Membaca Puisi, Merefleksikan Demokrasi

Ruang publik kita kini menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi. SETKAB RI

Warga Cakruk Pengawasan Desa Polokarto yang bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan CV. Terangga Reswara mengajak masyarakat untuk kembali merefleksikan wujud demokrasi melalui diskusi dan malam sastra pembacaan puisi demokrasi.

Diskusi ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk saling berkolaborasi memastikan masyarakat dapat mewujudkan demokrasi yang bermartabat untuk perwujudan yang lebih baik lain.

Sebab, demokrasi adalah nilai sejagat yang didasarkan pada keinginan orang yang diungkapkan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk malam sastra pembacaan puisi ini, adalah wujud pengungkapan ekspresi itu.

Acara bertajuk Malam Sastra Puisi Demokrasi dengan Tema ‘Refleksi Demokrasi Indonesia’ itu digelar di Cakruk Pengawasan Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (16/10/2021).

Ketua Cakruk Pengawasan, Alis membuka acara dan membacakan puisi dengan judul Cakrukku, Rumah, dan Kawan Demokrasi, serta dilanjutkan dengan Ulfa dari Komunitas Cakruk Pengawasan membacakan puisi dengan judul Kebebasan Semu dan Bingkai Diskriminasi.

Perwujudan demokrasi itu tak lain adalah keikutsertaan penuh dalam segala aspek kehidupan melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di mana demokrasi harus dikawal dan diawasi oleh supremasi konstitusi yang dijunjung tinggi semua orang.

Namun, seluas apapun ruang kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi, jangan sampai bertentangan dengan nilai konstitusi. Jika tidak terkawal oleh konstitusi, masyarakat menjadi tidak menaruh kepercayaan lagi dengan sistem yang ditawarkan dan dibangun oleh demokrasi.

Demokrasi harus dipayungi oleh etika agar tidak berubah menjadi anarkisme. Demokrasi yang tidak beretika nantinya seolah-olah hanya mengakitbatkan keributan, pertengkaran dan kerusuhan di antara elite kekuasaan dan masyarakat bawah.

Oleh karena itu, konstitusional diperlukan sebagai pengawal dan etika sebagai payung demokrasi yang ideal, dan mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia lebih baik lagi.

Untuk memeriahkan acara, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga turut membacakan puisi dengan judul antara lain: Cita dan Harapan, Politik Uang Menggadaikan Suara Kita, Negoro Tanpo Cidro, Kereta Kencana, dan Pesta Demokrasi.

Tidak ketinggalan, Zahra dan beberapa mahasiswa Univet Bantara juga membacakan puisi dengan judul Dongeng Marsinah, Cita-Cita Reformasi, dan juga Panji Sukma, seniman dan penulis novel membacakan puisi dengan judul Di Mana Pagar Rumah Kita Dulu dan Nglurah Ayu.

Kedaulatan Rakyat

Secara teoritis, paham demokrasi meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memang menghendaki adanya jaminan kepada warga negara untuk ikut andil dan menentukan kebijakan negara, salah satunya disuarakan melalui kebebasan menyuarakan pendapat dan dituangkan dalam ekspresi atau sastra dengan tiada atau tanpa batas.

Meskipun kebebasan ini tetap dibatasi dengan syarat dan kriteria tertentu oleh konstitusi, terkhusus ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah dilakukan lewat undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik seperti media sosial.

Demokrasi bukan hanya bebas memilih saat pesta elektoral semacam pemilu atau pendirian partai, tetapi juga tidak ada pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Contohnya dalam bidang seni, pelarangan pemutaran film, buku, pentas puisi, dan yang baru saja ramai di jagat publik belakangan ini, larangan pembuatan mural suara rakyat merupakan contoh tindakan yang mencederai demokrasi.

Kita juga kerap menemui buzzer yang seolah terorganisasi untuk melakukan serangan personal dan memperkeruh ruang publik terhadap pengkritik yang dianggap punya pengaruh. Hal ini menandakan kemunduran bagi demokrasi itu sendiri.

Lebih buruk lagi, jika tindakan persekusi digital di ruang media itu membuat ketakutan hingga enggan melayangkan kritik, maka kita bisa pastikan demokrasi sudah tidak sehat.

Demokrasi Indonesia sedang berproses untuk menjadi dan menemukan bentuk idealnya. Dari kesadaran dalam proses menuju ke sana, maka dialog, debat, hingga dinamika kritik tidak boleh berhenti atau sengaja dihentikan. Jika itu terhenti, maka berhenti pulalah proses menjadi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang demokratis.

Sebagai refleksi, untuk menjaga demokrasi di Indonesia, fungsi kritik tentu penting dan perlu untuk mengawasi, mengoreksi, dan menyeimbangkan kekuasaan. Kebebasan melakukan kritik adalah cara untuk mendistribusikan kekuasaan pemilik hak politik formal sebagaimana marwah demokrasi. Kritik adalah hak setiap warga negara.

Demokrasi bertalian erat dengan kritik, bukan ujaran kebencian apalagi berita bohong. Hal itu yang perlu dipahami dan disepakati bersama.

Dengan kejelasan, kesepahaman, dan kesepakatan demikian, maka kritik sepantasnya bukanlah hal menakutkan. apalagi sampai mengintimidasi para pengkritik. Fungsi kritik sebagai ungkapan ekspresi haruslah dikembalikan untuk menjaga marwah demokrasi.

Bahan Bacaan

Mulyono. 2021. ‘Malam Sastra Puisi Demokrasi’, https://sukoharjo.bawaslu.go.id/malam-sastra-puisi-demokrasi/, diakses pada 21 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB

Add Comment