Mewujudkan Kota Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pembangunan yang ramah bagi disabilitas tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga kemudahan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas. KEMENTERIAN PUPR

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk banyak, menurut CIA World Factbook, Indonesia memiliki jumlah penduduk 268 juta jiwa dan menduduki peringkat 4 negara berpenduduk terpadat di dunia.

Jumlah penduduk yang menyandang disabilitas di Indonesia juga terhitung besar yakni 15 persen. Ada sekitar 21.930.530 orang menyandang disabilitas yang termasuk dalam penduduk usia kerja.

Penyandang disabilitas termasuk orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Ketika menghadapi berbagai kendala, ini akan menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan operasi.

Berdasarkan orang lain, terjadinya kecacatan dapat disebabkan oleh gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kelahiran, penyakit kronis dan akut, serta cedera yang disebabkan oleh kecelakaan, perang, huru-hara, bencana, dan lainnya.

Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental. Penyandang disabilitas banyak yang terdorong oleh masalah kesehatan, di sisi lain disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan.

Masyarakat difabel adalah masyarakat yang memiliki cacat fisik atau ketidakutuhan fungsi dari bagian fisik mereka. Mereka adalah kelompok yang sama seperti manusia lainnya, mereka hidup dan memiliki hak yang sama di dalam masyarakat kita.

Keterbatasan yang mereka miliki sering kali menjadi suatu masalah yang dihadapi mereka. Konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat ini akhirnya menciptakan perbedaan antara mereka dan kelompok manusia lainnya.

Mereka dianggap sebagai kelompok minor dan tidak memiliki hak yang sama. Kondisi fisik mereka menciptakan gap di dalam masyarakat dan memasukkan mereka pada kelompok marjinal.

Disabilitas memiliki tiga aspek kecacatan secara spesifik dan jelas, pertama adalah impairment, handicap, dan disability (WHO, 1982). Pertama, Impairment adalah kondisi kehilangan atau keabnormalan dari satu struktur tubuh pada manusia atau keabnormalan fungsi psikologis dari seseorang.

Keabnormalan ini bisa berasal dari lahiriah manusia atau terjadi ketika manusia sudah lahir karena kecelakaan atau sakit. Keabnormalan atau tidak berfungsinya struktur fisik manusia seperti tidak berfungsinya mata (buta), tidak berfungsinya telinga (tuli), dan sebagainya, atau pengangkatan kaki karena menderita penyakit diabetes melitus basah. Kondisi ini dapat mempengaruhi gerak selaku individu di dalam suatu masyarakat.

Kedua adalah disability adalah posisi masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kehilangan kemampuan sebagai akibat dari suatu impairment untuk dapat melakukan suatu kegiatan tertentu dalam tata cara manusia bertindak dan melakukan sesuatu (WHO, 1982).

Ketidaknormalan yang terjadi akhirnya menciptakan kesulitan untuk menjalani seperti manusia lainnya. Mereka akhirnya harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan mereka untuk melakukan kegiatan sosial yang ada.

Seperti pada halnya individu tunanetra yang harus menyesuaikan diri mereka pada lingkungan sosial ketika mereka hendak belajar di dalam kampus, dan kampus sendiri harus menyesuaikan terhadap mereka yang tunanetra.

Terakhir, handicap adalah suatu kerugian yang dirasakan oleh seseorang karena adanya impairment dan disability yang akan menciptakan keterbatasan atas terlaksananya suatu peran yang normal di dalam masyarakat (WHO, 1982).

Hal ini bisa terjadi dari diri masyarakat difabel itu sendiri karena beberapa hal, seperti tidak menerima keadaan, mendiskriminasi diri sendiri, dan lainnya. Hal ini juga dapat berasal dari pihak luar seperti masyarakat yang mendiskriminasi kelompok difabel, atau ketidakmerataan fasilitas yang merugikan kelompok difabel akhirnya mereka dibedakan dengan kelompok lainnya.

Kota dan Disabilitas

Penyandang difabel tentunya adalah manusia yang dilahirkan sama dengan manusia lainnya. Mereka adalah manusia yang memiliki hak sama dengan masyarakat lainnya yang juga sebagai seorang manusia.

Mereka penyandang difabel memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan manusia lainnya, hak mendapatkan dan mempergunakan fasilitas publik, dan hak-hak lainnya sebagai seorang manusia dan warga negara (Prasetyantoko, 2012).

Kenyataan yang terjadi tidaklah sesuai dengan hal yang seharusnya ada dalam menjamin hak mereka.

Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan fisik dan psikologis dalam memperoleh hak. Realitas lokal menunjukkan keadaan sebaliknya, yaitu kurangnya fasilitas pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas pelayanan publik yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas.

Hambatan arsitektur yang tidak ramah disabilitas juga turut mempersulit penyandang disabilitas sehingga kehilangan haknya atas pelayanan yang terjangkau.

Penyandang disabilitas adalah suatu kondisi yang memprihatinkan dan memposisikan mereka pada kondisi yang mendukung mereka masuk dalam kelompok minoritas kota (Moertiningsih, 2014). Masalah utama yang dirasakan oleh penyandang disabilitas sangat multidimensi.

Pertama, penyandang disabilitas memiliki permasalahan di bidang ekonomi. Mereka menjadi masyarakat terpinggirkan karena kekurangan yang mereka miliki. Fakta yang kita hadapi adalah kesempurnaan penampilan dari semua pekerjaan yang ada, mereka selalu melihat fisik, penampilan, dan pendidikan.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat difabel adalah eksklusi sosial yang diproduksi oleh masyarakat. Eksklusi sosial tersebut dirasakan oleh masyarakat difabel terhadap akses sosial, politik, budaya, hingga ekonomi (Warsilah, 2015).

