Paradigma Postmodernisme dalam Pembangunan Kota

Pembangunan haruslah berfokus meminimalisasi krisis lingkungan sehingga pembangunan akan terus bisa berjalan dan seimbang dengan alam. PEMKOT SURAKARTA

Pembangunan, seperti kita ketahui adalah sebuah keniscayaan dari keinginan manusia yang terus ingin berubah. Kenyataan menyebalkan di dalam kehidupan ini adalah selalu haus akan pembaruan yang ada.

Diawali dengan hidup nomaden dengan mengeksploitasi alam untuk kepentingan sandang, papan, dan pangan. Berburu dan meramu menjadi keseharian menyambung hidup, sampai masa menetap dan terus memperbaharui sistem hidup yang ada sampai saat ini. Secara sadar atau tidak, kita adalah mesin eksploitasi ulung terhadap alam.

Menurut Adon Nasrullah, pembangunan adalah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak berhenti, dan perubahan tersebut tidak akan pernah berganti dari waktu ke waktu, pembangunan juga selalu memerlukan segala budi daya manusia dan alam untuk mewujudkan cita-cita yang didambakan mereka.

Inti dari pembangunan sendiri adalah perubahan seluruh elemen, bukan secara ruang saja yang berubah, tetapi secara sikap dari masyarakat itu sendiri dan harus mampu membawa manusia mencapai aspek materi dalam kehidupan mereka.

Sesuatu yang menurut saya klise adalah kepercayaan bahwa membangun adalah sebuah tuntutan dan kewajiban bagi kita dalam kehidupan ini, bukan pada titik di mana manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

Tujuan yang baik adalah keharusan yang mesti dicapai oleh setiap manusia yang ada, tapi sering kali menyingkirkan kepentingan lainnya. Kepentingan di mana setiap hal harus dalam keadaan seimbang satu dengan lainnya.

Semua bukan dalam atmosfer memenuhi kebutuhan diri sendiri saja, tapi saat ini berorientasi pada sejauh mana dapat memaksimalkan eksploitasi yang ada. Menjadi menarik ketika kata maksimal menjadi term yang dipakai pada saat ini oleh beberapa kalangan. Hal ini menjadi sebuah dilema pada akhirnya.

Term kebutuhan sudah saya bahas di atas, kebutuhan dan keinginan manusia adalah keniscayaan yang terus bertambah karena keinginannya. Hal yang menjadi keharusan adalah bagaimana kita dapat terus bisa memenuhi kebutuhan kita.

Bisa kita imajinasikan setiap orang dengan keinginan memenuhi kebutuhan mereka dan bisa kita saksikan juga bagaimana keberagaman keinginan manusia, atau kehausan manusia lainnya terus berkumpul menjadi sebuah keinginan besar tanpa adanya pemikiran bahwa entah kapan alam bisa saja tidak dapat mereka eksploitasi kembali. Kenyataan di mana manusia akhirnya tidak bisa lagi membangun.

Kebijakan Kota

Kebijakan pembangunan kota di Indonesia masih bersifat hierarkis dari atas ke bawah dan didominasi dari peran pemerintah yang terus berputar pada tataran fisik dan ekonomi saja.

Pendekatan fisik terkait dengan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur perkotaan, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, sistem drainase, gedung perkantoran, sekolah pasar, dermaga, dan rumah sakit.

Pendekatan tersebut dilakukan secara terus menerus, tetapi secara keseluruhan masih belum dapat dipastikan apakah masyarakat membutuhkannya atau tidak. Selanjutnya adalah pendekatan ekonomi, menekankan pada penyediaan fasilitas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kegiatan ekonomi.

Pada saat yang sama, faktor lingkungan sering diabaikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perkotaan.

Kebijakan seperti ini jelas adanya karena mereka memang berorientasi pada kebijakan yang tidak memiliki kehendak politik mencakup visi penjagaan lingkungan hidup atau pemerataan yang dirasakan masyarakat.

Menurut Absori, dalam rangka mendorong integrasi masalah lingkungan dan masalah partisipasi masyarakat haruslah memiliki dukungan, pertama political will yang visinya lingkungan dan partisipasi masyarakat, kedua adalah penguatan partisipasi, ketiga adalah kemampuan pemerintah itu sendiri untuk dapat merespons dan merumuskan dengan mendasarkan dalam good government.

