Dukungan Kemerdekaan hingga Perlawanan Juragan Kretek

Koleksi rokok lawas atau kuno yang mereknya menyampaikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. FOTO INSTAGRAM @tokoroko51

Beberapa waktu lalu, saya menghubungi seorang kawan yang mengoleksi banyak sekali bungkus rokok kuno, lawasan, tadinya sebagai hobi saja ia mengumpulkan itu, semacam kolektor barang langka. Namun seiring waktu, hobi itu tampaknya sudah merangkak menjadi salah satu bisnis sampingannya.

Sedangkan kegiatan utamanya adalah mencicipi tembakau dari tempat-tempat penghasil tembakau terbaik di negeri ini. Bisnis jual bungkus rokok lawasan atau kuno itu ia namai @tokoroko51, sebuah nama akun di Instagram.

Saya menghubunginya sebab butuh kepastian mengenai apa yang pernah ia bicarakan tempo hari tentang perjuangan para pemilik pabrik rokok dalam usaha menyokong kemerdekaan Republik Indonesia.

Saya juga pernah diberinya satu buku tentang Nitisemito, juragan rokok merek ‘Bal 3’ asal Kudus yang punya kedekatan dengan Pakubuwana X, Raja Surakarta pada masa itu. Di dalam buku tipis yang ditulis oleh keturunannya, Nitisemito tampak berpose dengan seekor kuda hadiah dari Sunan PB X.

Bagi kawan saya ini, Nitisemito adalah tokoh penting, sebagai salah satu penyandang dana revolusi. Ia dekat dengan Soekarno. Dalam satu tulisan di detiknews malah menyebut dengan jelas, bahwa ia menjadi donatur Bung Karno.

Namanya tercatat dan disebut-sebut oleh Bung Karno pada saat sidang Badan Penyelidikan Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945. Masa kejayaan Nitisemito ada pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1940.

Pabrik rokok kretek buatannya berkembang pesat. Disebutkan, pada tahun 1934 pabrik milik Nitisemito mempekerjakan tenaga sampai sekitar 10 ribu pekerja. Jumlah pekerja yang cukup fantastis pada masa itu.

Tidak hanya ada pada sejarah pabrik kretek Bal 3 miliki Nitisemito, sokongan pada kemerdekaan juga dapat ditilik dari banyak merek atau cap rokok kretek pada zaman itu.

Kemarin saya dikirim gambar sebagian koleksi bungkus rokok yang ada di rumahnya. Saya mendapati ada puluhan merek rokok yang bertema kemerdekaan, atau dukungan atas kemerdekaan, atau yang lebih umum bertema nasionalisme.

Seperti merek rokok ‘Berdjoeang’ yang produksi Temanggung, kemudian merek ‘Tudju Belas’, ‘Tjap 17 Agustus’, merek ‘Views Indonesia’ yang bergambar peta pulau Indonesia, merek ‘Tjap Bendera Indonesia’ yang bergambar bendera Merah Putih produksi pabrik Tembaco Tjioe Djember, ‘Tjap Spesial Indonesia’, ‘Bedjoeang Untuk Rakjat’, ‘Bersatoe’, ‘Persatuan’, “Indonesia”, ‘Indonesia Merdeka’, ‘Barisan Rakjat’, ‘70.000.000 BEBAS 1945’, dan banyak lagi merek lainnya.

Merek dan logo cap rokok itu dikemas dalam sebuah desain yang sangat bagus, artistik, warna warni menarik, dan memanjakan mata.

Nah, jauh setelah kemerdekaan, dengan mewarisi ‘api semangat’ Laskar Bambu Runcing, dengan restu Kiai dan sesepuh-pinisepuh, pada tahun 2012 lalu, warga Temanggung melakukan penolakan terhadap sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah, supaya tidak berlanjut menjadi sebuah Peraturan Pemerintah.

Warga Temanggung berkumpul di satu tempat, di sebuah lapangan bola, dan di sana ada sekitar 10.000 petani tembakau bersama-sama, beramai-ramai membakar kretek, menghisap kretek secara massal, lalu dengan bangga menyebut dirinya sendiri dengan nama yang wah, yaitu: ‘Lasykar Kretek’.

