Demokrasi, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat?

Perlu diberi perhatian juga bagaimana suatu sitem kesejahteraan sosial nasional harus dirumuskan untuk menjawab proses produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial. KEMENDAGRI

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat memang tidak pernah putus dari berbagai perdebatan. Kita berpikir apakah demokrasi menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat atau justru kesejahteraanlah yang membuat demokrasi mampu berjalan dengan baik?

Atau, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan, atau sebaliknya kesejahteraan menjadi syarat penentu?

Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat diperdebatkan dari keduanya. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan mana yang lebih dahulu di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan ini menjadi semakin krusial dipersoalkan. Terutama bagi negara-negara yang pada satu sisi kini berubah struktur politiknya, sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat membawa kemakmuran masyarakatnya.

Untuk memasukkan kesejahteraan dalam pembicaraan demokrasi maka pertama-tama penting bagi kita untuk kiranya menggeser cara pandang tentang kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat bukanlah istilah yang secara sempit dimaknai dalam konteks sosial-ekonomi, melainkan lebih luas lagi di di dalam dimensi politiknya juga.

Pertanyaan di atas menjadi semakin relevan, ketika kedua persoalan itu dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik terhadap berbagai kondisi politik, sosial, maupun ekonomi yang mereka rasakan.

Kinerja sejumlah institusi politik demokratik, baik partai politik, DPR, maupun pemerintahan yang hadir selama kurun waktu melembagakan demokrasi, dinilai masih tidak memuaskan. Justru semakin mengecewakan ketika kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan perubahan, tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang publik harapkan.

Memang terdapat indikasi bahwa hubungan demokrasi dan kesejahteraan mulai terbaca. Hasil pengujian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, kedua variabel tersebut menunjukkan kecenderungan adanya korelasi positif yang cukup signifikan.

Artinya, keduanya dapat dipersandingkan dan saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini, semakin tinggi indeks demokrasi suatu wilayah, ada kecenderungan semakin tinggi pula indeks kesejahteraan atau kemakmurannya.

Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi. Selain itu, pola hubungan yang terbentuk menunjukkan juga sebab akibat di antara keduanya. Yang tampak menonjok, kesejahteraan menjadi faktor penentu yang memungkingkan kualitas demokrasi yang terbentuk.

Hanya saja, sebab akibat itu tidak serta-merta menjadi suatu pijakan yang akurat lantaran terindikasi pula faktor-faktor lain yang seharusnya hadir dalam pembentukan kualitas demokrasi.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. Jika mengacu pada skor tertinggi indeks sebesar 100 (acuan situasi demokrasi yang sempurna), perolehan nilai indeks demokrasi nasional yang sebesar itu tergolong tidak buruk.

Namun, skor sebesar itu tidak juga tersimpulkan tinggi. Sebenarnya, cukup banyak gugatan yang dapat dialamatkan kepada sistem pengukuran indeks semacam ini. Akan tetapi, tidak dapat diingkari, sejauh ini indeks politik itu cukup layak digunakan dalam memenuhi kebutuhan analisis.

Berbeda dengan indeks demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik memadukan kinerja pembangunan suatu kawasan yang didasarkan pada tiga dimensi dasar. Ketiganya merupakan kapasitas dasar penduduk, yaitu berupa besar umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan manusia yang layak.

Dalam perhitungannya, tiap-tiap dimensi tersebut diturunkan dalam berbagai indikator, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, dan kemampuan daya beli. Berbagai indikator tersebut, sekalipun tidak sepenuhnya identik dengan segenap aspek kesejahteraan manusia, cukup memadai dijadikan rujukan.

Berdasarkan pengukuran tahun 2020, skor IPM Indonesia sebesar 71,94. Dengan mengaitkan kedua indeks IDI dan IPM inilah, relasi antara demokrasi dan kesejahteraan terbentuk. Di sisi lain, berdasarkan pola hubungan yang terbentuk, dapat pula dipetakan antara demokrasi dan kesejahteraan pada setiap provinsi di negeri ini.

