Potensi dan Partisipasi Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo

Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM luncurkan subsidi bunga pinjaman UMKM, Kamis (29/4/2021). FOTO PEMKAB SUKOHARJO

Besarnya nilai investasi di Kabupaten Sukoharjo merupakan keuntungan tersendiri bagi sistem pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Agenda pemerintah dalam perbaikan dan penguatan perekonomian daerah akan sangat mudah terwujud. Tidak dapat dipungkiri, dengan nilai besar investasi, secara langsung akan memberi peluang dan menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Nilai investasi yang masuk ke Sukoharjo tetap menunjukkan tren positif pada 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 tak banyak berdampak pada investasi Kabupaten Makmur.

Capaian nilai investasi terdiri atas penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan nonfasilitas pada triwulan III atau Juli-September mencapai Rp7,2 triliun. Capaian nilai investasi yang masuk ke Sukoharjo terdiri dari PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN dan non fasilitas pada triwulan III 2020 mencapai Rp7,2 triliun. Sementara total nilai investasi selama 2009-2020 senilai Rp96 triliun.

Efek investasi ini memang tidak bisa dilepaskan oleh adanya pengaruh globalisasi ekonomi. Namun, seyogianya kita bisa bersama menggunakan perspektif positif dalam menyikapi pertumbuhan investasi di Sukoharjo.

Kita tahu bahwa industri merupakan sumber pertumbuhan dalam perekonomian suatu daerah. Adanya industri dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ujungnya meningkatkan kualitas standar hidup.

Karakteristik industri padat karya dengan nuansa lokal saya harap dapat menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat dan sebagai pengembangan utama perekonomian lokal. Dengan besarnya reputasi industri kecil menengah di Kabupaten Sukoharjo, harus dapat menjaga dan mempunyai daya saing yang tinggi terhadap kualitas produk dan layanan terhadap konsumen.

Pemerintah selaku pemegang regulasi peraturan daerah, harus selalu intens dalam memperhatikan kebijakan-kebijakannya, guna memperjuangkan kepentingan dan eksistensi industri kecil dari hadirnya industri-industri besar.

Putaran ekonomi yang besar ini juga merupakan hasil jerih payah dan sinergitas seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mesti sigap menangkap dan menyikapi potensi wilayah Kabupaten Sukoharjo melalui kebijakan daerah yang dapat mendukung semakin meningkatnya perkembangan lapangan usaha di bidang industri. Memilih empat kecamatan, yaitu Kartasura, Grogol, Sukoharjo, dan Nguter, menjadi aglomerasi atau kawasan pemusatan yang diperuntukan terutama untuk industri besar patut diapresiasi.

Industrialisasi yang telah menjadi kekuatan utama di balik kehidupan urban memang cenderung berlokasi di dalam dan sekitar kota. Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi dan kemampuan daerah tersebut.

Aglomerasi Ekonomi

Edward J. Malecki dalam buku The Dynamics of Local, Regional, and National Change menyebut bahwa kota umumnya menawarkan berbagai kelebihan yang tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding pedesaan.

Persebaran sumberdaya yang tidak merata menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antardaerah. Ketidakmerataan sumber daya ini tercermin pada konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tertentu saja.

Terpusatnya komunitas usaha industri biasanya diikuti urbanisasi, yakni bertambah dan meningkatnya jumlah tenaga kerja di wilayah tersebut. Sebab, dalam suatu bentuk usaha atau perusahaan tidak selamanya bersifat padat karya atau usaha yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, tenaga kerjanya dapat dipenuhi oleh penduduk sekitar wilayah usaha berada.

Partisipasi tenaga kerja tersebut merupakan salah satu faktor yang memengaruhi berlangsungnya serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana dengan baik apabila jumlah dan mutu dari tenaga kerja itu baik.

Dengan mutu penduduk dan tenaga kerja yang baik maka akan menghasilkan angkatan kerja yang baik pula. Selain itu, dengan adanya pertambahan penduduk maka menaikkan jumlah tenaga kerja yang kemudian menambah kemungkinan untuk dapat lebih banyak lagi berproduksi.

