Politik Uang, Penggerus Demokrasi Berkonsekuensi Panjang

Laporan tentang isu politik uang kerap kali tidak ditindaklanjuti. ANTARA

Pemilihan kepala desa merupakan suatu ajang yang digunakan untuk menyeleksi calon Kepala Desa yang akan memimpin suatu desa dalam jenjang waktu tertentu. Bagi masyarakat, pilkades juga merupakan pesta demokrasi yang mampu menaikkan suhu politik, sebab perebutan kekuasaan tampak jelas ditandai perang dingin di antarkubu pendukung.

Namun sayangnya, kita masih kerap menjumpai kecurangan dalam kontestasi politik itu, salah satunya adalah praktik politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kontestasi politik yang sehat masih belum melekat di dalam tubuh masyarakat kita.

Padahal, pemilik hak pilih pada pemilihan desa semestinya berbeda dengan pemilik hak pilih pada pemilu lain. Idealnya, dalam lingkup wilayah desa, masyarakat desa mampu memiliki ikatan yang kuat sehingga mengenal calon kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik.

Dengan mengenal calon kepala desa, mereka mampu menentukan pilihan tanpa menerima politik uang.

Lebih ironis lagi, politik uang kini tidak mengalami penurunan, justru semakin bertambah. Calon kepala desa masih melakukan praktik ini sebagai upaya memengaruhi pilihan dari pemilih.

Calon kepala desa meyakini kalau politik uang masih dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi politik, alih-alih menggunakan cara lain tanpa melanggar aturan pemilu. Hal ini diperparah dengan belum adanya keputusan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Ketiadaan sanksi politik uang ini dapat memberi celah bagi calon kepala desa. Bahkan saat ini, kita dapat mudah menemukan praktik politik uang yang dilakukan dengan bentuk yang semakin beragam.

Sebagai contoh, calon kepala desa melakukan perubahan bentuk politik uang dengan memberi barang kepada pemilik hak suara. Pemberian yang dilakukan bisa berupa sembako hingga pakaian, kendati demikian pemberian sejumlah uang juga tetap dilakukan.

Politik uang dalam setiap pemilihan umum dianggap merupakan suatu hal yang wajar dan umum terjadi. Pilkades dan politik uang ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jika kita menengok politik uang yang terjadi pun, kerap kali tidak diproses secara hukum.

Laporan yang dilayangkan seolah bukan menjadi suatu hal penting. Padahal, praktik itu turut menjadi pengaruh bagaimana kelangsungan desa di mana praktik dilakukan. Masyarakat juga menerima bahkan merasa diuntungkan dengan hal tersebut, warga menerima pemberian dari setiap calon kepala desa.

Motif Politik Uang

Jika kita menganalisisnya dengan menggunakan teori rasionalitas atau tindakan rasional Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku, pemilih dalam pilkades menggunakan caranya sendiri untuk memilih kepala desa tanpa memepertimbangkan jumlah uang yang diterima pemilih.

Lantaran setiap calon kepala desa memang memberikan kepada masyarakat yang memilihnya berbeda-beda. Semua calon memberikan dalam bentuk dan dengan cara yang berbeda.

Menengok teori yang dikemukakan oleh Weber, tentang empat tindakan sosial yang memiliki keterikatan dengan motif seseorang dalam bertindak, maka pemilih akan menggunakan hak suaranya secara rasional tanpa mengutamakan politik uang yang diterima. Ada dua tindakan sosial yang bisa ditemukan.

Pertama, tindakan tradisional yaitu tradisi yang sudah ada sejak sebelumnya, bahwa apabila seseorang untuk datang ke TPU membutuhkan uang saku. Oleh karena itu, bakal calon menggunakan cara tersebut untuk menarik hati masyarakat.

Kedua, tindakan rasional instrumental di mana masyarakat dalam memilih calon Kepala Desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing calon kesehariannya.

Secara keseluruhan, tindakan tradisional, pertama adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan suatu kebiasaan yang terjadi setiap kali akan dilaksanakan pemilu. Suatu kebiasaan tersebut diwarisi dari setiap kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa setempat terdahulu.

Oleh karena itu, kebiasaan tersebut diwarisi kepada bakal calon selanjutnya, maka masyarakat demikian juga mewarisi kebiasaan dimana dalam setiap diadakannya pemilu menerima uang atau suatu bentuk barang yang dianggap uang sangu untuk datang dan memberikan suaranya.

Sementara yang tindakan kedua, merupakan tindakan afektif dengan berdasarkan emosional yang dimiliki seseorang dalam bertindak. Sikap tersebut memberikan pengaruh pada cara bersikap seseorang dalam pengambilan suatu keputusan.

Sama halnya dengan masyarakat yang menjadi salah satu pelaku suatu tradisi akibat kebiasaan yang terjadi. Pemahaman masyarakat tentang politik uang bahwa suatu hal yang biasa terjadi.

Ketiga, bahwa rasionalitas instrumental berkaitan dengan kesadaran terkait suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan rasional. Oleh karena itu, tradisi yang muncul akibat adanya kebiasaan dapat berjalan dan berkembang hingga saat ini.

Konsekuensi Politik Uang

Politik uang merupakan hal yang erat dengan kontestasi politik mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, untuk menekan politik uang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan keamanan. Warga perlu dijelaskan mengenai konsekuensi praktik politik uang.

Konsekuensi ini datangnya bukan hanya dalam jangka pendek saja, sesederhana seperti ketika memberikan uang dalam satu waktu. Konsekuensi ini akan berdampak pada jangka panjang seperti melakukan tindakan korupsi dana desa atau dana lainnya.

Kepala desa yang terpilih dengan menggunakan politik uang, bisa saja mencari dana pengganti ongkos yang dikeluarkan ketika mencalonkan diri. Lebih bahaya lagi jika pengerukan dana itu sangat mengorbankan kepentingan desa, seperti pengeluaran izin usaha, bangunan, pemanfaatan lahan desa, pemasukan dari pajak dan pendapatan lainnya.

Terlebih jika suatu desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar dan menggiurkan. Jika kepala desa yang terpilih tak memiliki kedekatan terhadap warga, bukan tidak mungkin kepala desa tersebut alpa terhadap kepentingan warga desa.

Tidak dimungkiri uang merupakan alat tukar yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi dalam hal demokrasi maka diperlukan wawasan dan kesadaran. Penyadaran pada setiap sendi masyarakat mengenai politik uang ini harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak dan media yang ada.

Pihak yang paling berpengaruh pada tindakan seorang individu adalah peran yang sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi, khususnya pada pemilihan calon pemimpin daerah bahkan negara.

Dalam proses pemilihan kepala desa yang menggunakan politik uang sebagai sarana untuk memenangkan pemilihan dan masyarakat secara terang-terangan menganggap hal itu sebagai hal yang biasa maka dengan cepat atau lambat masyarakat akan kehilangan daya berpikir kritis hanya dengan ditunjukan uang dengan nilai yang tidak banyak.

Tradisi politik uang seperti ini harus dikritisi mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri sampai lingkup lingkungan, sehingga kebiasaan ini tidak langgeng dan bertahan dalam masyarakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dipilih oleh masyarakat sadar dan dengan hati nurani, serta berasaskan Pancasila.

Bahan Bacaan

Magda Ilona Dwi Putri dkk. 2020. “Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17 (2).