Menalar Logika Pembangunan Kota

Pembangunan mesti berbasis masyarakat, komunitas demi terciptanya inklusivitas dan keadilan. WORLD BANK

Pertanyaan yang sering muncul pada setiap pembangunan di daerah perkotaan dari masyarakat awam adalah: “Ini sedang membangun apa sih?”

Pertanyaan ini muncul karena posisi ketidaktahuan mereka pada apa yang tengah terjadi, baik saat pembangunan dilakukan maupun setelah pembangunan. Mereka terpisah dari pembangunan yang ada.

Salah satu kritik terkait pembangunan saat ini sangat jelas disampaikan oleh Ferguson pada tahun 90-an, dan sampai saat ini masih relevan, mengkritik terpusat pada program-program yang mengintervensi pada aspek teknis pembangunan saja, sudah dianggap mengubah konsepsi kebutuhan masyarakat dan hanya mendepolitisasi masyarakat.

Sudut pandang tersebut menjelaskan posisi intervensi dari pembangunan itu sudah menempati dan mereduksi kompleksnya masyarakat, serta semua aspek kehidupan masyarakat dan dianggap menjadi sebuah permasalahan masyarakat teknis belaka, tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Pesatnya pembangunan tidak akan bisa dihindari. Perkembangan zaman menyebabkan kota dituntut untuk terus maju dan membangun dirinya sendiri. Pembangunan sendiri adalah rangkaian usaha untuk dapat mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang sadar dan terencana dalam rangka membina bangsa dan negara.

Jadi kesimpulannya, pembangunan adalah upaya untuk dapat saling terhubung satu dengan lainnya untuk memenuhi tujuan nasional pada setiap aspeknya, maka dari itu setiap elemen di dalam sistem masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun, pada kenyataan yang terjadi apa yang seharusnya dibangun tersebut menjadi sebuah permasalahan baru di dalam kehidupan sosial kita. Konflik itu tercipta karena disintegrasi sistem sosial yang ada di kehidupan kita.

Trilogi Pembangunan dan Logika Sintesis

Pembangunan dalam praktiknya haruslah mencakup Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sesuai dengan RPJP 2005-2025. Ketiga hal tersebut harus menjadi patokan pembangunan yang ada.

Pembangunan haruslah berpatok pada konsep Trilogi Pembangunan dan menekankan pembangunan yang ramah semua aspek. Kenyataan yang terjadi tidaklah berjalan secara lancar, karena hanya ada dua yang dipakai dari Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas dan pertumbuhan ekonomi saja.

Tidak sempurnanya Trilogi Pembangunan tersebut menghasilkan suatu lapisan elit ekonomi yang semakin besar dan memperbesar kesenjangan sosial yang ada. Keutuhan dari Trilogi Pembangunan akan berdampak pada bagaimana pembangunan akan meresap pada seluruh lapisan masyarakat.

Ketidaksempurnaan seperti dibahas di atas juga diperparah dengan kecenderungan pembangunan yang memusat pada satu daerah atau aglomerasi kegiatan ekonomi. Kecenderungan itu dapat mengakibatkan kesenjangan antar daerah juga.

Hal ini berarti tidak ada usaha dari pemerintahan untuk pemerataan pembangunan yang ada melalui kebijakan yang diciptakan. Namun, pada tataran bagaimana pembangunan ini dijalankan.

Konsep Trilogi Pembangunan yang terdiri dari stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan secara umum memiliki asumsi bahwa tanpa adanya stabilitas, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi, dan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka tidak akan ada yang dibagikan secara merata.

Artinya, semua itu memiliki kesinambungan yang harus selesai pada ujung yakni pemerataan. Dorongan yang paling utama pada awal pembangunan pastilah pada stabilitas yang memunculkan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Tercapainya stabilitas berarti terpenuhinya poin pertama, maka akan mengubah tekanan pembangunan menjadi pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan. Jika sudah terpenuhi lagi, tekanan akan berubah pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Permasalahan yang terjadi adalah pada tataran pelaksanaan pembangunan tersebut, karena antara kita konsep di atas masing-masing memiliki logika yang berbeda-beda. Logika di sini tidak dalam pengertian sebuah teori penyimpulan yang sah, atau pengkajian dalam pemikiran yang sahih, akan tetapi sebagai sebuah jalan pemikiran saja.

Hal ini akan menjadi suatu yang penting untuk membangun sebuah perkotaan yang baik dan dapat dirasakan semua orang. Para pelaksana pembangunan dari pusat hingga unit terkecil haruslah mampu untuk dapat menyintesiskan berbagai kepentingan yang mempunyai logika berbeda tersebut.

