Kilas Balik Ihtisar Sejarah Mataram

Foto: Infopawartos

Pada tanggal 22 September 1754, Gubernur VOC, N. Hartingh menemui Pangeran Mangkubumi. Dalam perundingan yang alot akhirnya disepakati bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat separuh wilayah kerajaan sekaligus setengah pusaka-pusaka istana serta diperbolehkan memakai gelar Sultan. Selanjutnya nota kesepahaman itu disampaikan kepada Pakubuwono III. Pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan antara Mangkubumi dengan Hartingh tersebut.

Akhirnya diadakan perjanjian tiga pihak, antara Pakubuwono III, Mangkubumi dan VOC tanpa melibatkan Raden Mas Said. Pada tanggal 13 Februari 1755 M, bertempat di Desa Giyanti, sebelah tenggara Karanganyar ditandatangani Perjanjian Giyanti yang pada pokoknya memecah Mataram menjadi dua bagian sebagaimana disebutkan diawal tulisan ini.

Ada 9 pasal dalam perjanjian Giyanti ini yang jika dicermati poin-poinnya sangat menguntungkan VOC. Poin-poin itu di antaranya adalah bahwa setelah menjadi sultan, Pangeran Mangkubumi tidak mempunyai kewenangan mengangkat serta memecat para bupati dan pepatih dalem tanpa persetujuan VOC. Sementara para bupati dan pepatih dalem sebelumnya harus bersumpah setia di hadapan pejabat VOC sebelum melaksanakan tugas.

Poin lainnya Sultan dituntut untuk selalu bekerjasama dengan VOC. Namun, jika nantinya terjadi perang dan ada bupati yang memihak VOC, maka sultan harus mengampuninya. Sultan juga wajib memberikan bantuan jika sewaktu-waktu Pakubuwana III dari Surakarta memintanya.

Perjanjian Giyanti juga menyebutkan bahwa Sultan tidak berhak meminta Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberikan ganti rugi sebesar 10.000 real tiap tahun.

Pasal lainnya menyebutkan bahwa Sultan hanya menjual bahan pangan kepada VOC dengan harga yang nantinya disepakati. Terakhir, Sultan harus berjanji akan menaati seluruh perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC khususnya perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746 dan 1749.

Dengan perjanjian Giyanti ini maka secara de facto maupun de jure berakhirlah Kerajaan Mataram Islam. Pangeran Mangkubumi lalu diangkat menjadi sultan Ngayogyakarta Hadiningrat bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I.

Pelajaran penting dari Giyanti

Dengan mengingat kembali Perjanjian Giyanti dapat menjadi kaca benggala bagi bangsa Indonesia, bahwa ambisi kekuasaan bisa menggiring pada perpecahan anak bangsa. Persatuan dan kekeluargaan dapat terkoyak oleh ambisi meraih tampuk kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Dapat juga dibaca bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi, selama memiliki kepentingan yang sama maka itulah kawannya. Kawan bisa menjadi lawan, pun sebaliknya yang semula lawan akan bergandengan tangan ketika memiliki kepentingan yang sama.

Hal yang tidak kalah penting untuk dicatat adalah bahwa melibatkan campur tangan bangsa asing yang punya kepentingan dalam menyelesikan konflik internal sama saja dengan bunuh diri. Jebakan hutang VOC telah menggadaikan Mataram kala itu. Terlebih siasat politik devide et impera yang digunakan VOC telah berhasil memecah Mataram dan mengakhiri sejarahnya.