Solo Ramah Demokrasi: Menghidupkan Kembali Perspektif Demokrasi Kota

Andrastutiblogspot

Dialektika ”Solo Ramah Demokrasi” pernah menjadi topik ikon kontestasi tahapan pilkada serentak 2015. Kala itu saya menjabat sebagai Ketua KPU Kota Surakarta. Saya sebagai Ketua KPU, Pak FX Rudiyatmo (Walikota), Pak Purnomo (Wakil Walikota) dan Pejabat Forkompimda mempunyai komitmen tekad bulat bagaimana Solo aman, kondusif, dan layak menjadi pionir kota yang matang dalam berdemokrasi yang dimulai dari momen Pilkada Serentak pertama tahun 2015 .

Dalam rapat koordinasi Forkompimda saya sampaikan gagasan tentang perspektif bagaimana menyematkan Solo sebagai contoh kota budaya dengan praktik demokrasi yang lebih matang. Jika kita lihat latar belakang historis “asbabul wurud”nya sederhana, tradisi demokrasi warga Solo telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan yang diperkuat oleh kehidupan warga Solo yang berwatak urban dan berbasis pada perdagangan serta industri. Sampai saat ini masyarakat menjadikan Karaton Kasunanan sebagai pusat tradisi budaya adi luhung, tetapi hubungan sosial warga Solo lebih banyak terbangun berdasarkan relasi kelas yang menjadi ciri masyarakat urban. Kondisi ini melahirkan kota Solo memiliki tradisi budaya yang kuat tetapi juga berwatak demokratis.

Kuntowijoyo dalam buku Raja, Priyayi dan Kawula: Surakarta 1900-1915 (2004) melukiskan relasi pelik pada “semesta kehidupan” kota Solo itu sebagai relasi antara Raja, priyayi, dan kawula. Warga Solo yang berstatus sebagai kawula tidak dapat berinteraksi langsung dengan raja melainkan hanya melalui priyayi. Akhirnya, para kawula ini mengembangkan “budaya tanding” sebagai wong cilik yang lebih egaliter kemudian menjadi cikal bakal bagi lahirnya tradisi demokratis pada warga Solo. Inilah pula yang menjadi basis bagi tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil serta tradisi pergerakan yang sangat kuat di kota Solo.

Tradisi demokrasi yang mengendap berpuluh-puluh tahun di bawah rezim Orde Baru meluap menjadi amuk sosial yang menggoncangkan semesta kehidupan kota Solo dan tak dapat dipungkiri, Solo bercirikan masyarakat urban, berbudaya namun juga memiliki stempel negatif yaitu kota dengan “sumbu pendek”. Sebuah kota yang unik, yaitu kota budaya, demokratis, namun juga bersumbu pendek. Namun jika kita cermati kehidupan demokrasi di Solo dapat dikatakan bukan bentuk cangkokan dari luar melainkan kelanjutan dari tradisi demokrasi yang telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan.

Sebagai kota yang demokratis, tidak mengherankan dalam setiap peristiwa politik, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), warga Solo memiliki antusiasme dan keterlibatan yang relatif tinggi. Peran media lokal yang aspiratif, masyarakat sipil yang partisipatif, dunia usaha yang terus bertumbuh, serta para tokoh politik yang artikulatif, maka peristiwa politik seperti Pemilu dan Pilkada dapat berlangsung secara damai dan demokratis.

Oleh karenanya pergerakan masyarakat sipil di kota budaya yang berbasis perdagangan di tengah kehidupan yang demokratis di Solo sebenarnya sudah mengakar sejak sebelum kemerdekaan. Solo sebagai Kota Ramah Demokrasi layak disematkan untuk memaknai tradisi demokrasi yang sudah berurat akar dalam semesta kehidupan jagad gedhe warga Solo dalam upaya yang mempercantik wajah demokrasi dalam konteks kekinian. Karena “wajah demokrasi Indonesia tidak berada di Monas, Taman Mini, Senayan atau Jakarta, namun wajah Indonesia kini berada di Solo karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah putra Solo”. Demikian kalimat yang saya ucapkan ketika saya berkesempatan memberikan sambutan di forum-forum atau sosialisasi kepada masyarakat.

Ketika pola keterhubungan antara Solo dengan perhatian publik yang meluas itu terlihat, saya mencermati adanya peluang untuk pengembangan mutu segala sektor kehidupan publik di Kota ini. Tradisi demokrasi dan politik dalam perspektif Solo Kota Ramah Demokrasi yang mengakar jauh sejak dulu, dapat menjadi lanskap pengembangan demokrasi yang berkesinambungan. Sarana demokrasi dapat dikembangkan lagi dengan beragam fasilitas publik dan membuka ruang komunikasi politik melalui program-program seperti sonjo wargo, mider projo sebagai proses melihat, mendengar dan “belanja masalah” yang telah melembaga dan dilaksanakan oleh Pak FX Rudi pada saat menjabat.

