Urban Farming untuk Kemandirian Pangan Kota Solo

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Kota Surakarta, Jumat (30/7/2021) di Balai Kota Surakarta. PEMKOT SOLO

Penyerahan bantuan alat mesin pertanian dari Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam kunjungan kerja ke Kota Surakarta pada 30 Juni 2021, mengingatkan saya dengan pernyataan Presiden Jokowi soal keinginannya menyejahterakan petani. Pemerintah nampak sedang memfokuskan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan serta tercapainya ketahanan pangan.

Namun, keinginannya itu terdengar ironis ketika di sisi lain pemerintah lah yang juga jadi muara sebab mengapa petani tidak diminati lagi oleh beberapa kelompok umur, terutama usia muda. Alih-alih menyampaikan keinginan filantropis (petani jadi profesi menjanjikan), pemerintah lebih baik membereskan segala persoalan yang menghambat sektor pertanian dengan kebijakan yang lebih afirmatif.

Sebab, pemerintah masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait pertanian, seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, penggusuran lahan usaha tani, korporasi pertanian, impor pangan, impor benih, diskriminasi berserikat, dan kemiskinan desa.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, tercatat telah terjadi peningkatan konflik agraria selama pandemi Covid-19. Pada periode April-September 2019, KPA mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen dan konflik agraria hanya 133 kasus. Memasuki periode yang sama pada 2020, ekonomi minus 4,4 persen, tapi konflik agraria mencapai 138 kasus.

Di Kota Solo sendiri, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah memproses revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011 sampai 2030 yang salah satu poinnya mengenolkan kawasan pertanian.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kota Solo, jumlah pencapaian produksi padi sebanyak 1.206,8 ton dari target yang ditetapkan 1.445 pada 2020. Jumlah tersebut menurun 166,3 ton atau 12,11 persen dibandingkan jumlah pada 2019 yang mencapai 1.373,1 ton.

Jumlah produksi tersebut tidak mencapai target karena sejumlah faktor. Kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DPKPP Kota Solo, Luluk Nurhayati, produksi padi tidak mencapai target karena sejumlah faktor, antara lain lahan pertanian yang beralih fungsi, serangan hama, dan ketersediaan stok pupuk subsidi.

Maka bantuan Menteri Pertanian berupa 1 unit power thresher, 5 unit cultivator, 70 paket program P2L dan 1 unit green house dengan total bantuan senilai Rp 1.709.000.268 serta benih sayuran perlu dimanfaatkan pada ruang sempit seperti lahan pekarangan rumah. Hal ini penting dilakukan untuk membantu ketersediaan bahan pangan secara mandiri.

Meskipun luas lahan pertanian semakin menyusut, sawah Kota Solo sebetulnya cukup produktif. Produktivitas sawah itu rata-rata antara 5,3-7 ton per hektare. Pada 2013, misalnya Kota Solo menghasilkan 1.287,48 ton gabah dari luas panen 202 hektare. Bahkan, Solo mencatat produksi gabah mencapai 1.381,8 ton dari luas panen 197,6 hektare pada 2018. Maka pertumbuhan ekonomi Kota Solo seolah jadi barometer akselerasi ekonomi sosial maupun pemerintahan bagi Indonesia.

Urban Farming

Pertanian kota bisa menjadi suatu kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sempit melalui pembudidayaan tanaman. Semestinya produksi pangan seperti di pedesaan juga mampu menginspirasi masyarakat kota untuk mengembangkan model pertanian yang unik. Mengingat sektor pertanian tetap bisa tumbuh positif ketika pandemi. Pandemi seolah jadi momentum untuk mengembalikan geliat produksi pangan.

Dalam studi Sikap Masyarakat terhadap Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, terpaan media massa memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan sikap masyarakat terhadap program urban farming. Sebagai sarana komunikasi, media punya pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang.

Artinya Pemkot Solo bisa memaksimalkan kegiatan penyuluhan untuk mendukung dan menginisiasi kegiatan urban farming. Pengetahuan masyarakat akan informasi tersebut nantinya akan membentuk budaya- budaya baru atau kelompok-kelompok kecil yang memulai produksi pangan.

Terlebih lagi, untuk melakukan produksi pangan secara mandiri di perkotaan tidak terganjal oleh kelompok umur atau pendidikan seseorang. Budaya memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan sikap masyarakat terhadap program urban farming.

Budaya merupakan tradisi keinovatifan yang ada di masyarakat setempat, seperti di Kecamatan Jebres, tradisi di wilayahnya masih kental seperti gotong royong untuk mempererat hubungan antar sesama warga. Tradisi yang masih kental ini akan memudahkan pemerintah kota untuk menggugah kesadaran akan back to nature, namun dikembangankan sesuai perkembangan zaman.

Pada akhirnya, kelompok acuan yang memiliki pengaruh dalam keberhasilan menjalankan program urban farming, seperti pemerintah, penyuluh, kelompok tani diharapkan dapat mempertahankan antusias masyarakat terkait urban farming.

Pemerintah bisa mengadakan kegiatan pelatihan maupun pertemuan secara rutin terkait program urban farming. Masyarakat juga diharapkan bisa terus meningkatkan pengalaman pribadi mereka khususnya terkait program urban farming termasuk saat memecahkan masalah terkait bidang pertanian.

Melalui kemudahan akses untuk melakukan produksi pangan, urban farming dapat menyejahterakan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Maka dari itu perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta khususnya dalam pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Bahan Bacaan

Danik. 2019. ‘Sikap Masyarakat terhadap Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Kecamatan Jebres Kota Surakarta’. Journal of Agricultural Extension Volume 43(2).

Agnia. 2021. ‘Mentan Bantu Alat Pertanian untuk Kota Surakarta’, https://surakarta.go.id/?p=20454, diakses pada 07 September 2021 pukul 10.19 WIB