Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Salah satu bentuk alat ukur demokrasi dijalankan atau tidak oleh pemerintah adalah dengan pertimbangan kemampuan negara dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak warga negaranya. PEMKOT SOLO

Berbicara pembangunan kota berarti kita berbicara tentang segala sesuatu tentang ruang, baik ruang fisik maupun non-fisik. Hubungan antara kota dan masyarakatnya adalah suatu hubungan yang menguntungkan.

Kota adalah suatu produk kolektif dari upaya masyarakatnya untuk dapat membangun tempat tinggal. Namun, kota dapat mengubah karakteristik penghuninya dalam proses pembentukan kota itu sendiri.

Kota yang kita idamkan pasti tidaklah terlepas dari ikatan sosial, bentuk hubungan dengan alamnya, dengan segala gaya hidup yang ada di dalamnya, dengan teknologi yang semakin berkembang, dan selalu melekat dengan estetika yang selalu diidamkan oleh kita semua.

Beberapa tokoh sosiologis di dunia menggambarkan ruang sosial kota dari sudut pandang keilmuan mereka. Kota adalah suatu arena sosial yang diisi dengan berbagai bentuk interaksi sosial di dalamnya. Kota terbangun dari konsensus yang terjadi di dalam masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan lainnya.

Interaksi ini mengarah pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang ada. Di mana ada kekuatan di sana, sesuatu hal akan menguasai karena itu adalah hukum alam yang berjalan di dunia ini.

Lefebvre (1991) mengatakan bentuk-bentuk spesifik dari ruang sosial kota secara geografis, pada titik ini makna fisik dapat memengaruhi interaksi yang ada. Kota adalah sebuah sistem baik secara fisik, sosial, budaya atau ekonomi yang bersifat tidak statis dan berubah-ubah yang sewaktu-waktu akan menjadi chaos dan tidak mudah untuk dikontrol.

Kota juga adalah area pemusatan penduduk dengan kegiatan tertentu dan menjadi pusat aktivitas perekonomian dari suatu daerah tertentu.

Habermas (1989) memposisikan kota dalam pandangan ruang yang berbeda, kota menurutnya adalah ruang yang secara khusus dikonsepkan sebagai sebuah ruang publik, ia meyakini bahwa ruang publik haruslah dijamin oleh negara dengan menyediakan dan melindungi ruang tersebut.

Tangan masyarakatlah yang menjadi pemeran utama dalam pembangunan, karena ruang publik kota adalah tempat tinggal dari mereka, maka dari itu merekalah yang harus membangun tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Kota adalah produk masyarakat yang sangat kompleks, kota selalu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang “oleh siapa”, “untuk siapa”, “hak siapa”, dan “kepemilikan siapa”.

Pernyataan tersebut akhirnya dijadikan sesuatu oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri dan menciptakan dikotomi kelas atau kelompok sosial di dalam prosesnya.

Kelompok tersebut adalah kelompok yang memiliki privilege lebih atas kota dalam artian power dan modal. Mereka mengklaim bahwa kota adalah sesuatu yang mereka bangun. Ketika kita merujuk pada pernyataan Lefebvre tentang kota, kota adalah hak bersama dari masyarakat dan produk yang dibuat oleh mereka sendiri.

Pengertian di atas memuat tentang produksi ruang sosial dan spasial yang berkaitan erat dengan pembangunan dan cara produksi di dalam masyarakat modern saat ini. Pembangunan ini mencakup produksi ruang pengetahuan spasial yang merupakan hubungan antara keduanya.

Pembangunan ruang kota adalah suatu hal yang penting untuk perkembangan kapitalisme sekarang ini. Hal ini terjadi pada kota yang kenyataanya dimiliki hanya oleh sebagian orang saja yakni pemilik modal.

Hal ini jelas menimbulkan suatu perpecahan sosial dengan pembentukan kelompok sosial baru yang mendikotomi antara si kaya dan si miskin. Si kaya yang memiliki banyak peluang untuk mengakses kota, dan si miskin yang tidak berdaya di ruangnya sendiri.

Jadi, kota adalah milik siapa? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh jawaban politis “kota adalah milik kita” yang secara harfiah berarti kota ini “milik bersama dan rata”.

