Partisipasi Disabilitas dalam Pembangunan Perkotaan

Pendekatan desentralisasi membutuhkan partisipasi pemerintah, masyarakat, termasuk kelompok difabel, dan kaum marginal lainnya untuk dapat membuat sistem pemerintahan yang baik dan utuh. KEMENKO PMK

Tahun 2001 adalah tahun yang sangat besar dan memiliki banyak sekali arti karena pemerintah secara resmi mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah sebagai sebuah langkah desentralisasi yang didambakan reformasi.

Sentralisasi yang dirasakan menghambat banyak daerah di Indonesia sudah harus diakhiri.

Hal itu dilandaskan dengan diimplementasikannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan otonomi daerah yang terjadi ini adalah upaya dan awal yang baru dalam penyelenggaraan demokratisasi pemerintahan yang bersifat desentralisasi (Aspriani, 2012).

Perkembangan ini harus dibarengi dengan pendekatan desentralisasi juga dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah, masyarakat termasuk kelompok difabel dan kaum marginal lainnya untuk dapat membuat sistem pemerintahan yang baik dan utuh.

Sebagai pengganti paradigma pemerintahan yang terdesentralisasi, kita seharusnya membangun dari akar permasalahan masyarakat.

Namun, keadaan sekarang masih saja memiliki kendala, mereka kaum yang terdiskriminasi termasuk kaum difabel masih mendapatkan pelayanan yang berbeda dan terasingkan dalam praktiknya. Hal ini menjadi problem yang serius di tengah pembangunan demokrasi yang diagungkan.

Saat ini penyandang disabilitas di Indonesia terdapat hampir 22 juta jiwa dengan persentase 15 persen (WHO. 1982). Angka ini bukan angka yang kecil untuk suatu negara, namun sayang sekali dari tingginya angka kaum difabel di Indonesia masih belum diimbangi dengan kuatnya partisipasi mereka dalam pembangunan di berbagai sektor yang ada di Indonesia.

Sektor tersebut antara lain akses kesehatan, pelatihan, pendidikan, kerja, sosial, politik, dan sebagainya.

Dukungan kepada kaum disabilitas pada saat ini sangat sedikit, dengan bergaungnya penegakan demokrasi saat ini sepertinya sudah harus diperbaiki keberadaanya.

Dukungan yang diarahkan kepada kaum difabel selama ini hanya berputar dalam perspektif ‘mengasihani mereka’ bukan dalam perspektif human right yang seharusnya terjadi.

Hal ini yang segera diubah dalam memandang kaum difabel dan memposisikan mereka pada subjek dalam penentuan kebijakan yang diciptakan. Selanjutnya adalah dengan cara mengubah kebijakan yang hanya memiliki tujuan penyelesaian permasalahan sosial saja menjadi pemenuhan hak dari penyandang disabilitas dan kaum minoritas lainnya.

Hal ini juga yang menjadikan menjadi alasan tentang peningkatan inklusivitas penyandang difabel secara keseluruhan pada semua aspek kehidupan kita. Ini tercipta dari semua strategi yang harus dilakukan yang menyangkut semua arah dan produk kebijakan yang ada.

Tahun 2011 adalah tahun yang memiliki sejarah juga bagi penyandang disabilitas karena pemerintahan Indonesia meratifikasi konvensi mengenai hak-hak disabilitas di Indonesia.

Tahun berikutnya juga memiliki sejarah untuk kaum difabel di Indonesia dengan disahkannya undang- undang disabilitas, pada saat itu juga pemerintah mengakui hak dari penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk dapat memberikan terhadap penyandang difabel perlakuan yang setara dengan masyarakat yang lainnya.

Tapi patut kita renungi juga keberadaan UU tersebut karena setelah dua tahun di sahkan peraturan tersebut, pemerintah masih belum melibatkan penyandang difabel dalam proses pembangunan dan masih terasingkan dalam kehidupan masyarakat.

Strategi Kebijakan untuk Kaum Difabel

Arah kebijakan dan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan advokasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat hingga daerah.

Selanjutnya adalah pengembangan kapasitas tenaga kerja untuk pelayanan publik, selanjutnya adalah pengembangan perlindungan sosial melalui skema yang bermanfaat untuk penyandang difabel miskin berbasis kelompok paling kecil yakni keluarga (Hassen, 2005). Selanjutnya adalah sosialisasi dan edukasi kepada setiap tingkatan masyarakat.

