Kebudayaan dan Kemajuan Ekonomi Kawasan Surakartan

Mengembalikan Surakarta sebagai karakter budaya utama Pemkot dan Pemkab se-Solo Raya merupakan agenda penting. Selain secara sejarah memang dahulu satu karesidenan, Surakarta dapat juga bermakna sentrum perekonomian berakar budaya sama.

Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah berlaku, ditambah status keistimewaan Solo yang tidak seperti Jogja, Pemkab di sekitar Solo seperti punya ego sektoral. Hal ini tentu saja kurang baik untuk kemajuan bersama.

Kesamaan budaya yang dipertahankan dan dielaborasi akan memperkuat karakter. Selanjutnya, lebih mudah untuk melakukan branding daerah. Ujungnya, Surakartan akan semakin diminati sebagai daerah tujuan wisata dan investasi.

Belakangan, Pemkot Solo tampak berjalan sendirian menjalankan strategi karakter budaya ini. Agenda-agenda kebudayaan sering kali tampak malah berkompetisi. Solo punya event A, Boyolali punya event B, begitu seterusnya. Semisal dikoordinasi kan akan sangat strategis.

Kemasan mempromosikan Surakartan tentu saja berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, promosi wisata candi. Candi Prambanan, selain diklaim milik Jogja, itu juga milik Pemkab Klaten. Ada pula Candi Sukuh, dan candi-candi lain, atau obyek wisata terkait. Semua destinasi dapat dirangkai dalam penawaran bersama yang saling menguntungkan.

Bayangkan, bandara itu punya bersama. Investor dan wisatawan kan pasti menginginkan banyak jaminan daya dukung bila berkunjung ke Solo Raya. Perangkatnya jelas tidak hanya Solo yang punya. Surakartan adalah satu kesatuan budaya yang terikat jejaring bisnis strategis.

Napak Tilas Primordial Kota Surakarta

Menurut bermacam sumber, Karesidenan Surakarta adalah wilayah karesidenan (Bel. Residentie Soerakarta) di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Residen Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, khususnya pada masa kolonial.

Kedua kerajaan tersebut pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda tergabung dalam wilayah khusus Surakarta dengan status daerah Swapraja (Vorstenlanden). Daerah Vorstenlanden ialah daerah yang pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda diberi hak untuk memerintah daerahnya sendiri (Zelfbesturende landscappen). Surakarta tidak diatur sebagaimana dengan UU seperti daerah lain, melainkan dengan perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri Sunan/Raja dengan melalui sebuah Kontrak Politik.

Kontrak Politik tersebut terdiri dari dua macam, yakni yang bersifat Kontrak Panjang tentang kesetaraan kekuasaan antara kerajaan asli dengan Belanda, dan Pernyataan Pendek tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda di wilayah kerajaan tersebut. Kontrak tersebut diperbarui setiap pergantian Raja. Kontrak Politik ini memiliki dasar hukum yang kuat karena dibuat otentik oleh kedua belah pihak dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda.

Pada masa transisi kemerdekaan Indonesia, Daerah Istimewa Surakarta dibentuk dalam rangka menyusun ulang kekuatan repubik yang waktu itu masih seumur jagung. Para elit-politik yang berada di ibukota berupaya mengamankan kekuasaan yang rentan diguncang oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar seperti Inggris atau Belanda maupun oleh kekuatan dari dalam seperti elemen oposisi pemerintahan.

Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada 19 Agustus 1945 Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Sukarno mengeluarkan Piagam Kedudukan bagi raja di Surakarta tersebut sebagai bagian dari Republik Indonesia dan diberi hak untuk tetap memerintah wilayahnya.

Hal itu semakin diperkuat dengan Maklumat 1 September dari Sri Sunan Pakubuwono XII yang menyatakan Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia dan berdiri mendukung dibelakang jalannya Pemerintah Pusat RI Walhasil, Surakarta kemudian terjadi dualisme kepemimpinan antara Kasunanan dan Mangkunegaran dengan wilayahnya masing-masing.

Lagipula pada waktu itu, kekuatan politik di Surakarta masih dipegang oleh dua raja dari dua praja yang berbeda, yakni Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Di satu pihak Kasunanan Surakarta merupakan praja yang memiliki luas kekuasaan terbesar di Pulau Jawa. Sedangkan Mangkunegaran adalah keraton yang menciptakan modernisasi sekaligus menggalang industrialisasi ala kapitalisme bumiputera di tanah Jawa.