Perbedaan logika tersebut dapat kita lihat sebagai berikut: Stabilitas pada trilogi pembangunan dapat dikatakan sebagai sebuah Power Logic, yaitu ketertiban, keteraturan, pengaturan, dan hierarkis atau dalam pengertian Talcot Parson, adalah equilibrium, posisi di mana keadaan sistem harus seimbang dan stabil

Ketidakteraturan diantisipasi pada tindakan preventif sampai tindak represif. Selanjutnya konsep pertumbuhan ekonomi akan erat dengan Business Logic, yakni setiap peluang dan investasi ataupun pengorbanan haruslah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Konsep ini percaya bahwa tanpa keuntungan tidak akan membuahkan pertumbuhan. Tindakan yang dilakukan akan dilakukan dengan semua cara, entah risiko pengorbanan yang sedikit, atau risiko pengorbanan yang dapat memakan banyak pihak. Semua harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis.

Pembangunan jika dalam Business Logic yang murni masuk dalam persaingan bebas akan menimbulkan berbagai hal seperti kerusakan lingkungan, tindakan penyuapan, pemaksimalan lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hingga bentuk kesenjangan dalam bentuk polarisasi pertumbuhan karena pemusatan pembangunan, dan persaingan tidak seimbang yang akan menimbulkan konglomerasi dan marjinalisasi di dalam kelompok sosial.

Sebaliknya, konsep ketiga yakni pemerataan memiliki logika sosial yang bertolak belakang dengan logika bisnis di atas, yakni kebersamaan hak atas sumber daya dan semua hasil dari pemanfaatannya.

Pemerataan yang tidak sesuai akan menyebabkan konflik dan kerusuhan juga, seperti bantuan pemerintahan yang tidak tepat sasaran dan sebagainya akan menyebabkan kemacetan dari pertumbuhan ekonomi ketika mencapai kerusuhan sosial.

Ketiga konsep yang dijelaskan di atas dapat berjalan dengan baik ketika kita dapat mencoba tidak terus menekankan pada kemajuan ekonomi saja. Namun, memastikan terjadinya pemerataan akses dan distribusi yang inklusif untuk semua kelompok yang tersisihkan.

Menghilangkan egosentris bahwa ‘saya adalah penguasa, saya memiliki uang, saya memiliki privilege untuk membangun kota ini, dan berkat saya kota ini dapat maju’.

Hal seperti ini yang harus dihapuskan pada orientasi pembangunan dan mulai memperhatikan kelompok kecil yang ada. Semua itu dapat dibuat menjadi sebuah kenyataan yang indah dengan cara menciptakan dialog antar kelompok dan dilakukan dua arah antara pemerintah, masyarakat luas, dan pengusaha atau swasta.

Kota dan Inklusivitas yang Didambakan

Ketimpangan strata sosial menjadi sebuah kunci adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kepemilikan modal dan kekuasaan adalah penentu arah pembangunan yang ada, bukan berasal dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat.

Mereka pemilik modal dan kekuasaan membangun dengan giat untuk dirasakan sendiri, sehingga memunculkan gap yang sangat dalam antarkelompok di dalam masyarakat. Konflik semata-mata dilihat dari sudut pandang teknis dari kebutuhan masyarakat saja yang menghantarkan pembangunan tidak menguntungkan salah satu pihak.

Dari gap tersebut wajar adanya karena masyarakat akhirnya terjebak pada pikiran ‘kota’ adalah aset ekonomi semata, sehingga semua langkah pembangunan tidak mempertimbangkan pemerataan dan diambil hanya dari segi pragmatis saja.

Paradigma yang dapat memecahkan permasalahan di atas adalah paradigma pembangunan kota inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan sosial yang jitu dan relevan untuk dilakukan dan menghilangkan ketidakadilan di dalam sistem sosial yang ada.

Pembangunan inklusif menurut Henny Warsilah adalah pembangunan sosial yang menggunakan pendekatan dengan sifat neosektoral dan ekonomikal, walaupun pembangunan bersifat sektoral berorientasi pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pembangunan tersebut harus diarahkan pada pembangunan yang holistik, berdampak pada masyarakat secara luas. Pembangunan ini diletakan pada unsur manusia yang memiliki peran sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri, dan apa yang terjadi di dalam masyarakat adalah sebuah kunci dari keberhasilan pembangunan ini.

