Menyukseskan Pemilu, Menyetop Upaya Bohongi Rakyat

Penyelenggaran pemilu mesti dievaluasi secara menyeluruh. UNIVERSITAS INDONESIA

Ketika mendekati masa-masa pesta demokrasi, gegap gempita dan riuh gemuruh sangat terasa dengan ramainya alat peraga kampanye serta alunan organ tunggal di setiap pertemuan terbatas para peserta Pemilihan Umum (Pemilu).

Strategi, taktik, dan hal-hal haram maupun halal akan kita jumpai dalam proses menggaet suara. Pemilu seolah menjadi sebuah hiburan rakyat maha asyik lagi murah.

Pemilu sejatinya adalah proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada para jagoannya agar dapat menyampaikan keinginan dan cita-citanya lima tahun kedepan.

Mata rakyat akan tertuju pada rangkaian pemilu, seolah hari-hari itu penentu yang akan menjawab tantangan setiap caleg yang berlaga, apakah dia lolos atau malah tersungkur gagal.

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik nantinya melahirkan harapan yang lebih baik pula akan masa depan demokrasi bangsa.

Penyelenggara dan peserta pemilu mesti sudah mempersiapkan diri agar proses pemilu dapat lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dari mulai rekrutmen KPU, BAWASLU, DKPP, bahkan di tingkat bawah PPD dan PPS juga sudah terbentuk.

Hal ini membuktikan bahwa penyelenggara pemilu ingin memberikan sebuah karya nyata yang indah untuk sejarah panjang demokrasi Indonesia. Lain halnya dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu tentu juga sudah sangat mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menatap pesta demokrasi ini.

Dari mulai menemui daerah binaan, serta mengumbar janji-janji dengan sedikit bumbu romantis dengan harapan dapat meyakinkan hati pemilih.

Kita akan melihat betapa indahnya wajah pedesaan hingga perkotaan dengan banyak karya fotografi yang menghiasi setiap sudut wajah kota hingga pedesaan. Kampanye sudah menggaung di sudut-sudut dan dari segala penjuru arah kota.

Alat peraga hingga bahan kampanye akan bertaburan di meja-meja rakyat untuk disajikan sebagai hidangan setiap menitnya, ada pula para peserta kampanye memberikan paket sembako murah dengan harga yang sangat murah untuk memikat hati rakyat.

Tentu saja ini membuat penyelenggara pemilu harus bekerja ekstra keras dalam mengawal tahapan ini, dari kampanye yang mesti mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) hingga menyosialisasikan larangan kampanye kepada masyarakat dan peserta pemilu.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk indahnya tahapan ini dari mulai meminimalisasi gesekan hingga deklarasi damai akan menjadi senjata untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia ini. Indikasi kecurangan pada pemilu sebelumnya tentu menjadikan acuan yang jelas untuk penyelenggaraan pemilu agar dapat berbenah ke depannya.

Maraknya kecurangan di saat pelaksanaan pemilu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan rakyat tentang apa saja pelanggaran pemilu. Masyarakat perlu dituntun untuk dapat ikut mengawasi jalannya proses demokrasi dengan berani melaporkan setiap kejanggalan atau kecurangan di pemilu.

Kecurangan itu bisa berbentuk politik uang atau saling menghina antar peserta pemilu. Pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu bukanlah hal baru sebagai bagian dari infrastruktur pemilu.

Partisipasi Politik

Samuel Huntington (1992), dalam bukunya Partisipasi Politik menguraikan, salah satu partisipasi rakyat adalah ikut terlibat dalam aktivitas pemilu yang salah satunya adalah dengan ikut serta dalam mengawasi pemilu.

Pemilu partisipatif yang sudah digalakkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harusnya dirawat dan terus disuarakan kepada masyarakat. Hal ini sebagai salah satu bagian dalam upaya mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu yang luber dan jurdil.

Pada esensinya, demokrasi adalah pelibatan rakyat secara menyeluruh, of the people, for the people, and by the people. Selain menjadi tugas penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga dituntut untuk tidak melakukan pembodohan kepada para pengguna hak pilih dengan mengadu domba atau membagikan uang untuk mempengaruhi pemilih.

Sudah sepantasnya para calon anggota dewan kabupaten atau kota, provinsi, pusat, dan DPD memberikan pemahaman kepada pemilih dengan cara apapun, karena sejatinya jika mereka terpilih dengan cara yang tidak halal, maka sangat dipastikan bahwa proses demokrasi ini sangat bernilai buruk di hadapan rakyat.

Proses demokrasi yang buruk nantinya berimbas pada kepentingan rakyat yang menjadi korbannya. Inti dari demokrasi adalah bagaimana kita dapat mewakili rakyat dengan memposisikan sebagai pelayan masyarakat dengan menyuguhkan kesejahteraan bagi mereka yang tertindas.

Sudah sangat sepantasnya kesejahteraan dapat menjadi harga mati untuk diperjuangkan saat pemilu. Jangan sampai stigma membohongi rakyat tersemat kepada siapa nanti yang terpilih oleh rakyat untuk lima tahun ke depan.

Pada akhirnya, semua pihak harus meneguhkan niat dan diri kita untuk ikut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang penuh integritas dan berkualitas. Pemilu harus dijadikan gerbang perubahan untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bisa membawa nasib rakyat, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, karena pada hakikatnya pemilu adalah kita.

Add Comment