Dua faktor pelopor terkuat itu menyebabkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyerahkan tampuk kekuasaan lokal di Surakarta kepada dua raja yang kala itu menduduki tampuk singgasana kerajaan, yakni Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII.

Namun, keputusan itu mengakibatkan arus resistensi dari kelompok revolusioner memuncak. Kubu oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka memutuskan masuk ke kota Surakarta untuk -menghimpit Jogjakarta yang saat itu menjadi ibukota sementara Indonesia. Surakarta pun kemudian diduduki oleh kubu oposisi dengan semangat revolusioner yang dihuni oleh banyak kaum muda.

Barisan oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka ini berikutnya membentuk sebuah gerakan tidak resmi yang selanjutnya disebut sebagai sebuah gerakan Anti-Swapraja atau gerakan yang berarti mengupayakan penghapusan kultur tradisional atau feodalisme secara radikal yang selama berabad-abad membekap daya dorong revolusiner demi kemerdekaan non-kooperatif ala Tan Malaka.

Dalam aksinya, para kaum Anti Swapraja juga beralasan bahwa kedua raja, Kasunanan dan Mangkunegaran, tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam memerintah. Karena saat itu mereka masih sangat muda dan ditetapkan menjadi raja saat masa penduduk Jepang. Terutama beberapa saat kemudian kehadiran Komisi Nasional Indonesia Daerah Surakarta (KNIDS) juga akan semakin memperburuk keadaan.

Setelah melewati beberapa fase sulit dalam kurun waktu tidak sampai setahun pasca proklamasi kemerdekaan, kawasan Surakarta akhirnya menjadi sebuah karesidenan yang dibentuk dari bekas-bekas kabupaten di bawah dua praja di masa lampau.

Akhirnya pada 16 Juni 1946, dibentuk Karesidenan Surakarta dan terdiri dari Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali.

Memori Kolektif dan Pembangunan Bersama

Hal menarik dari beberapa kabupaten di eks Karesidenan Surakarta adalah sejarah masa lampau yang sebenarnya punya keterikatan khusus di luar faktor budaya. Dengan mencuatnya peristiwa anti-Swapraja, beberapa kabupaten ini memiliki fase sulit yang dialami bersama. Meski setiap kabupaten memiliki narasi dan caranya masing-masing, peristiwa ini menciptakan suatu keterikatan dalam bentuk karesidenan.

Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa karesidenan tidak bertahan lama, namun narasi karesidenan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kedudukan kota Surakarta di masa lampau. Penghubung kekerabatan antar daerah ini adalah kedekatan geografis, sosiologis dan bahkan juga psikologis.

Banyaknya faktor keterikatan di masa lampau itu sebenarnya dapat menjadi pijakan awal untuk membenahi visi masa depan bersama kawasan Surakartan. Namun komunikasi daerah perlu sebuah penghubung konkret agar visi bersama pembangunan daerah itu bisa dilaksanakan dengan proporsi tugas yang merata. Akan baik jika nantinya distribusi pembangunan itu saling memahami keterikatan yang sempat tercipta.

Keterikatan itu pada hari ini bisa kita amati pada realitas masyarakat sehari-hari. Tak sedikit terjadi pertukaran mobilitas warga di kabupaten-kabupaten eks Karesidenan Surakarta. Banyak pula investasi sekitar kabupaten menyerap tenaga kerja di sekitar kabupaten tetangga. Inilah modal sosial yang sebenarnya dapat menjadi pijakan awal dalam pembangunan bersama. Dengan melihat kenyataan itu, ego sektoral bisa melebur atas dasar kebutuhan bersama menyejahterakan warganya bersama-sama.

Melihat kekerabatan yang terjalin di masa lampau, mungkin juga hari ini, antropologi pembangunan kawasan Surakartan tidak hanya sekedar isapan jempol belaka. Tinggal bagaimana sinergi kota-kabupaten dapat menemukan kesesuaian di setiap pilar-pilar pemerintahannya.

Infrastruktur Kawasan

Mobilitas warga adalah salah satu kunci untuk mengembangkan kerjasama antar daerah. Pembangunan yang disasar dalam hal ini bisa berupa fasilitas publik yang dapat mempermudah akses mobilitas warga yang dinamis, sehingga kawasan Surakartan dapat menemukan pijakan sinergisnya.

