Demokrasi Desa, Makna dan Arena yang Sesungguhnya

Sarasehan Penguatan Budaya dan Ekonomi di Sanggar Budaya Sekar Jagad, Polokarto. PEMKAB SUKOHARJO

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dapat menjadi peluang bagi wujudnya kemandirian desa.

Undang-undang tersebut seakan memberikan angin segar, menjadikan desa pelaku pembangunan negara, tidak lagi sebagai objek pembangunan.

Setelah itu, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana demokrasi modern bisa berkolaborasi dengan nilai-nilai lokal yang dimiliki desa?

Hubungan antara demokrasi dengan pembangunan memang selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Sebab, nilai-nilai demokrasi menjadi syarat utama dalam penguatan pembangunan modern.

Apakah nilai-nilai demokrasi memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pembangunan? Apakah demokrasi dapat menunjang proses pembangunan sebuah negara, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal?

Dalam konteks politik negara yang begitu luas, gambaran proses dan praktik politik demokrasi menjadi sangat dinamis. Akan tetapi, dinamika itu tidak bisa dinikmati lapisan paling bawah, dalam sistem masyarakat desa.

Sedikit banyak, sepanjang sejarah berdirinya NKRI, sistem demokrasi desa sering kali terkebiri oleh kebijakan pusat yang menggunakan pendekatan top down dalam pembangunannya. Desa menjadi subordinat dari pembangunan negara. Desa kehilangan identitasnya, karena adanya penyeragaman karakter desa.

Akibat dari model kebijakan itu, desa malah teralienasi dari tujuan pembangunan alih-alih menikmati pembangunan. Padahal, desa adalah permulaan dari sebuah negara. Desa sudah ada sebelum negara terbentuk.

Dalam tatanan idealnya, maka negaralah yang harus menghormati dan mengakui keberadaan desa, bukan sebaliknya. Desa dalam entitas sistem sosial politiknya sudah memiliki seperangkat sistem beserta nilai-nilai yang terkandung, tentu untuk mengatur kehidupan dan kemakmuran warga desanya.

Entitas desa juga telah mengalami banyak perubahan dalam setiap perjalanannya. Perubahan itu terjadi oleh pengaruh banyak faktor. Mulai dari faktor politik, demokrasi, ekonomi, pembangunan, pertanian, sumber daya manusia, geografis, dan iklim.

Dari segi politik, masyarakat telah banyak mengalami perubahan perilaku berdesa, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaan sistem sosial masyarakat desa.

Warga masyarakat desa semakin sadar bahwa kekuasaan tidak bersifat teologis, melainkan bersifat sosiologis, sehingga diperlukan ruang partisipasi, sistem pengawasan, sistem kontrol, dan budaya kritis.

Dampaknya dari keadaan ini, telah membentuk suatu desain demokrasi yang substantif. Nilai-nilai perilaku demokrasi akan mengacu kepada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas dan identitas desa.

Antlov (2004) dalam studi Keterlibatan Masyarakat dalam Pembaruan Pemerintah Daerah di Indonesia berpandangan bahwa desain demokrasi elektoral pada level nasional hanya melibatkan warga negara untuk ikut dalam agenda politik lima tahunan, maka mustahil akan menciptakan partisipasi dan menghadirkan demokrasi yang bermakna.

Model demokrasi seperti itu hanya akan membuat kaum birokrat dan teknokrat terus mempertahankan kekuasaan mereka dalam rentang antar pemilu.

Model demokrasi minimal hanya menghasilkan reformasi politik dangkal dan membuat perilaku korupsi berjalan terus, sistem peradilan yang tidak berubah, dan masyarakat akan tetap apatis serta tidak percaya pada negara.

Berpijak dari hal tersebut, Antlov, mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk melakukan tindakan yang memungkinkan suara baru didengar dan memberikan rakyat kekuatan untuk terlibat dalam mengurus komunitas mereka sendiri.

Oleh sebab itu maka perlu ada penguatan demokrasi lokal yang berskala desa. Dulu desa adalah objek sentralisasi, intervensi, depolitisasi, kooptasi, dan instruksi dari atas. Sekarang desa harus menjadi arena demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat.

Di setiap desa, gerakan politik partisipatoris harus diwujudkan kembali. Model demokrasi ini akan menjadi desain praktis untuk membuat alternatif bagi demokrasi elektoral yang gagal di tingkat atas desa.

Selama ini, desain demokrasi merujuk pada desain demokrasi perkotaan. Sistem demokrasi kita selama ini cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat pedesaan yang memiliki konstituen terbesar bagi demokrasi.

Demokrasi perkotaan cenderung terkonsentrasi pada kepentingan kelas menengah yang secara kultural dan sosiologi berbeda dengan kepentingan kelas masyarakat pedesaan.

Jika negara ingin menjalankan demokrasi secara menyeluruh, pelaksanaan demokrasi tingkat desa merupakan syarat paling fundamental. UU Desa telah cukup memberi ruang untuk mendemokrasikan desa yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal.

