Sinergi Pemkab dan Pemdes dalam Penyaluran BLT-DD Kabupaten Wonogiri

Foto : Pemkab Wonogiri

Wonogiri- Pada 2021 ini, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Wonogiri direncanakan berlanjut selama setahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyerahkan penentuan peneriman kepada Pemerintah desa berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap keluarga penerima rencananya selama satu bulan sekali mendapat bantuan senilai Rp. 300.000.

Dengan melibatkan pemerintah desa dalam penyaluran distribusi, diharapkan program ini dapat berjalan tepat sasaran. Selain itu, melalui pemerintah desa, penerima bantuan dapat didaftar melalui DTKS yang merupakan hasil dari musyawarah desa. Karena itu, teknis penyaluran bantuan ini telah disusun sedemikian rupa agar penyaluran dapat terlaksanakan secara strategis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri, Antonius Purnama Adi, Jumat (8/1) pekan ini menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, pemerintah desa dapat memperbarui KPM melalui musyawarah desa.

“Hal itu karena kondisi ekonomi warga sudah berubah dari pada 2020 lalu. Banyak warga yang sudah menjalankan kegiatan ekonomi, meski belum sepenuhnya normal seperti semula, karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya.

“Forum musdes mesti mencermati data calon penerima untuk memastikan benar-benar sudah masuk DTKS,” tambahnya.

Anton menambahkan bahwa kriteria warga yang bisa menjadi penerima bantuan bukanlah mereka yang telah terjaring dalam bantuan sosial lain. Terlebih, penerima bantuan setidaknya masih berkubang dalam kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Maka, di sini penyerapan hasil musyawarah desa sangat menentukan tepat tidaknya sasaran bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.

“Apabila sudah masuk DTKS, eks-penerima BSP tersebut dapat dijaring sebagai penerima BLT. Kewenangan untuk menentukan KPM berada di tingkat desa. Jadi, musdes harus digunakan semaksimal mungkin untuk menentukan KPM,” terangnya.

Anton menambahkan, pemerintah desa tetap berpeluang mendapatkan sisa dana desa, meski dana dana banyak dialokasikan untuk BLT. Namun, hal itu tergantung pihak desa. Jika KPM yang akan diberi BLT banyak, berarti dana desa yang tersedot untuk bantuan juga semakin besar. Artinya, dana desa yang digunakan untuk menjalankan program lain bisa menjadi kecil