Katakanlah masalah Sukoharjo juga merupakan masalah Solo juga. Maka masalah bersama tersebut juga harus diselesaikan secara bersama- sama. Sebagai contoh, persoalan underpass Makamhaji yang ditutup, akan berdampak pada waktu-waktu produktif warga kota yang sumber penghidupannya saling berkaitan di antara dua daerah tersebut.

Maka, konektivitas antar daerah di Surakartan merupakan kunci kebersamaan daerah. Ego sektoral tak perlu lagi diberi tempat, karena pada kenyataannya realitas sehari-hari warga di kawasan Surakartan tak lepas dari permasalahan bersama pemerintah setempat.

Salah satu solusi yang bisa dimasukkan ke dalam pembahasan konektivitas itu adalah fasilitas moda transportasi yang lebih meluas dan terhubung di banyak penjuru daerah di kawasan Surakartan. Pembangunan fasilitas publik di ranah transportasi tentu memudahkan pertimbangan investasi di masa depan.

Selain masalah fasilitas publik, pemasukan daerah bisa dijadikan titik awal memasuki kerjasama jangka panjang di masa depan, terutama pada ranah pariwisata. Warisan-warisan masa lampau yang punya keterkaitan historis satu dengan yang lain dapat dijadikan tumpuan dalam membangun proyek pariwsiata kolaboratif.

Keterhubungan antara fasilitas publik dan situs pariwisata tentu saling berkaitan satu sama lain. Untuk menopang kunjungan yang baik, dibutuhkan fasilitas yang baik juga. Tanpa fasilitas publik yang memadai terutama pada hal transportasi, tingkat kunjungan pariwisata akan mendapat dampak yang cukup berarti.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, manusia di kawasan Surakartan tergolong pada level tinggi dengan rata-rata 75,61 poin. Dari tujuh wilayah yang ada lima wilayah diantaranya berkategori ‘tinggi’. Kelima wilayah tersebut adalah Boyolali (73,80), Klaten (75,29), Sukoharjo (76,84), Karanganyar (75,89) dan Sragen.(73,43) yang seluruhnya berada diatas IPM Jawa Tengah yang sebesar 71,73.

Sebagai catatan, Kabupaten Wonogiri merupakan satu-satunya wilayah yang masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah yang hanya 0,02 poin dibawah batas status tinggi yaitu 69,98. Kota Surakarta memiliki indeks tertinggi di wilayah Soloraya dan merupakan salah satu dari tiga wilayah di Jawa Tengah dengan status ‘sangat tinggi’ indeks sebesar 81,86.

Meski berada di bawah rata-rata indeks pembangunan, Wonogiri menempati laju pertumbuhan IPM tertinggi dengan rata-rata 0,61 poin per tahun, diikuti oleh Sragen dan Sukoharjo. Apabila rata-rata kenaikan yang tinggi tersebut dapat dipertahankan maka bukan tidak mungkin suatu saat akan tercapai keseimbangan IPM di Wonogiri. Atau akan terjadi pemerataan kualitas manusia sebagai dampak pembangunan yang terus berjalan.

Melihat beberapa aspek pembentuk IPM, aspek rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per-kapita masyarakat menunjukkan beberapa catatan. Sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan pendapatan.

Salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah. Namun, permasalahan adalah tidak melulu orang berpendidikan akan tetap tinggal di tempat kelahirannya.

Masalah pendidikan menjadi salah satu alasan terjadinya urbanisasi. Kesediaan akses pendidikan di salah satu daerah akan menyerap banyak bibit Sumber Daya Manusia yang dimatangkan pada institusi pendidikan di salah satu daerah. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tak ayal jika pelajar dari asal Boyolali kemudian merantau ke Kota Solo atau Sukoharjo untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di kota tersebut, atau bahkan juga sebaliknya.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah kabupaten untuk menyediakan sarana pendidikan dengan jumlah dan kualitas memadai serta diimbangi dengan peluang kerja yang cukup dan mampu menyerap potensi pendidikan penduduknya. Faktor pendidikan dan ekonomi menjadi salah satu daya tarik. Dengan demikian gelombang urbanisasi oleh penduduk berkualitas dari sisi pengetahuan akan mampu ditekan.

