Geliat Gula, dari Desa Menuju Swasembada

Penulis (kanan) bersama Chairman Pandiva Media Network, Arif Giyanto, di areal PG Gondang Baru. ASTAMA IZQI WINATA

Hampir setahun lalu, seorang tokoh industri gula nasional, Soedjai Kartasasmita, menyuarakan keprihatinannya. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, semangat swasembada gula nasional mulai pudar. Hal itu disampaikannya melalui tabloid Sinar Tani terbitan 11 Agustus 2020.

Soedjai Kartasasmita adalah figur di balik revitalisasi industri gula Pemerintah Orde Baru di era tahun 1970-an. Meskipun swasembada gula belum sempat terwujud, kala itu Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi. Di tahun 1984, produksi gula nasional mencapai lebih dari 2 juta ton.

Bak gayung bersambut, pada medio Juni 2021 lalu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Muhammad Abdul Ghani, seolah menanggapi keprihatinan Soedjai Kartasasmita itu. Melalui beberapa media, Muhammad Abdul Ghani menyampaikan rencana pembentukan Single Entity Gula (SEG) untuk menjawab tantangan swasembada gula tahun 2025.

“SEG akan terbentuk tahun ini dan mulai operasional tahun depan,” tandasnya.

SEG merupakan program restrukturisasi di lingkup Holding BUMN Perkebunan (PTPN Group). Melalui SEG, pengelolaan industri gula BUMN akan berdiri sendiri sebagai perusahaan baru (New Co), terpisah dengan pengelolaan komoditas sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainya.

PTPN III (Persero) akan menggandeng investor untuk merevitalisasi industri gula BUMN ke depan. Dibutuhkan dana sebesar Rp23 triliun untuk program revitalisasi tersebut.

Muhammad Abdul Ghani optimis, di tahun 2025, SEG akan mampu memproduksi gula dua kali lipat dari produksi gula PG-PG BUMN saat ini. Nantinya, dari 45 Pabrik Gula (PG) yang ada akan mampu memproduksi 2 juta ton gula per tahun, dua kali lipat dari target produksi tahun ini, yaitu 900 ribu ton. Di akhir penyampaian, Muhammad Abdul Ghani ingin mewujudkan mimpi mengembalikan kejayaan gula Indonesia tahun 1930-an.

Pengulangan Sejarah

Pembentukan SEG saat ini menjadi momentum mengulang sejarah Industri Gula Nasional. Langkah PTPN III (Persero) sama seperti yang dilakukan Soedjai Kartasasmita di tahun 1971, latar belakangnya pun tidak jauh berbeda. Kala itu, di era Orde Lama, industri gula nasional sedang mengalami keterpurukan seperti yang saat ini terjadi pada industri gula BUMN.

Permasalahan yang dihadapi juga identik. Kekurangan areal untuk pemenuhan bahan baku tebu (BBT) dan kondisi PG-PG yang mulai uzur. Demikian juga strategi yang ditempuh, yakni perluasan areal, mendirikan PG baru dan revitalisasi PG existing, termasuk keterlibatan investor di dalam pelaksanaannya.

Di era Orde Baru, dukungan pemerintah terhadap industri gula sangat besar. Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang didukung Inpres No. 9/1975 menjamin ketersediaan areal untuk pemenuhan BBT. Bidang tata niaga gula relatif stabil, karena dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog, sebagai distributor tunggal. Harga gula kala itu dua kali lipat harga gula saat ini.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan besar dalam iklim pergulaan nasional. Pelaku gula harus beradaptasi menghadapi sistem ekonomi global dengan tingkat kompetisi tinggi. Kondisi industri gula BUMN semakin berat dengan berdirinya PG-PG swasta yang lebih siap menghadapi persaingan bebas. Perlahan tapi pasti, industri gula BUMN semakin kehilangan kompetensi.

Dalam dunia gula, SEG bukan pemain baru melainkan eksponen lama yang mengalami ‘metamorfosis’, sehingga diharapkan mampu segera beradaptasi. Namun, mewujudkan impian Muhammad Abdul Ghani tidak semudah membalik telapak tangan. Pada kenyataannya, selama 50 tahun sejak era Orde Baru, bangsa ini belum mampu mewujudkan swasembada gula. Sebuah ironi bila dikorelasikan dengan segala potensi yang ada di Indonesia. Bahkan di kurun waktu 6 tahun terakhir, impor gula Indonesia sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Lantas, mungkinkah terwujud impian tentang kejayaan gula itu? Ataukah polemik industri gula saat ini akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan selamanya? Pertanyaan yang semestinya bukan hanya tertuju pada ‘pelaku gula’, namun untuk Bangsa Indonesia.

Bukankah kejayaan gula tahun 1930-an itu merupakan buah karya kaum imperialis atau kapitalis Eropa yang ada di Hindia Belanda? Sekarang, mewujudkan kembali warisan kejayaan itu menjadi tantangan Bangsa Indonesia.

Polemik industri gula di Indonesia bukan bersumber pada permasalahan teknis saja. Mendirikan sebuah Pabrik Gula (off farm) lebih sederhana dibanding pemenuhan bahan bakunya (on farm). Bidang on farm lebih sering menghadapi permasalahan non-teknis dan di luar kendali. Kesulitan pengadaan areal, kelangkaan pupuk, persaingan BBT, dan masalah lainya. Demikian pula karut-marut tata niaga gula, dari tahun ke tahun selalu menjadi ‘momok’ bagi petani tebu dan Pabrik Gula.

