Perempuan dalam Belenggu Budaya Kerja Domestik

Citra, peran, dan status perempuan telah diciptakan oleh budaya. FOTO KEMENKES RI

“Dunia perempuan adalah dunia perlawanan. Melawan dalam diam, memberontak dengan kepatuhan dan berbicara dalam sunyi.”

Lahir sebagai perempuan bukanlah sebuah ‘pilihan’. Tidak ada seorang pun yang berhak menentukan dirinya dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan karena itu merupakan ‘titah’ Sang Kuasa. Isu perempuan adalah salah satu isu lintas sektoral yang melebur dalam setiap lini pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya itu, perdebatan tentang perempuan sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan pekerja dalam masyarakat semakin digugat eksistensinya. Keadilan gender, pemberdayaan perempuan, pemerataan pendidikan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fokus perbaikan bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Ada lima ketidakadilan gender yang masih sering dialami oleh perempuan Indonesia yakni Subordinasi, Stereotip Gender, Marginalisasi, Beban Ganda dan Kekerasan.

Subordinasi, merupakan keadaan dimana perempuan ditempatkan posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Subordinasi ini dapat dicontohkan dengan seorang perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat.

Stereotip Gender, labelling terhadap suatu kelompok tertentu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Contoh, anggapan bahwa perempuan berdandan hanya untuk menarik perhatian laki-laki, padahal kenyataanya perempuan berdandan untuk dirinya sendiri.

Beban ganda, beban yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu di mana hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa beban ganda seringkali dirasakan oleh perempuan seperti mengurus rumah tangga, melahirkan, mengurus anak, menyusui, keharmonisan keluarga, keuangan keluarga dan pendidikan anak.

Dengan kata lain, perempuan memiliki beban kerja majemuk namun sering kali tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan. Oleh karena itu, perempuan yang berkarya di ranah publik terus saja dibebani peran ganda di mana hal ini akan menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya.

Namun, segala impiannya menjadi terbatas karena perubahan mindset perempuan sebatas bekerja dan menghasilkan uang agar mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik dari suaminya, sehingga mimpi-mimpinya harus terkubur bersama beban yang terus saja membunuhnya perlahan.

Marginalisasi, peminggiran dari akses tertentu akibat dari perubahan gender dalam masyarakat, hal ini dapat dicontohkan dengan stigma masyarakat bahwa perempuan sebagai makhluk domestik yang hanya diarahkan sebagai pengurus rumah tangga.

Sering kali perempuan disudutkan dengan pilihan peran domestik dan publik yang semakin menempatkan perempuan pada ketidakberdayaan, padahal seharusnya kedua sektor tersebut dapat terpenuhi tanpa adanya ketimpangan dan perempuan berhak menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan.

Di Indonesia sendiri, perempuan telah memiliki basis legal dalam menjamin hak dan kesempatan antara laki-laki maupun perempuan tanpa berat sebelah, namun realita struktural dan kultural masih membuat perempuan kesulitan khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan kekuasaan.

Perempuan dan Belenggu Budaya Patriarki

Perempuan itu harus cantik dan indah, cantik dan indah itu jika mereka patuh, ikhlas, sabar, dan pasrah terhadap apapun perlakuan yang terjadi pada mereka. Siapa sangka pernyataan yang tersusun secara apik tersebut mencerminkan ideologi patriarki.

Ideologi patriarki yang seringkali ditemukan dalam kehidupan masyarakat Jawa diukur dari kepatuhan dan ketundukan wanita dan tentunya juga disokong doktrin budaya seperti adat-istiadat, salah satunya adat pulau Jawa.

Budaya dan tata nilai dalam masyarakat Jawa yang telah dibentuk sedemikian rupa, membuat terjadinya pembagian peran antara kaum laki-laki dan perempuan. Di mana, peran publik dimainkan oleh laki-laki sedangkan peran domestik dimainkan oleh perempuan sehingga menghasilkan istilah superior untuk laki-laki dan inferior untuk perempuan.

Dalam budaya Jawa, banyak istilah-istilah yang mendudukan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Istilah-istilah tersebut sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja, istilah tersebut seperti sebutan untuk istri sebagai kanca wingking, artinya adalah teman belakang yang mengelola urusan rumah tangga, memasak, mencuci, merawat anak, dan kegiatan domestik lainnya.

