Melihat Wajah Mbok Ralem dalam Orientasi Pembangunan Desa

Ibu-ibu desa sedang membawa hasil kebun. LPPSLH

Tulisan ini diawali dengan sedikit mengulas sosok Mbok Ralem dalam novel karya Ahmad Tohari, Di Kaki Bukit Cibalak. Novel yang mungkin relatif tipis, hanya 170 halaman, namun berhasil memperlihatkan kondisi pedesaan yang komprehensif berikut permasalahannya. Di saat sebagian besar narasi desa identik dengan ruang romantisisme sebagai akibat dari konstruksi pikiran orang-orang yang telah selesai dengan urusan ekonominya di kota ketika mereka sudah tua.

Meski bukan tokoh utama dalam alur cerita novelnya, Ahmad Tohari mampu menghadirkan dengan baik sosok Mbok Ralem, subyek yang paling rentan dalam dimensi pembangunan desa Cibalak pada tahun 70-an ketika Orde Baru sedang ‘mengerek bendera’ developmentalisme-nya. Adalah pembangunan yang mengkonstruksi rakyat, sejatinya sebagai tuan dari pembangunan, menjadi obyek pembangunan itu sendiri yang justru melahirkan kelompok marginal di desa.

Diceritakan bahwa Mbok Ralem merupakan janda tua yang mengatur urusan domestik rumah tangga juga menghidupi anaknya dengan pekerjaannya sebagai buruh tani selayaknya perempuan tua desa kita saat ini. Dengan keterampilan sederhana ia dipekerjakan dalam kegiatan pertanian yang tidak dikerjakan oleh laki-laki.

Keadaannya diperparah pada saat ia terkena serangan kanker kelenjar getah bening yang mengakibatkan bagian lehernya membengkak besar hingga ia kesulitan hanya untuk sekadar bernafas. Serta merta ia memberanikan diri untuk menghadap pihak pemerintah desa agar mencarikan jalan keluar sehingga dia bisa memperoleh akses pengobatan.

Harapannya hanya jadi sepah. Alih-alih pihak Pemdes yang dengan perannya mampu memberi jalan keluar bagi dirinya justru berbalik mempersulit. Bahkan ia yang memiliki hutang beras di lumbung desa diungkit untuk segera melunasi tanpa ada kompensasi mengingat keadaannya yang demikian.

Hal ini kontras dengan begitu banyaknya proyek-proyek yang dilakukan oleh pemdes seperti pembaruan alat produksi tani, pengaspalan jalan, mencari investor pendirian pabrik, dll. Ia lalu pulang dengan rasa kecewa dan pada akhirnya beruntung dengan hadirnya sosok Pambudi, tokoh utama dalam novel ini, membantu pengobatannya.

Untuk Apa dan Siapa?

Seperti telah penulis singgung di atas, bahwa munculnya sosok Mbok Ralem dalam alur cerita novel ‘Di Kaki Bukit Cibalak’ merupakan wujud kekuasaan yang tak mampu berjalan sesuai koridornya dengan dinamika yang amat kompleks. Antara lain disebabkan oleh faktor elite yang sedang berkuasa (Teori Kuasa Elite) dan minimnya pelibatan perempuan dalam dinamika politik pembangunan desanya (Profil Gender) yang termanifestasi dalam 3 klaster; aktifitas, akses, dan kontrol (Teori Analisis Gender Harvard).

Fakta maupun analisa mengenai struktur sosial masyarakat desa yang cenderung patriarkis kurang disinggung bukan sebab mengabaikannya, melainkan hanya menggunakan analisis elit dan profil gender ditujukan sebagai pengayaan dari banyaknya analisa yang sudah ada, termasuk analisa struktur sosial masyarakat desa yang patriarki.

Dalam tulisan ini akan melihat sosok Mbok Ralem lain yang merupakan wujud perempuan desa dalam dinamika pembangunan desa pascareformasi saat ini terlebih setelah terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) juga telah disahkannya UU Desa Tahun 2014.

UU Desa yang disahkan pada tahun 2014 lalu merupakan sumbangsih besar bangsa dengan semangat otonomi pembangunan yang menjadikan rakyat desa sebagai subjeknya, termasuk perempuan di dalamnya. Dengan UU ini diharapkan desa mampu menjadi desa yang kuat, maju, demokratis dengan tetap menjaga karakteristiknya (Local Wisdom) sebagai desa. Semangat UU ini kemudian dimanifestasikan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk perlu adanya dana desa.

Dengan nominal yang besar dana desa diharapkan mampu menjadi stimulus untuk kemajuan suatu desa. Sejak pertama kali diturunkan pada 2015 hingga 2021 ini, dana desa telah menyerap APBN sebesar 323,32 triliun dengan alokasi per desa rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 700 juta di tahun 2017 dan 933,9 juta di tahun 2020.

Fakta tentang besaran dana yang diterima oleh pemdes ternyata tidak paralel dengan apa yang diterima oleh masyarakat desa itu sendiri, terlebih kelompok perempuan desa. Hal ini bermula dari problem struktural maupun sumberdaya (kultural) yang ada di desa berupa hubungan elite yang berkuasa dengan kekuasaannya dan profil akses perempuan desa yang dengan sengaja dikonstruksi oleh para elite yang sedang berkuasa.

