Wujudkan Jaminan Kota Bagi Penyandang Disabilitas

Kelompok difabel masih menjadi kelompok yang sebenarnya harus dengan nyata diberikan haknya di dalam kehidupan sosial ini. KEMENKUMHAM

Ketika berbicara tentang disabilitas atau difabel, kita pasti melihat sisi kekurangan mereka semua, entah dari pikiran kita yang menganggap mereka kurang atau memang secara kita tidak langsung kita dipaksa untuk berpikir seperti itu oleh sistem yang ada.

Kenyataan yang ada selaras dengan masih banyaknya sistem di dalam kota yang membatasi ruang gerak dari penyandang difabel.

Mungkin kita ingat aturan pada sistem pendidikan tinggi tentan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 dahulu menyebutkan bahwa syarat dapat masuk SNMPTN adalah tidak tunanetra, tidak tunarungu, buta warna, atau tuna wicara.

Peraturan ini jelas membatasi mereka dalam melanjutkan pendidikan mereka semua. Indonesia pernah ada di fase seperti di atas pada tahun tersebut. Walaupun sekarang mereka sudah boleh mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sama seperti yang lainnya, apakah pada bidang yang lain mereka dapat dengan leluasa untuk sama dengan lainnya?

Kenyataan yang pernah terjadi pada penyandang difabel di Indonesia seharusnya tidak lah terjadi dikarenakan penyandang difabel sebenarnya sudah dijamin keberadaanya oleh undang-undang dasar. UUD Dasar 1945 sangat jelas menjamin seluruh anggota masyarakat Indonesia termasuk penyandang difabel.

Sangat jelas dalam UUD 1945 Pasal 28 khususnya pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama satu dengan yang lainnya agar dapat tercapai persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Ini menjelaskan bahwa kaum difabel haruslah mendapat kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbangsa dan bernegara.

Selain Undang-undang Dasar juga sebenarnya Indonesia memiliki produk kebijakan yang melindungi hak dari penyandang disabilitas yaitu UU No 19 tahun 2001 yang dengan tegas mengatur terkait hak para penyandang difabel.

Undang-undang tersebut dengan tegas mengatur terkait semua hak dari penyandang difabel dari hak untuk terbebas dari penyiksaan, terbebas dari eksploitasi, terbebas dari perlakuan yang semena-mena, dan perlakuan yang kejam dan tidak memanusiakan manusia. Semua hak dari penyandang difabel secara jelas diatur oleh undang-undang tersebut.

Undang-undang yang mengatur tersebut namun masih belum berjalan dengan penuh. Masih banyak penyandang difabel yang mendapatkan diskriminasi hingga stereotip yang buruk pada kelompok difabel. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai pihak yang ada.

Mereka selalu kesulitan untuk hidup di dalam sistem sosial yang ada. Mereka kesulitan mengakses fasilitas publik. Kelompok difabel masih menjadi kelompok yang sebenarnya harus dengan nyata diberikan haknya di dalam kehidupan sosial ini.

Hak dari penyandang difabel juga sudah harus diatur oleh pemerintah kita karena pada tahun 2011 lalu, Indonesia meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities yang dituangkan pada Undang-undang No. 19 Tahun 2011. Indonesia meratifikasi tersebut dan setuju bahwa kelompok difabel harus menjadi subjek yang diperhatikan juga dalam pembangunan Indonesia di kemudian hari.

Kelompok difabel menjadi pertimbangan arah gerak pembangunan yang ada di Indonesia dengan tanpa terkecuali. Ini menjadi sudah menjadi tanggung jawab bahkan sebelum Indonesia meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities. Indonesia harus dengan sepenuh hati memperhatikan warga negara mereka tanpa terkecuali.

Hak dari penyandang difabel juga adalah dapat diperlakukan sama dengan yang lainnya, mereka memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dari semua orang bahkan semua sistem yang ada di dalam masyarakat tentang integritas mereka baik mental atau fisik mereka.

Mereka sudah seharusnya mendapatkan kesamaan tersebut mengingat mereka juga manusia sama seperti kelompok yang lainnya dan mereka juga warga negara Indonesia. Undang-undang terkait disabilitas yang telah dijelaskan di muka menjadi sebuah payung hukum yang melindungi mereka dari segala macam tindak pelanggaran hak kepada mereka.

Undang-undang tersebut adalah jaminan bagi kelompok difabel agar mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk ketidaksetaraan, kekerasan, dan diskriminasi. Hal ini sudah jelas menjadi tanggung jawab bersama khususnya tanggung jawab pemegang kekuasaan untuk dapat melindungi hak mereka (Jones, dkk, 2011).