Praktik pembangunan sekarang ini juga sering kali tidak menghargai, melupakan, dan menghilangkan tradisi dari suatu daerah yang sebenarnya penuh dengan kearifan lokal dan pengetahuan.

Pembangunan cenderung membebani dan mengorbankan generasi mendatang dengan kerusakan alam dan kelestarian alam. Semua ini adalah warisan tradisi yang sangatlah panjang, membiarkan berjalannya industrialisasi berskala besar untuk alasan pembangunan ekonomi yang ujungnya adalah marginalisasi.

Pembangunan Modernisme hingga Postmodernisme

Pembangunan sendiri ketika kita runut, bermula dari dataran Eropa dan Amerika yang pada saat ini adalah bentuk modernisasi industrial maju. Pembangunan yang dilalakukan oleh mereka adalah pengekploitasian sumber daya alam menjadi sebuah komoditas baru di mana mereka memanfaatkan semua hasil bumi untuk keuntungan mereka.

Pengeksploitasian itu dilakukan dengan skema foreign investment di negara-negara kecil jajahan mereka, pada saat ini kita kenal dengan istilah negara berkembang, termasuk negara Indonesia ini.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara maju tersebut tentulah bertumpu pada modal finansial yang tidak dimiliki oleh negara berkembang.

Otomatis dalam pelaksanaan pembangunan menuju modernitas yang digambarkan oleh negara maju tersebut kita harus meluangkan banyak tempat untuk diisi oleh pinjaman luar negeri yang sampai saat ini terus diperluas dan ditanggung oleh generasi yang muda.

Candaan terkait bayi yang baru saja dilahirkan sudah diberi tanggungan utang negara bukanlah sesuatu yang lucu, hal itu mengerikan karena menandakan besarnya hutang negara kita untuk alasan membangun negara ini.

Negara Indonesia sendiri adalah negara kaya akan sumber daya. Kita adalah sebuah negara yang didambakan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Mereka sukarela datang ke Indonesia untuk berdagang dan mendapatkan banyak hal yang mereka butuhkan di tempat asalnya. Indonesia terkenal dengan sumber daya minyak dan gas sejak penjajahan dahulu kala. Agar dapat membangun dan menuju modernisasi seperti yang dilakukan di barat, menurut teori ekonomi pembangunan, kita haruslah berhutang kepada mereka.

Kita berhutang kepada mereka dan harus menggadaikan sumber daya alam yang kita punya kepada mereka. Indonesia memiliki penghasilan devisa yang besar dari migas sampai akhirnya habis.

Devisa utama yang besar berubah menjadi pengekspor minyak yang menghambat kenaikan devisa negara. Hal ini berarti bentuk perekonomian Indonesia menjadi terarah ke luar dan menggantungkan dirinya pada negara maju di luar sana.

Negara Indonesia adalah negara yang kaya tetapi sayang sekali Indonesia saat ini menempati posisi pengimpor pangan terbesar di dunia. Patut kita meratapi fenomena ini, karena dengan kayanya Indonesia, luasnya lahan pertanian, dan luasnya laut Indonesia, sangat ironis sekali Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari negara lain.

Pemerintah mengumumkan keberhasilan swasembada pada saat tahun 1990-an, sekarang kita mengimpor beras dari negara lain. Kita tidak bisa menghitung swasembada pangan yang dahulu pernah kita raih, tetapi bagaimana kondisi kita sekarang.

Petani sangat ditekan pendapatannya, pasar yang susah, harga murah menjadi masalah juga untuk bidang pangan yang ada.

Pembangunan yang dicita-citakan untuk dapat mencapai modernisasi mungkin terlaksana dengan banyaknya perubahan dicapai. Namun, hutang yang menumpuk pastinya menjadi sebuah malapetaka juga bagi kaum muda-mudi di kemudian hari.

Permasalahan yang dihadapi adalah masalah multidimensional di mana mencakup krisis pangan, krisis lingkungan hidup, krisis finansial, dan tentunya krisis energi karena eksploitasi tidak dibarengi dengan reboisasi.

Berdasarkan dari pengalaman dan peraturan yang sudah diciptakan oleh pemerintah, pembangunan harus memiliki tujuan jelas seperti pada Trilogi Pembangunan yang sudah dicanangkan.

Tidak hanya bergantung pada pembangunan sektor ekonomi saja yang akhirnya memunculkan masalah multidimensi. Pembangunan itu berarti meninggalkan pembangunan modernisasi yang terbukti menciptakan permasalahan ke pembangunan pascamodern untuk mengakhiri permasalahan ini.