Dilema Krisis BBT

Salah satu latar belakang pembentukan SEG adalah krisis BBT, khususnya di Pulau Jawa. Keterbatasan jumlah BBT dibanding kapasitas Pabrik Gula yang ada, menyebabkan persaingan atau perebutan tidak sehat. Pabrik Gula dengan performance tinggi akan mendominasi perolehan BBT, karena mampu menjangkau wilayah yang lebih luas.

Ironisnya, persaingan itu juga terjadi antar-sesama Pabrik Gula BUMN. Kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap persaingan itu sama sekali tidak ada. Akhirnya, PG-PG yang tidak memiliki performa standar, dari tahun ke tahun, kemampuan operasionalnya menjadi semakin lemah.

Saat ini, rata-rata Pabrik Gula di Pulau Jawa menggantungkan ketersediaan BBT pada petani tebu. Persaingan BBT yang selalu terjadi menyebabkan hubungan kemitraan antara Pabrik Gula dan petani tebu dalam satu wilayah binaan menjadi semu dan labil. Demikian pula berbagai program binaan petani tebu menjadi tidak efektif. Kondisi ini merupakan salah satu gambaran ketidakseriusan pengelolaan sebuah industri gula.

Kurun waktu lima tahun terakhir, penyusutan jumlah BBT di Jawa Tengah mencapai lebih dari 40 persen, menyusul penutupan 4 Pabrik Gula milik PTPN IX. Fenomena ini identik dengan peristiwa tahun 1998. Dengan beberapa alasan, para petani tebu memilih untuk beralih profesi atau alih komoditas ke budidaya tanaman lain.

Sebagian petani tebu beranggapan bahwa tata kelola industri gula saat ini sudah berbeda, tidak seperti harapan mereka. Sebagian lainya beralih komoditas karena faktor psikis atau emosional. Mereka memandang kemitraan antara petani tebu dengan Pabrik Gula setempat merupakan ikatan batin yang tidak mudah dipisahkan. Ikatan kepentingan yang berkaitan dengan nafkah dan penghidupan puluhan tahun lamanya.

Penurunan jumlah BBT itu menjadi kontraproduktif terhadap program peningkatan kapasitas PG-PG BUMN yang sedang digalakkan. Multiplier effect yang menimbulkan kerugian operasional maupun finansial.

Rencana SEG memperluas areal dengan pola konversi tanaman karet dan lahan Perhutani bukan merupakan hal baru di industri gula BUMN. Meskipun implementasinya di Pulau Jawa belum mampu menunjukkan pencapaian seperti yang diharapkan.

Produksi rata-rata tanaman ratoon tidak lebih dari 70 ton/Ha. Mekanisasi dan kesiapan infrastruktur menjadi kata kunci yang harus diintensifkan. Di samping itu, penerapan kultur teknis tanaman tebu juga membutuhkan langkah-langkah inovasi, menyesuaikan topografi dan kondisi lingkungan yang berbeda.

Desa, Juru Selamat Industri Gula Nasional

Kepada media, Muhammad Abdul Ghani juga menyampaikan bahwa SEG akan melibatkan berbagai komponen daerah dalam program-program ke depan. Hal ini mengingatkan kita pada pola revitalisasi industri gula Orde Baru. Kala itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa cukup berperan terhadap operasional Pabrik Gula.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sudah semestinya segenap komponen daerah dan masyarakat terlibat langsung dalam mewujudkan swasembada gula. Pola-pola bottom up akan mendorong komponen daerah ikut bertanggung jawab terhadap implementasi kepentingan nasional tersebut.

Semangat transformasi yang sedang digelorakan oleh pemerintah juga mengandung pengertian tentang peningkatan peran daerah terhadap kepentingan nasional. Implementasi program – program SEG diharapkan mampu mengakomodasi pengertian itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa basis sebuah Pabrik Gula (sugar cane) adalah desa. Merupakan langkah inovatif yang sangat strategis bagi SEG untuk meningkatkan peran desa dalam operasional Pabrik Gula.

Kini, desa merupakan kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Melalui kolaborasi antara Pabrik Gula dan Pemerintah Desa, diharapkan keberlangsungan bidang on farm, pengendalian tata niaga gula, dan prospek hilirisasi akan terwujud.

Pabrik Gula merupakan agro-industri manufaktur yang selalu bersinggungan dengan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Operasional Pabrik Gula berawal dari desa dan akan kembali ke desa, berupa hasil produksi. Rangkaian proses produksi itu menunjukan betapa strategis peran dan eksistensi desa terhadap sebuah Pabrik Gula.

Sudah selayaknya desa turut memiliki, memberdayakan, dan menjaga keberlangsungan industri gula dalam konteks kepentingan nasional. Dalam konteks yang sama, SEG diharapkan mampu menjadi pelopor transformasi bidang industri gula yang berorientasi pada asas ekonomi kerakyatan.

Tentunya konsep kolaborasi antara Pabrik Gula dan Pemerintah Desa tidak bisa secara spontan diwujudkan. Diperlukan berbagai kajian untuk merumuskan sebuah konsep yang komprehensif dan matang. Terwujudnya swasembada gula nasional melalui konsep kolaborasi itu sekaligus membuktikan bahwa industri gula nasional adalah milik rakyat dan untuk kepentingan rakyat.