Kelontong, Kembang Kempis Harapan Ekonomi Lokal

Foto: Fastpay.co

Menjadi rutinitas tiap pagi bagi saya untuk berbelanja kebutuhan pokok. Di toko kelontong Bu Parmi(bukan nama asli) saya sering membeli sebungkus rokok Samsu kretek. Bagi pecandu rokok agak berat seperti saya, membeli satu bungkus setiap hari, tentu menjadi kebiasaan tersendiri. ”Beli rokok mas?” Sapanya. “Ya Bu,” jawab saya sekenanya. Ia seperti telah hafal keinginan belanja di situ.

Sejenak kami membicarakan peristiwa di lingkungan sekitar. Meski tidak bermaksud untuk memakan daging saudara sendiri tapi pertukaran informasi peristiwa di kampung sangat diperlukan. Misal, gadis kembang desa yang baru lulus kuliah itu sudah dipinang apa belum. Senyumku langsung melebar setelah mendapat informasi A1. Setelah beberapa saat mengetahui jam menunjukan pukul tujuh, saya memutuskan pamit, sadar dikejar jadwal masuk kerja.

Toko kelontong seperti milik Bu Parmi ada puluhan hingga ratusan di kecamatan sini. Dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan/pokok oleh (biasanya) ibu rumah tangga sembari mengurus urusan domestik rumah tangga. Tentu sangat bisa dibilang tidak selengkap retail modern Alfamart dan Indomaret yang belakangan ini telah berdiri kokoh dan megah di kampung kami. Karena modal toko kelontong mereka bisa jadi dari hasil arisan Rukun Tangga (RT), pinjaman saudara, atau tabungan hasil pekerjaan sang suami sehari-hari.

 

Awal Mula Kelontong

Kelontong sebagai bagian dari penghidupan sektor ekonomi informal memiliki pahatan sejarah tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat kita, terkhusus di Jawa dan Sumatera. Dalam jurnal Dari Pikulan ke Kelontong : Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900 – 1942 (2020) yang ditulis oleh Yudi Prasetyo terminologi kelontong berasal dari pedagang keliling Tionghoa yang menggunakan alat berbunyi sejenis drum (gendang) kecil disebut “klontong”. Etnis tionghoa yang telah sejak lama bercampur baur dan berasimilasi dengan penduduk pribumi. Beberapa memikul dagangan mereka sendiri atau menyewa buruh angkut untuk dijajakan kemasyarakat kota maupun pelosok desa-desa.

Komoditas dagang mereka beraneka macam ragam dari barang-barang jadi dan barang kebutuhan rumah tangga seperti: kapas mentah, garam, nila, tembakau, jahe, sutera, porselin, tikar pandan, alat perkebunan, dan alat perang (senjata tajam) (Carey, 1984:9).

Masuknya orang China dan memperoleh tempat di Surakarta semenjak Peristiwa Geger Pecinan bersama Raden Mas Garendhi karena menolak keberpihakan Pakubuwono II yang berkongsi dengan VOC. Dalam skripsi Sri Sukirni mengutip penjelasan R.M. Ng. Tiknopranoto dan R. Mardisuwignyo, Sejarah Kutha Sala: Kraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu (1980) bahwa setelah pemberontakan orang-orang Tionghoa ditempatkan (diizinkan) di kawasan di sebelah utara Sungai Pepe sekitar Pasar Gede ke timur di Ketandan hingga Limalasan, ke utara sampai di Balong. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak ekonomi swasta. Mengingat aktivitas ekonomi masa itu bernadi di sungai bengawan Solo.

Mereka terbagi menjadi dua jenis pedagang, yakni pedagang koleksi, pengumpul barang hasil pertanian, dan pedagang perantara distribusi, penyalur hasil barang jadi dan setengah jadi kepada konsumen. Atas kemampuan komunikasi yang hebat dari pedagang China, bisnis yang sebelumnya berkeliling ke kota-desa beranjak beralih menetap disebuah rumah sekaligus toko (ruko).

