Konsisten Kendalikan Gratifikasi, KPK Apresiasi Kinerja Pemkab Boyolali

Foto : Twitter @boyolalionline

Boyolali– Beberapa waktu belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik se-Indonesia. KPK memberi penghargaan tersebut berdasar pada pantauan kinerja UPG Boyolali dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Untuk menindaklanjuti pemberian predikat itu, KPK meninjau kembali penerapan UPG di Boyolali.

Salah satu yang dipantau KPK dalam memberi penilaian ini adalah bagaimana berjalannya Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di lingkungan Pemkab Boyolali. KPK menganggap bahwa implementasi PPG di Boyolali memiliki keterkaitan pada pengembangan mekanisme kinerja instansi sehari-hari, sehingga peninjauan mesti dilakukan kembali, untuk memastikan konsistensi penerapannya.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Syarief Hidayat menjelaskan bahwa monitoring tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi dokumen yang telah diserahkan kepada KPK dengan fakta di lapangan.

“Ingin mengklarifikasi dan alhamdulillah dari klarifikasi yang sudah kita lakukan antara dokumen dengan apa yang ada di lapangan, Insya Allah sesuai. Jadi wajar kalau Boyolali diberikan predikat sebagai Unit Pengendali Gratifikasi terbaik,” ujarnya saat ditemui di aula Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Kamis (14/1/29021).

Representasi Kelembagaan

Ke depannya, diharapkan beberapa praktek UPG yang berjalan efektif di Kabupaten Boyolali, dapat dipelajari oleh instansi lainnya. Ini dapat menjadi representasi dari bukti komitmen atas birokrasi yang bersih dari gratifikasi.Salah satu contoh mekanisme itu yakni terkait dengan fee perbankan yang tidak diperbolehkan di Kota Susu.

Terlebih, menurut KPK dilansir dalam situsnya di kpk.go.id, PPG punya dua arah kegunaan, baik untuk instansi maupun pemangku kepentingan. Maka, tak ayal jika ada salah satu Pemkab yang memenuhi indikator tersebut, setidaknya dapat menjadi sebuah penyadaran bagi publik, instansi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Ternyata teman-teman di Boyolali sejak pertengahan 2019 sudah mulai menyatakan bahwa fee perbankan itu tidak diperbolehkan. Bendahara yang mengelola keuangan di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak boleh menerima gratifikasi, menerima fee perbankan. Boyolali ini boleh dibilang sebagai pionir,” katanya.

Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono menyatakan sangat bangga dengan prestasi yang diperoleh Kabupaten Boyolali tersebut.

“Praktek-praktek baik seperti apa yang bisa kemudian kami sampaikan ke KPK yang mungkin KPK akan menginformasikan ke kabupaten/kota lain,” ungkapnya.

Dalam monitoring tersebut, KPK berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Boyolali untuk mengetahui pelayanan kepada masyarakat.