Dualisme Paradigma Sosial-Ekonomi Pembangunan di Perkotaan

Negara harus bisa menciptakan strategi pembangunan transformatif dengan membangun sektor ekonomi rakyat.
PEMKOT SURAKARTA

Paradigma adalah cara pandang atau kerangka pemikiran. Secara etimologi paradigma adalah berasal dari bahasa Yunani yakni, paradeigma yang terdiri dari dua kata, para yang berarti bersebelahan dan deigma yang berarti memperlihatkan.

Arti kata secara etimologi berarti membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Paradigma adalah kacamata yang dipakai untuk melihat suatu permasalahan, kondisi, persoalan, atau cara memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Salah satu paradigma yang diakui oleh para pemikir perkotaan adalah paradigma pembangunan internasional. Paradigma itu ditulis oleh Gerald Meier dan temannya James Rauch pada tahun 1964 dengan judul Issues in Economic Development yang membahas terkait pembangunan Internasional dengan studi kasus sebagian di Indonesia yang lahir pada masa Hindia-Belanda dari pandangan J.H.Boeke.

Anggapan yang dipercayai oleh Boeke pada saat itu terhadap kondisi sosial masyarakat di Hindia-Belanda adalah perspektif ekonomi kerakyatan yang cocok diterapkan di Indonesia seperti sistem ekonomi koperasi.

Keadaan sosial masyarakatlah yang dilihat oleh Boeke pada saat itu dan mencoba untuk membandingkan dengan bentuk ekonomi dunia yang asumsi-asumsinya dibandingkan dengan keadaan sosial yang ada di Indonesia, sehingga ia menganggap bahwa sistem ekonomi termasuk bentuk pembangunan apa yang harus dilakukan adalah rakyat itu sendiri.

Boeke mencoba memosisikan masyarakat sebagai aktor dalam tumbuhnya ekonomi di Hindia-Belanda. Dari pandangan dan posisinya sebagai penasihat pemerintahan Belanda di bidang perkreditan rakyat pada saat itu dan merumuskan UU Perkoperasian pada tahun 1927.

Pandangannya pada saat itu yang tersirat dalam UU tersebut adalah posisi bangsa timur itu berbeda dengan bangsa barat. Perbedaan sosial dan budaya mempengaruhi apa yang berjalan pada sistem masing-masing.

Barat dengan sistem barat dan Timur dengan sistem timur yang tidak dapat disamakan sama sekali. Hal ini disebut dengan perspektif dualisme semangat masyarakat.

Paradigma timur dan paradigma barat kemudian kita sebut dengan dualisme paradigma. Dualisme ini menghasilkan banyak sekali perbedaan di dalam sistem sosial yang ada.

Pertama, dalam sistem ekonomi keorganisasian yakni muncul usaha swasta milik pribadi dan usaha keluarga yang seiring perkembangan waktu berubah menjadi sistem ekonomi koperasi yang memiliki sistem dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Peran utama yang terjadi adalah bertumpu pada rakyat bukan pada individu pemilik modal.

Sebenarnya sistem dualisme sosial-ekonomi sendiri bukan hanya dapat dilihat dari perspektif Boeke di atas saja. Namun, dapat kita lihat dari beberapa hal lainnya.

Dualisme Boeke yang bertumpu pada sistem budaya di Hindia-Belanda berbeda dengan sistem sosial budaya di Barat yang menjadi pembeda antara barat dan timur, sedangkan para pemikir dari Indonesia salah satunya adalah Hatta, melihat bahwa sistem sosial sosial-ekonomi yang cocok untuk Indonesia berasal dari karakteristik Kolonialisme dan Kapitalisme.

Kolonialisme yang memposisikan Barat menjadi kelompok kolonial yang menduduki sebagian besar tempat di daerah timur membuat perbedaan signifikan di dalam masyarakat itu sendiri.

Kemudian sistem kapitalisme berjalan berbeda dengan sistem yang sudah berjalan di daratan timur dahulu. Sistem ekonomi kerakyatan gotong royong menjadi ciri khas di Indonesia sangat berbeda dengan sistem yang berkembang pada saat itu. Sistem kapitalisme yang berjalan akan sulit dan membuat kekacauan karena tidak sesuai dengan kultur yang berkembang di Indonesia juga.