Sejak saat itu, masyarakat Temanggung mafhum dan semua sepakat bahwa merokok adalah sebuah bahasa perlawanan. Perlawanan seperti apa? Perlawanan untuk mempertahankan kedaulatannya.

Jalan Terjal Petani dan Konsumen Kretek

Aksi udut tembakau massal yang dilakukan oleh petani tembakau itu, adalah imbas dari buntut panjang persoalan kebijakan yang lahir pada masa Presiden Habibie, melalui Keppres No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Kebijakan itu ditunda, atau belum bisa dilaksanakan, berdasarkan Keppres No. 38 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya Presiden Megawati bukan hanya menunda, malah langsung mencabut kedua kebijakan tadi, dan menggantinya dengan Keppres No. 19 Tahun 2004.

Namun kemudian, Keppres itu dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan UU No. 36 Tahun 2009, yang disebut sebagai Undang Undang Kesehatan, yang mengandung bentuk ancaman bagi petani tembakau dan selanjutnya menimbulkan gelombang protes massal dari kalangan petani tembakau tersebut, serta dari rangkaian panjang kelompok-kelompok yang berhubungan dengan dunia industri rokok.

Presiden SBY lantas menggantinya dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tahun 2009 tanpa sama sekali mengubah substansinya.

Apa yang dikhawatirkan oleh 10.000 petani tembakau yang berkumpul di lapangan Desa Maron itu kedaden (red- terjadi). Presiden SBY melanjutkan proses RPP tersebut menjadi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah dengan keterangan ‘tentang’ terpanjang itu akhirnya lahir, dibidani oleh SBY.

Banyak pasal dalam PP itu yang dianggap merugikan konsumen kretek yang tentu saja juga akan berimbas pada petani tembakau sebagai pangkal mata rantai produk kretek. Sebut saja pasal 1 ayat 11 PP No. 109 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.”

Atau yang tak kalah dahsyat, Pasal 15 ayat 1 PP No. 109 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Setiap 1 (satu) varian produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri dari lima jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20 persen dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.”

Mohammad Sobary menyebut PP yang dibidani oleh SBY itu tampak serupa atau hampir sama substansinya dengan apa yang terdapat dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Misalnya Pasal 1 ayat 11 PP No. 109 Tahun 2012 serupa dengan Pasal 8 ayat 2 FCTC. Pasal 24 ayat 2 PP No. 109 Tahun 2012, juga serupa dengan Pasal 11a FCTC. Atau pasal 15 ayat 1 PP No. 109 Tahun 2012 yang serupa dengan pasa 11b FCTC.

Nah, petani-petani yang cerdas itu berpendapat, seyogianya suatu peraturan, perundang-undangan, atau kebijakan dari sebuah pemerintah yang berdaulat harus memperlihatkan kemandirian yang jelas dan tidak mengekor, meniru, mengutip, atau mengkopi suatu peraturan perundangan dari negara lain atau dari lembaga-lembaga lain.

Apalagi jika peraturan yang ‘dikuntit’ itu mengandung substansi yang merugikan. Petani curiga, di balik suksesi RPP menjadi PP itu terdapat campur tangan kepentingan politik-ekonomi asing. Dugaan yang bukan main-main.

Sebenarnya masih banyak lagi alasan keberatan mereka atas PP No. 109 Tahun 2012 itu, seperti tidak dilibatkannya petani dalam proses legislasi, suara mereka yang tidak diakomodasi, tidak ada proses sosialisasi.

Dengan PP No. 109 Tahun 2012, produksi kretek serba dikekang dan dibatasi bukan hanya peredarannya, melainkan juga cara memproduksinya, cara mengemasnya, maupun cara mengkonsumsinya. Lebih jauh mereka kadung meyakini, tembakau sebagai warisan budaya dari generasi tua kepada generasi sekarang, dan bakal diwariskan lagi pada generasi mendatang.

Mereka tidak sudi melihat budaya yang mereka warisi itu punah, mati dengan menyandang stigma negatif, rokok membunuhmu!

Add Comment