Posisi masyarakat terhadap pembangunan kota adalah sebagai aktor yang aktif untuk membangun apa yang mereka inginkan. Mereka adalah tangan yang kreatif untuk membangun tempat tinggal dan bermainnya sendiri. Namun, das Sollen tidak selalu sama dengan das Sein. Mereka tercerabut dari apa yang seharusnya mereka miliki.

Kota Selalu Lupa Siapa Subjek Pembangunan Kota

Salah satu bentuk alat ukur demokrasi dijalankan atau tidak oleh pemerintah adalah dengan pertimbangan kemampuan negara dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Artinya, negara adalah bagian inti yang bertugas untuk memberi dan melindungi hak-hak dari seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan publik yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pelayanan publik tersebut harus berangkat dari kebutuhan masyarakatnya. Seperti pada aksesibilitas terhadap fasilitas umum menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting dibicarakan, terutama pada beberapa kelompok masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas pada kenyataanya masih belum terlihat bentuknya di setiap daerah di Indonesia. Banyak sekali pembangunan di dalam masyarakat yang masih belum melihat kebutuhan masyarakat secara komprehensif dan mengakar dari permasalahan di dalam masyarakatnya.

Pembangunan hanya berorientasi pada masyarakat-masyarakat mayoritas saja tanpa melihat segi yang lainnya dan tidak dapat dirasakan oleh kaum marjinal kota.

Sebenarnya siapa yang menjadi aktor utama dalam pembangunan kota? Jawabannya adalah masyarakat kota tersebut. Kota dibangun karena kebutuhan masyarakat semakin bertambah.

Setiap masyarakat di dalam kota pastilah memiliki keinginan dan kebutuhannya masing-masing seperti, kebutuhan untuk memiliki rasa aman, kebutuhan pada fasilitas kesehatan, kesejahteraan, dan banyak yang lainnya. Kebutuhan mereka berasal dari hal yang benar-benar mereka butuhkan, tapi apa yang kota bangun sering kali tidak memenuhi kebutuhan mereka.

Kota membangun jalan untuk mempermudah akses jalan, tetapi apakah masyarakat butuh jalan tersebut?

Jawaban politis yang sering terdengar dari mulut para politisi adalah, “Ini untuk masyarakat, akses jalan ini mempermudah masyarakat untuk berpindah tempat”.

Secara lebih dalam ketika kita menerjemahkan jalan adalah sarana untuk masyarakat sekitar, apakah benar-benar seperti itu?

Jalan memang menciptakan akses mobilitas kendaraan bermotor lebih mudah, tapi apakah jalan dibangun ramah untuk pejalan kaki? Pedagang gerobak? Atau kaum difabel?

Jawabannya belum tentu. Jalan juga sering kali dibangun di atas hunian yang sudah bertahun-tahun ditinggali masyarakat tertentu yang bukan saja mengusir mereka dari sana tapi merebut romantisme budaya masyarakatnya. Seberapa banyak jalan memakan lahan produktif pertanian? Jawabannya sangatlah banyak.

Pembangunan jalan tol adalah salah satu yang sering dilakukan pemerintah untuk mempercepat mobilitas. Salah satu pembangunan jalan tol adalah jalan tol Trans-Jawa yang menurut pemerintah memiliki banyak manfaat karena transportasi angkutan barang akan semakin efisien dengan waktu tempuh yang semakin cepat.

Biaya transportasi semakin efisien dan akan berdampak pada nilai tambah pada semua komoditas termasuk pertanian. Hal ini mungkin berkebalikan, karena pembangunan jalan tol tersebut setidaknya memakan lahan pertanian juga dalam pembangunannya.

Kebutuhan untuk membuat jalan tol Trans-Jawa adalah dengan dibuatnya 10 ruas jaringan tol yang meliputi, Pemalang-Batang (134 ha), Cikampek-Palimanan (892 ha), Kanci-Pejagan (279 ha), Pejagan-Pemalang (380 ha), Batang- Semarang (476 ha), Solo Ngawi-Kertosono (1.018 ha), Kertosono-Mojokerto (294 ha), Semarang-Solo (804 ha), dan Mojokerto-Surabaya (356 ha).

Dari tujuan yang diberikan pemerintah adalah untuk mencepat akses efisiensi komoditas, faktor ekonomi yang dibangun di sana. Pembangunan ekonomi adalah faktor yang melandasi pembangunan jalan tol ini.