Kota tidak menyediakan akses untuk mereka yang menyandang disabilitas. Kota diproduksi untuk pemilik modal dan pemilik kekuasaan saja, tentunya hal ini menghambat mereka penyandang disabilitas.

Selain itu hal yang paling mendasar di dalam masyarakat adalah tertutupnya pandangan mereka terhadap disabilitas. Eksklusi juga berarti keberadaan stigma-stigma negatif yang ditujukan kepada masyarakat difabel.

Masyarakat banyak yang menganggap bahwa masyarakat difabel tidak berhak mendapatkan akses karena kekurangan mereka, ada juga masyarakat yang menganggap mereka tidak seharusnya ada di sistem sosial mereka. Hal ini juga yang menjadikan masyarakat difabel merasa dirinya kurang pantas dan layak untuk dapat berperan di dalam sistem sosial yang ada.

Kota semakin eksklusi untuk mereka yang difabel. Mereka teralienasi dari kehidupan mereka. Mereka menjadi kelompok yang terlupakan dari kota itu sendiri. Masyarakat difabel akhirnya tenggelam dari kemegahan kota yang ada. Hal ini seharusnya tidak ada jika kota menerapkan kesetaraan bagi semua elemennya dan berorientasi pada inklusivitas kota.

Peraturan Terkait Keberadaan Kelompok Difabel

Difabel selaku individu memiliki hak yang sama yang diatur oleh kebijakan pemerintah dalam Undang-undang nomor 4/1997 yang mengatur secara khusus terkait pemenuhan hak difabel.

Selain UU tersebut, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan berupa UU nomor 25 tahun 2009 yang membahas terkait pelayanan publik yang di dalamnya diperuntukan kepada masyarakat difabel. Undang-undang tersebut secara jelas mengatur bahwa pelayanan publik memiliki beberapa prinsip yang mengharuskan penyandang disabilitas untuk mudah digunakan.

Namun, keberadaan undang-undang ini seolah tidak menjadi pedoman bagi pengelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan UU No. 1. Keputusan No. 4 Tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan mereka juga memiliki status, hak, tugas dan peran yang sama.

Mereka juga menikmati hak dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan. Penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keberadaan penyandang disabilitas masih diabaikan, mengalami isolasi, penolakan, diskriminasi, dan berbagai hambatan psikologis dan budaya.

Perpres Nomor 19 Tahun 2011 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pendekatan hak. Berdasarkan pendekatan tersebut, diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat segera terwujud.

Namun, permasalahan saat ini adalah pemerintah Indonesia belum menunjukkan upaya konkrit untuk mengubah paradigma dalam menangani penyandang disabilitas.

Selama ini pemerintah telah melakukan banyak kegiatan untuk menangani penyandang disabilitas, kegiatan tersebut memiliki metode amal sementara, dengan mengutamakan penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti.

Masalah ini menjadi lebih serius karena adanya berbagai masalah seperti anggaran pemerintah yang terbatas dan pemahaman pemerintah yang tidak akurat tentang siapa yang diklasifikasikan sebagai penyandang cacat.

Selain itu, komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas belum dibarengi dengan proses pelaksanaan yang berorientasi pada pengembangan potensi masyarakat, peningkatan potensi atau daya, penciptaan kemandirian, dan pengawasan yang baik. Banyak penyimpangan terjadi dalam bidang ini, sehingga pelaksanaan yang dilakukan akhirnya tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang lainnya ada pada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur terkait pekerja difabel. Undang-undang mengatur adalah UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pasal yang mengatur hak tersebut adalah pasal 11 yang isinya mengatur tentang hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi namun, dalam kenyataannya kesulitan mencari pekerjaan dikarenakan kondisi fisik sering kali ditemui.

Kedua adalah pasal 53 ayat satu Undang-undang Penyandang Disabilitas menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja.

Ayat kedua berbunyi, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kenyataan yang ditemui, kurang dari 1 persen bahkan ada perusahaan yang tidak mau mempekerjakan penyandang difabel sehingga berdampak pada kondisi ekonomi dari penyandang difabel.

Ketiga, Pasal 145 Undang-undang Penyandang Disabilitas memuat sanksi pidana dan denda bagi mereka yang menghalangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak untuk bekerja.

Tidak memberikan izin untuk bekerja, dan mempersulit kelompok difabel adalah suatu pelanggaran hukum, tetapi tidak ada praktek penindakan hukum yang dilakukan penegak hukum kepada perusahaan atau badan usaha lainnya. Hal ini jelas mempersulit ruang gerak dari penyandang difabel.

Banyak kebijakan yang sudah diberikan kepada penyandang disabilitas, namun dalam praktiknya masih harus terus ditegakkan sehingga mereka terbebas dari belenggu ‘dinomorduakan’ sehingga kota menjadi indah untuk semua kelompok masyarakat, bukan untuk sebagian orang saja.

Bahan Bacaan

A, Budiantoro Prasetyantoko, and S. Bahagijo. 2012. Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, and Irwanto. 2014. Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial. Accessed November 2021, 10. http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di.

Organization, World Health. 1982. The work of WHO, 1980-1981: biennial report of the Director-General to the World Health Assembly and to the United Nations. Biennial Report, Geneva: World Health Organization.

Warsilah, Henny. 2015. “Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah.” Jurnal Masyarakat dan Budaya.