Hal ini berakibat pada kurang terserapnya dana desa untuk kepentingan masyarakat desa secara langsung dalam bentuk pembangunan yang didominasi infrastruktur daripada pemberdayaan, hingga terabaikannya perempuan dalam panggung politik di desa sehingga hak-hak perempuan kurang jadi sorotan dalam agenda pembangunan desa. Jikapun perempuan dilibatkan dalam pentas perpolitikan desa biasanya hanya berdasar kepentingan dan persetujuan dari lurah yang menjadi satu-satunya elite berkuasa di desa.

Robert Putnam, dalam relasi antara elite dengan kekuasaannya, terdapat indikator yang menyebutkan bahwa elit bersifat homogen dan kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata. Dari kesadaran bahwa kekuasaan sama halnya barang inilah maka elite memiliki sifat otonom sehingga mencari anggotanya dari lapisan masyarakat yang terbatas.

Terbatas di sini dapat diartikan dengan mekanisme rekrutmen pejabat ataupun penggerak desa secara asal-asalan dan terkesan tidak serius, berdasarkan kedekatan dengan lurah, hingga transaksi jabatan.

Sikap penguasa yang otonom dengan memasukkan pemangku kebijakan dalam struktur kelurahan dengan terbatas inilah yang pada gilirannya menghambat partisipasi perempuan desa secara luas.

Dalam partisipasi masyarakat yang terbatas ini kemudian di satu sisi memunculkan sikap kontrol yang berlebih terhadap kekuasaan sehingga korupsi, kolusi, nepotisme sangat mudah terjadi di tingkat desa. Di lain sisi juga memunculkan sikap abai dari sosok perempuan desa terhadap dinamika perjalanan pembangunan yang ada di desanya.

Siti Qoriah dalam Jurnal Analisis Gender dalam Desa Mandiri Pangan yang penelitiannya di Desa Jambakan, Bayat, Klaten, mengutip teori profil gender terbagi dalam tiga klaster yang salah satunya terkait profil akses seorang perempuan desa. Profil ini digunakan untuk melihat sejauh mana akses yang didapat oleh seorang perempuan desa untuk mendapatkan haknya dalam peran produktif, reproduktif, dan sosial. Termasuk akses perempuan untuk menentukan karir-pekerjaan, peran sosial di masyarakat, dan lain-lain.

Fakta menyoal minimnya keterlibatan secara langsung perempuan dalam mekanisme penentuan program desa dalam Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hingga anggota penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berasal dari golongan prolurah banyak dijumpai di desa-desa saat ini. Biasanya, anggota PKK dipimpin langsung oleh istri lurah dan anggotanya ditentukan dan dipilih langsung oleh istri lurah, bukan berdasarkan kiprah dan kapasitas penggeraknya.

Artinya, selain asas partisipatif demokrasi diabaikan dan disetir berdasarkan kepentingan elite saja yang mengabaikan hak akses terhadap peran-peran perempuan desa juga berdampak pada program yang dijalankan oleh kader PKK yang disokong oleh uang negara tidak berdampak signifikan bagi perempuan desa secara menyeluruh (baca; properempuan).

Seperti halnya program desa lainnya yang tidak memiliki semangat pemberdayaan, program PKK juga biasanya didominasi oleh kegiatan yang cenderung jangka pendek seperti seringnya pengadaan seragam, wisata dengan dalih studi banding, hingga program-program yang semakin meneguhkan peran perempuan hanya dalam ranah domestik saja. Tidak memiliki semangat kritis, pemerataan, partisipatif, dan demokratis.

Dalam konteks desa yang memiliki potensi alam yang besar, keadaannya dapat semakin diperparah ketika elite desa mampu memiliki jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota untuk perusakan alam dengan dalih pembangunan tanpa prinsip berkeadilan.

Kita bisa mengamati sosok perempuan rentan berani berjuang di luar jalur struktur pemerintahan, yang meskipun dengan keadaan rentan hanya tinggal menunggu waktu untuk terjungkal, namun tetap melawan seperti istri almarhum Salim Kancil di Lumajang Jawa Timur, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama di Wadas Purworejo, ibu-ibu Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, atau yang paling dekat dengan kita adalah para ibu-ibu peternak dan penggarap ‘tegal’ di tengah aktivitas penambangan pasir di Kemalang, Klaten.

Nampaknya manifestasi nilai yang dikandung UU Desa dan Inpres PUG Tahun 2000 terhadap orientasi pembangunan desa dalam wujud memanusiakan perempuan terganjal oleh pola relasi elite kuasa desa. Dengan sengaja ataupun tidak, mereka memampatkan akses-akses yang menjadi hak para perempuan desa untuk menjawab problematika hidup mereka masing-masing agar tidak menjadi Mbok Ralem lain bak layang-layang yang penuh kebingungan hanya untuk sekedar makan dan berobat.

Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa sosok Mbok Ralem yang menjadi figur paling rentan dalam struktur masyarakat desa bukanlah melulu sebab dia terlahir dari keluarga yang kurang beruntung atau sebab kurangnya keahlian untuk berdaya. Melainkan dapat kita ketahui bahwa pembangunan kita saat ini tidak berorientasi pada pemerataan dan prorakyat yang meniscayakan para perempuan desa menjadi berdaya dengan program-program transformatif pemberdayaan.

Add Comment