Kepercayaan Intelektual di Tengah Publik

Foto: Lipi.go.id

Rasa haru, pilu, dan bahkan terkadang geram banyak terjadi di sebagian besar masyarakat kita. Khususnya reaksi terhadap sekelompok orang yang secara latar belakang terdidik dan memiliki sebuah privilese tersendiri dalam tatanan sosial masyarakat. Fenomena tersebut terjadi saat dimana apa yang dilakukan oleh sekelompok tersebut menyangkut harkat, martabat, dan kepentingan banyak orang. Kita spesifikasikan pada apa yang terjadi di banyak politisi, pemangku kebijakan, dan pejabat yang ada di negara.

Rasanya hal tersebut menjadikan sebuah ancaman yang tidak main-main. Relasi warga negara terhadap para wakilnya di parlemen pada akhirnya berujung pada sebuah kekecewaan. Situasi ini tentu membawa kita pada sebuah cakrawala refleksi epistemologi pengetahuan secara mendalam akan carut-marut keberadaan kelompok intelektual. Kita perlu mengatakan, bahwa mereka yang manjadi bagian tampuk kekuasaan itu bukanlah orang biasa, melainkan dari itu—berasal dari latar belakang keilmuan yang pernah ditempuh dalam jenjang pendidikan tinggi.

Problematika itu membawa sebuah fakta mengenai hegemoni ilmu pengetahuan dalam rumusan Francis Bacon. Bacon pernah mengutarakan konsep knowledge is power. Pengetahuan sebagai sebuah kuasa. Maksudnya, senetral apa pun cara pandang terhadap sebuah ilmu, pada akhirnya ilmu menyaratkan lahirnya sebuah keberpihakan. Dengan kata lain hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan adalah politis. Dalam cacahan epistemologi perkembangan tradisi sosiologi baik dalam kerangka Michel Foucault (Prancis) dan Karl Manheim (Jerman), keberpihakan ilmu kalau dirinci hanya ada dua, yakni antara kapital dan proletar. Dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah mustakbirin dan mustadh’afin.

Logika pengetahuan sebagai kuasa nampaknya masih menghinggapi banyak kepala yang mengaku sebagai wakil rakyat. Mereka yang saat kampanye menyuarakan mengenai kesejahteraan, menjanjikan program ini dan itu terhadap masyarakat, menyelesaikan kasus HAM, mewujudkan supremasi hukum, mengembangkan teknologi tepat guna, keterbukaan dalam berpendapat, dan lain sebagainya pada kenyataannya hanyalah omong kosong. Non sense. Kepungan pola pikir seperti ini sangatlah berbahaya. Di saat banyak masyarakat berharap janji yang pernah diutarakan, hanya berbuah kerja serampangan dan asal-asalan. Pada akhirnya, relasi yang berkembang justru memunculkan konflik horizontal. Negara jarang hadir dan banyak bersikap bodo amat.

Protes atas kebijakan yang keliru dari masyarakat sipil saya rasa bentuk sebuah ketidakpercayaan terhadap intelektual. Realitas tersebut adalah efek domino yang lahir atas hancurnya relasi dari kelompok intelektual dengan warga negara dalam sistem demokrasi. Menyitir apa yang pernah dituliskan Tom Nichols dalam buku Matinya Kepakaran, ketika kepercayaan hancur, pakar dan orang awam menjadi pihak-pihak yang bertikai. Bila itu terjadi, demokrasi memasuki lingkaran setan yang merusak, dan dapat berujung pada entah kerumunan yang berkuasa, ataupun teknokrasi elite.

Mengubah Paradigma

Secara khusus kalau kita berbicara intelektualitas memang tak dapat dipungkiri di dalamnya lahir bias. Setidaknya ada pemahaman yang banyak orang sepakat akan keberadaan intelektualitas. Masing-masing berupa: yang tak ambil pusing dan yang ambil tampuk kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana pernah dituliskan oleh Liek Wilardjo dalam esai yang berjudulkan Tanggung Jawab Sosial Seorang Ilmuwan. Kelompok pertama berkeyakinan dengan paradigma bahwa sebagai intelektual, ia hanya mengerjakan penelitian yang baik dan menghasilkan ilmu tanpa konsekuensi—implikasi maupun kebermanfaatan atas apa yang ia lakukan. Kelompok kedua, mereka yang menjalankan keilmuan dengan berpedoman pada perhatian mengenai konsekuensi, penggunaan, dan manfaat.

Pelibatan intelektual katakanlah pada sebuah sistem negara tentunya perlu menaruh fondasi bahwa apa yang digagasnya, apa yang dipikirkanya, dan apa yang dikerjakannya semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kelompoknya sendiri, dan bahkan bukan untuk kelompok kepentingan partainya. Melainkan dari itu, ia dihadapkan pada sederet permasalahan bangsa di depan matanya yang begitu nyata. Di sana ada ratusan juta warga negara yang menunggu kinerja yang berimplikasi pada banyak orang tersebut.

Ada tanggung jawab intelektual, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab etika, ada tanggung jawab moral, dan ada tanggung jawab norma yang diemban. Yang mana, sejatinya hal tersebut sudah selesai dalam diri sendiri ketika ia menjadi kelompok yang mendaku membawa muatan intelektualitas saat berbondong-bondong menuju ke istana. Kalau tidak, maka perlu dipertanyakan akan urat dan syaraf rasa malunya atas apa yang dilakukan dan dilaksanakan terkesan memperburuk situasi dan kondisi yang sedang berjalan.

Pembangkangan di kalangan sipil tentunya menjadi hal bagian dari kritik terhadap intelektual yang tidak bertanggung jawab akan intelektualismenya itu. Ketidakpercayaan terhadap intelektual tentu bukanlah bagian dari anti intelektualisme sebagaimana pernah digagas pertama kali oleh sejarawan Amerika Serikat, Richaard Hofstadter. Ia adalah bagian dari kritik terhadap bangunan menara gading intelektual yang dibangun dengan begitu kuat dan kokohnya. Tak ada implikasi yang jelas akan keberadaannya di dalam hadirnya dalam sebuah sistem. Tak ada pekerjaan yang jelas atas apa yang kerap dibicarakan dalam rapat, kalau pada akhirnya regulasi hanya untuk elite, bukan untuk masyarakat yang sebenarnya menaruh harapan. On going debate di kalangan intelektual, sebagaimana pernah diutarakan sosiolog, Ignas Kleden.

Semoga saja ada jalan pintas atas ketidakpercayaan terhadap intelektualitas dalam cuaca kultural kehidupan negara ini. Akan bagaimana intelektual-intelektual yang ada kembali pada jalan epistemologi keilmuan. Ia menjalankan tanggung jawab yang semestinya ia emban. Ia memperhatikan implikasi dan keberpihakan kepada kaum papa, tertindas, dan lemah atas apa yang dilakukan. Kultur tersebut sebagaimana pernah dituliskan oleh Romo Mangunwijaya pada esai berjudul Cendekiawan. Bahwa cendekiawan adalah ia yang tidak mencari menang, tetapi mencari kebenaran. Cendekiawan adalah ia yang tidak gentar terhadap kekuasaan, tetapi membela moral dan etika dengan arif dan hati-hati. Dan cendekiawan adalah ia yang tidak mencari enak dan menguntungkan dirinya, tetapi terus melakukan kebaikan demi kepentingan banyak orang—kepada mereka yang miskin dan tersudut.

Add Comment