Demokrasi Tapa Pepe

Alun-alun Kidul Solo, Simbol komunikasi para kawula dengan rajanya. PEMKOT SURAKARTA

Solo atau Surakarta dulunya adalah kawasan yang becorak feodal dimana dalam catatan sejarah terdapat dua kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Pola relasi penguasa dengan rakyat tergambar dalam pandangan semesta bahwa raja adalah sosok suci sementara rakyat adalah kawula. Bagaimana masyarakat yang bermental kawula harus bertransformasi dengan kebebasan dan egalitarian sebagai nilai-nilai demokrasi? Bagaimana konsep pertemuan demokrasi dengan sistem kelokalan (Solo/Surakarta) ini?

Tulisan ini merupakan serial lanjutan atas perspektif Kota Ramah Demokrasi ala Solo. Dalam literasi sejarah daerah Sala (Solo) yang tumbuh sebelum kemerdekaan merupakan daerah dengan masyarakat yang berbasis perdagangan dan industri dan berwatak urban. Sosiologi masyarakat kota yang terbangun adalah relasi kelas yang menjadi ciri masyarakat urban.

Munculnya masyarakat urban di Solo diawali dengan peristiwa kerusuhan Geger Pecinan yang terjadi di Batavia kira-kira tahun 1740-an. Masyarakat Tionghoa banyak yang melarikan diri melaui jalur sungai-sungai salah satunya Kali Pepe. Kali Pepe ini adalah sungai yang melintas di tengah kota yang pada saat itu merupakan jalur perdagangan. Dan Kali Pepe dipercaya oleh beberapa ahli sejarah terkait erat dengan sejarah Kota Solo. Kartasura merupakan tujuan utama kaum Tionghoa bersinggah di mana pada saat itu merupakan pusat kerajaan yang akhirnya berpindah ke Desa Sala/Surakarta .

Kanjeng Sinuwun Paku Buwana II (PB II) yang saat itu berkuasa bersikap terbuka dan menyambut baik atas kehadiran orang-orang Cina yang datang ke dalam wilayahnya. Dari sinilah terjadi proses sosial melalui proses akulturasi. Maka tidak mengherankan meskipun Solo merupakan wilayah kerajaan yang feodalistik namun bercorak urban. Sebagai masyarakat urban, Solo semakin nampak terlihat ketika terjadi modernisasi dan gerakan politik yang terjadi di Solo. Pembangunan dan modernisasi kota mencapai jaman keemasan Keraton pada masa Paku Buwana X (PB X) pada tahun 1869-1939.

Kelihaian Paku Buwana X (PB X) berhasil dengan memainkan peran ganda dalam satu sisi mendekatkan diri dengan Belanda namun disisi lain juga mendukung pergerakan tokoh-tokoh intelektual pada saat itu. Sebagai bukti bahwa dukungan terhadap pergerakan pribumi pada masa itu salah satunya adalah kebijakan PB X yang ditunjukkan dengan mengapresiasi terhadap berdirinya Budi Oetomo dan memfasilitasi Kongres Sarekat Islam (SI) di Taman Sriwedari (1913).

Seiring berjalannya waktu Keraton sebagai pusat pemerintahan menjelma menjadi poros utama bagi kehidupan masyarakat. Sarana berupa alun-alun dibangun keraton untuk berkumpul, berinteraksi serta aktifitas lainnya disediakan untuk masyarakat. Selain itu, alun-alun juga digunakan sebagai tempat untuk latihan perang (alun-alun kidul). Keberadaan alun-alun ini biasanya hampir dapat dipastikan berdekatan atau satu kompleks dengan pusat pemerintahan pada masa itu (kerajaan/keraton). Oleh karenanya alun-alun sebagai media aktifitas masyarakat tentunya berdampak kepada perekonomian yang semakin tumbuh berkembang pula di sekitar alun-alun.

Tapa Pepe

Di alun-alun ini pula rakyat dapat menyampaikan pendapat dan keinginan bahkan protes dengan cara Tapa pépé, karena mustahil rakyat dapat menemui raja secara langsung. Tapa pépé (bahasa Indonesia: tapa jemur) adalah kegiatan duduk bersila di bawah sinar matahari sebagai bentuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat. Tapa pépé dilakukan oleh rakyat ketika penguasa atau pemerintah membuat suatu kebijakan yang tidak adil atau tidak disukai oleh rakyat. Tapa pepe adalah sebuah ritual khusus yang dilakukan oleh siapa saja yang meminta keadilan pada raja. Para pelaku tapa pepe biasanya berjemur diri di alun-alun untuk memancing perhatian raja.

Raja yang biasa meluangkan waktunya untuk menemui para pejabat pemerintahan di pendapi pagelaran biasanya akan memandangi sekitar dari lokasi (alun-alun). Karena itu, jika di lihatnya ada pemandangan tidak lazim di alun-alun, raja pasti akan langsung mengetahui dan menghampiri si pelaku tapa pepe. Inilah salah satu bibit kearifan lokal yang menjadi benang merah nilai-nilai demokrasi bagaimana menyampaikan pendapat di aras feodalistik keraton yang sekarang telah bertarnsformasi menjadi sebuah proses demokratisasi dalam dunia modern.

Istilah feodalisme sendiri pada dasarnya telah muncul dan banyak dipakai sejak abad ke-17-an. Penggunaan istilah feodalisme semakin lama berkonotasi negatif tentunya lebih banyak berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti ‘kolot’, ‘selalu ingin dihormati’, atau ‘bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan’. Dan hal ini identik dan selalu saja dilekatkan dengan wilayah yang mempunyai kerajaan seperti di Solo atau Yogyakarta misalnya. Namun demikian ternyata ada kearifan lokal yang diambil pelajaran di masa feodalisme kerajaan secara filosofis berkelindan dengan nilai-nilai yang akan semakin mempercantik wajah demokrasi dalam konteks kekinian.