Fasilitas publik yang dimaksud tak harus menyoal aset fisik. Fasilitas publik ini bisa berupa agenda rutin forum-forum antar warga yang telah terpola dan dikelola dengan baik yang ada di masyarakat dapat menjadi dokumen sosiologi demokrasi masyarakat perkotaan. Sedangkan yang melibatkan banyak pihak, menyentuh langsung ke tengah masyarakat, serta menciptakan akses kesejahteraan sebagai tujuan demokrasi seharusnya dapat diwujudkan. Fasilitas publik seperti itu, adalah contoh bagaimana demokrasi berjalan yang lebih baik. Pasalnya, demokrasi hidup dengan publik. Apalah arti demokrasi tanpa publik?

Pengadaan fasilitas publik yang berkaitan dengan tradisi demokrasi bisa menumbuhkan produktivitas yang baik bagi kota Solo. Demokrasi yang baik memberi peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam kehidupan khalayak yang lebih luas. Dengan banyaknya peluang, masyarakat memiliki pilihan dalam menentukan arah mana yang akan diambil demi menyejahterakan dirinya sendiri.

Namun, langkah-langkah strategis perlu disusun untuk itu. Ketika membicarakan soal strategi, artinya ini juga soal pilar-pilar dan sasaran yang akan dicapai. Berbicara tentang pilar, tentunya hal ini perlu melibatkan segala komponen masyarakat dan SKPD yang ada di Kota Solo. Kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi prioritas dan tujuan akhir perjalanan panjang demokrasi. Dengan demikian, simbiosis mutualisme yang terkonsolidasi dengan praktik demokrasi dan politik di kota Solo dapat lebih mendorong Solo sebagai kota demokratis, modern, dan kosmopolitan yang berbudaya.

Kampung Demokrasi

Demokrasi yang baik adalah kondisi di mana fase demokrasi telah mencapai tahap konsolidasi dan bukan lagi transisi. Konsolidasi demokrasi dinarasikan sebagai sebuah kondisi di mana nilai-nilai dan kehidupan demokrasi telah menjadi komitmen yang teguh dalam setiap elemen masyarakat dalam bentuk kelembagaan maupun kantung geografis dan demografis. Di Kota Solo yang terhitung multikultural namun masih menyimpan tradisi lokal yang kental, kampung adalah dasar dari pembentukan kehidupan publik yang strategis.

Melihat kenyataan tersebut, kampung adalah sasaran sekaligus pilar bagi penerapan edukasi demokrasi dan politik. Fasilitas publik yang disediakan dapat dimulai dari kampung. Kegiatan edukatif yang diselenggarakan, mesti melibatkan warga yang ada di kampung. Bertolak dari kampung, demokrasi akan menemukan capaian terbaiknya: kesadaran demokratis masyarakat kota.

Namun, serapan agenda dan fasilitas publik itu perlu dipertimbangkan. Tingkat penyerapan partisipasi yang baik, menentukan arah keberlanjutannya. Sosialisasi dari kampung memang tepat, tapi kalau tidak dibarengi dengan sebuah kualitas penyerapan partisipasi yang dimulai dari komunikasi publik yang efektif, muncullah sebuah kesalahpahaman yang berujung pada kegagalan.

Komunikasi yang efektif di kampung-kampung memerlukan sarana yang baik. Sebagus apapun konsep yang ditawarkan, bila tidak disampaikan dengan bahasa yang tak tersentuh masyarakat, hanya membuang kesempatan bagus. Kota Solo membutuhkan itu. City Branding, komunikasi, dan fasilitas publik, adalah aspek penting meningkatkan kesadaran demokratis masyarakat kota Solo, terutama melalui kampung-kampung yang ada di segala sudut kota.

Kampung memberi gambaran dan harapan masa depan demokrasi di Solo. Jika kampung hidup dengan perspektif demokrasi yang dinyalakan dengan sumbu semangat kehidupan publik yang demokratis, Kota sudah mencapai konsolidasi demokrasi. Maka, berbekal komunikasi yang efektif dan cermat dalam penyaluran fasilitas, bisa saja kota ini menjadi percontohan kehidupan demokrasi yang layak dimasukkan ke dalam referensi untuk menjadi kota wisata demokrasi dalam perspektif makna yang lebih luas.