Pembangunan pascamodern ini berpatokan pada apa yang sudah dicanangkan para founding father dan tercermin dalam UUD 1945 yang tentunya menjunjung tinggi stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi. Kita mencoba terus mencapai cita-cita bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, adil, dan makmur.

Selanjutnya adalah mencoba membangun lagi apa yang sudah menjadi sejarah dan tradisi kita semua. Hal ini penting karena akan menimbulkan kesinambungan antara tradisi yang dahulu kita junjung dengan berjuta pengetahuan yang tersedia, sehingga kesinambungan sejarah akan seimbang dengan perkembangan budaya yang terjadi saat ini.

Selanjutnya adalah pemerataan yang benar-benar merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat dapat merasakan kemerdekaan yang merdeka. Pembangunan pascamodern ini seharusnya dilakukan dengan cara memperhatikan tradisi yang ada dan turut memikirkan juga kelanjutan dari pembangunan tersebut, sehingga dapat mewadahi kebutuhan dari generasi muda, pembangunan juga harus berarti sustainable development.

Sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen dari kementerian PUPR. Semua diatur dalam RPJP, sudah seharusnya dibangun tanpa adanya pembebanan kepada kelompok masyarakat lain, khususnya anak muda.

Semua rancangan yang ditulis pada RPJP adalah keinginan dari negara untuk menyenangkan masyarakatnya. Oleh karena itu, haruslah benar-benar membuat masyarakat menjadi senang dan terpenuhi kebutuhannya. Pembangunan pascamodern haruslah mengintegrasikan antara aspek sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan yang ada.

Konsep pembangunan pasca modern yang dilaksanakan haruslah memiliki strategi berbeda dari konsep pembangunan sebelumnya. Pertama, pembangunan haruslah berfokus pada apa yang bisa dikembangkan di dalam masyarakat, atau yang dibutuhkan masyarakat.

Seperti pada kasus kebutuhan akan pangan di dalam masyarakat, berarti pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan pada sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya, sehingga hasil pertanian akan mencapai titik tertinggi karena masyarakat sendiri yang turut membangun tersebut.

Kunci pembangunan pertanian selanjutnya adalah terkait pemakaian bahan pertanian yang harus sesuai dengan kebutuhan per daerah, karena setiap daerah memiliki cara masing-masing, setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing.

Kedua, adalah pembangunan haruslah berfokus meminimalisasi krisis lingkungan sehingga pembangunan akan terus bisa berjalan dan seimbang dengan alam. Pembangunan harus memikirkan bagaimana keadaan alam setelah dieksploitasi dengan berbagai macam cara reboisasi.

Ketiga, pembangunan harus meningkatkan mutu lingkungan hidup, sehingga kota, terutama kota-kota besar akan dapat mengurangi ancaman bencana seperti kerusakan lingkungan dan banjir.

Keempat, mencoba membangun kota secara merata sehingga semua dapat merasakan pembangunan yang terjadi.

Semua itu haruslah didukung dari semua elemen di dalam masyarakat sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang kuat dari semua sistem dan dapat membangun kota secara efektif.

Mulai dari pemerintahan dengan kebijakan mereka hingga masyarakat dengan usaha mereka membangun usaha kecil menengah yang memberikan stimulus fiskal dari anggaran pemerintah. Semua saling membantu dan bergotong royong ke arah pembangunan kota yang maju dan inklusif.

Bahan Bacaan

Absori, Alif Noor Anna, and Suharjo. 2012. “Kebijakan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan dengan Pendekatan Partisipatif di Surakarta.” Jurnal Ilmu Hukum 107-120.

Adon Nasrullah Jamaludin, M. Ag. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia.

Fauzi, Ahmad Rifqi, Annisa Nur Ichniarsyah, and Heny Agustin. 2016. “Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik.” Jurnal Agroteknologi, 49-62.

Hassan, Abbas M. and Hyowon Lee. 2015. “The paradox of the sustainable city: definitions and examples.” Environment, Development and Sustainability 1267–1285.

Kwanda, Timoticin. 2003. “Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan untuk Mengurangi Polusi Udara.” DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR 20-27.

Makkelo, Ilham Daeng. 2017. “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis.” Lensa Budaya 83-101.

Add Comment