Demokratisasi Desa, Menggerakkan Demokrasi dalam Kekhasan Desa

Sosialisasi dan kerjasama partisipatif dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam berdemokrasi, serta menjaga kualitas demokrasi agar selalu berintegritas. BAWASLU SUKOHARJO

Demokrasi dalam lingkup nasional akan kuat apabila didukung oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi ’98, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan di tingkat nasional.

Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat desa misalnya, sejauh ini hanya dilibatkan dalam perhelatan-perhelatan demokratis daerah maupun nasional, seperti pemilu, pilkada, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah.

Demokrasi kerap diartikan sebagai pemerintahan dari dan untuk rakyat, artinya pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih bebas oleh rakyat. Demokratisasi, karena itu merupakan upaya mencapai kehidupan demokrasi melalui cara-cara demokratis.

Sebagai sebuah tujuan, demokrasi diidealkan sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat terhadap urusan publik atas dasar prinsip kesetaraan warga negara.

Dengan adanya sistem demokratisasi, akan berdampak pada masyarakat, di mana demokrasi memberi peluang pengelolaan konflik secara efektif melalui manajemen konflik. Di samping itu, sistem demokrasi mendorong pelayanan publik yang lebih baik karena adanya kontrol secara efektif dari masyarakat terhadap pemerintah.

Gagasan demokrasi memang bersifat universal. Namun, dalam penerapannya demokrasi prosedural sangat bervariasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dua tradisi yang berbeda yaitu, pemikiran liberal dan komunitarian.

Demokrasi desa lebih tepat dijelaskan dengan pendekatan demokrasi komunitarian karena kegagalan demokrasi liberal dalam mewadahi partisipasi publik. Hal ini dikarenakan demokrasi liberal mereduksi praktik demokrasi hanya dalam rangka pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan sebagai wadah partisipasi publik.

Format demokrasi perwakilan yang didesain dan dibingkai dalam peraturan akan menimbulkan apa yang disebut sebagai oligarki elite. Segelintir elite itu akan mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan yang umumnya bersikap konservatif dan punya kepentingan yang tercabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak.

Kesadaran akan Demokrasi Desa

Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, di antaranya sebagai perwujudan demokrasi dalam politik nasional.

Akan tetapi, demi kuatnya demokrasi secara nasional, pertumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih masif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa. Di antaranya melalui demokratisasi desa.

Kekosongan regulasi negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 – selanjutnya disebut UU Desa –secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi.

Kewajiban serupa berlaku bagi desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elite desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat desa secara keseluruhan.

Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kuatnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Demokratisasi desa mewakili semangat UU Desa yang mengakui desa sebagai subyek untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio-budaya manusia yang tinggal di dalamnya.

Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu.

Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.

Setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam demokratisasi desa. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antarsesama penduduk desa yang telah berlangsung lama.

Bahkan, banyaknya desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk.

Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat negara terbentuk secara imajiner, seperti dinyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan.

Hubungan-hubungan tersebut sering kali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.

Kedua, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati.

Ruang bagi desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup.

Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.

Berkaitan dengan hal itu, ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya desa yang khas.

Kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang.

Setiap desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.

Keempat, solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivitas. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. Masyarakat desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu.

Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat desa, termasuk dalam hal berdemokrasi.

Demokrasi merupakan proses yang bersifat seremonial, tetapi dalam kenyataannya bahwa masyarakat desa menerima banyak akses terutama dalam proses demokratisasi seperti kebebasan dalam memutuskan kepentingannya.

Demokrasi prosedural yang terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat haruslah ditunjang dengan kinerja pemerintahan yang baik.

Pokok persoalan kinerja pemerintahan yang ditemui peneliti di lokasi penelitian meliputi pengambilan keputusan desa bias elite, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan adanya mekanisme nonbujeter (dana yang ada di luar anggaran), kekuasaan elite primordialistik yang cenderung untuk menekan dan memobilisasi rakyat, dan akuntabilitas pelayanan publik masih rendah

Kinerja pemerintahan desa pada masa mendatang diarahkan kepada pembentukan indikator pengontrol kinerja pemerintah desa, proses demokratisasi di segala aspek, penguatan BPD sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Bahan Bacaan

Noman, 2020. Derajat Demokratisasi Desa di Indonesia. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Volume 12 (1)

Add Comment