Undang-undang desa berusaha untuk menggerakkan demokrasi sesuai dengan kekhasan yang dimiliki desa. Undang-undang desa mencoba untuk menangkap adanya jarak antara demokrasi dengan sistem sosial tradisional desa.

Desa merupakan suatu kesatuan kewilayahan yang di dalamnya melekat atau terikat dengan tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan desa. Demokrasi dipraktikkan dikembangkan dalam bingkai semangat pengakuan terhadap berbagai keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Pengakuan terhadap hal asal-usul desa dan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus dirinya sendiri.

Meskipun menurut Sutoro Eko, dkk. (2014) dalam buku Desa Membangun Indonesia, dua asas tersebut berpeluang untuk memunculkan kembali watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam konteks itulah, demokrasi yang berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan.

Demokrasi berbasis kearifan lokal dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat desa dalam rangka melawan feodalisme dan elitisme serta mengelola kekuasaan desanya. Melalui demokrasi, diharapkan muncul kesadaran dalam masyarakat terkait posisinya sebagai pemilik kekuasaan dan sumber kehidupan desa.

Pembangunan Demokrasi Desa

Cara pandang negara terhadap desa selama bertahun-tahun yang hanya sekadar objek semata, telah membuat desa terlampau bergantung pada negara. Idealnya, desalah yang harus menyanggah negara.

Label bahwa orang kota dengan pengetahuannya lebih maju dari orang desa, membuat desa hanya menjadi objek pembangunan kota, kota mendesain desa sebagaimana konsepsi mereka tentang desa.

Kesadaran inilah yang menggerakkan modernisasi desa. Pada modernisasi, ditandai dengan pergeseran corak produksi atau tumpuan ekonomi masyarakat, dari agraris pertanian ke industri atau jasa.

Asas yang terkandung di UU Desa dapat dipandang sebagai sebuah teladan dari negara kepada desa, di mana desa juga harus menerapkan asas pengakuan hak dan penetapan kewenangan. Membaharukan desa berarti memperkuat institusi (formal dan informal) di desa untuk mencapai apa yang disebut desa inklusif.

Implementasi UU Desa tidak hanya berkutat pada hubungan pemerintah dan desa, tetapi diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak warga negara, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan akumulasi aspirasi seluruh elemen yang ada di desa yang diwadahi melalui Musyawarah Desa (Musdes). Komitmen kesejahteraan harus dimiliki desa sebagai pengemban amanat konstitusi.

Tingginya komitmen kesejahteraan menjadi salah satu indikasi dari kualitas demokrasi dan inklusivitas dalam proses deliberasi kebijakan di desa. Strategi pembangunan desa mesti dirancang untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan yang semakin pelik.

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama yang wajib dipenuhi. Isu lingkungan dan pemberdayaan kelompok marjinal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan inklusif.

UU Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat warga.

Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.

Musdes dapat merepresentasikan desa sebagai apa yang disebut komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Jika dihadapkan pada teori demokrasi, Musdes mempunyai makna sebagai wadah demokrasi asosiatif.

Artinya, seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Mereka mampu membangun aksi kolektif untuk kepentingan desa.

Kedua, Musdes juga dapat menjadi tempat untuk bertukar informasi, komunikasi, diskusi, atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. Ketiga, Musdes membentengi desa dari intervensi negara, modal, atau pihak lain yang merugikan desa, ini lah fungsi demokrasi protektif Musdes.

Kehadiran sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga juga dapat menjadi wadah yang representatif untuk mengawal perhatian mereka pada isu-isu publik.

Kehadiran organisasi warga di ranah desa tentu merupakan lompatan baru. Sesama warga bisa melakukan pembelajaran, deliberasi, dan membangun kesadaran kolektif, maupun secara mandiri memberikan pelayanan pada warga.

Warga juga dapat melakukan komunikasi dua arah serta memberikan tanggapan dengan pemimpin desa, memainkan politik dalam musyawarah, menuntut pelayanan publik lebih baik, juga mendesak alokasi dana untuk berbagai kepentingan.

Organisasi yang ada di desa mampu mewadahi partisipasi warga untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Spirit kewargaan sebagai jantung demokrasi hadir dan dihadirkan dalam organisasi warga atau masyarakat sipil di ranah desa.

Pengakuan terhadap desa melalui UU Desa, menyuguhkan kans bagi desa untuk mengamalkan kembali kearifan lokal yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Semangat yang diusung adalah kemandirian dan kesejahteraan melalui demokrasi desa.

UU tersebut menjadikan desa sebagai arena demokrasi yang sesungguhnya. Desa bisa mengombinasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan praktik demokrasi modern.

Bahan Bacaan

Antlöv, Hans (2004). ‘Civic Engagement in Local Government Renewal in Indonesia’, in Hans Antlov, et.al (2004)

Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., & Handayani, S. (2014). ‘Desa Membangun Indonesia’. FPPD. Yogyakarta.

Umamur, Dekki (2021). ‘Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal’. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9 (1). Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Add Comment