Namun, pengelompokan beberapa perusahaan dalam suatu daerah atau wilayah sehingga membentuk daerah khusus industri juga diiringi masalah baru yang muncul. Terutama bagi masyarakat sekitar, baik masalah ekonomi, sosial, maupun budaya.

Aglomerasi turut menimbulkan kesenjangan ekonomi di mana dari segi penunjang fasilitas dan sarana prasarana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri akan sangat minim dikarenakan kawasan tersebut diprioritaskan sebagai pembangunan dari segi sektoral perindustrian.

Pengaruh aglomerasi di segi ekonomi juga secara tak langsung menjadikan syarat dari hal kepadatan modal ekonomi yang di mana dasarnya adalah industri pengolahan. Berbanding terbalik untuk daerah yang tertinggal dan tidak dilirik secara keruangan oleh industri pengolahan maka semakin lama semakin tertinggal.

Konsep aglomerasi pada akhirnya malah akan makin memperuncing disparitas wilayah secara perekonomian masyarakat, kecuali indikator-indikator ekonominya sendiri diubah secara radikal, seperti menyertakan daya dukung lingkungan, pencemaran, dan sebagainya. Lalu, pada saat penerapan aglomerasi di sebuah wilayah, indikator-indikator tersebut disertakan.

Daerah yang memiliki nilai terbaik pada salah satu indikator dapat menerima kompensasi dari wilayah yang jelek nilai indikatornya di mana ujungnya akan terjadi akumulasi modal pada wilayah terbelakang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kebijakan yang tepat dan jelas dalam hal pembangunan. Tidak terkecuali bagi kawasan industri yang memang diperlukan bagi penunjang kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, kita juga harus melihat dari segi penduduk yang tinggal di sekitar kawasan di mana mereka mengalami sedikit permasalahan ekonomi, lingkungan, dan permukiman. Melalui perencanaan kawasan dan kebijakan yang benar maka tidak akan timbul lagi permasalahan di masyarakat. Peran tersebutlah yang akan menjadikan Kabupaten Sukoharjo lebih maju pada segi pembangunan. Sebab, semakin maju sebuah daerah semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapinya.

Promosi Potensi Daerah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, yang intinya berupa pemberdayaan daerah di mana daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Kebijakan promosi potensi daerah merupakan upaya mengenalkan produk daerah sehingga dikenal luas dan dapat direspon pasar.

Pembahasan implementasi kebijakan promosi potensi daerah harus dilakukan secara kontinu dan terus-menerus sebagai bentuk pengenalan potensi daerah. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, budaya mendukung dalam implementasinya.

Dalam studi Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, ada beberapa faktor pendukung sekaligus juga faktor penghambat karena masih ada yang kurang optimal, antara lain masih ada hambatan komunikasi yaitu media promosi kurang konsisten, terlihat dari informasi yang ditampilkan pada halaman situs masih kosong dan atau kurang update.

Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) beberapa layanan publiknya cenderung didorong ke arah online, sehingga hal ini kurang mendukung pencitraannya. Metode pengemasan promosi terbatas pada menginformasikan dan menawarkan jenis potensi daerah Kabupaten Sukoharjo, masih pada apa yang dipunyai daerah untuk dipilih oleh pasar. Materi promosi khususnya UMKM unggulan belum menunjukkan pembeda dengan produk potensi daerah lain yang sama.

Pemerintah Sukoharjo perlu mengkaji ulang implementasi kebijakannya dalam mendukung dan memberdayakan usaha kecil menengah. Bantuan tunai yang disalurkan mampu menyuntikkan semangat dan memperkuat daya beli masyarakat. UMKM menjadi andalan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Strategi pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebesar 50 persen bagi UMKM Sukoharjo juga diharapkan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sukoharjo. Pada akhirnya, UMKM akan menyerap banyak partisipasi tenaga kerja.

Bahan Bacaan

Sodik, Dedi. 2007. ‘Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia’. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8(2).

Tithan. 2020. ‘Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo’. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Volume 3(2).

Add Comment