Masih banyak celah gugatan memang. Namun, pengelompokan semacam ini sedikit banyak dapat menguak konfigurasi tiap-tiap provinsi dalam kehidupan demokrasi ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam kaitan ini, terdapat suatu teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi suatu negara sangat memengaruhi kepolitikannya. Terdapat dua versi yang berbeda, pertama, adalah hipotesis rezim yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi demokrasi di suatu negara dipengaruhi atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya.

Tidak heran rezim demokrasi hanya bertahan di negara-negara kaya, sehingga pendapatan nasional per kapita, menurut pendapat ini, menentukan kelanggengan demokrasi.

Yang kedua adalah hipotesis kebijakan yang menegaskan bahwa profil kebijakan publik dari suatu negara ditentukan oleh tingkat kekayaannya. Jadi, apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan dan makmur, jadi di sini pendapatan nasional per kapita dianggap menentukan kualitas maupun konfigurasi kebijakan suatu negara.

Tidak heran dalam situasi semacam ini, bibit-bibit frustrasi sosial merekah. Terdapat kalangan yang memandang ketika kesejahteraan yang diekspektasikan tidak juga kunjung dirasakan, jalan demokrasi yang sebelumnya telah dipilih diragukan manfaatnya.

Bahkan, terdapat pula sebagian kalangan lainnya yang beranggapak bahwa kesejahteraanlah yang sepatutnya terlebih dahulu dicapai. Dalam kondisi sejahtera, mewujudkan demokrasi tidak lagi menjadi masalah.

Liberalisasi Ekonomi

Masyarakat dan pemerintah akan sulit menjawab berbagai masalah sosial yang akan semakin berkaembang menyusul ekspansi liberalisasi ekonomi dunia saat ini. Apakah sistem kesejahteraan sosial tradisional masih akan dapat berfungsi efektif untuk memecahkan masalah-masalah sosial tradisional di dalam konteks ekonomi pasar yang akan semakin marak.

Bagaimana sistem kesejahteraan nasional harus menanggapi ketegangan-ketegangan yang terjadi semakin keras antara tuntutan sistem kesejahteraan sosial residual dan kesejahteraan sosial institusional di hadapan persaingan pasar bebas yang akan semakin sengit.

Apa pengaruh semua itu bagi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Itulah beberapa pertanyaan mendasar yang akan kita hadapi semakin nyata memasuki era dewasa ini dan yang akan datang.

Selanjutnya perlu diberi perhatian juga bagaimana suatu sistem kesejahteraan sosial nasional harus dirumuskan untuk menjawab proses produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial yang akan semakin inheren di masyarakat di hadapan dinamika ekonomi pasar bebas yang akan semakin keras.

Akhirnya diperlukan untuk meletakkan perhatian awal bagi pemahaman tentang dinamika produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial di masa mendatang, perumusan arah dasar pengembangan kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial menghadapi era liberalisasi ekonomi dunia saat ini.

Tidak kalah pentingnya, implikasi perumusan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mendukung pengelolaannya.

Pembangunan kesejahteraan sosial mendatang ini sebaiknya memperhitungkan perkembangan bergulirnya globalisasi yang ditandai dengan demokratisasi politik, liberalisasi pasar, dan universalisasi kultural. Demokratisasi politis menghendaki pembangunan kesejahteraan sosial oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan agar terwujud masyarakat yang mandiri, mengerti hak dan kewajibannya secara tepat.

Liberalisasi pasar menuntut terjadinya ketahanan sosial dan ekonomi rakyat sehingga tidak tergusur oleh gelombang pasangnya pasar bebas. Ekonomi rakyat tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi perlu diaktualisasikan untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Sementara itu, universalisasi kultural menantang kita untuk tidak kehilangan identitas dan jati diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, setiap bantuan yang berdampak ketergantungan dan apalagi hubungan yang bersifat tirani atau absolut harus dihindari oleh karena bantuan yang demikian cenderung melunturkan martabat dan harkat masyarakat.

Bahan Bacaan

Agus dan Syawie, 2012. ‘Demokrasi dan Kesejahteraan’. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Repubik Indonesia. Jurnal Informasi Volume 17 (1)

Add Comment