rendah dari kelompok non difabel.

Penghitungan yang belum kunjung diubah tentang penghitungan kemiskinan ini adalah salah satu yang menjelaskan posisi kelompok difabel yang berada di bawah. Kondisi sebenarnya bukan sekadar penghitungan yang masih belum menghitung pengeluaran dari seorang penyandang difabel tetapi bagaimana kondisi sebenarnya dari penyandang disabilitas menempati kehidupan yang miskin.

Di tengah pengeluaran yang lebih dari kelompok non difabel, kehidupan mereka juga dipersulit oleh banyak sekali hal diluar dirinya karena kesulitan mencari pekerjaan. Posisi mereka yang ada di bawah akan teduh menuju bawah karena kondisi mereka yang ditekan kebawah oleh sistem yang berjalan.

Selanjutnya untuk melihat tingkat kesejahteraan dari penyandang difabel adalah dengan cara melihat sebaran penduduk berdasarkan kuintil pendapatan mereka (Hastuti, dkk, 2020). Hal ini dilihat dari data sebaran kuintil terendah atau dapat dikatakan kelompok miskin menempati posisi lebih banyak dari non difabel.

Dalam kuintil tertinggi kelompok difabel menempati posisi lebih sedikit dari kelompok non difabel. Hal ini jelas menjelaskan proporsi penyandang difabel miskin lebih banyak dari pada kelompok difabel yang kaya.

Selain kita dapat melihat dari cara di atas, kita dapat melihat fakta di dalam kehidupan kita bahwa kelompok penyandang difabel perempuan memiliki posisi yang lebih mengenaskan. Mereka menempati posisi lebih rendah dari kelompok difabel laki-laki dan lebih kecil dari nondifabel.

Sangat miris kenyataan yang dialami oleh penyandang difabel perempuan, selain mereka menempati posisi yang paling rendah mereka juga terdeprivasi keberadaanya. Mereka tidak dapat mengembangkan diri mereka karena kondisi sosial yang memaksa mereka untuk tidak berkembang.

Akses Lapangan Pekerjaan Penyandang Disabilitas

Seperti sudah dijelaskan di atas ketika berbicara terkait kesejahteraan dari suatu kelompok sosial, hal tersebut tidak terlepas pada peluang kerja yang mereka dapatkan. Dalam hal ini berarti akses terhadap pekerjaan menjadi alasan utama tingkat kesejahteraan mereka.

Penyandang difabel usia produktif yang seharusnya bekerja, mereka tidak mendapatkannya. Sedikit dari banyaknya penyandang yang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja pada sektor-sektor ekonomi yang ada (Susenas, 2018). Hal tersebut dapat dijelaskan dari tingkat partisipasi mereka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang difabel yang berkisar 31,63% saja (Susenas, 2018).

Berbeda dengan kelompok non difabel yang terpaut begitu jauh dengan penyandang difabel yakni antara 70%. Selisih yang sangat jauh antara kelompok difabel dengan kelompok non difabel (Susenas, 2018). Meskipun angka penduduk angkatan kerja yang menganggur kelompok difabel menempati posisi yang tidak terpaut jauh dengan kelompok nondifabel yakni 4,15% untuk difabel dan 4,91% untuk non difabel.

Jelas poin utama bukan pada angkatan kerja yang menganggur, namun bagaimana partisipasi mereka terhadap pekerjaan tersebut. Kondisi yang terjadi faktanya banyak perusahaan yang masih belum menyediakan fasilitas untuk penyandang difabel untuk bisa bekerja dan menghambat mereka terhadap serapan perusahaan untuk kelompok difabel.

Fakta yang menyedihkan pada akses lapangan pekerjaan baik penyandang difabel dan non difabel tidak jauh beda. Ketimpangan gender dalam akses serapan pekerjaan memang terjadi di dalam lingkungan sosial kita semua. Hal ini dapat kita lihat dengan angkatan kerja yang mayoritas laki-laki ketimbang perempuan.

Struktur pemikiran yang menghantarkan anggapan bahwa laki-laki yang superior dan perempuan yang imperior menyerbak pada semua bidang yang ada, Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya dibandingkan dengan laki-laki. Mereka diposisikan pada posisi cadangan dan kelompok yang ada ‘setelah laki-laki’.

