Komitmen serta Kesepakatan Wujudkan Kota Berkelanjutan

Bendung Karet Tirtonadi, kebersihan sungai menjadi indikator keberlanjutan sebuah kota. KEMENTERIAN PUPR

Mendengar wacana pemerintah yang akan menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak mengenai lingkungan atau amdal membuat saya terkejut. Apalagi pemerintah mengatakan bahwa regulasi lingkungan menghambat jalannya investasi.

Hal ini menandakan pemerintah nampaknya hanya menggenjot pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan konflik sosial yang bakal terjadi. Pemerintah seperti tidak berkomitmen mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati.

Padahal, IMB, amdal, serta komitmen itu lah yang menjadi syarat mutlak mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Amdal bisa menjadi acuan dan petunjuk bagi pelaku usaha dalam menjalankan investasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, pada 1 Januari-25 November 2019 ada 3.326 bencana, terutama akibat ulah manusia, seperti banjir (690 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (720 kejadian), serta longsor (662 kejadian). Kerugian akibat bencana pada 2000-2016 sebesar Rp 22,85 triliun per tahun (Kompas, 23/11/2019).

Pemerintah tak sadar bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan jangka panjang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian ekonomi. Infrastruktur dan bangunan publik yang telah rusak mengharuskan APBN menambah alokasi dana cadangan penanggulangan bencana untuk biaya rekonstruksi.

Permasalahan lingkungan memang tak bisa dihindari, sebab merupakan bentuk eksternalitas dari pembangunan yang dilakukan manusia.

Manusia memang perlu melakukan pembangunan agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga memberikan akses bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

Selain pembangunan, untuk mencukupi standar hidup layak manusia, maka perlu adanya industri. Namun, dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi produk tentu akan menyisakan limbah maupun polusi, serta akan merusak kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan inilah yang akan diminimalisasi melalui program tujuan keberlanjutan.

Sebenarnya, kita telah memiliki banyak program dan rancangan yang tepat, seperti SDGs, kemudian terejawantah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara maupun daerah, IMB, serta Amdal.

Namun, kita belum memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program itu. Bahkan dalam lingkup wilayah kota. Berbagai media massa selalu melaporkan masalah limbah, polusi, peningkatan suhu, penggusuran lahan, kekeringan, dan permasalahan lainnya.

Program SDGs dapat diterapkan melalui pembangunan kota yang berkelanjutan, pembangunan kota yang memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam.

Indikator Kota Berkelanjutan

Setidaknya ada tujuh indikator yang harus dicapai kota sehingga dapat disebut sebagai kota berkelanjutan, yakni: Pertama, kota yang tangguh, mengelola keberagaman, memiliki ketahanan, dan mampu bertindak mengurangi risiko. Kedua, kota yang hijau, mendesain ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dan efisiensi emisi karbon.

Ketiga, kota yang aman dan sehat, memiliki fasilitas dan pelayanan yang baik serta layak huni sehingga meningkatkan kualitas hidup. Keempat, kota yang inklusif, memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat dalam pembagian peran, ramah gender, pro-rakyat, berkeadilan sosial, memudahkan aksesibilitas.

Kelima, kota yang terencana, memiliki perencanaan dan rancangan yang partisipatif, ditekankan pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keenam, kota yang produktif, dengan mempromosikan dan mendorong kehidupan bagi semua warganya agar dapat mendapat peluang dalam kegiatan ekonomi.

Ketujuh, kota yang beridentitas, mewujudkan sektor yang memiliki jati diri serta kearifan lokal, menghargai aset budaya, dan aspek kesejahteraan.

Pelibatan Pihak dan Ketaatan Aturan

Perencanaan tata ruang kota yang baik dengan mengenal karakteristik wilayah. Pemerintah mesti melibatkan akademisi untuk mengkaji potensi, risiko bencana, polusi, dan pengelolaan limbah di wilayah yang akan dijadikan obyek pembangunan.

Proyek Bandara Internasional Yogyakarta bisa jadi evaluasi karena didirikan di wilayah pesisir yang rentan bencana. Seperti yang dikatakan Kepala Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Eko Yulianto, bahwa wilayah pesisir selatan Jawa berpotensi gempa dan tsunami.

Pembangunan harus taat terhadap aturan dan hukum yang telah diatur pemerintah. Izin pendirian pembangunan mesti disosialisasikan dan melibatkan masyarakat sekitar. Pemerintah harus memantau, memperketat izin dan memperkuat analisis dampak lingkungan.

Keberadaan industri yang mengganggu kenyamanan warga akibat kegagalannya dalam mengelola limbah dan polusi harus dibekukan sampai benar-benar mampu membenahi masalah yang ditimbulkan.

Butuh komitmen secara kolektif bagi semua pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat. Perlu kesadaran pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui komunikasi lingkungan, penyampaian regulasi, dan audiensi semua pihak.

Alexander & Hafied Cangara (2018) dalam buku berjudul Komunikasi Lingkungan menyebut komunikasi yang efektif juga memerlukan kemampuan empatik untuk memahami perasaan satu sama lain, saling melihat dari sudut pandang tiap pemangku kepentingan.

Dengan begitu maka akan timbul suatu kesadaran pentingnya mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kebermanfaatan bagi semua pihak baik secara sosial maupun ekonomi dalam jangka yang panjang.

Bagi lingkungan pun setidaknya bisa diminimalisir dampaknya. Namun, sekali lagi, yang paling penting ialah komitmen untuk menjalankan kebijakan, memegang tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan.

*Artikel ini pernah tayang di Solopos edisi 03 Desember 2019

Add Comment