Setelah banyak jaminan di atas sana, untuk dapat benar-benar menjamin dipenuhinya hak dari kelompok difabel, pemerintah sendiri membuat kebijakan yang selanjutnya yakni Undang-undang No. 8 tahun 2016 yang di dalamnya mengatur terkait bagaimana seharusnya kelangsungan kelompok difabel dapat hidup (Dewi, 2018).

Pemerintah merumuskan bagaimana cara supaya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan perumusan Delapan Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur hak dari penyandang difabel.

Pertama, dalam rancangan tersebut mengatur tentang penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang difabel di dalam proses peradilan, pemenuhan hak difabel dalam rehabilitasi sosial, pemenuhan dalam layanan rehabilitasi dan habilitasi, pelayanan publik, perlindungan dari aksesibilitas, perlindungan dari bencana alam, dan perlindungan mereka dalam lingkungan ketenagakerjaan.

Banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kelompok difabel. Namun, apakah perlindungan tersebut dapat dan secara umum melindungi dan menjamin keberadaan kelompok difabel? sebenarnya bisa kita jabarkan dengan beberapa bidang yang secara langsung dirasakan oleh kelompok difabel seperti, bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang difabel.

Kerja dan Peluang Kerja bagi Penyandang Difabel

Berbicara tentang pekerjaan, setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Majunya zaman mengakibatkan bervariasinya bentuk pekerjaan yang ada. Namun, bentuk pekerjaan yang beragam itu masih menjadi hal yang sama saja bagi penyandang disabilitas.

Sangat ironis sekali dari banyaknya penyandang disabilitas, tidak semua dari penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang layak bahkan tidak mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan dan tergolong pada kelompok miskin kota. Ada lebih dari jutaan penyandang disabilitas yang tidak dapat bekerja.

Hal tersebut sangat membingungkan, kenyataannya ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana mereka harus bekerja, seperti pada pasal 53 ayat 1 Undang-undang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara harus dan wajib mempekerjakan minimal dua persen untuk kelompok difabel.

Banyak badan usaha milik negara yang beroperasi sekarang ini, tetapi apakah ketentuan tersebut terealisasi dengan penuh? tentu saja masih harus digalakkan.

Selanjutnya pada ayat berikutnya yakni ayat 2 UU Disabilitas menyebutkan bahwa perusahaan milik swasta mewajibkan minimal menyerap satu persen tenaga kerja difabel dari seluruh jumlah pekerjaannya. Kebijakan ini ada untuk memperjuangkan hak dari penyandang difabel. Namun, masih banyak hambatan dan tidak terpenuhinya hak mendapat pekerjaan dari penyandang difabel.

Faktor yang menyebabkan penyandang difabel tidak dapat pekerjaan sebenarnya ada banyak sekali, diantaranya adalah kurangnya informasi yang dimiliki perusahaan terkait kelompok difabel, mereka tidak mengerti dan memahami bagaimana perusahaan dapat merekrut tenaga kerja difabel dan mereka yang memiliki keterampilan yang pas untuk perusahaan (Haveman dan Wolfe, 2000).

Hal ini masih banyak menjadi alasan perusahaan kenapa tidak dapat menerima penyandang difabel di dalam perusahaan, padahal International Labour Office menyebutkan bahwa jika perusahaan tidak memperhatikan serapan penyandang difabel, negara akan kehilangan 3-7 persen PDB (ILO, 2009). Namun, masih banyak perusahaan yang masih mengabaikan hal tersebut.

Pendidikan bagi Penyandang Difabel

Perlindungan untuk kaum difabel sudah ada tetapi belum terlaksana, kenyataan yang memang terjadi saat ini. Hal tersebut sering terjadi di dalam bidang pendidikan Indonesia. Masyarakat sebenarnya sudah banyak yang mengerti dan terbuka terhadap kelompok difabel, tetapi banyak juga yang masih belum.

Seperti pembuka artikel ini Indonesia pernah ada di tahap membedakan dalam seleksi masuk ke lembaga pendidikan. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ada 36 persen lebih yang bersekolah, 41 persen lebih kelompok difabel putus sekolah, dan 21 persen lebih mereka belum pernah bersekolah sama sekali.