Dualisme Kapitalisme tersebut terlihat pada sistem kapitalisme perkebunan pada saat itu, dan ekonomi kerakyatan yang ada di daratan Hindia-Belanda.

Dualisme ini hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan spasial tanpa melihat aspek lainnya. Implikasi kajian sosial saja yang tidak memperhatikan aspek lainnya menjadi kurang relevan diterapkan di dalam masyarakat karena hanya berfokus pada satu dan mengabaikan yang lainnya.

Selanjutnya perkembangan zaman semakin menjadi paradigma dualisme kapitalisme seperti dijelaskan di atas berubah bentuk dan mendapat kritik dari beberapa pemikir.

Kritik tersebut di antaranya adalah paradigma ekonomi-teknologi yang pesat berkembang karena modernisasi. Pembangunan ekonomi berbasis teknologi diyakini akan berkembang seiring penemuan-penemuan baru ditemukan.

Teknologi akan dapat diakses oleh setiap bangsa di seluruh dunia tak terkecuali penduduk Indonesia yang tinggal di daerah timur. Kita akan membangun ke arah modernisasi teknologi, dan terbukti pada hari ini terjadi.

Menurut B Higgins, perdebatan pembangunan perkotaan menjadi seperti yang dibahas di atas adalah suatu perdebatan yang sangat pendek dalam sejarah akademis, perdebatan ini mungkin terjadi panjang, tetapi tidak terjadi demikian.

Kritik atas teori-teori barat di dalam pemecahan permasalahan pembangunan khususnya pembangunan perkotaan sendiri yang ada di kelompok negara dunia ketiga adalah pada tataran keorganisasian saja.

Pembangunan tersebut menekankan pada pendekatan pentingnya pengembangan kelembagaan dan keorganisasian yang berbeda dari ekonomi tradisional dan ekonomi modern pada masa itu.

Menurut mereka pengembangan keorganisasian dan ini menjadi titik tumpu, karena percuma perkembangan terjadi tetapi pondasi organisasi mereka tidak dapat menumpu perubahan tersebut, maka dari itu pembangunan dititik beratkan pada kelembagaannya.

Menurut Badruddin konsepsi pembangunan memang tidak harus secara terus-menerus dihubungkan dengan aspek spasial saja, tetapi seharusnya dihubungkan dengan pembangunan sosial dan ekonomi.

Kebijakan ekonomi tersebut dirumuskan secara konseptual dan melibatkan seluruh aspek seperti sosial, lingkungan, dan dukungan mekanisme politik yang keseluruhan sehingga kebijakan tersebut dapat diuraikan kembali secara adil, transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kaidah perencanaan yang dibuat dalam bentuk keorganisasian.

Dalam aspek sosial tersebut bukan hanya aspirasi masyarakat yang dipertimbangkan tetapi partisipasi masyarakat juga ditegakkan melalui lembaga sosial yang ada.

Dualisme ekonomi-teknologi juga terdiri dari teknologi modern seperti penjelasan di atas dan teknologi tradisional. Teknologi yang berkembang mungkin berbeda, tetapi penggunaan alat teknologi semua tempat pun sama.

Teknologi diciptakan untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan, teknologi tradisional yang digambarkan oleh barat sebagai alat yang digunakan oleh bangsa timur.

Sama halnya penggunaan diksi barat dan timur yang tercipta dari masyarakat Eropa Amerika, atau penggunaan negara maju dan berkembang yang sebenarnya mereka ciptakan untuk pembeda antara kaum Eropa Amerika dan negara kecil di daerah Afrika dan Asia.

Paradigma Modernisasi

Paradigma yang sempat dilakukan oleh Indonesia adalah paradigma modernisasi atau paradigma pembangunan internasional. Paradigma modernisasi ini meliputi teori makro terkait pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial budaya perkotaan, dan teori mikro terkait nilai individu yang memberikan sumbangsih perubahan.

Sedangkan paradigma tradisional difokuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah suatu daerah, seperti kota atau kabupaten yang mempertimbangkan segi sosial kedaerahan dan harus melihat indikator sosial yang ada setiap daerah.

Paradigma pembangunan tradisional semakin lama semakin tertinggal karena rezim mencoba untuk mengembalikan paradigma pembangunan modern yang berasal dari barat.

Pembangunan internasional atau pembangunan modern yang dilakukan Indonesia dimulai pada masa Orde Baru dengan perspektif teknologi modern padat modal yang disebarluaskan di Indonesia.