Alternatif Monopoli Korporasi-Retail

Pada hari ini, kelontong bukan lagi hanya milik orang China yang terampil, tapi juga pemodal kecil, ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan, lebih jauh lagi kelontong modern dimiliki oleh raksasa korporasi-multinasional menjamur di setiap kelembapan keramaian kota. Dua sampai tiga perusahaan raksasa yang berlipat ganda, menyerap tenaga kerja ribuan banyaknya. Seperti telah menjadi kewajiban fardhu ain setiap kegiatan bisnis yang menguntungkan musti dilipatgandakan demi penguasaan ceruk pasar yang lebih besar.

Sejenak teringat, agaknya dalam pikiran muda mahasiswa, saat saya masih berlayar di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukoharjo, Dini Arfiani, Ketua Umum saat itu berihtiar menghadapi arus retail modern yang di anggap menggerus keberadaan kelontong kecil dengan program kelontongisasi. Program yang memberi pemahaman tentang anjuran berbelanja di toko kelontong milik warga setempat kepada anggota. Sekretariat yang dekat dengan toko kelontong milik tetangga kami ramiakan. Meski kadang sedikit ngalahi, tidak semua kebutuhan pokok anak indekos dapat terpenuhi di situ.

Menanggapi permasalahan yang sama dua ormas besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendirikan retail modern berbasiskan umat. Mereka berupaya menghimpun modal, akses produksi dan distribusi mengandalkan serta menguatkan ekonomi umat. Begitu juga memanfaatkan momentum aksi massa 212, umat yang telah bersatu dan satu pikiran mendirikan retail modern 212 Mart. Bertumbuhnya retail modern alternatif sebagai bentuk perlawanan atas monopoli kuasa modal dan jaringan oleh korporasi raksasa.

Di sisi lain, perusahaan rokok ternama di Indonesia, Sampoerna, memberikan program pendampingan terhadap toko kelontong diseluruh Indonesia melalui Sampoerna Retail Company. Setiap toko dampingannya memiliki ciri khas cat tembok atau pintu berwarna merah putih abu-abu. Pendampingan dalam manajemen pengelolaan kelontong, modernisasi kelontong dsb. Di kampung kami terdapat setidaknya belasan toko yang mendapat label/dampingan dari SRC. (Sedikit naif dan agaknya menutup mata, ini salah satu alasan saya masih setia mengonsumsi samsu, selain daripada rasanya yang nikmat.)

Modernisasi, pelipatgandaan retail korporasi raksasa dengan modal yang terpusat adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari pada sistem ekonomi kapitalisme. Kelahiran ketidaksetaraan ekonomi, kerusakan lingkungan, penyeragaman budaya merupakan ekses dari kapitalisme yang saat ini menghinggapi ekonomi dunia.

Sebaliknya ada tawaran yang kebih baik, mengutip presentasi Korten dalam laman ratical.org bahwa ia mengajukan sistem ekonomi pasar sehat yang bersifat kecil dan lokal, di mana perusahaan berskala manusia dan sebagian besar dimiliki secara lokal. Pertukaran ekonomi dibentuk dan dikendalikan oleh masyarakat melalui ekspresi nilai-nilai budaya mereka (yang notabene adalah budaya reproduksi sendiri yang diciptakan oleh orang-orang bukan oleh media periklanan), keputusan pembelian, partisipasi demokratis mereka dalam menetapkan aturan-aturan yang dengannya pasar akan berfungsi, dan kepemilikan mereka atas perusahaan lokal sebagai pemangku kepentingan lokal, dengan didasarkan pada minat dan kesejahteraan masyarakat.

Barangkali, apabila mungkin tawaran David C. Korten dipenuhi, gambaran kasarnya, kita tak perlu lagi mendengar dan melihat senyuman dan sapaan penjaga retail modern yang terpaksa/memaksa mereka melaksanakan SOP. Budaya lokal dari kelontong akan menampakkan sisi tradisionalnya yang manusiawi. Hasil produksi makanan, kerajinan kabupaten sebelah muncul di etalase kelontong tetangga kita. Wajah pemilik toko yang masam karena kita belum membayar hutang tempo lalu. Warung Kelontong Bu Parni, beserta kelontong-kelontong lain akan hidup oleh produksi dan konsumsi budaya ekonomi lokal.