Fenomena masyarakat dalam bentuk hubungan antar masyarakat dan interaksi antar masyarakatnya menjadi syarat terpenting bagi keberhasilan konsep pembangunan ini.

Pembangunan inklusif mampu mereduksi terjadinya eksklusi sosial dan mendorong terjadinya inklusi sosial dengan mengikutsertakan warga kota untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan kota itu sendiri.

Pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek akan membuat pembangunan yang seimbang antara sektor satu dengan yang lainnya, terutama pada sektor pertanian atau basis ekonomi pedesaan, dan nonpertanian atau sektor ekonomi perkotaan.

Hal ini dapat terlaksana ketika masyarakat pada sektor pembangunan pertanian dijamin pada bentuk kebijakan saat ini, terutama pada kebijakan pertanian sebagai sebuah dasar keunggulan kompetitif mereka atau keunggulan komparatif, sehingga mereka dapat menduduki posisi setara dengan sektor ekonomi perkotaan. Pada hakikatnya, kekuatan kota dapat dilihat dari desa yang kuat juga.

Pembangunan inklusif juga pasti memenuhi tiga aspek skala prioritas pembangunan, yakni membangun suatu bangsa ke arah kemajuan, memajukan tingkat ekonomi tanpa adanya pembeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, membangun bangsa yang berdikari, terakhir adalah membentuk masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat terpenuhi setiap kebutuhannya dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan mendapatkan keadilan.

Beberapa contoh nyata di dalam kota yang menjelaskan ketimpangan sosial adalah bagaimana masyarakat sudah menganggap bahwa kota sesuatu yang penuh dengan pembangunan teknologi canggih, dan mengikis keberadaan elemen budaya tradisional.

Lebih parahnya, budaya tradisional sudah dianggap ketinggalan zaman, dianggap kotor dan merusak pemandangan. Contoh lainnya adalah pembangunan yang mengorbankan salah satu kelompok, dalam kasus ini sering terjadi pada kelompok marjinal kota.

Sebenarnya semua yang terjadi di dalam proses pembangunan adalah keputusan politik semata. Semua itu tidaklah hanya bersifat pragmatis, tetapi harus mempertimbangkan pada aspek hak dari setiap manusia. Oleh karena itu haruslah terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga tidak ada yang dirugikan nantinya.

Pembahasan pembangunan di kota Solo misalnya, normalisasi sungai dan penertiban bantaran sungai di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Surakarta yang sampai saat ini masih dilakukan.

Normalisasi tersebut memang diperuntukkan guna menjaga stabilitas sistem di perkotaan, tetapi dalam praktiknya untuk pindah rumah di Surakarta sendiri tidak bisa dilakukan karena uang ganti tidak mencukupi untuk pindah di area Solo.

Warga banyak pindah ke kabupaten Sukoharjo karena lebih memungkinkan. Di sini berarti mereka tercerabut di kotanya sendiri.

Pembangunan untuk kaum difabel juga masih kurang digalakkan. Pembangunan guiding block untuk tunanetra di daerah TMP Jurug Surakarta berbentuk zig-zag. Pembangunan bukan untuk mempercantik kota saja, tetapi sejauh mana manfaat ketika dipergunakan.

Pembangunan guiding block seperti ini justru menyusahkan kaum difabel tunanetra. Hal di atas menunjukkan pemerintah masih belum mengerti dan dan tidak menyertakan kaum difabel dalam pembangunan trotoar. Hal ini banyak terjadi lagi dengan fasilitas umum yang tidak ramah terhadap difabel.

Warga yang dipindahkan dan dibebaskan lahannya haruslah mendapat jaminan memperoleh hunian layak. Janganlah sampai ketika mereka sudah mendapat ganti rugi, warga tidak dapat kenyamanan yang sama seperti sedia kala, atau dalam kata lain, mereka mendapat masalah di wilayah lainnya, ataupun mereka tercerabut dari akar historis mereka.

Setiap pembangunan memang memiliki dampak baik dan buruk, tetapi sudah seharusnya kita meminimalisasi dampak buruk yang akan terjadi. Esensi pembangunan untuk mengubah ruang kota menjadi lebih baik, janganlah sampai menciptakan keburukan di sisi lainnya.

Bahan Bacaan

BAPPENAS. 2005. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025. Dokumen Perencanaan, Jakarta: BAPPENAS.

Siagian, Sondang P. 2016. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.

  1. Srawung Kampung Kota. Directed by Kampungnesia. Performed by Budi Utomo.

Warsilah, Henny. 2017. Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota Solo, Jawa Tengah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Add Comment