Kota harus melakukan apa yang pusat katakan itulah sentralisasi yang merusak pada saat Orde Baru. Perspektif teknologi padat modal ini satu paket dengan teknologi tepat guna padat karya, tetapi pemerintah pada masa itu mendikotomi keduanya dan memilih salah satu saja.

Ketika teknologi modern padat modal dilakukan dengan mencoba memakai banyak sekali alat modern yang murah dan efisien dipadukan dengan teknologi tepat guna padat karya di setiap daerah (karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing) pasti dapat menciptakan pendapatan ekonomi yang besar dengan mempergunakan tenaga manusia yang besar juga, sehingga selain pendapatan besar, lapangan pekerjaan juga semakin besar dan setiap daerah dapat menonjolkan potensinya.

Sebenarnya di Indonesia sendiri dualisme sudah tergantikan dengan pluralisme dengan pembedaan antara ekonomi swasta, ekonomi rakyat, dan ekonomi negara. Namun, Orde baru memunculkan kembali dualisme tersebut dan menyebabkan ekonomi modern masuk kembali ke Indonesia dan menjadi lebih kukuh dari sebelumnya.

Selanjutnya ekonomi swasta diambil alih oleh golongan timur asing yakni keturunan China yang sekarang sudah berkembang menjadi sektor besar modern juga. Hal ini menjadikan ekonomi kerakyatan menjadi kurcaci kecil yang sulit bergerak, hal itu menjadi suatu masalah bagi bangsa ini.

Ekonomi kerakyatan tersebut bahkan terbagi lagi menjadi sektor ekonomi menengah dan sektor ekonomi kecil (seperti UMKM, dan lainnya), padahal sektor ekonomi tersebut adalah pondasi kukuh dan penopang ekonomi negara.

Membangun Indonesia setelah perjalanan panjang yang terus diperbaharui ini haruslah memiliki inovasi baru untuk membangun. Kita harus membangun sesuai dengan tiga sektor yang menopang kita, yakni rakyat, swasta, dan negara.

Semua harus saling menjadi satu kesatuan kukuh dan harus berdasarkan kekeluargaan. Hal paling penting untuk pembangunan adalah tidak saling memakan dan menjatuhkan yang lainnya atau mendesak dari sektor lainnya seperti dalam sistem kapitalisme ini.

Perjalanan panjang tersebut mungkin dapat dijawab dengan sistem sosial-ekonomi demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dan anti-diskriminasi.

Hal itu adalah prinsip dasar dari pembangunan di Indonesia yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian Indonesia termasuk pembangunan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai cita-cita negara pada sila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terdiskriminasi dan termarjinalkan dari Indonesia itu sendiri.

Negara yang sejahtera sosial dan ekonominya adalah negara yang bisa menciptakan strategi pembangunan transformatif dengan membangun sektor ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat adalah sisi terlemah dari semua sistem negara dilihat dari partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena memang mereka tidak berdaya atau mereka tidak diberdayakan oleh sistem itu sendiri.

Sistem pembangunan berbasis masyarakat yang menghasilkan penguatan ekonomi rakyat sebagai sumber pendapatan negara. Sudah terbukti dalam pengalaman buruk krisis moneter 1997-1998 yang menyelamatkan ekonomi negara adalah ekonomi rakyat termasuk peran penting UMKM untuk dapat bertahan kala itu.

Perkembangan paham pembangunan perkotaan yang terus berganti harus mencoba menambahkan tendensi masyarakat dibandingkan dengan tendensi yang lainnya. Sudah saatnya pembangunan perkotaan dapat menyokong pembangunan nasional dengan pertumbuhan sosial-ekonomi yang sehat dan merata.

Bahan Bacaan

Bappeda, Admin. 2015. ‘Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si.’ bappeda.bulelengkab.go.id. Juli 8. https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48. Accessed 21-10-2021

Higgins, B. 1978. Development Poles: Do They Exist? Growth Pole Strategy and Regional Development Policy. Oxford: Pergamon Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah:Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga .

Nugroho, I, and Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. . Jakarta: LP3ES.

Nurkse, R. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New Jersey: Oxford Basis Blackwell.

Rahardjo, M Dawam. 2012. Pembangunan Pascamoderinis Esai-Esai Ekonomi Politik. Yogyakarta: INSISTPress.

Add Comment