Pembangunan inklusi untuk difabel pada saat ubu menggunakan pendekatan twin track yang mana pada pendekatan ini menggunakan pengarusutamaan pada difabel dilakukan pada seluruh program yang ada.

Partisipasi dari kaum difabel harus mendapatkan manfaat dari setiap program yang berdasarkan kesamaan hak mereka. Dalam membangun inklusivitas pada kaum difabel, penaikan prinsip pembangunan untuk aksesibilitas difabel harus diperhatikan dan pemikiran anti-diskriminasi harus terus diperkuat (Syafi’ie, 2016).

Hal tersebut dapat dilakukan melalui advokasi regulasi yang harus ramah pada kaum difabel.

Produk kebijakan yang diciptakan harus menempatkan hak dari penyandang difabel dalam semua bentuk kebijakan praktis pemerintah. Hal tersebut harus melalui identifikasi kesetaraan yang harus diterima oleh kaum difabel dan kaum nondifabel (Bharata & Priyono, 2019).

Semua harus mendapatkan keuntungan yang sama dari produk kebijakan yang diciptakan. Kunci dari kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah keikutsertaan mereka dalam penciptaan produk kebijakan tersebut.

Ini menyatakan bahwa pemerintah haruslah memiliki strategi yang baik untuk dapat merangkul masyarakat dan menampung semua aspirasi dari masyarakat tersebut. Semua ide yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pasti berasal dari masyarakat itu sendiri karena memang mereka yang membutuhkan dan menginginkan perubahan terjadi.

Hal tersebutlah yang dapat menciptakan intisari konsep inklusi yang ada. Diharapkan bahwa kebijakan kota memunculkan kepemilikan kota untuk semua orang, sehingga munculah sebuah pengertian ‘kota untuk kita semua’ atau “kota untuk menghidupi semua yang berada di kota’.

Dengan adanya konsep inklusi ini menciptakan sebuah harapan baru bagi kelompok difabel yang sekarang ini masih dianggap terbelakang dan tidak didengarkan. Konsep inklusi ini akan berdampak pada semua dimensi yang dihadapi oleh kaum difabel seperti dimensi politik, sosial, ekonomi atau budaya. Mereka akan menjadi manusia yang sama dengan manusia yang lainnya.

Permasalahan yang Sering Dihadapi Kaum Difabel dalam Partisipasi Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memajukan sesuai dengan keinginan pemerintah untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat sering kali mendapatkan kendala.

Kendala tersebut masih dirasakan oleh kelompok kaum kecil terutama kelompok difabel. Banyak sekali kendala yang dirasakan kelompok difabel diantaranya sebagai berikut.

Pertama, stigmatisasi dari masyarakat termasuk dalam diri penyandang. Penyandang difabel adalah masyarakat yang rentan terkena stigmatisasi di dalam masyarakat yang ada. Penyandang difabel sering kali dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat melakukan apa-apa dan dianggap sebagai sampah.

Mereka dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan yang kelompok mayoritas dapat kerjakan, mereka berada di posisi paling bawah dalam posisi yang masyarakat ‘normal’ ciptakan (Lestari, dkk, 2021).

Stigma ini akan berdampak pada banyak hal salah satunya adalah rendahnya pendidikan yang mereka dapatkan. Keluarga penyandang difabel seringkali tidak ingin menyekolahkan anaknya karena mereka merasa bahwa anaknya adalah sesuatu yang berbeda dengan anak yang lainnya.

Masalah bukan hanya ada di dalam keluarga saja, namun berada pada posisi masyarakat yang akan merundung mereka yang memiliki keterbatasan. Seperti buah simalakama posisi dari penyandang difabel, mereka terus menjadi salah di manapun mereka berada (stigma terhadap mereka).

Menurut data dari badan statistik tahun 2015 menunjukan bahwa penyandang disabilitas yang berumur 7-24 tahun atau dalam presentase 46,21 persen berada di dalam sekolah. sedangkan persentase yang lebih besar terhadap anak nondifabel ada di dalam sekolah.

Dapat kita bayangkan ketika mereka berada di dalam sistem sekolah yang mereka pun tidak diinginkan keberadaannya kondisi mereka akan menempati posisi yang tertekan.

