Kebijakan Demokratis, Instrumen Membangun Kepercayaan Publik

Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan politik. JATENGPROV

Fenomena ketegangan hingga kekerasan antara publik dengan pemerintah makin kerap terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Aksi-aksi itu dimaksudkan untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, seperti penggusuran tanah, pencemaran lingkungan oleh industri atau pabrik, kekerasan dan pertentangan aparat dengan pedagang kaki lima berdalih penertiban, dan protes atas ketidakadilan lainnya.

Hal ini merupakan ekspresi-ekspresi ketegangan yang makin kerap kita jumpai, baik yang terjadi di daerah kita maupun yang kita temui melalui media.

Protes dan ketegangan itu terjadi lantaran kurangnya daya tanggap kebijakan atas inklusivitas lingkungan kebijakan, termasuk atas kelompok masyarakat penerima dampak kebijakan. Kurangnya inklusivitas kebijakan ini dapat disebabkan oleh proses kebijakan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai demokratis.

Selain itu, pembuatan kebijakan kerap mengabaikan aspek musyawarah dan dialog, sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Padahal, kebijakan sosial itu merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Jika terdapat kekeliruan pilihan pendekatan dalam merumuskan dan mengembangkan sosial, justru dapat berdampak pada tergerusnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Posisi pemerintah adalah sebagai penanggung jawab utama kebijakan sosial.

Kebijakan sosial adalah seperangkat kebijakan dan aksi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang baik. Kebijakan sosial dapat menggabungkan semua kebijakan yang berdimensi sosial, atau memiliki implikasi pada kesejahteraan sosial.

Prinsipnya, kebijakan sosial terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, aktivitas komunitas untuk masalah-masalah sosial (kejahatan, pengangguran, kesehatan mental, usia lanjut), serta isu-isu yang membawa kesenjangan sosial, seperti gender, kemiskinan, dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, pembuatan kebijakan lebih mengarah ke teknokratis atau cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan, sehingga pendefinisian tujuan dan sasaran kebijakan cenderung mengikuti pola pikir dan pengalaman pembuat kebijakan.

Demikian pula pada evaluasi kebijakan, dilakukannya dengan instrumen pengukuran keberhasilan kebijakan yang ditetapkan secara teknokratis.

Dengan kondisi yang terbiasa teknokratis dan warga penerima kebijakan belum berada dalam musyawarah informasi, maka evaluasi kebijakan demokratis tentu menghadapi tantangan. Kebijakan demokratis ini dipandang lebih relevan mengingat kebutuhan masyarakat semakin terpecah-pecah.

Hal ini ditegaskan keniscayaannya karena dalam perkembangan konteks politik demokrasi, wacana kesejahteraan masyarakat dibidik juga dari demokrasi. Sebagai hasilnya adalah lahirnya kebijakan demokratis, sebagai respon atas fenomena kecenderungan politis proses kebijakan publik ditengarai cenderung menguntungkan kelompok elite saja.

Dalam dialog pembuatan kebijakan, diperlukan adanya saling kepercayaan antarpemangku kepentingan, memperkecil kesenjangan kekuasaan, serta adanya pemahaman informasi yang cukup di antara stakeholder, sehingga pendapat, aspirasi, dan kebutuhan setiap anggota dapat disampaikan dengan terbuka.

Dari proses tersebut dapat dihasilkan saling memahami tentang identitas satu dengan yang lain, berbagi makna antar stakeholder yang selanjutnya akan menjadi modal sosial baru dalam masyarakat untuk menghasilkan inovasi.

Pendekatan ini tidak menafikan adanya kelemahan di dalamnya, seperti biaya yang mahal, waktu yang lebih lama, dan perlunya fasilitator yang punya kepedulian besar bagi kemandirian komunitas.

Dengan demikian kebijakan demokratis merupakan proses kebijakan yang mengupayakan keseimbangan relasi kekuasan dalam proses kebijakan, dan berupaya menghasilkan keuntungan secara lebih luas bagi semua kelompok warga.

Menciptakan Wacana Publik

Kebijakan demokratis juga memerlukan sensitivitas pada lingkungan kontekstual yang akan membuka jalan bagi berkembangannya wacana publik dan wacana kebijakan.

Wacana kebijakan demokratis bisa menambahkan dimensi baru dalam proses kebijakan, yakni lebih menghargai dan memberi ruang pada kekhasan konteks lokal, misalnya terkait dengan isu identitas, budaya, estetika, maupun sejarah.

Pemahaman konteks lokal ini berfungsi untuk menghubungkan kebijakan dengan politik yang berlangsung. Argumen yang tersembunyi dalam rumusan formal kebijakan didefinisikan ulang melalui pemahaman warga dan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan di lapangan sehingga bias-bias wacana kebijakan dapat disingkirkan.

Proses kebijakan yang demokratis juga melibatkan penataan kembali kekuasaan antara aktor kebijakan, peresmian bentuk-bentuk baru praktik demokratis dan janji umum demokrasi melalui wacana kebijakan yang semakin meluas ke kalangan warga akar rumput.

Dari karakteristik kebijakan yang demokratis tersebut, tampaknya tersedia ruang bagi pemerintah untuk berbagi informasi kepada masyarakat dalam rangka membangun kesepahaman substansi kebijakan.

Pemerintah memberi ruang pelibatan warga untuk mengkritisi wacana kebijakan. Demikian pun masyarakat mempertanyakan kembali tujuan kebijakan versi pemerintah. Warga masyarakat juga memiliki ruang mengevaluasi implementasi dan manfaat kebijakan sesuai dengan setting pengalaman, referensi, aspirasi, dan kebutuhan riil mereka.

Selain itu, warga masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan perubahan kebijakan sesuai kerangka pengalaman dan referensi mereka atas kebijakan yang pernah ada.

Kebijakan publik yang demokratis merupakan keniscayaan untuk merespons perkembangan kebutuhan publik yang semakin luas dan terfragmentasi.

Kebijakan publik yang demokratis ini diperlukan untuk memberi garansi bahwa kebijakan publik tidak hanya untuk keuntungan kelompok elite, tetapi memperhitungkan latar belakang pengalaman, aspirasi dan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat sehingga kebijakan itu dapat diimplementasikan secara inklusif.

Karenanya, perlu peningkatan kapasitas negara mengelola kebijakan berlandaskan etos demokratis, etos partisipatif, bukan sekedar secara teknokratis dalam proses kebijakan; pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan sosial yang inklusif akan mampu melayani warga lebih luas sehingga akan membantu meningkatkan kepercayaan warga pada pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial.

Bahan Bacaan

Rutiana, 2011. ‘Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif’. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15(1)

Add Comment