Istilah lainnya adalah suwarga nunut neraka katut, istilah ini juga diperuntukkan untuk istri, seolah-olah suaminya yang berhak menentukan seorang istri akan masuk surga atau neraka padahal masuk surga atau neraka merupakan hak prerogatif Allah, meskipun begitu perempuan juga harus berani mengambil peran akan masuk surga atau neraka nantinya.

Jika saat suami berada dalam koridor yang menyimpang istri harus mampu menyelamatkan suami kembali dalam koridor kebenaran dan begitupun sebaliknya, karena tujuan penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai hamba Allah (QS. Adz Dzariyat: 56) dan menjadi khalifah fil ardh yang artinya wakil Tuhan di Bumi (QS. Al Baqarah: 30).

Istilah yang berkembang dalam masyarakat Jawa tersebut seakan berbanding terbalik. Budaya Jawa yang lekat akan ideologi patriarki jika dipandang dari karakter perempuan-perempuan yang digambarkan dalam pewayangan budaya Jawa, tidak menunjuk langsung kepada sisi patriarki yang mengekang dan membatasi perkembangan diri perempuan.

Sebut saja tokoh Srikandi yang digambarkan sebagai perempuan yang pemberani, pandai, dan memiliki keahlian keprajuritan. Dewi Anggraini sosok perempuan dalam pewayangan yang berani dan setia, dikisahkan berani menolak cinta Arjuna sosok yang dipuja perempuan lainnya.

Citra, peran, dan status sebagaimana perempuan telah diciptakan oleh budaya. Citra bagi seorang perempuan sudah diidealkan oleh budaya seperti lemah lembut, patuh, tunduk, tidak membantah, dan tidak boleh melebihi laki-laki. Peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, pendukung karier suami, penurut serta mrantasi, dan status yang diidealkan adalah ibu rumah tangga.

Budaya yang masih menganggap perempuan the second class atau ‘warga kelas dua’ di mana keberadaannya tidak begitu diperhitungkan yang sebenarnya menjadi kekuatan terbesar pemisah sektor kehidupan dalam sektor baik domestik maupun publik.

Perempuan Ranah Domestik-Publik dalam Angka

Kiprah perempuan dalam ranah produktif semakin menunjukkan eksistensinya, hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan yang bekerja dan berpartisipasi dalam segala bidang seperti ekonomi, sosial, politik, kesehatan, hingga agama.

Semua nampak dapat mengandalkan perempuan sebagai SDM yang mumpuni, namun sayangnya dibandingkan perempuan yang mampu bebas mengembangkan potensi dirinya, lebih banyak perempuan yang masih terbelenggu dalam kiprahnya di ranah produktif, perempuan masih saja terbelenggu oleh budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif.

Potensi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan saat ini dirasa belum optimal, ditunjukkan oleh beberapa hal seperti rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan tingginya kekerasan terhadap perempuan.

Keterlibatan perempuan di ruang publik juga dirasa masih rendah, terlihat dari dunia politik di mana jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen masih jauh di bawah batas afirmasi keterwakilan 30% persen perempuan. Pada level manajerial pun jumlah perempuan yang menduduki level manajerial maupun bidang dan profesional juga masih rendah.

Kesenjangan lainnya juga terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Belenggu budaya patriarki di Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan persentase kepala rumah tangga laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga laki-laki di semua jenjang pendidikan.

Kepala rumah tangga perempuan yang tidak memiliki ijazah sebesar 40,41 persen, jauh di atas laki-laki yaitu 18 persen.

Perempuan Klaten dan Belenggu Kerja Domestik

Pelekatan perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Perempuan pedesaan yang sering kali menjadi sasaran karena ideologi patriarki hidup dan berkembang dalam masyarakat yang cenderung sulit menerima perubahan dan memegang teguh pada nilai lokal secara turun menurun.

Konstruksi sosial masyarakat pedesaan yang cenderung memarjinalkan perempuan memperparah ketimpangan gender dan semakin melanggengkan praktik budaya yang masih mendiskriminasi perempuan terus menerus dipertahankan oleh masyarakat desa.

Keterlibatan perempuan di ranah publik memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan bangsa. Keterlibatan perempuan di ranah publik juga mampu meningkatkan ekonomi, sebut saja daerah Klaten.

Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk dalam jajaran 10 besar daerah miskin dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten merupakan daerah pedesaan yang terdiri dari 26 kecamatan, 391 desa, dan 10 kelurahan, terdapat sejumlah 9.593 RT, 3.689 RW dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa. Klaten memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, yakni 627.000 laki-laki dan 632.000 perempuan.