Namun, banyak masyarakat yang kehilangan sebagian besar mata pencahariannya, bahkan tempat tinggalnya dari sini, dan adanya pembangunan ini pastilah menciptakan suatu perubahan sosial yang baru bagi masyarakatnya.

Pembangunan ini bukan berarti buruk, tetapi apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya atau tidak, dilakukan perundingan dengan masyarakat atau tidak, dan apakah semua lapisan masyarakat dapat mengakses pembangunan tersebut menjadi bahan perbincangan.

Banyak akses jalan di pedesaan yang masih sulit untuk diakses, fokus pemerintah untuk program tol ini harus diluruskan dan mungkin dana 40 triliun pembangunan jalan tol bisa dibagikan sebagian terhadap pembangunan jalan di pedesaan.

Selain pembangunan tol Trans-Jawa banyak lagi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk membangun kota-kota yang ada di daerah. Pembangunan PLTU di Cilacap, pembangunan PLTPB di Banyumas, Bendungan Bener di daerah Wonosobo dan Purworejo, atau pembangunan Bandara di Kulon Progo.

Semua dampaknya berimbas pada masyarakat kecil untuk dalih pembangunan ekonomi. Keruhnya air di aliran sungai Serayu akibat PLTPB di Banyumas, tergusurnya 600 hektar tanah pertanian produktif di Kulon Progo dan lain sebagainnya. Semua dampak terkena pada masyarakat.

Namun, yang lebih penting apakah masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut? Lagi-lagi untuk kepentingan pembangunan ekonomi semata.

Posisi masyarakat pada pembangunan selalu menjadi nomor sekian, mereka tidak secara aktif menjadi subjek pembangunan dan hanya menjadi objek pembangunan semata.

Dampaknya, dari posisi masyarakat yang hanya menjadi objek adalah semua rencana pembangunan tidak dari mereka, tetapi untuk mereka yang sebenarnya tidak benar-benar untuk mereka. Masyarakat hanya dijadikan alibi pembangunan dan sering kali tidak merasakan pembangunan itu sendiri.

Masyarakat dan Hak Atas Kota

Lefebvre berpendapat bahwa hak atas kota mencakup dua hak utama, yaitu hak atas pembangunan kota dan hak untuk berpartisipasi. Transformasi berarti penduduk kota memanfaatkan sepenuhnya ruang kota dalam kehidupan sehari-hari, termasuk permainan, pekerjaan, dan aktivitas lain yang menggambarkan kota, daripada digunakan oleh kelompok tertentu, atau dengan kata lain, privatisasi ruang kota.

Pada saat yang sama, hak untuk berpartisipasi adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perolehan ruang kota.

Menurut David Harvey (2000) hak atas kota adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota yang kita tempati. Hak atas kota memiliki karakteristik yakni menjadi hak bersama bukannya hak individu, karena transformasi pembangunan kota membutuhkan kekuatan bersama dalam pembentukan proses urban.

Dalam praktiknya, hak individu, seperti kepemilikan tanah dan bangunan, bahkan dianggap lebih tinggi dari hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang layak dan bermartabat.

Hal ini terlihat dari betapa mudahnya pemerintah dan pihak swasta merobohkan tempat-tempat dan penduduk tanpa sertifikat tanah. Dan pandangan ini tidak hanya untuk pemerintah dan swasta, tetapi juga banyak orang yang berpandangan sama.

Sampai saat ini hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Posisi di mana masyarakat itu dalam proses pembangunan. Sudah seharusnya masyarakat menjadi tokoh utama dalam pembangunan kota karena kota adalah ruang di mana masyarakat itu hidup, di sanalah masyarakat mengerti harus membangun kota seperti apa sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat tidak lepas dari kota, dan kota tidak mungkin lepas dari masyarakat.

Bahan Bacaan

Habermas, Jurgen. 1989. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Harahap, Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). Jurnal Inovatif, Volume VIII, Nomor I, Hal 17- 29 Harvey, David. (2000). Modern Analytical Chemistry. New York: McGraw-Hill Comp.

Irwan, Zoer’aini Djamal. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lefebvre, Henry. 1991. The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell.

Sumaryoto. 2010. “Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya.” Journal of Rural and Development 161-168.

One thought on “Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Comments are closed.