Kelompok difabel sebenarnya dilindungi oleh Pasal 10 Undang-undang No. 18 tahun 2016 terkait pendidikan mereka melalui pendidikan inklusi. Selanjutnya pada Undang-undang No. 18 tahun 2016, mengatakan bahwa penyandang disabilitas harus difasilitasi dan diberikan aksesibilitas terhadap pendidikan oleh pemerintah daerah mereka melalui banyak jalur, berbagai jenis, dan berbagai tingkatan entah tingkat paling dasar maupun menengah.

Pendidikan seharusnya diperuntukkan kepada semua warga negara Indonesia, tapi kenyataannya tidak demikian terjadi karena di dalam masyarakat sendiri posisi kelompok difabel masih dianggap rendah, dan sistem pendidikan di daerah masih belum mumpuni dan mau menerima mereka sebagai seseorang yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan mereka.

Penyandang difabel juga kerap dibedakan dalam sistem pendidikan dengan adanya sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB adalah sekolah yang dikhususkan untuk mereka yang menyandang difabel. Mereka dibedakan oleh sistem sekolah yang mana ini disadari pemerintah dan mulai mengganti menjadi pendidikan inklusi dengan peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2003.

Pasal 15 dan Pasal 32 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan khusus diselenggarakan secara inklusi di dalam sekolah dasar atau sekolah menengah. Hal ini menjadi suatu hal yang baru yang mana memposisikan penyandang difabel di tempat yang sama dengan kelompok lainnya tidak lagi ditempatkan terpisah di SLB.

Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik penyandang difabel agar mereka merasakan sekolah yang sama seperti mereka yang bersekolah. Mereka diajar di dalam kelas reguler dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman sebaya mereka sehingga mereka tidak terasing dari umur, dan lingkungannya.

Namun, kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyediakan sekolah inklusi di daerahnya. Ataupun ada masih banyak dari kaum difabel yang masih ketakutan karena stigma yang masih dan berjalan di dalam masyarakat.

Difabel dan Kesehatan Mereka

Jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah diberikan untuk semua warga negara Indonesia berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, Ketentuan Undang-undang terkait BPJS masih belum khusus mengatur terkait penyandang disabilitas (Rahmi, dkk, 2018). Hak dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan kesehatan diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2006.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang difabel memiliki hak dalam memperoleh kesejahteraan sosial yang meliputi hak perlindungan sosial, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan rehabilitasi sosial. Mereka juga diatur dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang dicetuskan oleh pemerintah.

Pasalnya, pemerintah saat ini tidak memiliki data jumlah penduduk penyandang difabel yang tepat dan akurat. Dampak dari semua itu adalah akan tidak tersalurkannya dengan baik peraturan pemerintah terkait pemerataan jaminan kesehatan pada kaum difabel. Mereka yang membutuhkan bantuan tidak dapat disalurkan bantuannya karena masalah data yang belum pasti.

Selanjutnya bukan hanya perihal data penyandang difabel saja, namun dari aksesibilitas mereka juga terbatasi. Fasilitas publik yang seharusnya mereka dapatkan masih minim adanya. Mereka masih banyak kesulitan mengakses itu.

Dalam hal ini fasilitas kesehatan yang ramah difabel masih sedikit adanya dan sudah seharusnya pemerintah dapat menciptakan dan memberikan akses pada mereka sebagai Langkah pemenuhan hak kelompok difabel.

Terlihat sudah banyak sekali produk kebijakan ataupun pembangunan yang diperuntukkan untuk kelompok difabel di Indonesia, Namun, kenyataannya tidak secara pasti dapat memenuhi hak penyandang difabel.

Di sini bukan hanya pemerintah yang berperan untuk menciptakan kesetaraan hak yang didapat oleh kelompok difabel, sudah seharusnya swasta, dan kita semua selaku warga negara Indonesia sadar dan mulai bergerak untuk dapat memanusiakan manusia lain. Salah satunya adalah dengan menegakkan hak dari penyandang difabel.

Bahan Bacaan

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. 2018. “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.” Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 50-62.

Mutia Rahmi, Nurliana Cipta Apsari, Ishartono. 2018. “Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.” Jurnal Pekerjaan Sosial 183-189.

Office, International Labour. 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work. Employment Sector Employment Working Paper No. 43, Geneva: International Labour Office.

Jones, C. Miller, D. Pickernell, G. Packham. 2011. “The Role of Education, Training and Skills Development in Social Inclusion.” Education + Training 638-665.

Robert Haveman, Barbara Wolfe. 2000. “The Economics if Disability and Disability Policy.” In Handbook of Health Economics, by J.P. Newhouse A.J. Culyer, 996-1030. Amsterdam: Elsevier Science.

Add Comment