Hal tersebut cukup memprihatinkan melihat Klaten yang memiliki potensi budaya, wisata, dan kearifan lokal yang sangat mumpuni namun belum mampu mengakomodasi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Jika dilihat berdasarkan aktivitas ranah publik dan domestik, dapat dilihat berdasarkan data pusat statistik yang menunjukkan perempuan yang terlibat aktivitas bekerja sebesar 260.375 sedangkan laki-laki sejumlah 345.878. Berdasarkan data perempuan yang bekerja cukup besar meskipun masih kalah jauh dengan jumlah pekerja laki-laki.

Data tersebut, dapat membenarkan bahwa perempuan masih banyak terjerat dalam budaya patriarki dilihat berdasarkan data perempuan mengurus rumah tangga sebesar 158.727 dan laki-laki mengurus rumah tangga sebesar 24.568.

Selain hal tersebut, BPS Kabupaten Klaten mencatat jumlah penduduk yang bekerja; a) berusaha sendiri sejumlah 77.630 laki-laki dan 67.019 perempuan, b) berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sejumlah 56.946 laki-laki dan 30.149 perempuan, c) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dengan jumlah 15.026 laki-laki sedangkan perempuan sejumlah 4.209, d) buruh, Karyawan atau Pegawai 121.311 laki-laki dan 102.519 perempuan e) pekerja bebas sejumlah 50.903 laki-laki dan 15.066 perempuan f) pekerja keluarga atau tak dibayar sejumlah 24.062 laki-laki dan 41.413 perempuan.

Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa perempuan yang bekerja masih menempati posisi yang tidak strategis. Perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki dalam menduduki posisi yang membutuhkan keahlian pengambilan kebijakan baik sebagai pengusaha dan buruh masih didominasi oleh laki-laki dan yang terlihat jelas dalam ranah pemerintahan.

BPS mencatat dari 50 Anggota DPR, 41 orang diduduki oleh laki-laki dan 9 orang perempuan, padahal jumlah penduduk Kabupaten Klaten jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Sementara perempuan masih unggul sebagai pekerja domestik sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar. Oleh karena itulah subordinasi dan stratifikasi gender akan selalu dalam kehidupan ekonomi seperti halnya perbedaan domestik dan publik.

Ketimpangan seperti ini akan terus terjadi jika selagi masih menganggap remeh penguatan dan kesetaraan gender karena perempuan dan anak muda harus mendapat informasi dan kebebasan untuk dapat mengambil keputusan mengenai hak reproduktif, usia menikah, memiliki jumlah anak serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan ranah publik di segala bidang.

Budaya lokal masih sering menciptakan peran dan status perempuan ideal di mana status terbaik perempuan adalah sebagai istri dan peran terbaik adalah sebagai ibu rumah tangga.

Perempuan selalu dihadapkan dengan peran kultural yang diciptakan oleh masyarakat sehingga perempuan selalu dihadapkan pilihan-pilihan yang selalu mengekang, di sisi lain perempuan selalu tidak tenang jika meninggalkan anaknya harus diasuh orang lain.

Namun, tuntutan ekonomi mengharuskan wanita terlibat dalam ranah publik seperti bekerja untuk memperoleh hidup yang layak meskipun tidak bisa sepenuhnya terlepas dari beban domestik.

Nilai kultural dan struktural yang diskriminatif terhadap perempuan harus diselaraskan dengan tuntutan zaman. Seyogianya, pandangan budaya lokal terhadap perempuan dapat lebih disosialisasikan, sehingga stigma negatif terhadap perempuan pekerja, perempuan yang lebih berprestasi dan lebih unggul, terkikis sedikit demi sedikit.

Pada dasarnya, perempuan membutuhkan dukungan untuk melawan peran budaya yang masih menempatkan rendah perempuan juga harus dilawan oleh semua komponen. Tidak hanya perempuan saja, hal tersebut baik dari segi pola pikir, sistem dan kebijakan, serta tingkah laku yang masih menempatkan perempuan sebagai the second class.

Bahan Bacaan

Israpi. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jurnal Pusaka, Vol 5 No 2, 2017, 141-150

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Profil Perempuan Indonesia. (2020). ISSN 2089-3515

Budiman, Manneke. (2013). Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru. Jurnal Perempuan Volume 18 No 1 2013.

Badan Pusat Statistik. Klaten Dalam Angka Klaten Regency In Figures. (2021). ISSN: 0215.5893

Add Comment