Bisa kita lanjutkan logika berpikir kita dengan kondisi ketimpangan gender yang dialami perempuan pada perempuan difabel. Mereka yang sudah tidak berdaya karena difabel di kehidupan sosial ini. Mereka juga menjadi korban ketimpangan gender yang menekan mereka lebih bawah lagi. Perempuan difabel adalah kaum marjinal yang paling marjinal yang dihasilkan oleh pembangunan kemegahan kota.

Perbedaan Status Pekerjaan antara Difabel dan Non Difabel

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kelompok difabel sangat sulit untuk dapat menikmati dunia ini dengan maksimal. Bukan karena mereka tidak mampu secara personal, namun kondisi yang memaksa mereka tidak dapat merasakan seperti kelompok non difabel.

Pekerja difabel memiliki banyak sekali perbedaan yang disebabkan oleh struktur. Para pekerja difabel seringkali hanya tersebut pada sektor pekerjaan jasa dan memiliki pendidikan rendah.

Ada sekitar 44% pekerja difabel yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak tamat SD. ada sekitar 82% pekerja difabel yang hanya memiliki pendidikan setingkat SMP kebawah. Sedangkan pekerja non difabel yang hanya memiliki ijazah SMP ke bawah sekitar 61%.

Perbedaan yang sangat terlihat juga dapat ditemui pada status pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kelompok difabel adalah membuka usaha mereka sendiri. Pekerjaan ini dilakukan lebih dari separuh penyandang disabilitas yang menunjukan angka 57,07% (Susenas, 2018).

Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang selanjutnya adalah pekerjaan sebagai pegawai atau buruh tetap dan dibayar hanya menunjukan angka 22,25%.

Sebaran pada pekerja nondifabel berkebalikan dengan sebaran kelompok difabel. Proporsi status pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok non difabel adalah 42,67% untuk pekerja formal dan 34,52% untuk pekerja yang membuka usahanya sendiri (Susenas, 2018).

Hal di atas terjadi karena mereka kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan yang ada pada sektor formal. Dalam persaingan dengan kelompok nondifabel mereka memang memiliki porsi yang dapat bersaing, namun belum tentu mereka akan lolos dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Kandidat difabel akan tersingkir karena mereka dibebani stigma yang kuat yang masih berkeliaran di dalam masyarakat tentang kemampuan kerja mereka.

Mereka yang berkesulitan untuk dapat mengakses pekerjaan yang ada akhirnya membuat mereka terjun membuka usaha mereka sendiri. Mereka seperti tidak diberikan pilihan untuk dapat memperoleh pekerjaan mereka.

Karena kondisi sosial yang tidak menguntungkan kepada mereka dan tuntutan untuk dapat bertahan hidup akhirnya banyak dari penyandang disabilitas untuk membuka usahanya sendiri.

Mereka juga tidak hanya dibebankan oleh banyak hal terkait lapangan pekerjaan yang tidak menyerap tenaga mereka namun permasalahan keterampilan dan pendanaan juga menjadi permasalah mereka saat berwirausaha. Keberadaan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan tidak rutin dilakukan dan sosialisasi kegiatan yang sangat minim adanya (Simanjorang, 2014).

Banyak sekali permasalahan yang menjadi faktor mereka tidak bisa berkembang. Mereka terdeprivasi oleh sistem yang dibangun. Mereka menjadi korban dari apa yang ada di dalam kota. Kota yang seharusnya menjadi rumah dan menjadi tempat hidup mereka akhirnya menyulitkan hidup mereka.

Saya yakin banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan elemen yang lainnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan termasuk kemiskinan pada kelompok difabel. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan sudah seharusnya melihat dari kebutuhan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat bukan hanya pertunjukan mengasihani orang miskin semata.

Bahan Bacaan

Cooney, T. 2008. “Entrepreneurs with Disabilities: Profile of a Forgotten Minority.” Irish Business Journal 119-129.

Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rexanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Jakarta: The Semeru Research Institute.

Simanjorang, Febrina Odelia M. 2014. “Efektivitas Program Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat Tuna Rungu Wicara di UPT Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia Pematang Siantar.” Jurnal Universitas Sumatera Utara (’ Jurnal Universitas Sumatera Utara) 1-16.

Badan Pusat Statistik. 2020. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta: BPS.

Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

 

Add Comment