Hal yang lainnya juga yang dapat menghambat kaum difabel ini adalah anggapan mereka yang tidak dapat bekerja seperti kebanyakan orang. Mereka dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan dan sulit mendapatkan pekerjaan.

Mereka dianggap sebagai masyarakat yang tidak memiliki keahlian, tetapi ketika kita melihat lebih dalam tanpa ada stigma yang menempel dalam diri kita, mereka hanya memiliki kekurangan di salah satu tubuh mereka, bukan secara keseluruhan.

Mereka juga dapat melakukan pekerjaan lainnya yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka. Masyarakat cenderung melihat seseorang dari kekurangan mereka bukan kelebihan yang mereka miliki.

Kedua, lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Negara kita sebenarnya memiliki Undang-Undang Disabilitas untuk menjamin hak dari seluruh kaum disabilitas yang ada. Namun, banyak sekali yang perlu diperhatikan seperti mekanisme pengawasan yang akan berfungsi untuk memantau keberadaan kaum disabilitas tersebut.

Hal ini dapat kita sebut dengan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan belum adanya institusi yang dapat memastikan inklusivitas disabilitas dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Ketiga, selalu terkendala sistem. Sebenarnya banyak penelitian yang telah menunjukan pentingnya inklusivitas yang dibangun di dalam kota.Pelibatan semua elemen masyarakat dalam pembangunan memiliki dampak yang baik untuk ekonomi (ILO, 2009).

Menurut data ILO tahun 2009 bahwa ketika pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan melibatkan penyandang disabilitas dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka pemerintah akan mempertahankan pendapatan mereka dengan tidak kehilangan potensi PDB sebesar 3-7 persen.

Pembangunan tersebut haruslah memiliki prinsip tidak diskriminatif, prinsip partisipatif, dan prinsip prinsip aksesibilitas merata. Hal ini yang harus dapat ditegakkan dalam proses pembangunan yang ada menurut ILO.

Hal ini sangat baik karena setiap elemen masyarakat akan dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yang ada. Namun, sayangnya negara kita masih belum menerapkan ketiga prinsip tersebut.

Keempat, kesadaran umum yang sangat minim terhadap penyandang difabel. Faktor yang menjadikan minimnya kesadaran umum adalah lemahnya penegakan hukum yang ada di suatu negara.

Keberadaan undang-undang disabilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat penyandang difabel tidak dimengerti oleh banyak orang sehingga keefektifannya berkurang bahkan tidak ada.

Para pejabat negara yang seharusnya dapat mengelola dan menciptakan kebijakan publik yang baik tidak mengerti harus mereka lakukan dengan undang-undang tersebut.

Minimnya proses transfer pengetahuan terhadap pejabat negara juga menjadi salah satu faktor kesadaran umum yang minim. Transfer informasi tersebut tidak secara utuh masuk dan dimengerti oleh pejabat daerah atas perintah dari pejabat pusat.

Pejabat daerah akhirnya hanya menganggap kaum disabilitas sebagai masyarakat yang harus dikasihani saja, bukan pada tahap pemberdayaan untuk kaum difabel.

Menghilangkan stigma yang melekat pada kaum difabel sangatlah diperlukan untuk dapat melanjutkan ke arah kota yang inklusif. Hal ini adalah suatu yang pertama harus dilakukan oleh kita semua sehingga kita dapat melanjutkan ke tahap yang lainnya.

Selain melawan stigma yang sudah sangat lama ada di dalam masyarakat kita, pemerintah juga harus menyediakan ketersediaan infrastruktur negara yang dapat membantu kaum difabel sehingga dapat mendorong proses partisipasi dari kaum disabilitas dalam pembentukan kota.

Bahan Bacaan

Bharata, R. W., Pramudyastuti, O., & Sunaningsih, S. 2020. ‘Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening.’ Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi.

Lestari, E. Y., & Sumarto, S. 2021. ‘Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.’ Integralistik 45–51.

Office, International Labour. 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work. Employment Sector Employment Working Paper No. 43, Geneva: International Labour Office.

Organization, World Health. 1982. The work of WHO, 1980-1981: biennial report of the Director-General to the World Health Assembly and to the United Nations. Biennial Report, Geneva: World Health Organization.

P, Aprisiami. 2012. Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Syafi’ie, M. (). 2016. ‘Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.’ INKLUSI.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Add Comment