Kemajuan Ekonomi

Kini bukan lagi waktunya untuk mempertarungkan gagasan tentang kebudayaan mana yang paling luhur untuk memajukan ekonomi. Sekarang adalah era kolaborasi di mana setiap pihak dapat saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

Kebudayaan bagi kawasan Surakartan kini menjadi pelengkap energi dan etik dari akvitas sehari-hari masyarakat. Kesamaan kultur yang mendampingi kehidupan bersama selama berpuluh atau bahkan beratus-ratus tahun lamanya, telah mengakar dan menyatukan mereka dalam alam bawah kesadaran masyarakat. Perjumpaan sosial yang tanpa disadari itu terjadi akibat kebudyaan di kawasan Surakartan.

Dengan modal awal kesamaan karakter dan keterikatan historis di masa lalu, bukan mustahil apabila pembangunan kawasan di Surakartan akan memacu peningkatan aktivitas ekonomi di masa depan. Namun pembacaan itu memerlukan kepekaan sosial dan kecermatan melihat peluang yang tampak di depan mata.

Jika kerjasama antar daerah itu benar-benar terjalin, bukan tidak mungkin muncul suatu peningkatan kualitas dan kuantitas dari berbagai sektor. Upaya konkretnya dengan memunculkan gagasan bahwa perlu suatu pembangunan yang tidak sekedar menampilkan kegagahan di masa lalu, tapi benar-benar menyentuh urgensi warga dan masyarakat yang sebenar-benarnya.

Konektivitas antar daerah adalah kunci untuk mengarungi keberlanjutan daerah di masa depan. Menginput strategi kebijakan di dalamnya menjadi wajib. Komunikasi publik adalah salah satu tolak ukur untuk hal itu. Inovasi di masa depan dapat tersampaikan lewat kolaborasi yang efektif dengan media yang benar-benar berkomitmen dengan pengetahuan lokal yang ada di kawasan.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam suatu kesempatan mengatakan ada sebanyak delapan program prioritas Wali Kota Solo 2021 – 2026. Pertama, bangkit dari pandemi Covid-19; kedua, pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan; ketiga, pendidikan dan kesehatan; keempat, pariwisata dan industri kreatif; kelima, tata ruang dan infrastruktur; keenam, investasi kebudayaan; ketujuh, kepemudaan dan kesetaran gender; dan kedepalan, kerja sama Soloraya.

Misi pada RPJMD Solo pada 2021 – 2026 adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong-royong dan kebhinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Selain itu, bagi Gibran fungsi kota setidaknya ada empat poin, yakni sebagai pusat kegiatan nasional seperti pusat perdagangan dan jasa serta kawasan strategis pariwisata nasional meliputi Klaten – Solo – Sangiran.

Selanjutnya, merujuk pada rencana tata ruang tata wilayah Provinsi Jawa Tengah, Solo sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah Soloraya serta kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yakni kawasan Keraton Solo. Ketiga, Solo sebagai kota meeting, incentives, conference, and exhibition (MICE) dan keempat, tempat tinggal yang manusiawi (livable).

Menengok banyak visi Gibran dalam membangun Kota Solo itu, sebagai Wali Kota yang baru saja menjabat, ia punya suatu energi positif untuk membangkitkan roda perekonomian kota yang bisa memberikan efek positif bagi daerah di sekitarnya. Jika sinergi antar kawasan itu terjadi, dengan memberikan tempat bagi Solo selaku pilar kawasan Surakartan, bukan tidak mungkin kawasan Surakartan akan mendapat tempat di pentas nasional sebagai kawasan yang berpengaruh terhadap arus perekonomian sekaligus mobilitas masyarakat di pulau Jawa.

Mengingat ini masa pandemi, yang membuat banyak modal terputus di tengah jalan, pemulihan ekonomi juga menjadi kewajiban pemerintah setempat. Membangkitkan antusiasime perdagangan, geliat perekonomian, serta optimisme kehidupan adalah suatu keharusan, yang semestinya bisa dilakukan bersama-sama, kalau mengingat ada kesamaan yang melatarbalakangi suatu kawasan. Surakartan, merupakan memori kolektif dan juga energi positif bagi pembangunan di pulau Jawa.